Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberap hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.

---

Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government’s facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survei sample consisted of individuals with the individual taxpayer’s criteria who had submitted the2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers."

"Guna mengikis permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan zakat dan perpajakan sebagai dua sumber penerimaan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar preferensi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penerapan zakat sebagai unsur pengurang pajak dalam sistem Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara mix method yang menghasilkan 106 responden yang didapatkan melalui convenience sampling dan 5 narasumber wawancara mendalam. Adapun lokus dari penelitian adalah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui (~60%) atas penerapan zakat sebagai tax relief, dimana dimensi kepuasan atas pelayanan Lembaga zakat memberikan pengaruh positif yang signifikan sedangkan dimensi motivasi menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun tinggi, realisasi dari penggunaan zakat sebagai tax relief masih terbilang kecil disebabkan beberapa hal, seperti risiko pemeriksaan atas status Lebih Bayar, pengurangan pajak yang dirasa kurang memuaskan, serta pemahaman agama yang berkembang di masyarakat terhadap zakat dan pajak. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara bersama, khususnya institusi perpajakan dan zakat sebagai ujung tombak atas pengelolaan dua dana tersebut.

---

In order to eradicate the problem of poverty in Indonesia, the government seeks to integrate zakat and taxation as two sources of revenue. The purpose of this research is to find out how big the preferences of individual taxpayers regarding the application of zakat as a tax deduction element in the income tax system. The researcher used a quantitative approach with mixed method data collection which resulted in 106 respondents who were obtained through convenience sampling and 5 in-depth interviews with informants. The site of this research is DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, which is predominantly Muslim. The results of this study indicate that the majority of respondents agree (~ 60%) on the application of zakat as a tax relief, where the dimensions of satisfaction with the services of zakat institutions have a significant positive effect while the dimensions of motivation show the opposite result. Meanwhile, the realization of the use of zakat as a tax relief is still relatively small due to several things, such as the risk of due diligence by tax office to overpayment status, tax deductions that are considered unsatisfactory, and religious understanding in society towards zakat and taxes. Improvement efforts need to be carried out together, especially taxation and zakat institutions as the spearheads of the management of the two funds."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"Laporan magang ini mengevaluasi proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi ekspatriat menggunakan metode e-Filing untuk pelaporan pajak tahun 2021. Diskusi berfokus pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan untuk pelaporan pajak pada tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi spesifiknya untuk ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Subyek pembahasan adalah dua ekspatriat Jepang yang bekerja dan menerima penghasilan dari Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan referensi kepada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan evaluasi pada laporan magang ini, proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ekspatriat yang dilakukan pada tahun pajak 2021 telah sesuai dengan tiga kriteria pelaporan, Lengkap, Jelas, dan Benar, demikian pula dengan peraturan perpajakan yang berlaku lainnya. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri terhadap aktivitas magang di Chera Solutions yang dilakukan penulis selama empat bulan kebelakang.

---

This internship report evaluates the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers using the e-Filing method for the 2021 tax return reporting. The discussion focused on the reporting process of the annual income tax return that was conducted for the taxation year 2021 for individual taxpayers specifically for expatriates that lives and works in Indonesia. The subject for the discussion is two Japanese expatriates that both live and receive income from Indonesia. The evaluation is conducted with reference to the applicable taxation rules and regulation in Indonesia, such as the Ministry of Finance Decree, Law of Republic Indonesia, as well as the Regulation of The Director General of Taxation. Based on the evaluation in this internship report, the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers that was conducted for the taxation year 2021 is in accordance with the three criteria of reporting, Complete, Clear and Correct, as well as with other applicable taxation regulations. This internship report also discusses the self- reflection towards the internship activities in Chera Solutions that the author has conduct for the past four months."

"Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor 8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tarif pajak yang berlaku, perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25, perlakuan kompensasi kerugian dan tindakan pengawasannya.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Seksi PPh Orang Pribadi KPP Jakarta Kelapa Gading, Kepala Seksi PPh Orang Pribadi I Direktorat Pajak Penghasilan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta kuisioner bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kerangka teori yang digunakan adalah azas-azas dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan horizontal dan vertikal dalam perpajakan dan global taxation. Dari penelitian ini diperoleh data yaitu terdapat kendala dalam menetapkan klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang masih rendah, kontribusi penerimaannya yang masih rendah, tindakan pengawasan yang masih menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi, dan bagi Wajib Pajak ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan karena adanya pengecualian jenis usaha, besarnya tarif, perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan.Analisis terhadap data-data tersebut di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan horizontal maupun vertikal dalam ketentuan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembedaan jenis usaha dalam klasif kasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak sesuai dengan azas globality. Pengenaan tarif sebesar 2 % dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip progression dan net income. Perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan yaitu sebagai angsuran pajak. Untuk itu, diharapkan agar ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat ditinjau kembali. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hendaknya tidak membedakan suatu jenis usaha tertentu, perlakuan PPh Pasal 25 ayat (7) sebagai pelunasan hendaknya ditiadakan. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan tugas berkaitan dengan definisi "Penghasilan Lain" dalam pasal perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 dan prosedur dalam tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

