Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saudi Vision 2030 yang digagas oleh Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) merupakan inisiatif yang sangat menarik perhatian, karena ambisi dan skala transformasinya yang sangat besar. Implementasi Saudi Vision 2030 berimplikasi kepada keterbukaan Arab Saudi dan keberpisahan dari Wahhabisme untuk membawa Saudi kepada Islam Moderat yang dicita-citakan oleh MBS. Reformasi kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu transformasi Saudi Vision 2030. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses reformasi kurikulum pendidikan Islam tersebut dilakukan dan bagaimana strategi penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis teks, penelitian ini menganalisis materi buku ajar Dirasat Islamiyah (kajian Islam) yang mengandung tema terkait relasi antaragama dan inter-agama dalam masyarakat. Teori relasi kuasa Michael Foucault digunakan untuk menunjukkan adanya peran negara dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan beroperasi pada proses produksi kurikulum Pendidikan Arab Saudi. Kurikulum Pendidikan Arab Saudi berupaya mengkonstruksi dan menginternalisasi ideologi generasi muda Saudi agar sejalan dengan agenda Islam Moderat pemerintahan MBS menuju Saudi Vision 2030.

---

Saudi Vision 2030, conceived by His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman (MBS), is a highly captivating initiative due to its ambitiousness and the vast scale of its transformation. The implementation of Saudi Vision 2030 implies Saudi Arabia’s openness and disengagement from Wahhabism to bring about the moderate Islam envisioned by MBS. The reform of the Islamic education curriculum is one of the transformations under Saudi Vision 2030. This research analyzes how the process of Islamic education curriculum reform is carried out and the strategies for its implementation. Using a qualitative approach and text analysis method, this study examines the content of Dirasat Islamiyah (Islamic studies) textbooks that contain themes related to inter-religious and intra-religious relations in society. Michael Foucault's theory of power relations is employed to demonstrate the state's role in producing knowledge. The results of this study find that power-knowledge relations operate in the process of the production of the Saudi Arabian education curriculum. The Saudi Arabian education curriculum seeks to construct and internalize the ideology of the young Saudi generation to align with the moderate Islam agenda of MBS’s government towards Saudi Vision 2030."

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara.

---

The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare."

"Makalah ini memiliki topik tentang ekonomi Arab Saudi yang berjudul “Investasi Jangka Panjang Arab Saudi Dalam Visi Saudi 2030”. Tujuan penelitian makalah ini adalah menjelaskan langkah-langkah Arab Saudi dalam menerapkan investasi jangka pangjang pada Visi Saudi 2030. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah teknik penelitian studi pustaka. Makalah ini menjelaskan tentang langkah-langkah Arab Saudi dalam investasi jangka panjang yang telah direncanakan pada Visi Saudi 2030. Terdapat empat poin rencana bidang ekonomi dalam Visi Saudi 2030, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, melakukan investasi jangka panjang, pembukaan sektor bisnis baru, dan optimalisasi posisi strategis wilaya Arab Saudi.

---

This paper has topic about Saudi Arabia’s Economic that has title is “Long-Term Investment of Saudi Arabia on Saudi Vision 2030”. Purpose of this paper is describe steps of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. In this paper, the methode that used is qualitative methode. The research technique used in this paper is literature study research techniques. This paper describes steps and strategics of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. There are four plans economic sector on Saudi Vision 2030: increasing public participation in the economy, making long-term investments, opening new business sectors, and optimizing the Saudi Arabian strategic position."

"Saudi Vision 2030 merupakan inisiatif strategis yang dirancang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada sektor minyak dan mendorong diversifikasi ekonomi, dengan fokus utama pada transformasi sektor non-minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi dari Saudi Vision 2030 dalam transformasi sektor non-minyak, khususnya dalam pencapaian diversifikasi ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Meskipun Saudi Vision 2030 telah menetapkan strategi diversifikasi ekonomi, masih terdapat hambatan seperti perubahan budaya bisnis dan ketergantungan historis pada minyak. Namun, diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi ekonomi Saudi Arabia adalah dengan menginvestasikan modal di bidang non minyak: property, pendidikan, pariwisata, dan jasa.

---

Saudi Vision 2030 is a strategic initiative designed by the Saudi Arabian government to reduce the country's economic reliance on the oil sector and promote economic diversification, with a primary focus on transforming the non-oil sector. This research aims to analyze the strategy and implementation of Saudi Vision 2030 in the transformation of the non-oil sector, particularly in achieving economic diversification. The theory used in this research is the theory of economic growth, which emphasizes the importance of economic diversification in reducing dependence on specific sectors and promoting long-term economic growth. Despite setting a strategy for economic diversification, Saudi Vision 2030 still faces obstacles such as changes in business culture and historical dependence on oil. However, this diversification is expected to reduce economic vulnerability and drive the creation of new job opportunities. The results of this research indicate that Saudi Arabia's economic diversification strategy involves investing capital in non-oil sectors such as property, education, tourism, and services."

"Visi 2030 Arab Saudi merupakan kebijakan yang diinisiasikan oleh Mohammed Bin Salman (MBS) untuk mendiversifikasi ekonomi negara tersebut. Salah satu sektor yang menjadi fokus pengembangan adalah pariwisata. Kebijakan publik sektor pariwisata Arab Saudi berfungsi sebagai landasan peraturan untuk mencapai visi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan MBS di bidang pariwisata, jenis wisata baru yang diperkenalkan, pelonggaran hukum syariah yang dilakukan, dan dampak perubahan sosial terhadap masyarakat Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nasucha dan Pasolong, serta metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengimplementasikan kebijakan MBS dengan mengembangkan destinasi wisata unik di seluruh negara tersebut. Wisata baru yang diperkenalkan mencakup proyek-proyek inovatif yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pelonggaran hukum syariah dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keagamaan. Dampaknya mencakup perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dengan peningkatan toleransi dan pemahaman lintas budaya.

---

Saudi Arabia's Vision 2030 is a policy that Mohammed Bin Salman (MBS) initiated to diversify the country's economy. One of the sectors that is the focus of development is tourism. The public policy of Saudi Arabia's tourism sector serves as a regulatory cornerstone to achieve Vision 2030. This study examines the implementation of SBM policies in tourism, new types of tourism introduced, the easing of sharia law carried out, and the impact of social change on Saudi society. This research uses the public policy theory proposed by Nasucha and Pasolong and descriptive qualitative methods. Research findings show that the Saudi Arabian government has implemented SBM policies by developing unique tourist destinations nationwide. The new tours introduced include innovative projects that are a major tourist attraction. The easing of sharia law is carried out to support the development of the tourism sector without compromising religious principles. The impact includes significant changes in people's mindsets and lifestyles, with increased tolerance and cross-cultural understanding."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adaptasi penyelenggara Haji dan Umrah di Indonesia terhadap kebijakan Visi 2030 Arab Saudi. Ibadah Haji dan Umrah merupakan ritual yang sangat diminati masyarakat Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk dalam tiga besar negara pengirim jamaah terbanyak ke Arab Saudi. Sebagai respon atas peningkatan kebutuhan layanan, Pemerintah Saudi memberlakukan sejumlah regulasi terkait digitalisasi, peningkatan standar pelayanan, dan efisiensi operasional, yang memengaruhi penyelenggaraan Haji dan Umrah secara global. Di Indonesia, pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah (PHU) harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan Visi 2030 pada layanan Haji dan Umrah. Studi kasus dilakukan pada PT Albis Nusa Wisata, yang mengadopsi strategi diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah yang semakin beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Visi 2030 berdampak signifikan pada aspek administratif dan pengalaman pelanggan. Penyelenggara harus beradaptasi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi proses. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi PHU dalam menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi Visi 2030, guna meningkatkan kepuasan para jamaah dan keberlanjutan operasional.

---

This research is motivated by the adaptation of Hajj and Umrah organizers in Indonesia to the Vision 2030 policy of Saudi Arabia. Hajj and Umrah are highly sought-after rituals among Indonesians, as the country has the largest Muslim population in the world. Indonesia ranks among the top three countries sending the most pilgrims to Saudi Arabia. In response to increasing service demands, the Saudi government has implemented regulations related to digitalization, enhanced service standards, and operational efficiency, which have globally impacted the organization of Hajj and Umrah. In Indonesia, the government and Hajj and Umrah service providers (PHU) are required to align with these regulations. This study employs a qualitative descriptive method through interviews and literature reviews to analyze the implementation of Vision 2030 policies in Hajj and Umrah services. A case study was conducted on PT Albis Nusa Wisata, which has adopted service diversification strategies to meet the increasingly diverse needs of pilgrims. The findings reveal that Vision 2030 regulations have significantly influenced administrative aspects and customer experience. Service providers must adapt through technological innovation, quality service improvement, and process efficiency. These findings offer valuable insights for PHU in formulating strategies aligned with Vision 2030 regulations to enhance pilgrim satisfaction and ensure operational sustainability."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Penelitian ini membahas upaya diplomasi yang dilakukan Arab Saudi guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan juga membangun citra Arab Saudi menuju tercapainya Saudi Vision 2030. Hal ini membuat Arab Saudi mencari jalur alternatif baru untuk melakukan diplomasinya. Salah satu cara Arab Saudi melakukan diplomasi melalui diplomasi olahraga yaitu dengan menyelenggarakan ajang balap Formula 1. Penelitian ini dikaji menggunakan teori diplomasi olahraga dan konsep Multi-Track Diplomacy atau jalur-jalur diplomasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya praktik diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan memanfaatkan jalur-jalur diplomasi baru untuk mencapai tujuan utamanya yaitu diversifikasi ekonomi dan membangun citra melalui enam dari sembilan jalur diplomasi.

---

This research discusses the diplomatic efforts undertaken by Saudi Arabia to reduce dependence on petroleum and also build Saudi Arabia's image towards achieving Saudi Vision 2030. This has made Saudi Arabia look for new alternative routes to carry out its diplomacy. One way Saudi Arabia carries out diplomacy through sports diplomacy is by holding a Formula 1 racing event. This research was studied using sports diplomacy theory and the concept of Multi-Track Diplomacy or diplomatic pathways. The research method used is a qualitative research method with library study techniques. The result of this research is the discovery of sports diplomacy practices carried out by Saudi Arabia by utilizing new diplomatic channels to achieve its main goals, namely economic diversification and image building through six of the nine diplomatic channels."