Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 179502 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fathir Fauzi
"Negara-negara Asia Selatan mendominasi industri ship recycling, namun mereka menghadapi masalah terkait kontaminasi, kesehatan kerja, dan praktik yang tidak berkelanjutan. Regulasi terbaru dalam industri ship recycling sekarang memungkinkan galangan kapal di luar Asia dengan praktik berkelanjutan untuk di sertifikasi oleh Hong Kong Convention (HKC) untuk berpartisipasi dalam pasar ini. Mengingat bahwa galangan kapal Indonesia sedikit mendapatkan pesanan kapal baru, kapasitas produksi mereka dapat dialihkan untuk daur ulang kapal. Kemudian, kontribusi baru dari makalah ini adalah bahwa ini merupakan studi pertama untuk menganalisan potensi ekonomi dari ship recycling untuk galangan kapal di Indonesia. Strategi penelitian yang diadopsi didasarkan pada armada Indonesia yang berpotensi untuk didaur ulang selama 25 tahun ke depan. Wawancara semi-terstruktur dengan profesional sektor maritim, serta pemangku kepentingan galangan kapal dan pemilik kapal, dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi terhadap aktivitas ini di Indonesia. Potensi ekonomi yang diwakili oleh nilai pasar LDT yang diekstraksi dari kapal-kapal tua dalam armada Indonesia menawarkan peluang menarik bagi galangan kapal Indonesia, yang jumlahnya mencapai sekitar IDR 90,9 triliun Rp 3,498,192,620,500 per tahun. Hasil analisis Input-Output menunjukkan bahwa peningkatan sebesar Rp. 1 dalam aktivitas ekonomi di sektor daur ulang kapal berpotensi meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian sebesar Rp. 0,79. Namun, pemangku kepentingan lokal dan internasional menyarankan bahwa galangan kapal Indonesia perlu memperoleh keahlian dan memperluas studi kelayakan untuk mengembangkan daur ulang kapal secara lokal.

South Asian countries dominate the ship recycling industry, but they face issues related to contamination, occupational health, and unsustainable practices. Recent regulations in the ship recycling industry now allow shipyards outside Asia with sustainable practices to be certificated by the Hong Kong Convention (HKC) to participate in this market. Given that Indonesian shipyards have not been securing new ship orders, their production capacity could be redirected towards ship recycling. Then, the novelty of this paper contribution is that it is the first to examine economic potential of ship recycling for Indonesian shipyards. The research strategy adopted was based data collected from the Indonesian fleet with the potential to be recycled over the next 25 years. Semi-structured interviews with maritime sector professionals, as well as shipyard stakeholders and ship owners, were conducted to identify the perception of this activity in Indonesia. The economic potential represented by the market value of LDT extracted from obsolete ships within the Indonesian fleet offers an appealing opportunity for Indonesian shipyards, amounting to approximately IDR 90,9 trillion or Rp 3,498,192,620,500 per year. This indicate that Indonesia has a chance to be one of the player in Asia. The result of I-O analysis shows that an increase of Rp. 1 in economic activity in the ship recycling sector has the potential to boost the added value in the economy by Rp. 0,79. However, local and international stakeholders suggest that Indonesian shipyards need to acquire expertise and expand feasibility studies to develop ship recycling locally."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aji Wibowo Putro
"ABSTRAK
Salah satu permasalahan dalam memproduksi gas coalbed methane (CBM) adalah lamanya waktu proses dewatering, yaitu pengurasan air untuk menurunkan tekanan sehingga gas metana dapat keluar, termasuk di Lapangan X, Kalimantan. Untuk mempercepat proses dewatering adalah dengan metode well spacing untuk menentukan jumlah sumur yang akan mempengaruhi perolehan gas. Semakin besar jumlah sumur akan meningkatkan produksi CBM, juga akan meningkatkan biaya dan durasi produksinya sehingga diperlukan analisis keekonomian untuk memberikan batasan dan menentukan hasil yang optimum. Studi ini dilakukan dengan simulator numerik untuk melihat efek well spacing dan menggunakan metode cash flow sesuai dengan production