Ditemukan 117363 dokumen yang sesuai dengan query
M. Fadel Aginda
"Kota Sofifi sebagai Kota Kepulauan ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari tahun 1999. Masalah dalam penelitian ini, Kota Sofifi yang sudah berusia 24 tahun masih perlu didorong dalam penyediaan sarana prasarana, pengembangan infrastruktur perkotaan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk bermukim di Kota Sofifi. Tujuan penelitian adalah mengkaji transformasi Pembangunan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan
yaitu mix method yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif serta penggunaan analisis spasial dengan data citra satelit Landsat dan algoritma klasifikasi CART serta NDBI yang dilihat dari tahun 1995-2020. Hasil penelitian bahwa Kota Sofifi mengalami transformasi keberlanjutan melalui analisis lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dinamika perubahan tutupan lahan, pertumbuhan ekonomi, dan demografi menunjukkan potensi pengembangan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan yang dapat diarahkan dengan pendekatan Konsep Waterfront City. Kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial walaupun belum terlalu terlihat signifikan menyoroti transformasi Kota Sofifi sudah mengarah sebagai kota berkelanjutan. Dari sisi fisik dan lingkungan bahwa terjadi pengembangan pola penggunaan lahan, struktur ekonomi mengalami perubahan terutama pada potensi dalam sektor perdagangan dan jasa. Perubahan sosial terlihat dari sisi penurunan pengangguran, walaupun juga terjadi peningkatan kemiskinan. Pengembangan Konsep Waterfront City diarahkan untuk menjadi landasan untuk transformasi berkelanjutan di Kota Sofifi dengan mempertimbangkan integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Sofifi City as the City of Islands was established as the Capital of North Maluku Province from 1999. The problem in this study is that Sofifi City, which is 24 years old, still needs to be encouraged in the provision of infrastructure, urban infrastructure development in the hope of attracting people to settle in Sofifi City. The research objective is to examine the transformation of Sofifi City Development as the center of government of North Maluku Province in the perspective of sustainable development. The method used is a mix method that combines quantitative and qualitative methods and the use of spatial analysis with Landsat satellite image data and CART and NDBI classification algorithms seen from 1995-2020. The results showed that Sofifi City experienced a transformation of sustainability through environmental, economic and social analysis. The dynamics of land cover change, economic growth, and demographics show the potential for developing Sofifi City as a sustainable government center that can be directed by the Waterfront City Concept approach. The research conclusion by considering environmental, economic, and social aspects, although not too significant, highlights the transformation of Sofifi City as a sustainable city. From the physical and environmental side that there is a development of land use patterns, the economic structure has changed, especially in the potential in the trade and services sector. Social changes can be seen in terms of decreasing unemployment, although there is also an increase in poverty. The development of the Waterfront City Concept is directed to become the foundation for sustainable transformation in Sofifi City by considering the integration of economic, environmental and social aspects."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mochammad Raka Abrar
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi pasar, yang diukur dengan perbedaan return tidak normal dan volume perdagangan saham pada pengungkapan Sustainable Development Goals dalam laporan keberlanjutan pada tahun 2017. Menggunakan metode
purposive sampling diperoleh sampel penelitian sebanyak 109 perusahaan dengan periode observasi selama 21 hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan Sustainable Development Goals dalam laporan keberlanjutan berpengaruh signifikan kepada return saham dan volume perdagangan saham, namun hubungan tersebut tidak dapat diperkuat oleh adanya tata kelola yang berkaitan dengan keberlanjutan dalam perusahaan. This study aims to analyze the market consequences, which are measured by differences in abnormal returns and stock trading volumes on the disclosure of Sustainable Development Goals in the sustainability report in 2017. Using the purposive sampling method, a sample of 109 companies was obtained with an observation period of 21 days. This study concludes that the disclosure of Sustainable Development Goals in the sustainability report has a significant effect on stock returns and trading volume, but this relationship cannot be strengthened by the existence of governance related to sustainability in the company."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nella Patrecia
"Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi topik utama bagi para pelaku usaha. Hal tersebut juga dirasakan oleh pengusaha sektor menengah di bidang perdagangan pelumas sebagai bagian dari aspek komunitas global yang berkontribusi memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan SDGs. Peranan manajemen keberlanjutan dalam mengelola dan mengakomodir model kerangka keberlanjutan usaha yang selaras dengan strategi keberlanjutan dirasa sangat penting. Namun, menurut Grunda (2011) masih banyak manajer yang belum mengetahui dan memahami maksud dari pengelolaan berkelanjutan dan bagaimana cara mengadopsi kerangka keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan. Penelitian studi kasus ini dilakukan untuk membantu proses perumusan manajemen keberlanjutan pada PT BI. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi, survei, dan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang dikolaborasikan dengan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Hasil penelitian ini memberikan usulan peta strategi berkelanjutan dan kerangka Sustainability Balanced Scorecard sebagai alat pengendali kinerja. Proses penerapan manajemen keberlanjutan yang sederhana dan efektif yang diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi keberlanjutan perusahaan.
