Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dimulai dari tata kelola dan manajemen yang baik. Aplikasi E-RKAM merupakan salah satu terobosan yang dapat membantu Kementerian Agama untuk merencanakan kebutuhan madrasah secara lebih efisien. Melalui aplikasi ini madrasah dapat terbantu dalam hal mengelola administrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. E-RKAM dapat mewujudkan good governance dengan mengintegrasikan berbagai hal yakni dari sisi pengawasan, kontrol serta akuntabilitas lembaga. Sistem E-RKAM juga sebagai cerminan dari salah satu transformasi digital di madrasah. Dengan pendekatan implementasi kebijakan dari George Edward III memungkinkan rekomendasi kebijakan dapat diambil oleh para pemangku kepentingan terutama Kementerian Agama Pusat dalam hal pembenahan tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif dan efisien dan dapat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Sehingga kedepan alokasi anggaran dana BOS tidak lagi didasarkan pada jumlah siswa, namun pada kinerja masing-masing madrasah dan seberapa baik program kegiatan tersebut dirancang. Pendekatan UTAUT untuk melihat penerapan teknologi dalam hal ini aplikasi E-RKAM terkait dengan kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya bagi madrasah.

---

Realizing quality education starts from good governance management. The E-RKAM application is one of the breakthroughs that can help the Central Ministry of Religious Affairs to plan the needs of madrasas more efficiently. Through this application, madrasas can be assisted in terms of managing administration starting from the planning, budgeting, and reporting processes. E-RKAM can realize good governance by integrating various things, namely from the supervision, control and accountability of institutions. The E-RKAM system is also a reflection of one of the digital transformations in madrasas. With the policy implementation approach from Edward III, policy recommendations can be taken by stakeholders, especially the Central Ministry of Religious Affairs, in terms of improving institutional governance that is transparent, effective and efficient and can have a direct impact on the quality of learning. So that in the future the BOS budget allocation is no longer based on the number of students, but on the performance of each madrasah and how well the activity program is designed. UTAUT's approach to see the application of technology, in this case the E-RKAM application, is related to its ease of use and usefulness for madrasas."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan protes masyarakat terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, melalui media sosial khususnya Facebook. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peran warga Desa Cahya Maju dalam menyampaikan aksi protes mereka terkait tuntutan perbaikan jalan terhadap Pemerintah Daerah, melalui unggahan yang disampaikan pada media sosial Facebook, dan mengetahui peran teknologi modern, khususnya dalam hal ini yaitu media sosial sebagai sarana ruang demokrasi baru bagi warga Desa Cahya Maju. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan theory of social media empowerment dan connective action. Selain itu, penulis juga menganalisis studi kasus tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka serta penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari berbagai profesi atau bidang yang relevan untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Facebook memudahkan warga Desa Cahya Maju untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aksi protes atau tuntutan mengenai kerusakan jalan, dimana tuntutan tersebut berisi harapan, keluhan bahkan kekecewaan yang disampaikan oleh warga desa. Akan tetapi, aksi protes warga melalui media sosial Facebook dalam kasus kerusakan jalan di Desa Cahya Maju, tidak secara langsung mempengaruhi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena media sosial Facebook hanya sebagai sarana untuk menyampaikan aksi protes warga desa. Hal tersebut diperkuat dengan temuan penulis yang menunjukkan bahwa, terdapat faktor yang mendorong proses perbaikan jalan di Desa Cahya Maju selain melalui media sosial Facebook saja, dimana terdapat cara-cara konvensional yang dilakukan oleh Kepala Desa serta anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengupayakan proses perbaikan jalan.

---

This study discusses community protest movements related to demands for road repairs against the Regional Government, in Cahya Maju Village, Lempuing District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, through social media, especially Facebook. The purpose of this study is to find out the role of the residents of Cahya Maju Village in conveying their protests regarding demands for road repairs against the Regional Government, through uploads submitted on social media Facebook, and to know the role of modern technology, especially in this case, namely social media. as a means of new democratic space for the residents of Cahya Maju Village. In analyzing these problems, the authors use the theory of social media empowerment and connective action. In addition, the authors also analyze the case studies using qualitative research methods, literature studies and the authors also conduct interviews with sources from various professions or fields relevant to this research. The results of this study indicate that Facebook social media makes it easier for Cahya Maju Village residents to be able to participate in conveying protests or demands regarding road damage, where these demands contain hopes, complaints and even disappointment conveyed by villagers. However, residents' protests via Facebook social media in the case of road damage in Cahya Maju Village did not directly affect the Provincial Government of South Sumatra, because Facebook social media was only a means of conveying villagers' protests. This is reinforced by the author's findings which show that, there are factors that encourage the road repair process in Cahya Maju Village apart from just Facebook social media, where there are conventional methods carried out by the Village Head and members of the Ogan Komering Ilir Regency DPRD to seek the repair process road."

"Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis belanja modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan. Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis correlation matrix yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, metode penghitungan belanja pemeliharaan, dan jumlah aset yang ada. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode actual expenditure. Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep multi-term expenditure framework (MTBF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari planning, executing, monitoring dan evaluating. Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.

---

Infrastructure is the engine of economic growth. On the macroeconomics, infrastructure affecting the marginal productivity of private capital and microeconomics, infrastructure affect production costs. In the state and local finance infrastructure expenditures are grouped in this type of capital expenditures. Allocation of capital expenditures have increased consequences of maintenance expenditures in the next budget year. This study aims to determine the factors that affect the maintenance expenditure, and its relation to capital expenditure and how the allocation of maintenance expenditure. As a quantitative research supported by the qualitative approach, the authors analyze the reality and compare it with existing theories. The data is processed financial data with the correlation matrix analysis tools combined with observational data and theoretical documents.The results showed that the allocation of maintenance expenditure is influenced by several factors namely, the allocation of the previous year capital expenditure, maintenance expenditure method of calculation, and the amount of existing assets. Maintenance expenditures also have a strong relationship to the previous year capital expenditure. The highest correlation coefficient indicated by the relations of maintenance expenditures with capital expenditure of the previous year for 0.94. Maintenance expenditure allocation quantities using actual expenditure. For the future, the government should begin to apply the concept of multi-term expenditure framework (MTBF) in the allocation of capital expenditure and maintenance expenditure, ranging from planning, executing, monitoring, and evaluating. The government also must begin to implement the system in calculating accumulated depreciation balance of the region so that the assets listed in the regional balance is more realistic."

"Jalan Tol Indralaya-Prabumulih merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sedang dibangun oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur. Pembangunan JTTS ini nantinya akan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera. Dalam pembangunan jalan tol tentunya perlu memperhatikan aspek kestabilan lereng yang ditinjau secara geologi teknik, terutama pada pekerjaan konstruksi lereng galian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng adalah gaya-gaya dari luar yang memicu getaran seperti gempa bumi dan pembebanan di sekitar lereng. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai faktor keamanan lereng pada STA 52+950 L dan STA 52+950 R JTTS Simpang Indralaya-Prabumulih dengan dan tanpa pengaruh gempa bumi serta penambahan beban. Analisis kestabilan lereng dilakukan dengan metode kesetimbangan batas melalui software Geostudio 11.3. Berdasarkan model desain awal didapatkan nilai faktor keamanan lereng tanpa pengaruh gempa menunjukkan kondisi stabil (FS>1,25), sedangkan pada kondisi gempa nilai FS tergolong kritis. Pada keadaan gempa dan penambahan beban dengan gempa secara bersamaan, lereng STA 52+950 L memiliki nilai FS=1,183 dan FS=1,141, sedangkan lereng STA 52+950 R memiliki nilai FS=1,156 dan FS=1,147. Oleh karena itu diperlukan rekomendasi desain baru dengan mengubah geometri lereng untuk mencegah terjadinya longsor pada daerah penelitian. Pengubahan geometri lereng dilakukan dengan membuat penanggaan (benching) agar sudut lereng secara keseluruhan menjadi lebih landai. Nilai faktor keamanan lereng dengan rekomendasi desain baru pada kondisi gempa menjadi tergolong stabil dengan FS>1,25. Selain itu sudut lereng secara keseluruhan juga mengalami penurunan dari 25° menjadi 20° untuk STA 52+950 L, dan 28° menjadi 20° untuk STA 52+950 R.