---

One of the new provisions in The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as been amended finally to Law Number 17 of 2000 namely concerning calculation of tax installment for any Particular Individual Entrepreneur in Article 25 paragraph (7) whose calculations is further regulated through The Decree of The Minister of Finance, finally into Number: 8/KMK/03. /2002 dated March 8, 2002 in conjunction with The Decree of Director General of Tax number: 171/PJ/2002 dated March 28. 2002. In such final provision, it is regulated on classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, the prevailing tax tariff, application on payment of income tax Article 25, loss compensation application and its control action.This thesis is drawn up pursuant to research by using policy research with analyzes descriptive method. The Research was made at Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials in vicinity of Directorate General of Tax and questioner distributed to Particular Individual Entrepreneur Taxpayer.Theoretical reference applied is the principles in tax collection, horizontal and vertical justice principle within general taxation and global taxation. In this research, data obtained comprises hindrance in stipulating classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, compliance rate of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer which is still low, control action still face hindrances due to poor coordination, and for Taxpayer, this provision does not reflects justice aspects due to exception of business type, rate, application of Article 25 Income Tax payment as the settlement.Analyzes against such aforementioned data has resulted in conclusion that there is vertical and horizontal injustice in provision concerning Particular Individual Entrepreneur Taxpayer. Unequal treatment of business type of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer Classifications is not in accordance with global principles, rate of 2% and gross circulation as the base of tax impose is not in accordance with the principle of unequal treatment for the unequal and net income. Payment treatment of Tax Income Article 25 as the settlement is not conforming to basic principles set forth in Article 25 Law of Income Tax namely as the tax installment. Therefore it is advisable that provision on Tax Income Article 25 for Particular Individual Entrepreneur Taxpayer is to be re-evaluated. Classifications of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer shall not treat unequally on the particular type of business, application of Income Tax Article 25 paragraph (7) as the settlement shall be revoked, more transparent and confirmed implemental regulation is to be applied concerning other income definition in treatment of Article 25 Income Tax payment and procedure in controlling the compliance aspect of Tax Payer."

"

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah mengevaluasi proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang dilaporkan oleh ekspatriat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses evaluasi atas perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dijelaskan dengan membandingkan empat kasus SPT ekspatriat yang berbeda kondisi atau sumber penghasilannya. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PPh telah sesuai dengan ketentuang perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat praktik pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang belum sesuai, yaitu ada SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan daftar harta dan/atau utang serta daftar susunan anggota keluarga. Walaupun dalam pengisian melalui sistem e-Filing dokumen SPT Tahunan tersebut diterima, namun ketidaklengkapkan ini tetap berpotensi untuk dianggap sebagai pelanggaran ketentuan oleh pemeriksa pajak.

---

The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of calculating, filing, and reporting the Annual Income Tax Return reported by expatriates as Indonesian Tax Resident based on tax legislation that applies to individual taxpayers. The process of evaluating the calculation, filing, and reporting of the Annual Income Tax Return is explained by comparing four cases of expatriate’s Tax Return that have different conditions or sources of income obtained. Based on the evaluation result, it shows that the practice of calculation and reporting of the Annual Income Tax Returns are in accordance with applicable tax legislation. However, there are still some practices in filing the Annual Income Tax Return that are not in accordance with the applicable tax legislation, that is the absence of filing the list of assets and/or liabilities and list of family members. Although in filing out through e-Filing system the Tax Return document is accepted, but this incompleteness has the potential to be considered as a violation of tax legislation by the tax auditor.

"

"Laporan magang ini membahas evaluasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 dan PER-02/PJ 2019. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPT Tahunan milik MS, ALC, VKG, dan VSC telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, kecuali MS karena MS tidak melaporkan daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun sehingga pengisian SPT MS belum memenuhi kriteria lengkap. Untuk pelaporan SPT Tahunan milik OG pelaporannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PER-02/PJ/2019.

---

This report discusses about the evaluation of filing and reporting of annual individual income tax return based on Regulation Number 16 of 2009 and PER-02/PJ/2019. Based on the evaluation, the filing of individual annual income tax return for MS, ALC, VKG, and VSC is filled correctly, completely, and clearly, except for MS because he didn`t report his assets and liabilities information at the end of the year. Therefore, the filing of individual annual income tax return for MS isn`t filled completely. For the reporting of individual annual income tax return for EXO Indonesia`s expatriate, it complies to PER-02/PJ/2019."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan pajak penghasilan atas sewa bagi Wajib Pajak dalam negeri setelah berlakunya PSAK 116 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang implikasi PSAK 116 terhadap perpajakan sewa bagi Wajib Pajak dalam negeri, masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak dalam memastikan kepatuhan PPh atas sewa, serta prosedur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan, yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menyertakan Account Representative dan Wajib Pajak sebagai responden. Data dikumpulkan melalui wawancara. Berdasarkan analisis, implikasi PSAK 116 terhadap perlakuan perpajakan atas sewa bagi Wajib Pajak Dalam Negeri membawa perubahan signifikan dengan memperkuat transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Perubahan ini mengharuskan pengakuan dan pelaporan sewa sebagai aset dan liabilitas, menyeimbangkan perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat menghadapi permasalahan, seperti kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap PSAK 116, kompleksitas perubahan standar akuntansi, dan perlunya penyesuaian dalam sistem akuntansi dan pelaporan pajak. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi ini mencakup sosialisasi intensif, penguatan layanan konsultasi, serta peningkatan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang baru.

---

This thesis aims to analyze the evaluation of income tax implementation on rent for domestic taxpayers after the enactment of PSAK 116 at the Tax Office of West Jakarta Tax Service. This research addresses questions regarding the implications of PSAK 116 on rental taxation for domestic taxpayers, the challenges faced by the Tax Office in ensuring compliance with income tax on rent, and the necessary steps to address these issues. The research methodology employed is qualitative with a case study approach, involving Account Representatives and taxpayers as respondents. Data were collected through interviews. Based on the analysis, the implications of PSAK 116 on the tax treatment of rent for domestic taxpayers bring significant changes by strengthening transparency and fairness in the tax system. These changes require the recognition and reporting of rent as assets and liabilities, balancing accounting and tax treatment, and enhancing taxpayer compliance. However, the Tax Office of West Jakarta Tax Service faces challenges such as taxpayers' insufficient understanding of PSAK 116, the complexity of accounting standard changes, and the need for adjustments in accounting and tax reporting systems. The necessary steps to address these issues include intensive socialization efforts, strengthening consultation services, and increasing audits to ensure compliance with the new tax regulations."

"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan individu orang pribadi pada tahun 2021. Subjek yang digunakan dalam laporan ini merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia, penghasilan dari pekerjaan di Amerika Serikat, dan penghasilan dividen. Laporan ini juga akan menjelaskan perhitungan pajak terutang bagi suami-istri yang menjalankan kewajiban pajak secara Memilih Terpisah (MT). Hasil akhir dari laporan magang ini akan menggambarkan perhitungan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report explains and evaluate the individual income tax calculation for the year 2021. The subject in this report is an Indonesian Citizen that earn income from employers in Indonesia, income from employer in the United States, and dividend income. This report will also explain about the calculation of the tax payable for husband-wife that carry their own tax obligation with Married File Separately. The result from this report shows that the practice of tax treatment and the calculation in accordance with tax regulation that has been determined in Indonesia."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Terdapat banyak pendapat di masyarakat atas diterapkannya peraturan ini antara lain mengenai landasan hokum penerbitan dan timbulnya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topic bahasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hokum penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) sudahtepat. Akan tetapi peraturan ini memang memberikan dampak ketidakadilan bagi Wajib Pajak kelompok tertentu dalam masyarakat serta dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajaknya. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah agar Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengkaji penerapan tarif PP No.46/2013 dengan memperhatikan penerapan PPh final untuk setiap sector industry atau bidang usaha,mengingat sektor UMK Mmempunyai cakupan bidang usaha yang sangat luas dan masing-masing bidang usaha tersebut mempunyai sebaran margin yang tidak sama dan tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tatacara penerapan PP No.46/2013 agar masyarakat dapat memahami latar belakang dan tujuan penerbitan ketentuan tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat segera melakukan harmonisasi dan menyempurnakan ketentuan anti transfer pricing PER-32/PJ/2011 sehingga transaksi antar perusahaan afiliasi yang telah dipecah agar tetap diakumulasi dan diwajibkan melakukan dokumentasi transfer pricing.

---

The purpose of this study is to analyze the issues and the impact of the adoption of final income tax to the revenue derived by individual and corporate taxpayers with certain gross turnover in accordance with Government Regulation No. 46 in 2013 ("PP No.46/2013"). There are many opinionsarising inthe communitywith the implementation of the aforesaid regulation among others, with regards to the tax legal basis forthe issuanceandthe issue of injustice. With this in mind, the author is interested to assess further the relevant topic.

The results showed that thetax legal basis forthe issuance ofGovernment Regulation no. 46Year 2013 i.e. Article4 paragraph (2) and Article 17,paragraph (7) has beenaccurately applied. Notwithstanding this, this regulation indeed creates injusticeimpactsforcertain groups ofTaxpayerinthe community andprovides an opportunity forthe taxpayerstoreducetax cost.

The effort to overcome the issue is that the Government, in this case the Directorate General of Taxation, need to examine the implementation of PP No.46/2013 with regard to application of the final income tax in each industry or business sector, given the scope of the UMKM sector has a very broad field of business and each such area has unequal distribution margins as well as continue to conduct socialisation to the community for the application of PP No.46/2013. These efforts are aimed for the community to be able to understand the background and the purpose of the issuance of the relevant regulation. In addition, the Directorate General of Taxation is expected toimmediately harmonize and enhance the anti-transfer pricing provisions of PER-32/PJ/2011, split transaction between affiliated companies is still required to be accumulated and supported with transfer pricing documents."