Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meski isu kekerasan seksual telah semakin diperhatikan, korban nonideal dalam kekerasan seksual atipikal masih kerap terabaikan, tidak dipercaya, tidak mendapatkan bantuan, hingga mengalami reviktimisasi dan viktimisasi sekunder. Dear David (2023) merupakan satu dari sedikit film yang mengangkat isu tersebut. Oleh karenanya, representasi dan keberpihakan kepada korban nonideal menjadi sangat krusial dalam pendokumentasiannya sebagai suatu karya seni yang dikonsumsi banyak orang. Penulis menggunakan pendekatan kriminologi visual dan perspektif viktimologi kritis untuk mengkaji representasi dan keberpihakan terhadap korban nonideal dalam kekerasan seksual atipikal yang ditunjukan dalam film tersebut. Dapat disimpulkan bahwa film Dear David menunjukkan representasi kekerasan seksual atipikal dengan korban nonideal yang sesuai dengan realitas di dunia nyata, tetapi pesan yang dibawa terdistorsi karena simplifikasi yang berlebihan.

---

Although the issue of sexual violence has received more attention, non-ideal victims of atypical sexual violence are still often overlooked, not believed, not receiving help, and even experience revictimization and secondary victimization. Dear David (2023) is one of the few movies that raises this issue. Therefore, representation and positionality towards non-ideal victims are crucial in its documentation as a work of art that is consumed by many people. The author used visual criminology approach and critical victimology perspective to examine the representation and positionality towards nonideal victims of atypical sexual violence shown in the movie. It was concluded that the representation of atypical sexual violence with non-ideal victim in this movie matched with its reality, but the message was distorted because of oversimplifications."

"Victim blaming atau tindakan menyalahkan korban sering terjadi dalam masyarakat ketika muncul kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Film Penyalin Cahaya (2021) menjadi salah satu film yang menceritakan mengenai kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus dan dunia digital, serta korban yang harus mengalami victim blaming karena mencoba untuk mengusut kekerasan seksual yang dialaminya. Penulis mengidentifikasi film menggunakan pendekatan kriminologi visual dan film tersebut memberikan representasi victim blaming serta menggambarkan perjuangan korban mendapatkan keadilan. Melalui viktimologi kritis, penulis mengidentifikasikan juga kalau Penyalin Cahaya memperlihatkan bagaimana kebijakan kampus tidak dapat melindungi korban kekerasan seksual dan adanya tumpang tindih kekuasaan yang dimiliki pelaku.

---

Victim blaming, or the act of blaming the victim, often occurs in society when cases of sexual violence arise, one of which is when sexual violence occurs on campus. The film Photocopier (2018) is one of the films that talk about sexual violence, especially in the campus environment and the digital world, as well as victims who must experience victim blaming for trying to investigate the sexual violence they experienced. The writer identifies the film using a visual criminology approach, and the film provides a representation of victim blaming and depicts the victim's struggle for justice. Through critical victimology, the author also identifies that the Photocopier shows how campus policies cannot protect victims of sexual violence and that there is an overlap of powers that the perpetrators have."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Alles ist Gut adalah film debut dari sutradara kelahiran Berlin Eva Trobisch, yang menampilkan kehidupan Janne sebagai seorang wanita yang berjuang untuk menjalani hidupnya setelah diperkosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korban pelecehan seksual direpresentasikan dengan menggunakan Teori Representasi Stuart Hall. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korban direpresentasikan sebagai seseorang dengan mentalitas mandiri yang tidak ingin terikat dengan nasibnya sebagai korban perkosaan. Meski begitu, mentalitasnya dikendalikan oleh lingkungan patriarkinya, membuatnya merasa tertindas. Situasi yang ditunjukkan menggambarkan realitas ketundukan dan pemberontakan banyak perempuan yang berusaha melepaskan diri dari dominasi laki-laki yang kemudian mengakibatkan efek domino pada korban sehingga membuat hidup menjadi rumit dan serba salah. Film ini memberikan rasa ketidaklengkapan kepada penonton karena respon korban yang monoton sekaligus memberikan perspektif yang unik tentang reaksi psikologis korban.