---

Indralaya-Prabumulih Toll Road is part of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) which is being built by PT. Hutama Karya Infrastruktur. The construction of JTTS will connect cities on Sumatra. In the construction of toll roads, it is necessary to pay attention to aspects of slope stability which are reviewed from a geological engineering perspective, especially in excavation slope. One of the factors that affect the stability of the slope is external forces that trigger vibrations such as earthquakes and loading around the slope. Therefore this study was conducted to analyze the safety factor of the slopes at STA 52+950 L and STA 52+950 R JTTS Indralaya–Prabumulih intersection with and without the influence of earthquakes and surcharge loads. Slope stability analysis was carried out using the limit equilibrium method through Geostudio 11.3. Based on the initial design model, the safety factor of the slope without the influence of the earthquake shows a stable condition (FS> 1.25), while in earthquake conditions the FS value is classified as critical. In earthquake condition and the addition of traffic loads with the earthquake simultaneously, the slope at STA 52+950 L has safety factor values FS=1.183 and FS=1.141, while the slope at STA 52+950 R has safety factor values FS=1.156 and FS=1.147. Therefore a new design recommendation is needed by changing the slope geometry to prevent landslides in the study area. Changing the geometry of the slope is done by making benches so that the overall angle of the slope becomes more gentle. The value of the slope factor of safety with the recommendation of a new design in earthquake conditions is classified as stable with FS> 1.25. In addition, the overall slope angle also decreased from 25° to 20° for STA 52+950 L, and 28° to 20° for STA 52+950 R."

"Bentuk birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis, kaku, serta lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah salah satu bagian proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025 yang kemudian secara spesifik dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Implementasi penyetaraan jabatan di lingkup pemerintahan daerah dalam prakteknya banyak menemui tantangan dan masalah yang beragam, termasuk di Pemerintahan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penghapusan eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah dan pelaksanaan penyetaraan jabatan di kabupaten Ogan Komering Ilir dikaji dalam perspektif adminitrasi publik dan teori Neo-Weberian State. Metode analisis menggunakan pendekatan doktrinal dengan didukung data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada prinsipnya penyetaraan jabatan merupakan sebuah kongkretisasi dari paradigma baru hukum administrasi publik dan memiliki korelasi yang sesuai dengan teori Neo Weberian State dari Pollit dan Bouckheart. Akan tetapi terdapat kompleksitas dalam pelaksanaannya ditingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan tantangan terkait kualifikasi dan kecocokan jabatan, perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan. Penyetaraan Jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaanya ditemui beberapa kendala. Pertama, sulitnya menemukan nama jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki ataupun latar belakang Pendidikan yang dimilki. Kedua, motivasi pejabat hasil penyetaraan yang masih rendah berkaitan dengan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional seutuhnya, terlebih pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinasi selayaknya pejabat administrasi sebelumnya. Ketiga, rendahnya informasi yang tersedia mengenai peningkatan kompetensi pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah.

---

The hierarchical, rigid, and slow-responsive nature of Indonesia's bureaucracy serves as the primary rationale for the issuance of bureaucracy simplification policies. The alignment of administrative positions into functional roles constitutes a pivotal facet of the bureaucratic streamlining process in accordance with the Grand Design of the Indonesian Bureaucratic Reform spanning from 2010 to 2025, subsequently detailed in the Bureaucratic Reform Roadmap for the years 2020-2024. The practical implementation of position alignment within local government entities encounters diverse challenges and issues, notably in the Ogan Komering Ilir Regency. The issues addressed pertain to the execution of bureaucratic simplification policies through the elimination of echelons III and IV in the local government structure and the execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency, scrutinized from the perspectives of public administration and Neo-Weberian State theory. The research methodology employed is doctrinal research, complemented by interview data. The findings of this study indicate that, fundamentally, position alignment embodies a concretization of the new paradigm in public administrative law and correlates appropriately with the Neo-Weberian State theory propounded by Pollit and Bouckaert. Nevertheless, complexities arise in its implementation at the local government level, particularly concerning challenges related to job qualifications and appropriateness, organizational cultural shifts, and resistance to change. The execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency encounters several impediments. Firstly, the difficulty in identifying functional position titles commensurate with the duties and functions of the occupied positions or the educational background of the incumbents. Secondly, the low motivation of officials resulting from position alignment, rooted in a limited understanding of the duties and functions as full-fledged functional officers, especially when these officials continue to perform coordination duties akin to their previous administrative roles. Thirdly, the scarcity of information available regarding the enhancement of competencies for functional officers within the local government milieu."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai Puskesmas Celikah Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Sampel pada penelitian ini seluruh PNS di Puskesmas Celikah yang berjumlah 57 orang (total sampling). Faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai Puskesmas Celikah adalah disiplin kerja, motivasi kerja dan Imbalan. Faktor yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai Puskesmas Celikah Tahun 2020 adalah Disiplin kerja. Kinerja pegawai Puskesmas Celikah masih kurang memiliki kinerja yang baik. Diperlukan peningkatan kinerja pegawai dengan menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas, pembinaan rutin, peningkatan kemampuan pegawai, dan evaluasi kinerja secara berkala.