sharing contract (PSC) di Indonesia untuk analisis keekonomiannya. Dengan metode ini akan ditemukan well spacing yang optimum baik secara teknik maupun ekonomi. Hasil perhitungan initial gas in place (IGIP) dari perhitungan persamaan volumetrik dan dari studi simulasi reservoir mempunyai perbedaan sebesar 0,71 %, sehingga dapat disimpulkan model simulasi reservoir dapat digunakan untuk melakukan simulasi tahap selanjutnya. Hasil simulasi resevoir yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan produksi CBM (kumulatif produksi gas) dipengaruhi oleh well spacing yang semakin dekat. Hasil keekonomian yang telah dilakukan dipilih skenario yang paling ekonomis (Net Present Value (NPV) tertinggi, nilai Rate of Return (ROR) diatas nilai MARR, nilai Pay Out Time (POT) dan nilai Profitability index (PI) diatas satu) yaitu skenario nomor 9 (well spacing 160 acres, 64 sumur dan gas rate 350 mscf/day) dengan nilai investasi sebesar 98.243.431 USD, kumulatif produksi gas sebesar 101.300 MMSCF, nilai NPV kontraktor sebesar 112.389.939 USD dan NPV Pemerintah sebesar 285,219,170 USD. POT selama 8,6 Tahun dan ROR sebesar 18,4% serta PI sebesar 1,14.

ABSTRACT
One of the problems in producing gas from coal bed methane (CBM) is the time of the dewatering process. Dewatering process is draining water to reduce pressure so that methane gas can come out, including in Field X, Kalimantan. To accelerate the dewatering process, a well spacing method is used to determine the number of wells which will affect the cumulative gas production. The more the number of wells will increase CBM gas production but will increase the cost and duration of production so that economic analysis is needed to provide limits and determine the optimum yield. This study will be conducted with a numerical simulator to see the effects of well spacing and using the cash flow method in accordance with the production sharing contract (PSC) in Indonesia for economic analysis. This method will find optimum well spacing both technically and economically. The results of the initial gas in place (IGIP) calculations from volumetric equation calculations and from reservoir simulation studies have a difference of 0.71%, so it can be concluded that reservoir simulation models can be used to carry out the next stage of simulation. The results of the simulation that have been carried out show that the increase in CBM (cumulative gas production) is influenced by closer well spacing. The economic results that have been carried out have chosen the most economical scenario (highest NPV, ROR value above MARR value, POT value and PI value above 1) is scenario number 9 (well spacing 160 acres, 64 wells and gas rate 350 mscf/day) with investment of 98,243,431 USD, cumulative gas production of 101,300 MMSCF, contractor NPV of 112,389,939 USD and Government NPV of 285,219,170 USD. Pay Out Time for 8.6 Years and Rate of return of 18.4% and a Profitability Index of 1.14."
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febriana Djuningsih
"Suksesnya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dimulai sejak tahun 2007 menyebabkan meningkatnya kebutuhan LPG nasional. Namun kapasitas produksi LPG nasional tidak dapat mengikuti peningkatan kebutuhan LPG nasional. Dimetil Eter (DME) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pencampur LPG. Untuk mendorong pemanfaatan campuran LPG-DME di sektor rumah tangga perlu didorong melalui mandatori Pemerintah.
Keekonomian pemanfaatan DME yang diproduksi dari batubara sebagai bahan bakar pencampur LPG di sektor rumah tangga di Indonesia melalui mandatory Pemerintah ditinjau untuk 2 skenario, yaitu pemanfaaran LD20 (campuran LPG-DME dengan komposisi 80%-20%) dan LD50 (campuran LPGDME dengan komposisi 50%-50%). Keekonomian pemanfaatan DME dievaluasi dengan menghitung penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran dari selisish biaya LPG yang dapat tersubstitusi oleh DME di titik distribusi Depot serta biaya pembagian paket perdana 3 Kg (kompor khusus dan tabung) yang merupakan bagian dari kebijakan mandatori. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas untuk parameter komposisi campuran LPG-DME, Harga Indeks Pasar (HIP) LPG, harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR.
Dari hasil perhitungan, didapatkan penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran untuk pemanfaatan LD20 bernilai negatif yaitu sebesar USD -1,34 milyar, dan pemanfaatan LD50 bernilai positif yaitu USD 796 juta. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa minimal komposisi LPG-DME adalah 60%-40% untuk memperoleh penghematan Pemerintah bernilai positif. Perubahan HIP LPG sangat sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfataan LD20 dan LD50. Sedangkan perubahan harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR tidak sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfaatan LD20.
Untuk mandatori pemanfaatan LD50, penghematan akan mencapai negatif apabila HIP LPG mencapai kurang dari 375 USD/ton dengan resiko sebesar 5% dan harga batubara mencapai lebih dari 70 USD/ton dengan resiko sebesar 45%. Sedangkan untuk LD20, penghematan akan mencapai positif apabila HIP LPG mencapai lebih dari 600 USD/ton dengan potensi sebesar 70%.

The Success of Switching Kerosene to LPG Programme in Indonesia started from 2007 has been causing the increasing of LPG demand. But, LPG production capacity is not equal with the increasing of LPG demand. Dimethyl ether (DME) can be used as mixing component of LPG. To encourage utilization DME for LPG-DME mixture in household sector need Government mandatory.
The economic of DME -coal derived- utilization as mixing fuel of LPG in Indonesia through Government mandatory can be reviewed for 2 scenarios: utilization LD20 (LPG-DME mixture with 80%-20% composition) and LD50 (LPG-DME mixture with 50%-50% composition). The economic of DME utilization can be evaluated with calculate government?s saving during 5 fiscal years from difference of LPG cost which can be substituted by DME in Depot distribution point and distribution of starter packet cost (special stove and 3 Kg bottle). Then sensitivity analysis used to evaluate the influence of parameters changing to Government saving. The parameters are composition of LPG-DME mixture, market index price of LPG, coal price, ratio of raw material efficiency, total investment, and IRR.
The results are the savings from LD20 utilization is USD -1,34 billions and the savings from LD50 utilization is USD 796 millions during 5 fiscal years. The results of sensitivity analysis shows the minimum composition of LPG-DME mixture is 60-40% to reach positive government?s savings. The change of market index price of LPG very sensitive towards the amount of government's savings between LD20 and LD50 utilization. While the change of coal price, total investment, and IRR is not sensitive towards the amount of government?s savings for LD20 utilization.
For mandatory of LD50 utilization, the government?s savings can be negative if market index price of LPG reach less than USD 375/ton with risks as big as 5% and coal price reach more than USD 70/ton with risks as big as 45%. While for mandatory of LD20 utilization the government?s savings can be positive if market index price of LPG reach more than USD 600/ton with potency as big as 70%."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2016
T45174
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parikh, Ashok K.
New York: Harvester Wheatsheaf, 1990
330 PAR t (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
"Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif. Selain itu, campur tangan pemerintah dapat pula dijelaskan dari teori pilihan publik, yang menjelaskan campur tangan terjadi karena regulatory capture, karena keinginan untuk melayani kepentingan birokrat, dan keinginan untuk membuat sumber pendapatan. Hukum lingkungan Indonesia masih banyak menggunakan instrumen CAC sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jamaruddin
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia era Tahun 1980 hingga pertengahan Tahun 1990 cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan tahunan rata-rata di atas lima persen. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, terjadi transformasi strukutral yang cukup signifikan ditandai dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, sementara pada saat yang sama kontribusi sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa semakin dominan. Pergeseran tersebut merupakan fenomena ideal pada negara-negara yang mengalami perkembangan pesat dalam perekonomiannya. Namun sejak krisis melanda Tahun 1997, seakan apa yang telah dicapai selama ini sirna begitu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan sebab proses recorvery perekonomian yang sangat lamban, diperburuk oleh tingkat kesenjangan antara regionlwilayah yang semakin tinggi.
Menggunakan metode analisis field of influence yang dimaksudkan untuk menganalisis pola perambatan pengaruh dari transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi dilihal perubahan struktur direct input-nya. Analisis bertujuan untuk menguraikan apakah perubahan tersebut memberi pengaruh yang relevan bagi pengurangan kesenjangan antara wilayah. Melalui dua skenario utama dan simulasi terhadap tiga sektor pertanian (Agr), manufaktur (Man), dan sektor keuangan (Fin), ditemukan kesimpulan-kesimpulan penting dari perambatan pengaruh perubahan secara inter-regional dari satu region ke region lainnya, maupun perambatan pengaruh lintas sektoral di intra masing-masing region dan pengaruh lintas sektoral inter-regional.
Hasil analisis menunjukkan bahwa keterkaitan inter-regional dan keterkaitan sektoral, relatif lemah. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural terbukti mendorong penguatan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat, baik secara inter-regional maupun intra-regional, disamping hubungan antar sektor-sektor ekonominya juga relatif kuat. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh dampak dari perubahan direct input di region Jawa, yang secara signifikan mendorong peningkatan total output region Jawa itu sendiri. Disamping itu, perubahan dimaksud di region Jawa, juga berpengaruh signifikan terhadap region-region lainnya di luar Jawa. Fenomena ini menguatkan penjelasan pola pengaruh inter-regional yang bersifat dua arah untuk region Jawa, namun untuk region luar Jawa pengaruhnya cenderung bersifat satu arah. Fenomena sekaligus menjawab mengapa pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural yang terjadi selama ini relatif Iebih menguntungkan region Jawa dibanding dengan region-region lainnya."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"National team on biofual predicted than jatropha curcas (JC) program is good for poverty alleviation and to provide jobs for a big part of unemployment among Indonesia population...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Amirul Ihsan
"Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur spektrum keterkaitan dengan regulasi global, dimana ke depannya masih akan diatur yang terdiri dari empat alokasi spektrum, yaitu pada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Mengenai penataan spektrum, penelitian ini berfokus pada frekuensi 3,5 GHz dan saat ini masih digunakan oleh satelit di Indonesia Timur, yang memiliki jumlah penduduk penggunaan satelit terbesar. Tujuan peneliltan untuk menganalisis dampak ekonomi di suatu wilayah yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan teknologi dengan model Input-Output (IO). Model ini dijabarkan dalam tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pada waktu periode tertentu. Data yang digunakan dari tabel Input- Output (IO) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016. Data tersebut di proses dengan nilai shock dari investasi 5G yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian didapatkan investasi 5G di tiga provinsi yang menggunakan setelit memberikan dampak kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Papua sebesar Rp. 67.570.000.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 94.976.690.000 (0,65%), Maluku Utara sebesar Rp. 20.010.000.000 memberikan dampak sebesar Rp. 25.268.770.000 (0,077%) dan terakhir Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 18.390.000.000 dengan dampak 23.453.980.000 (0,03%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan dengan mengubah penggunaan frekuensi 3,5 GHz memberikan dampak postif sebesar 0,172% terhadap ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

The Indonesian government as a regulator regulates the spectrum of linkage with global regulations, which in the future will still be regulated consisting of four spectrum allocations, namely at 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Regarding spectrum structuring, this study focuses on the 3.5 GHz frequency and is currently still used by satellites in Eastern Indonesia, which has the largest number of satellite usage populations. The purpose of the study is to analyse the economic impact in an area arising from changes in the use of technology with the Input-Output (IO) model. This model is described in a matrix table that presents information about transactions of goods and services and the interrelationships between units of economic activity in a region, at a certain period. The data used is from the Input-Output (I-O) table compiled by BPS (Central Statistics Agency) in 2016. The data is processed with the shock value of 5G investment which results in an increase in Gross Domestic Product (GDP). From the results of the study, it was found that 5G investment in three provinces using satellite had an impact on increasing Gross Domestic Product (GDP), namely Papua by Rp. 67.570.000.000 with an increase of Rp. 94.976.690.000 (0,65%), North Maluku by Rp. 20.010.000.000 with an impact of Rp. 25.268.770.000 (0,077%) and finally East Nusa Tenggara of Rp. 18.390.000.000 with an impact of 23.453.980.000 (0,03%). This shows that the policy that will be carried out by the government by changing the use of the 3.5 GHz frequency has a positive impact of 0.172% on the economy in Eastern Indonesia."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudo Pramudyanto
"Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk konversi energi dari LPG ke Gas alam, pengurangan subsidi serta penyediaan energi bersih dan murah. Saat ini upaya peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas bumi hanya difokuskan untuk rumah tangga saja sehingga kurang diminati oleh pihak swasta karena kurang menguntungkan dan jangka waktu pengembalian investasi yang terlalu lama. Dengan adanya pengguna gas selain rumah tangga seperti pelanggan kecil tentu akan meningkatkan nilai keekonomian dari proyek ini dan mempercepat pengembalian investasi. Tesis ini bertujuan untuk menghitung berapa harga jual gas yang ekonomis bagi pelanggan khususnya apabila konsumennya merupakan gabungan dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil, serta membandingkan keekonomian dari pemanfaatan gas alam untuk rumah tangga jika dibandingkan dengan menggunakan LPG. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa skenario 1 menghasilkan harga gas Rp.11.560,00/m3 sampai Rp.17.620,00/m3, skenario 2 menghasilkan harga gas Rp.10.915,00/m3 sampai Rp.15.115,00/m3, skenario 3 menghasilkan harga gas Rp.8.865,00/m3, dan skenario 4 menghasilkan harga gas Rp.2.980,00/m3 sampai Rp.3.811,00/m3. Skenario terbaik adalah skenario 4 yang pelanggannya terdiri atas gabungan pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil yang memaksimalkan alokasi gas sebesar 2 MMSCFD. Dengan harga gas sebesar itu maka penghematan yang didapat dibandingkan dengan penggunaan LPG adalah sebesar Rp.64.780,00/m3 sampai dengan Rp.81.400/m3 per bulan untuk masing-masing rumah tangga.

Construction of gas distribution networks to households is one of the national priority programs aimed at energy conversion from LPG to natural gas, reduction in subsidies and the provision of clean and cheap energy. Nowadays, efforts to increase fuel utilization of natural gas only focused for households and it less attractive to the private sector because it is less profitable and the investment payback period is too long. With the addition to household gas users such as small customers will certainly increase the economic value of this project and will accelerate the return on investment. This thesis aims to calculate how much gas price economical for customers, especially when the consumer is a combination of household customers and small customers, and comparing the economics of natural gas for households when compared with LPG. Based from the calculation, it is known that the first scenario gas prices is Rp.11.560,00/m3 to Rp.17.620,00/m3, scenario 2 gas prices is Rp.10.915,00/m3 to Rp.15.115,00/m3, scenario 3 gas prices is Rp.8.865,00/m3, and scenario 4 gas prices is Rp.2.980,00/m3 to Rp.3.811,00/m3. The best scenario is scenario 4 that its customers consist of a combined household customers and small customers that maximize the allocation of gas by 2 MMSCFD. Savings with the price of it compared to using LPG amounted Rp.64.780,00/m3 up to Rp.81.400/m3 per month for each household."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2016
T45121
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Setiadi
"ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian
ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum
dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru
tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.
Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi
hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan
jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas
mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank
Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa
kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik
kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan
metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data
menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,
dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan
yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas
disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat
menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi
ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna
terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang
berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi
kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap
kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas
hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya
dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk
menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,
especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,
which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to
public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method
of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to
provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.
In instance,
The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out
Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then
emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This
writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data
using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique
uses literature studies by studying books, documents literature and more in
accordance with the problems is studied. The results of this research show that
interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can
explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in
the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient
policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional
measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law
is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the
economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its
cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid
bigger losses if the bail-out was not proposed."
2016
T45826
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>