---

Alles ist Gut is the debut film from Berlin-born director Eva Trobisch, featuring Janne's life as a woman struggling to live her life after being raped. This research aims to find out how victims of sexual harassment are represented by using the Representation Theory by Stuart Hall. Based on the analysis conveyed, it can be concluded that the victim is represented as someone with an independent mentality who does not want to be tied to her fate as a rape victim. In spite of that, her mentality is controlled by her patriarchal environment, making her feel oppressed. The indicated situation portrays the reality of both submission and rebellion of many women who tried to break free from male domination which subsequently resulted in a domino effect in such a way that makes life complicated and awry. This film gives the audience a feeling of incompleteness due to the monotonous response of the victim while simultaneously providing a unique perspective on the psychological reaction of the victim."

"Saat ini ditemukan banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan di Indonesia yang diungkap oleh media massa. Peran media massa dalam penyebaran informasi pun lantas menjadi krusial karena dapat berpengaruh terhadap pembentukan pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses pemberitaan terkait melalui gawai dan sejenisnya. Adapun salah satu kasus kekerasan seksual yang pemberitaannya diungkapkan secara berkelanjutan hingga pada akhirnya menjadi perbincangan nasional adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril, korban pelecehan seksual secara verbal yang juga dipidanakan atas pelanggaran UU ITE untuk pencemaran nama baik oleh mantan Kepala Sekolah bernama Muslim. Kasus tersebut pun merambah menjadi wacana internasional yang diberitakan terus-menerus yang salah satunya oleh The Jakarta Post, media massa di Indonesia yang berbahasa Inggris dengan target audiens menengah ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana The Jakarta Post merepresentasikan Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual dari segi ideasional (gagasan) dan interpersonal (hubungan antarpartisipan). Penelitian ini juga mengkaji bagaimana keberpihakan The Jakarta Post terhadap Baiq Nuril. Dengan menggunakan ancangan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengaplikasikan analisis wacana kritis oleh Fairclough (2010) dan linguistik fungsional sistemik oleh Halliday dan Matthiessen (2014), khususnya yaitu transitivitas dan modus. Sebanyak 27 teks berita tentang kasus Baiq Nuril di The Jakarta Post diperoleh secara daring sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik dari segi ideasional maupun interpersonal, Baiq Nuril secara utama direpresentasikan sebagai korban pelecehan seksual sekaligus korban UU ITE. Keberpihakan The Jakarta Post sebagai korban pelecehan seksual sekaligus korban UU ITE. Keberpihakan The Jakarta Post terhadap Baiq Nuril ditunjukkan dengan bagaimana Baiq Nuril ditampilkan sebagai pihak yang tidak bersalah dan lantas memperoleh banyak simpati serta dukungan dari berbagai kalangan, seperti aktivis dan lembaga keagamaan hingga pemerintah daerah setempat.

---

Nowadays, there are many cases of sexual violence experienced by women in Indonesia that are revealed by the mass media. The role of the mass media in disseminating information is crucial because it can influence public‟s views on the case. Along with technological advances, public can easily access related news through gadgets and so on. One of the cases of sexual violence whose news was continuously disclosed until it eventually became a national discourse was the one experienced by Baiq Nuril, the victim of verbal sexual harassment who was also convicted of violating the ITE Law for defamation by a former school principal named Muslim. The case has become an international discourse that was being reported by media continuously, such as The Jakarta Post which is the English-speaking mass media in Indonesia targeting the middle and upper middle class. In this regard, this study examines how The Jakarta Post actually represents Baiq Nuril as a victim of sexual harassment from both ideational and interpersonal perspectives. This study also examines how The Jakarta Post takes sides with Baiq Nuril. By conducting a mixed approach, namely qualitative and quantitative, this study applies critical discourse analysis by Fairclough (2010) and systemic functional linguistics by Halliday and Matthiessen (2014), especially transitivity and mode. A total of 27 news texts about Baiq Nuril in The Jakarta Post are obtained online as the primary data source in this study. The results of the analysis show that from both ideational and interpersonal perspectives, Baiq Nuril is primarily represented as a victim of sexual harassment as well as a victim of the ITE Law. The way The Jakarta Post advocates Baiq Nuril is shown by how Baiq Nuril is represented as the innocent party that gets a lot of sympathy and support from various groups, from activists and religious institutions to the local government."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas dari Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Merahasiakan informasi mengenai identitas korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang penting sebagai wujud pengejawantahan dari hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitas. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pengadilan dalam merahasiakan informasi dari identitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penilitian doktrinal, Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan pengaturan mekanisme publikasi putusan antara Indonesia dengan Hongaria dan Italia, terkhusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperdalam analisis, penulis mewawancari dua narasumber, yaitu Marc van Opijnen selaku Peneliti Publikasi Putusan dalam Uni-Eropa dan Marsha Maharani selaku Peneliti Isu Kekerasan Seksual dari Indonesia Judicial Research Society. Temuan dari tulisan ini adalah putusan-putusan yang tidak melakukan pengaburan informasi identitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Sayangnya, putusan tersebut dipublikasi dalam situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh umum yang makin mencederai hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitasnya. Selain itu, temuan dari tulisan ini adalah ketiadaan pengaturan mekanisme yang mendetail yang dapat ditempuh oleh korban terhadap putusan pengadilan yang tidak merahasiakan identitas dirinya. Adapun ketiadaan pengaturan mekanisme ini dapat berkaca dari pengaturan yang ada di Hongaria dan Italia untuk menciptakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pengaburan informasi identitas korban dalam putusan pengadilan, yang berasas kepentingan terbaik bagi korban.