---

This study aimed to determine the factors associated with the performance of Puskesmas Celikah employees in 2020. This study uses quantitative methods with cross sectional design. Sample in this study are all of the government employees in Puskesmas Celikah, 57 persons in total. Factors related to the performance of Puskesmas Celikah employees are discipline, motivation and rewards. The most related factor to the performance of Puskesmas Celikah employees in 2020 is discipline. The performance of Puskesmas Celikah employees still lacks good performance. It is necessary to increase employee performance by implementing a firm reward and punishment system, routine coaching, increasing employee capacity, and periodic performance evaluation.

"

"Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) terutama pneumonia merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian pada bayi dan anak balita di negara berkembang termasuk Indonesia. Dari 15 juta kematian yang diperkirakan terjadi dikalangan anak di bawah usia lima tahun (balita) setiap tahun di negara berkembang, kira-kira 4 juta kematian (26,6 %) disebabkan oleh penyakit ISPA terutama pneumonia. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir penyakit pneumonia masih menjadi masalah kesehatan dimana dari data prosentase sepuluh penyebab kematian balita sebesar 30 % menempati urutan teratas. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia balita dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2002. Studi ini menggunakan desain kasus-kontrol. Kasus adalah balita yang menderita radang paru ditetapkan berdasarkan kriteria diagnosis Puskesmas yang di dalam registernya dinyatakan sebagai penderita pneumonia, sedangkan kontrol adalah anak balita yang bertempat tinggal dalam satu kelurahan/desa dengan tempat tinggal kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuesioner pada ibu balita dan dilakukan observasi dengan cara pengukuran dan pengamatan untuk mendapatkan data kepadatan rumah dan keadaan ventilasi. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat dan multivariat. Hasil akhir uji multivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara ventilasi hunian OR=4,21 (95 % CI: 2,0-8,6) p=0,000, riwayat pemberian vitamin A OR=4,14 (95 % Cl: 2,4-7,0) p=0,000 kepadatan hunian 0R=3,41 (95 % CI: 2,0-5,6) p=0,000, adanya perokok dalam keluarga OR= 2,97 (95 % CI:1,6-5,2) F0,000, imunisasi campak OR-2,21 (95 % CI: 1,3-3,6) p=0,002, dengan kejadian pneumonia pada balita. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemberian vitamin A secara gratis setiap bulan Februari dan Agustus diantarkan langsung oleh kader ke rumah balita, bukan ibu balita yang mengambil kerumah kader/kepala desa. Mengadakan penyuluhan kesehatan masyarakat mengenai pengaruh buruk rokok terhadap kesehatan balita, manfaat imunisasi campak dalam rangka untuk mencegah terjadinya pneumonia pada balita. Kerja sama lintas sektoral dengan Dinas Pekerjaan umum dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan perumahan terutama mengenai ventilasi hunian yang memenuhi syarat kesehatan dan kepadatan hunian.

---

Acute respiratory infection especially pneumonia, is the number one cause of mortality and morbidity of infant and children in developing countries included Indonesia. U the developing countries, about 4 millions out of 15 millions under five deaths every year are due to acute respiratory tract infection. In Ogan Komering Ilir district, pneumonia is still a major health problem and also a number one rank among ten cause of children under five years morbidity rate with 33 %.

The aim of this study is to investigate factors related to pneumonia incidence in children under five years in Ogan Komering Ilir district in 20002. Design of this study is case control. The case is under-five with pneumonia that diagnosed by Puskesmas noted as pneumonia in the register book and the control is under-five children live in the same house crowdedness and ventilation condition. Data were analyzed by univariate, bivariate and multivariate analysis.

Multivariate analysis show five independent variable that related to pneumonia incidence in under-five children, that is ventilation condition OR 4.21 (95 % CI: 20-8.6) p=0.0000, vitamin A consumption history OR 4.14 (95 % CI: 2.4-7.0) p=0.0000, housing crowdedness OR 3.41 (95% CI: 2.0-5.6) p=0.0000, smokers among family OR 2.97 (95% Cl: 1.6-5.2) p= 0.0000, and measles immunization OR 2.21 (95% CI: I.3-3.6) p=0.0002.

Based on the research, it is suggested that free vitamin A distributed on February and August could be dropped directly to under-five children's mothers instead of picked up by under-five children's mothers to cadres of village's house. Health promotion program about smoking adverse effect to under-five children health and measles immunization advantages to prevent pneumonia incidence in under-five children should be conducted in the community. Inter-sector's coordination with the Dinas Pekerjaan Umum should be implemented in order to improve quality of housing environment especially healthy and crowdedness."

"Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah suatu pendekatan terintegrasi dalam tatalaksana balita sakit secara menyeluruh. Bidan sebagai salah satu tenaga pelaksana MTBS sangat berperan dalam keberhasilan program MTBS, kinerja bidan dipengaruhi oleh faktor individu, psikologik dan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja bidan dalam pelaksanaan MTBS di puskesmas Kabupaten OKU tahun 2013 dengan menggunakan metode kualitatif dan desain RAP (Rapid Assesment Procedure). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian menyarankan kepada bidan untuk semakin meningkatkan kinerja dengan mengacu kepada standar baku MTBS.

---

Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) is an integrated approach to the overall management of childhood illness. Midwives as one of the executive power is very instrumental in the success of IMCI IMCI program, midwives' work is influenced by individual factors, psychological and organizational. This study was conducted to analyze the performance of midwives in IMCI implementation in district health centers in 2013 OKU using qualitative methods and designs RAP (Rapid Assessment Procedure). Data was collected through in-depth interviews using an interview guide to the informant. The results suggest the midwives to further improve the performance with respect to the gold standard IMCI."

"Tanah gambut adalah material organik yang berasal dari campuran fragmen-fragmen tumbuhan yang telahmembusuk akibat air endapan dan terbentuk dalam tanah basah yang berubah secara kimia akibat pengaruhcuaca, kondisi topografi, sirkulasi oksigen yang kurang bagus ,dan proses dekomposisi oleh bakteri danmikroorganisme lain di dalam tanah yang tidak sempurna. Tanah gambut termasuk tanah yang bermasalah danpersebarannya banyak ditemukan di beberapa daerah yang memiliki sungai dan rawa lebih banyak seperti diSumatera, Kalimantan dan Papua. Luas tanah gambut di Sumatera Selatan terbanyak kedua yakni 1.43 jutahektar dari 7.14 juta hektar lahan gambut di Sumatera. Untuk mengatasi permasalahan pada tanah gambutdilakukan upaya penstabilan dengan mikroorganisme selulolitik. Uji yang dilakukan sama dengan Pandamean 2014 yaitu dengan uji konsolidasi. Dari uji yang dilkukan dilihat pengaruh perubahan metode injeksi danpenambahan waktu fermentasi terhadap parameter dasar serta parameter kompresibilitas sampel. Dari hasil uji,perubahan metode injeksi serta waktu fermentasi tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan nilai parameterdasar, akan tetapi terdapat perubahan yang cukup besar pada nilai Cc 0.34 berbanding 1.96 dan nilai C 0.01 berbanding 0.02.

---

Peat soil is an organic material derived from a mixture of plant fragments that have been decomposed due tosediment water and formed in wet soils that change chemically due to weather effects, topographical conditions,poor oxygen circulation, and decomposition by other bacteria and microorganisms in imperfect soil. Peat soils isone of the problematic soils and their distribution is found in areas with more rivers and swamps such asSumatra, Kalimantan and Papua. The peat soil area in South Sumatra is the second largest area in Sumatra 1.43million hectares of 7.14 million hectares of peatland in Sumatra. To solve the problems of the peat soil, theresearcher do a study about a stability efforts with cellulolytic microorganisms. The test performed is the same asPandamean 2014 by consolidation test. From the test we know that the effect of the injection method changeand the addition of fermentation time to the basic and compressibility parameters. From the test result, thechange of injection method and increasing of fermentation time did not significantly affect the value of the basicparameters, but there was a considerable change in the value of Cc 0.34 versus 1.96 and the C value 0.01 versus 0.02. "