The Sustainable Development Goals (SDGs) have become a trending topic for business role. Medium sector entrepreneurs in the field of lubricant trading also feel this as part of the global community aspect that contributes to a huge impact on the development of the SDGs. Thus, the importance of the role of sustainability management in managing and accommodating a business sustainability framework model aligned with the sustainability strategy. However, some managers do not know and understand the objectives of sustainable management and how to adopt a sustainability framework into the company's strategy according to Grunda (2011). In this case study, the research aims to assist in the processing of formulating sustainability management at PT BI. Methods of data collection through documentation, survey, and interviews. The analytical approach uses the Balanced Scorecard (BSC) approach in collaboration with the Environmental, Social, and Governance (ESG) aspect. The results of this study provide a proposal for a sustainable strategy map and a Sustainability Balanced Scorecard framework as a performance control tool. The expectation of simple and effective process sustainability management implementation is to support sustainable development goals that are in line with the company's vision, mission, and sustainability strategy. "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sylvia Prisca Delima
"Ketahanan sosial-ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Meskipun keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kota Batam dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.
Riset ini bertujuan untuk mengkonstruksi model ketahanan sosial-ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan dengan pendekatan kualitatif terkait kondisi ketahanan sosial-ekologi Kota Batam yang dianalisis menggunakan sarana Kualitas Kehidupan Sosial Budaya berbasis fuzzy logic interaksi antara elemen struktural, kultural dan prosesual berkenaan dengan capaian pembangunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan sosial-ekologi sangat terkait dengan dinamika lokal, regional dan global; spesifikasi dan spesialisasi lingkungan setempat, karakteristik region, serta faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dalam menentukan kekhasan lingkungan yang menentukan ketahanan sosial-ekologi. Kondisi ketahanan sosial-ekologi juga dapat bervariasi secara spasial dan menurut waktu sehingga model konseptual ketahanan sosial-ekologi perlu mengakomodasi strategi implementasi yang bersifat multicompartment sekaligus terintegratif.
Social-ecological resilience is the community’s surviving ability to face environmental limitations and possible disruptions. Although physical and social environmental limitations in the City of Batam can be managed with technological advances, the potential of disruptions should be taken into account to assure the good community’s livelihood and welfare.This research is to construct a social-ecological resilience model in sustainable development. It is based on mixed method research with qualitative approach on the social-ecological resilience condition of the City of Batam; that is analyzed based on the Quality of Socio-Cultural Life that seeks through the fuzzy-logic-interaction between structural, cultural and processual elements on the results and transformation of development.The results show that the social-ecological resilience condition is related with dynamics of local, regional and global conditions, local environment specifications and specializations, regional characteristics, as well as socio-cultural factors that determine the social-ecological resilience condition that can vary spatially and according to time. Therefore, the conceptual model of social-ecological resilience in sustainable development should accommodate multi-compartment and integrative strategy of implementation."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2019
D2629
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Zaky Nur Fajar
"
Diluncurkan pada tahun 2013, Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu mega proyek terbesar di dunia, dengan fokus utama pada pengembangan infrastruktur transportasi dan energi. Dengan skala dan ambisi yang besar, BRI mendapat banyak sorotan terkait dampak lingkungan dan keberlanjutannya. Sebagai tanggapan, komitmen hijau BRI diperkenalkan oleh China pada tahun 2017 dan diamplifikasi kembali pada tahun 2019. Sayangnya, masih banyak pihak yang skeptis bahwa komitmen hijau tersebut hanya sekadar greenwashing untuk memperbaiki citra China di kancah global. Oleh karena itu, studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif eksperimental, menggunakan metodologi staggered multiple difference-in-difference untuk mengevaluasi efektivitas BRI sebelum dan setelah komitmen hijau dalam mengamplifikasi dampak lingkungan OFDI di negara-negara sepanjang rute. Hasil menunjukkan bahwa BRI tidak dapat mengamplifikasi pengaruh signifikan antara OFDI China dengan emisi CO2 per kapita secara keseluruhan. Setelah komitmen hijau diterapkan, OFDI menyebabkan penurunan emisi jika sebelum komitmen tersebut sebuah negara telah terlebih dahulu mengadopsi BRI. Jika tidak, penerapan Green BRI justru mengamplifikasi hubungan positif OFDI dan CO2 per kapita. Selain itu, dampak dari komitmen hijau BRI lebih bermanfaat di negara maju dan dengan tata kelola yang baik, sedangkan di negara berkembang, negara dengan kontrol korupsi lemah, serta negara yang dilalui jalur perdagangan utama BRI, kebijakan Green BRI cenderung meningkatkan emisi. Namun, perlu menjadi catatan bahwa meskipun Green BRI menciptakan pengaruh yang negatif, dampak tersebut tidak memiliki besaran yang signifikan secara ekonomi. Kondisi ini membuktikan bahwa terdapat kemungkinan besar greenwashing dalam kerangka komitmen hijau BRI terjadi, khususnya di negara berkembang dan tata kelola yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta di China serta negara-negara mitra untuk mengembangkan strategi yang memastikan manfaat lingkungan dari Green BRI dapat dirasakan secara holistik dan inklusif.