---

The Statute Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts stipulates that the Court must maintain confidentiality of information containing the identities of Witnesses and/or Victims in court decisions or determinations. Maintaining the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes is crucial as a manifestation of the right to protect the victim's identity. This paper will analyze how the courts implement the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes in court decisions. Using the doctrinal research method, this paper also aims to compare the regulations on the publication mechanisms of judgments between Indonesia, Hungary, and Italy, specifically in cases of sexual violence crimes. To deepen the analysis, the author interviewed two informants, namely Marc van Opijnen as a Researcher on Court Decisions Publication in the European Union and Marsha Maharani as a Researcher on Sexual Violence Issues from the Indonesia Judicial Research Society. The findings of this paper reveal that some court decisions in Indonesia do not obscure the identities of victims of sexual violence crimes. Unfortunately, these decisions are published in website Direktori Putusan Mahkamah Agung, which is accessible to the public, thereby compromising the right to protect the victim's identity. Additionally, the paper found a lack of detailed mechanisms that victims can pursue against court decisions that do not maintain the confidentiality of their identities. The absence of these mechanisms can be reflected in the regulations in Hungary and Italy concerning the handling of sexual violence crimes, specifically in obscuring the identities of victims in court decisions, based on the best interests of the victim."

"Persoalan victim blaming terhadap perempuan korban kekerasan seksual dipicu oleh stereotip tentang perempuan dalam masyarakat patriarki. Budaya patriarki mengonstruksi stereotip tentang perempuan yang menjadi dasar penilaian seorang perempuan. Cerpen “Kuping” karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie menggambarkan isu victim blaming yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perilaku victim blaming dan diskriminasi yang terjadi pada tokoh perempuan dalam cerpen “Kuping”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victim blaming pada perempuan korban kekerasan seksual terjadi karena masyarakat patriarkis lebih percaya dengan pernyataan dari laki-laki serta adanya stereotip tentang perempuan. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual berupa pengucilan dan pengabaian. Melalui cerpen ini, pengarang memperlihatkan bahwa victim blaming dan diskriminasi merupakan persoalan yang memberikan penderitaan bagi korban kekerasan seksual. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan diskriminasi berlapis dan masyarakat patriarkis yang tidak dapat memberikan keadilan bagi mereka. Karya ini juga menunjukkan pandangan dan kritik pengarang tentang victim blaming dan diskriminasi yang dapat menyadarkan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari persoalan sosial tersebut.

---

Blaming the victim towards female victim of sexual violence is stimulated by stereotypes about women in a patriarchal society. Patriarchal culture constructs stereotypes and become the basis for judging women. The short story “Kuping” by Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie contains the issue of victim blaming experienced by women. This study aims to describe victim blaming and discriminatory behavior that occurs to female characters in the short story “Kuping”. This study uses a qualitative method with a sociology of literature approach. The results of this study indicate that the victim blaming towards female victim of sexual violence occurs because of patriarchal society that believes more in men and there are stereotypes about women. The discriminatory treatment received by female victims of sexual violence is exclusion and disregard. Through the short story, the author shows that victim blaming cause suffering to victims of sexual violence. From this study, it can be concluded that women victims of sexual violence receive multiple forms of discrimination and patriarchal society unable to provide justice for them. This short story also shows the author’s point of view and criticisms about victim blaming and discrimination which can raises an awareness about the impacts of these social issues."

"Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia.

---

This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

---

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund

is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this

research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery."