Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai acuan Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dan tarif rumah sakit khusus. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit adalah satu-satunya Rumah Sakit Khusus Kelas A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melayani pasien di luar kekhususannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan klaim penggantian biaya rawat inap pasien jiwa dengan penyakit fisik pada tahun 2003. Penelitian dilakukan dengan desain studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan standar dan tujuan kebijakan masih belum tersosialisasikan dengan baik, pelatihan sumber daya manusia terbatas, belum terdapat Standar Prosedur Operasional dan clinical pathway khusus mengenai pasien jiwa dengan penyakit fisik, dan belum ada komunikasi khusus antar rumah sakit dan BPJS. Direkomendasikan sosialisasi dan advokasi yang menyeluruh, peningkatan pelatihan, pembuatan SPO dan clinical pathway, peningkatan komunikasi rumah sakit dan BPJS, serta penelitian lebih lanjut mengenai potensi loss of income rumah sakit.

---

Peraturan Menteri Kesehatan Number 26 of 2021 and Number 3 of 2023 are Indonesian government's policies in the health sector. Both are used as payment guidance by hospital and BPJS Kesehatan for Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) and service rates in special hospitals. Duren Sawit Hospital is the only Class A Special Hospital in DKI Jakarta that serves patients outside of its specialties. This study was conducted to analyze the implementation of claim policy for hospitalization of mental patients with physical illness. The research was carried out with a case study design and qualitative approach. Primary data was collected through in-depth interviews and observation, whilst secondary data was obtained from document reviews. The theory used is of Van Meter and Van Horn. The results showed that the standards and objectives of the claim policy for hospitalization of mental patients with physical illnesss are still not properly socialized, human resource training are limited, there are no particular SOP nor special communication between hospitals and BPJS regarding mental patients with physical illnesss. This study recommends comprehensive socialization and advocacy, improve training, making of  SOPs and clinical pathways, improve communication between hospitals and BPJS, and further research regarding potential loss of income."

"Latar Belakang: Yayasan Galuh merupakan sebuah panti rehabilitasi mental di Bekasi yang menangani orang dengan gangguan jiwa menggunakan metode pengobatan tradisional. Latar belakang petugasnya berasal dari non medis. Mereka mengenali gejala gangguan jiwa berdasarkan perilaku abnormal dan kekerasan. Orang-orang dengan gangguan jiwa sering disertai dengan gangguan dalam perawatan diri dan aktivitas sehari-hari. Belum ada penelitian tentang profil gangguan jiwa dan tingkat kemandirian penghuni Yayasan Galuh. Tujuan: Untuk mendapatkan profil gangguan jiwa serta tingkat kemandirian penghuni Yayasan Galuh selama periode Desember 2012 sampai Januari 2014. Metode: Dengan metode wawancara klinis berdasarkan PPDGJ III untuk mendapatkan diagnosis gangguan jiwa serta instrumen indeks Barthel untuk mendapatkan tingkat kemandirian dalam perawatan diri dan aktivitas sehari-hari-hari. Penelitian dilakukan selama periode waktu bulan Desember 2012 sampai Januari 2013. Hasil: Dari 210 responden didapatkan gangguan psikotik atau skizofrenia (F2) sebanyak 82,8%, gangguan afektif (F3) sebanyak 6,2%, retardasi mental (F7) sebanyak 1,4% dan ganggguan mental organik (F0) sebanyak 1%, sementara yang tidak ada psikopatologi sebanyak 8,6%. Untuk tingkat kemandirian sebagian besar penghuni termasuk mandiri yaitu sebanyak 157 orang (74,8%), 51 penghuni (24,3%) mempunyai ketergantungan ringan dan hanya 1 penghuni (0,5%) yang masing-masing memiliki ketergantungan sedang dan berat. Simpulan: Dengan diketahuinya profil gangguan jiwa dan tingkat kemandirian penghuni Yayasan Galuh ini diperlukan perbaikan mutu layanan baik untuk kesehatan umum maupun kesehatan jiwa penghuni Yayasan Galuh dengan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah untuk kebijakannya dan pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada petugas-petugasnya dan bidang ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.

---

Background: Galuh Foundation is a traditional mental rehabilitation shelter in Bekasi. The workers were not having medical background. They diagnosed the residents as having mental disorder from abnormal behaviour and hostility. People with mental disorder is usually having impairment in self care and daily activities. There haven‟t been any study about mental disorder profiles and independency level of residents in Galuh Foundation.

Objective: The purpose of this study was to describe the profiles of mental disorder and independence level of residents in Galuh Foundation Bekasi from December 2012 until January 2013.

Methods: Clinical interview according to PPDGJ III (based on ICD 10) to get the profiles of mental disorder and by using the Barthel index to get the independency level of self care and daily activities of residents in Galuh Foundation, from December 2012 until January 2013.

Results: Of 210 residents who had psychotic disorder (F2) were 82.8%, affective disorder (F3) were 6.2%, mental retardation (F7) were 1.4%, organic mental disorder (F0) were 1%, and no psychopatology were 8.6%. From the 210 residents who were independence were 74.8%, mild dependence were 24.3%, and only 0,5% each for mediate and totally dependence.

Conclusion: There will be need improvement for mental health of residents in Galuh Foundation and their utilities by engaging with the government and with the institution to do more studies for better improvement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan sesuai dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia dan di Korea Selatan. Pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan asuransi gangguan jiwa dalam hukum asuransi dan polis asuransi jiwa di kedua negara tersebut. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum asuransi di Indonesia dan di Korea Selatan. Dari perbandingan tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum asuransi gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan, dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sementara di Korea Selatan terkait dengan pengaturan perlindungan asuransi kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang nasional yang dinamakan dengan Mental Health Act yang secara khusus memberikan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Tetapi meskipun di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang kesehatan jiwa, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan asuransi bagi penderita gangguan jiwa. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan jiwa terkait dengan program jaminan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa secara spesifik.

---

ABSTRACTThis study explains about the regulation of the comparison of mental health insurance in Indonesia and in South Korea accordance with the provisios of applicable insurance laws in Indonesia and in South Korea. The basic question of this thesis is how the mental health regulation and policy in both countries. This study is made with the aim to know the comparison insurance coverage for the risk of mental disorders in Indonesia and in South Korea. The research method used in this study is juridicial normative with the descriptive tpe. The result of this researcg is by comparing the regulation of mental health insurance in Indonesia and in South Korea. From these comparisons, there are similiarities and differences in the regulation of mental helath law in Indonesia and South Korea. Indonesia enacted Mental Health Law No. 18 of 2014, while in South Korea, the policy of mental health insurance reglated by te national law named Mental Health Act which spesificaly gives protection for the the mental health disorders. Eventhough Indonesia has regulation to protect for mental ill person, the regulation did not provide the protection for the person with mental disorders. Thus, Government of Indonesia deem necessary to add provisions in the mental health law related to health insurance program for the mental disorders. "

"Latar Belakang: Kesehatan mental merupakan salah satu isu kesehatan yang belum terpecahkan di Indonesia. Mahasiswa kedokteran adalah satu dari banyak populasi yang rentan terkena gangguan mental diakibatkan stresor yang tinggi. Stresor ini paling tinggi dialami oleh mahasiswa transisi dari sekolah menengah atas ke fakultas kedokteran, dan dari tahun preklinik ke klinik. Meskipun mereka menerima edukasi formal tentang kesehatan mental, tetapi sangat penting untuk mengetahui dan meningkatkan beberapa parameter kesehatan mental, seperti pengetahuan dan perilaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan pengetahuan dan perilaku pada mahasiswa tingkat tiga preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sesudah webinar kesehatan mental. Metode: Studi potong lintang ini menggunakan data sekunder berupa nilai pretest dan posttest pada kelompok webinar dan yang tidak menghadiri webinar (kontrol). Kuesioner yang digunakan adalah MAKS (pengetahuan) dan CAMI (perilaku). Total subjek sebanyak 132, di mana 66 masing-masing terdapat di kelompok webinar dan kontrol. Analisis data menggunakan Wilcoxon dan Mann-Whitney, di mana Mann-Whitney untuk membandingkan nilai posttest kelompok webinar dan kontrol. Hasil: Tidak ada kenaikan yang signifikan dalam perilaku pada kelompok webinar dan kontrol (p>0.05), namun terlihat dalam aspek pengetahuan. Tidak ada perbedaan yang berarti juga terlihat pada posttest perilaku antara dua kelompok tersebut, namun terlihat signifikan pada pengetahuan (P<0.05). Kesimpulan: Promosi kesehatan mental dalam bentuk webinar dapat meningkatkan pengetahuan, namun tidak dalam perilaku, terhadap kesehatan mental pada mahasiswa tingkat tiga preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

---

Introduction: Mental health issues is one of health concerns that has not yet been overcome in Indonesia. Medical students are among those with high risk of developing mental disorder due to higher exposure to stress. The stressors are higher in medical students transitioning from high schools to first-year medical schools, and from preclinical to clinical years. Despite the formal education about mental health, it is important to identify and improve some specific parameters of mental health, such as knowledge and attitude. This study was conducted to identify whether there is an improvement in knowledge and attitude about mental disorder in third-year preclinical students of Faculty of Medicine Universitas Indonesia before and after webinar of mental health promotion.

Methods: This cross-sectional study uses secondary data in the form of pretest and posttest score of webinar participants and non-webinar (control group). MAKS and CAMI questionnaire are used to assess the knowledge and attitude, respectively. There are a total of 132 subjects, which are equally divided into webinar and control group. The analysis uses Wilcoxon and Mann-Whitney, with the latter being used to compare only between posttest score of webinar and control group.

Results: There is no significant improvement of attitude in both webinar and control groups (p>0.05), as opposite to knowledge (p<0.05). No notable difference is also seen in the attitude using Mann-Whitney, however the outcome (posttest) of knowledge is notably higher in webinar group (p<0.05).

Conclusion: The mental health promotion in the form of a webinar improves knowledge, but does not increase attitude towards mental disorder in third-year preclinical students of Faculty of Medicine Universitas Indonesia."

"Pemakaian smartphone yang berlebih pada anak usia sekolah dapat menyebabkan adiksi smartphone dan gangguan mental emosional, serta mempengaruhi kemampuan menggunakan smartphone secara bijak, kemampuan berpikir rasional dan berperilaku adaptif, serta kemampuan keluarga dalam merawat anak pengguna smartphone. Untuk mengatasi pemasalahan tersebut, dibutuhkan tindakan/terapi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan, cognitive behavioral therapy dan psikoedukasi keluarga terhadap adiksi smartphone dan gangguan mental emosional pada anak usia sekolah. Penelitian ini menggunakan desain Quasi Experiment dengan rancangan pre posttest with control group dengan menggunakan 2 kelompok. Metode sampel dengan teknik purpisive sampling sebanyak 64 orang yang terbagi menjadi 32 kelompok intervensi 1 dan kelompok intervensi 2. Hasil penelitian diketahui pendidikan kesehatan dan CBT dapat menurunkan adiksi smartphone, menurunkan gangguan mental emosional pada anak usia sekolah, meningkatkan kemampuan menggunakan smartphone secara bijak, meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan berperilaku adaptif serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat anak pengguna smartphone. Gangguan mental emosional berhubungan secara bermakna dengan kemampuan menggunakan smartphone secara bijak dan kemampuan keluarga dalam merawat anak pengguna smartphone. Pendidikan kesehatan perlu diberikan dalam frekuensi yang lebih sering dengan durasi pemberian yang lebih lama serta dibutuhkan kombinasi pemberian terapi keperawatan ners spesialis berupa CBT dan FPE.

---

Excessive use of smartphones in school-age children can cause smartphone addiction and mental-emotional disorders, as well as affecting the ability to use smartphones wisely, the ability to think rationally and behave adaptively, as well as the family's ability to care for children who use smartphones. To overcome this problem, certain actions/therapy are needed. This research aims to determine the effect of health education, cognitive behavioral therapy and family psychoeducation on smartphone addiction and emotional mental disorders in school-aged children. This research used a Quasi Experiment design with a pre-posttest with control group design using 2 groups. The sample method used purpisive sampling technique was 64 people divided into 32 intervention groups 1 and intervention groups 2. The results of the research showed that health education and CBT can reduce smartphone addiction, reduce emotional mental disorders in school age children, increase the ability to use smartphones wisely. , increasing the ability to think rationally and behave adaptively as well as increasing the family's ability to care for children who use smartphones.  Emotional mental disorders are significantly related to the ability to use smartphones wisely and the family's ability to care for children who use smartphones. Health education needs to be given more frequently with a longer duration of administration and a combination of specialist nursing therapy in the form of CBT and FPE is needed."

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."

"Penelitian ini menganalisis tentang implementasi informed consent, kedudukan, dan peranan informed consent bagi pasien ODGJ di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang (Soerojo Hospital). Masalah yang dibahas adalah mengenai implementasi informed consent bagi pasien ODGJ dan kedudukan serta peranan Soerojo Hospital dalam pengimplementasian informed consent. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Implementasi informed consent bagi pasien ODGJ tanpa wali di Soerojo Hospital dilakukan melalui berbagai tahapan. Jika tidak ditemukan wali/keluarga pasien maka yang bertanggung jawab penuh adalah dari pihak Soerojo Hospital. Kedudukan Soerojo Hospital sebagai penanggung jawab tertuang dalam Kepdirut Nomor HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 dan Kepdirut Nomor HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital bertanggung jawab langsung atas segala tindakan medis yang dilaksanakan dan harus sesuai dengan kesepakatan atau informed consent yang disepakati oleh pasien. Dalam praktiknya, antara peraturan perundang-undangan dengan Kepdirut Soerojo Hospital dalam hal implementasi informed consent dan kedudukan rumah sakit sudah sesuai namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan pasien.

---

This study analyzed the implementation of informed consent, its status, and its role for patients with mental disorders at Prof. Dr. Soerojo Magelang Psychiatric Hospital (Soerojo Hospital). The issues discussed include the implementation of informed consent for patients with mental disorders and the position and role of Soerojo Hospital in the implementation of informed consent. This study employed doctrinal research methods. The implementation of informed consent for patients with mental disorders without guardians at Soerojo Hospital is conducted through various stages. If no guardian or family member is found, Soerojo Hospital assumes full responsibility. The position of Soerojo Hospital as the responsible party is stipulated in Director’s Decree Number HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 and Director’s Decree Number HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital is directly responsible for all medical actions, which must follow the informed consent agreed by the patient. In practice, the regulations and the Director’s Decrees of Soerojo Hospital regarding the implementation of informed consent and the hospital's position are aligned, but continuous maintenance and enhancement are necessary for the patient's well-being."