Launched in 2013, the Belt and Road Initiative (BRI) is one of the world's largest mega projects, primarily focusing on developing transportation and energy infrastructure. Due to its scale and ambition, the BRI has drawn considerable attention regarding its environmental impact and sustainability. In response to these concerns, China introduced the BRI green commitment in 2017, which was further emphasized in 2019. However, skepticism remains that this commitment might merely be a form of greenwashing. This study adopts an experimental quantitative approach, employing a staggered multiple difference-in-difference methodology to assess the effectiveness of BRI before and after the green commitments in amplifying the environmental impacts of China's outbound foreign direct investment (OFDI) in countries along the BRI route. The findings indicate that BRI does not significantly influence the relationship between China's OFDI and overall CO2 emissions per capita. Post-green commitment implementation, OFDI leads to a reduction in emissions if a country has already adopted BRI; otherwise, it enhances the positive relationship between OFDI and CO2 per capita. Additionally, the green commitments of BRI are more beneficial in developed countries and those with good governance, whereas in developing countries, those with weak corruption controls, and countries along BRI’s main trade routes, these policies tend to increase emissions. However, it is noteworthy that while Green BRI has a negative impact, the magnitude is not economically significant. This suggests a high likelihood of greenwashing within the BRI's green commitment framework, particularly in developing countries and those with poor governance. Therefore, it is crucial for the Chinese government, the private sector, and partner countries to devise strategies that ensure the holistic and inclusive realization of the Green BRI’s environmental benefits."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alexandra Aulianta Sahadi
"Manusia sedang berada dalam era Antroposen: suatu masa dimana kegiatan umat manusia menjadi faktor utama dalam perubahan dan permasalahan lingkungan. Meskipun istilah Antroposen sendiri banyak mendapatkan berbagai kritik dan memunculkan berbagai pertanyaan, sebagai “antropos” dari Antroposen, keberadaan istilah ini memicu manusia untuk bertanggung jawab dan mengambil aksi atas krisis lingkungan yang terjadi di dunia. Prinsip sustainable development merupakan salah satu prinsip yang dicanangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia akan perkembangan ekonomi (development) dan disaat yang bersamaan melindungi lingkungan melalui konservasi, agar generasi di masa depan tetap dapat menikmati sumber daya alam yang ada sebagaimana manusia di generasi sekarang (sustainable). Meskipun demikian, di era Antroposen, semua hal perlu dilihat secara realistis, termasuk sustainable development. Skripsi ini menunjukkan beberapa kekurangan yang terdapat dalam prinsip sustainable development yang belum dapat menjawab kegelisahan di era Antroposen. Lebih jauh lagi, skripsi ini juga akan membahas mengenai prinsip non-regression sebagai salah satu sarana agar sustainable development tetap relevan di masa Antroposen. Sebagai studi kasus, akan dibahas mengenai partisipasi masyarakat dalam AMDAL di Indonesia, khususnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam studi kasus, partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai aspek perlindungan lingkungan, simbolisme sustainability, serta UUCK yang dibuat untuk kepentingan ekonomi sebagai aspek development. Skripsi ini akan melihat tendensi regresi dalam partisipasi masyarakat dalam AMDAL di Indonesia setelah UUCK.
We are in the Anthropocene era: a time when human activities are the main factor in environmental change and problems. Although the term Anthropocene itself has received many criticisms and raised various questions, as the "anthropos" of the Anthropocene, the existence of this term urges humans to take responsibility and take action on environmental crises that is occurring. The principle of sustainable development is one of the principles proclaimed to meet the needs for economic development and at the same time protect the environment through conservation, so that future generations can still enjoy existing natural resources as humans today. However, in the Anthropocene era, everything needs to be seen realistically, including sustainable development. This thesis shows several shortcomings in the principles of sustainable development that have not been able to answer environmental problems especially the Anthropocene era. Furthermore, this thesis will also discuss the principle of non-regression as a means to keep sustainable development relevant in the Anthropocene period. As a case study, it will discuss community participation in Indonesia’s Environmental Impact Assessment (AMDAL), especially after the Omnibus Law (UUCK). In the case study, public participation can be seen as an aspect of environmental protection, a symbolism of sustainability, whereas UUCK made for economic purposes as an aspect of development. This thesis will then look at the tendency of regression in public participation in AMDAL in Indonesia after UUCK."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mortaza A Syafinuddin Hammada
"Kajian Penerapan Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan pada Sekolah Adiwiyata Mandiri di DKI Jakarta Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Education for Sustainable Development sejak Konferensi Tingkat Tinggi KTT Bumi, Rio De Jeneiro, 1992 belum menunjukkan kemajuan sesuai harapan. Materi pendidikan lingkungan dan program sekolah berwawasan lingkungan juga sudah diluncurkan pemerintah karena pendidikan dipandang sebagai pengungkit kesadaran lingkungan yang lebih maju. Konsep yang terakhir dilaksanakan adalah Adiwiyata, sebuah penghargaan yang diberikan pemerintah kepada sekolah berbudaya lingkungan dengan harapan budaya lingkungan akan terbentuk di sekolah dan dapat berpengaruh kemasyarakat luas. Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2006, kini telah tercatat 290 sekolah yang memperoleh penghargaan nasional Adiwiyata, namun kenyataannya kesadaran dan budaya lingkungan di sekitar sekolah belum terwujud sesuai harapan, bahkan ada sekolah Adiwiyata yang mengalami penurunan kualitas.
Penelitian ini bertujuan membangun model pendidikan berbudaya lingkungan dengan memanfaatkan modal sosial, sebuah modal yang merupakan bagian dari konsep Daya Dukung Lingkungan Carrying Capacity. Berdasarkan analisis kualitatif, ditemukan bahwa program Adiwiyata mengandung modal sosial yang dapat digunakan untuk menerapkan pendidikan berbudaya lingkungan. Berdasarkan analisis deskriptif, ditemukan bahwa sekolah Adiwiyata Mandiri telah memanfaatkan modal sosialnya dalam penerapan konsep ESD Education for Sustainable Development . Berdasarkan kedua analisis tersebut maka konsep Adiwiyata dikembangkan menjadi sebuah model pendidikan berbudaya lingkungan yang optimal melalui pemanfaatan modal sosial.
A Study on Implementation of the Education for Sustainable Development Concept at AdiwiyataMandiri School in DKI Jakarta The Education for Sustainable Development is a concept which declared by Rio De Jeneiro Earth Summit in 1992. Since it declaration the expectation of the concept is not rich optimally yet. The enviromental education curriculum and all enviromental program of view also was launched as a leverage of environmental awareness. Adiwiyata is the government program to make an environmental culture of daily activity both in the school and community anrround it. Since the first of the launching until now there are 290 school are awarded national level of Adiwiyata, but in fact the expectation is not realized yet, even many school were quality degraded. The objective of the research is to develop a model for environmental consciousness education with implementation of Social Capital. Social capital is one of the part of the concept of carrying capacity. According to the descriptive qualitative analysis the research found that the Adiwiyata program has been adopted criteria of the Education for SustanableDevelupment ESD to implement the environmental conscious eduacation. The research also found that the social capital of AdiwiyataMandiri school have been used to develop the environmental conscious and culture eduacation. According to all analysis the result of the research can develop The Adiwiyata Concept to be a model to optimalized an environmental education culture through application of social capital. "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
D-Pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Aditya Prathama Nanda Putra
"Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi.
Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Paris: Presses de Sciences, 2009
338.927 PLA
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Uqaili, Mohammad Aslam, editor
"This volume presents new information and strategies for managing the energy crisis from the perspective of growing economies. It includes numerous case studies that illustrate the particular challenges encountered by developing countries."
Wien: Springer, 2012
e20402019
eBooks Universitas Indonesia Library
