Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan tentang strategi intelijen dalam mengidentifikasi jaringan peredaran narkotika di masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggalangan pada terduga tindak pidana narkotika dalam upaya perang melawan narkotika. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Intelijen Negara (UUIN) Nomor 17 Tahun 2011 pada fungsi Penggalangan. Kejahatan narkotika merupakan Victimless Crime karena pelaku kejahatan sekaligus menjadi korban kejahatan itu sendiri. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi intelijen dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika di masyarakat dengan menggunakan Teori Analisis Jaringan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penggalangan Terduga tindak pidana narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan fungsi penggalangan intelijen untuk melakukan Operasi Balik terhadap upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam pengembangan kajian disiplin ilmu intelijen yang memiliki kesamaan pembahasan, serta dapat menjadi referensi bagi para penyelenggara negara pembentuk undang-undang dan pelibatan komponen masyarakat sipil yang memiliki irisan dengan intelijen dengan segala aktifitasnya agar tercapai stabilitas nasional guna memperkuat konsep Ketahanan Nasional.

---

This article describes the intelligence strategy for identifying drug trafficking networks in the community and the factors that influence the success of conditioning suspected drug offenders in the fight against drugs. This research is based on Article 3 in the State Intelligence Law (UUIN) Number: 17/2011 on the conditioning function. Narcotics crime is a Victimless Crime because the perpetrator of the crime is also the victim of the crime itself. The problem examined in this study is how the intelligence strategy in identifying drug abuse in the community using Structure Network Analytic and what factors affect the success of conditioning suspected drug crimes. The purpose of this study is to explain the function of conditioning intelligence to conduct Reverse Operations against efforts to eradicate narcotics crimes. This research is expected to be an input and reference in the development of intelligence discipline studies that have similar discussions and can be a reference for state administrators who form laws and involve civil society components that have intersections with intelligence with all its activities in order to achieve national stability to strengthen the concept of National Resilience."

"Sistem peradilan pidana di Indonesia, telah dirancang dengan sedemekian rupa, agar dalam prosesnya, benar-benar menjamin hak asasi dari setiap pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan suatu pengawasan secara horizontal terhadap seluruh upaya paksa yang dilakuan oleh pihak penyidik. Dalam perkembangannya, seringkali terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait dengan perkara praperadilan. Hal ini dibuktikan dengan putusan perkara praperdilan dengan nomor register perkara 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL, dimana dalam perkara tersebut hakim praperadilan mengeluarkan suatu putusan yang isinya memerintahkan agar pihak termohon melanjutkan proses hukum dan menetapkan status tersangka kepada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bank century. Sebagaimana diketahui, kewenangan lembaga praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, yaitu untuk menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti rugi dan rehabilitasi. Lembaga praperadilan tidak berwenang untuk memerintahkan salah satu pihak agar menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan peneletian terhadap kasus tersebut dengan metode perbandingan, dimana penulis akan melakukan membandingkan sistem lembaga praperadilan Indonesia, dengan sistem praadjudikasi negara Belanda, Amerika Serikat, dan Perancis. Selanjutnya, penulis juga akan meneliti apakah putusan perkara praperadilan tersebut sejatinya telah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

The criminal justice system in Indonesia has been designed in such a way, so that in the process, it truly guarantees the human rights of every party involved in it. This is evidenced by the existence of an institution whose task is to carry out a horizontal supervision of all forced efforts carried out by the investigators. In its development, there is often a deviation in the implementation of criminal justice in Indonesia, especially related to pretrial cases. This is evidenced by the pretrial case verdict with the case register number 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL, wherein the case the pretrial judge issued a decision which ordered that the defendant party continue the legal process and determine the status of the suspect to some allegedly involved in a century bank corruption case. As is known, the authority of the pretrial institution is regulated in article 1 number 10 jo. Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely to declare the legitimacy of forced efforts by investigators, termination of investigations or prosecutions, and compensation and rehabilitation. A pretrial institution is not authorized to order one party to determine the suspect's status against someone. Therefore, the authors will examine the case with a comparative method, where the author will compare the Indonesian pretrial system, with the pre-adjudication system of the Netherlands, the United States and France. Furthermore, the author will also examine whether the pretrial case verdicts are in fact in accordance with the development of legislation in force in Indonesia.

"

"Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tindak pidana secara daring (online)pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Pandemi Covid-19 di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan penyidik dan Kanit pada Subdit II Dittipidum Bareskrim, Kapus Daskrimti Kejagung, maupun Kabirohumas MA sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hasil pemeriksaan online yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak ditandatangani oleh saksi dan tersangka sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP. Kedua, Penyidik Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri dapat menerapkan 2 (dua) pilihan untuk memperoleh BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online yakni: (1) menyampaikan BAP kepada saksi dan tersangka melalui jasa ekspedisi yang terpercaya untuk ditandatangani secara basah; dan (2) BAP dimuat dalam File berbentuk PDF, yang dikirimkan melalui e-mail kepada saksi dan tersangka, kemudian file tersebut dicetak oleh ditandatangani secara basah. Hasil cetak yang telah ditandatangani kemudian dipindai (scanned) dan dikirimkan kembali kepada penyidik. Dengan demikian BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online dapat menjadi wujud nyata dari upaya penegakan hukum secara penuh (full enforcement) yang memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP terkait pemeriksaan saksi dan tersangka, dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

---

This Final Project is the result of research on the analysis of the implementation of an online examination of a suspect of a criminal act when the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy was implemented during the Covid-19 Pandemic in Sub-Directorate II of the Directorate of General Crimes (Dittipidum). This research was conducted with a descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by means of interviews with investigators and the Kanit at Subdit II Dittipidum Bareskrim, Head of Daskrimti AGO, and the Head of Public Relations of MA as primary informants, observation and document review. The results of the study show, first, that the results of the online examination as outlined in the Minutes of Examination (BAP) Investigators of Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri can apply 2 (two) options to obtain BAP results from examination of witnesses and suspects conducted online, namely: (1) submitting BAP to witnesses and suspects through a trusted expedition service to be signed wetly; and (2) the BAP is contained in a PDF file, which is sent via e-mail to witnesses and suspects, then the file is printed by a wet signature. The signed printout is then scanned and sent back to the investigator. Thus the BAP results from the examination of witnesses and suspects conducted online can be a tangible manifestation of full enforcement efforts that comply with the provisions of Article 75 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code regarding the examination of witnesses and suspects, and still pay attention to government policies in enforcement efforts. law during the Covid-19 pandemic. "

"Skripsi ini membahas mengenai masalah unsur ldquo;memiliki, menyimpan atau menguasai rdquo; dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini sering dikenakan kepada penyalahguna narkotika yang seharusnya dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan dimulai dengan perkembangan unsur tersebut dalam aturan-aturan sebelumnya, pembentukan dan penerapan pasal tersebut dalam proses penegakan hukum. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara kepada para penegak hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyak disalahgunakan untuk menjerat penyalahguna narkotika. Sehingga, diperlukan perubahan terhadap ketentuan tersebut.

---

This thesis discusses the element of possessing, storing or controlling elements under Article 112 of 2009 Law Number 35. This study is inspired by the fact that this Article is often misused to impose punishment to narcotic abusers although Article 127 of 2009 Law Number 35 on Narcotics is more relevant to be applied for their cases. The study focuses on various aspects of these elements of crime including their creation, development, and implementation. It was conducted using the literature and legislation study approach backed up by interviews to various stakeholders including several law enforcement officers. Finally, it can be concluded that the Article 112 Paragraph 1 of 2009 Law Number 35 is problematic causing legal uncertainty to everyone. Therefore, it needs to be amended."

"Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5 Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada instansi pemerintah terkait satgas dibidang ketersediaan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN . Saran 1 segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada kebijakan top-down.

---

Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen as a case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6 Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekasi Regency has not been establish is lacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2 Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board Bekasi Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and administrative support to the relevant government agencies task force in the field of the availability of a program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National Narcotics Board Regency of Bekasi 2 change of policy from self renewal to top down policy."

"Aktifitas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor telah begitu luas di masyarakat kita. Masalah ini akan menjadi ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundangkan peraturan perundangundangan terkait penyalahgunaan Narkoba serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tugas dan fungsi BNN diberikan kewenangan yang besar. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prekusor narkotika. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika diluar penyidik POLRI yang sudah ada. Dalam sistem peradilan pidana, Penyidik BNN menjadi salah satu gatekeeper selain penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Porsi kewenangan BNN yang sangat besar dan tidak adanya aturan diferensiasi dalam tataran pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan penyidik POLRI, contoh dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya antara penyidik BNN dengan penyidik kepolisiaan dapat menimbulkan permasalahan secara kelembagaan. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat timbul kendala dimana sistem peradilan terpidana yang terpadu menghendaki keseluruhan proses yang bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga itu sebagai sub sistem yang akan saling berhubungan dan mengaruhi satu sama dengan yang lainnya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum.

---

The activity of abusing Narcotics and Precursor has been widely spread in our society. This problem will become a serious threat towards not only the survival but also the future of the victims, and is very harmful for the life of the society, the nation, and the state. Therefore, the government has taken some steps by enacting the relevant laws and regulations to the drugs abuse and by establishing a non-structural institution, BNN (National Narcotics Board) which becomes a coordinating board with the relevant government agencies for availability, prevention, and combat of the misuse and illegal selling of Narcotics and Narcotic Precursor.

In its development after the promulgation of the law No. 35 of the year 2009 on Narcotics, BNN has been granted big responsibilities for its duty and functions. One of BNN?s responsibilities is to prevent and combat the misuse and the spread of narcotics and narcotic precursor. BNN is granted a responsibility to do investigation and inquiry towards the misuse and the spread of the narcotics and narcotic precursor outside the existing POLRI (the Police Department of the Republic of Indonesia) investigators.

In the criminal justice system, BNN investigators become one of the gatekeepers besides POLRI and PPNS?s investigators in handling the Narcotics and Narcotic Precursor criminal acts. The portion of BNN responsibilities is very big and there is no differentiation rule in the level of execution of investigation and inquiry duty with POLRI investigators. Therefore, the differences in the way BNN and POLRI make an arrest, the subjects of the arrest, the drugs specialization confiscated, and other differences may cause problems institutionally.

Based on that, there will be problems incurred where the integrated criminal justice system expects the entire process works under one system so that each institution will be the sub-system mutually related and influencing one another, and can coorperate to accomplish the goal of the law enforcement."

"Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika.Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional.

---

In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users.

This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory"

"Skripsi ini mendeskripsikan hubungan antara pola demografi sosial pelaku dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika di wilayah Indonesia yang ditangani oleh Direktorat Narkotika Alami, BNN RI pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep crime patterns diataranya yaitu gender and crime, age and crime, class and crime dan the ecology of crime. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku perdagangan narkotika di wilayah Indonesia berasal dari berbagai latar belakang demografi sosial. Kemudian hubungan antara demografi sosial dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika menunjukkan hasil yang bervariasi.

---

This thesis described the relationship between social demographic patterns of offenders with their involvement in drug trafficking in Indonesia who handled by the Natural Narcotics Directorate, Board of Narcotics National Republic of Indonesia in 2014. This study used the concept crime patterns including gender and crime, age and crime, class and crime and the ecology of crime. This study used a quantitative approach with descriptive type. The study found that the drug traffickers in Indonesia come from various social demographics background. Then, the relationship between social demographics with the offenders involvement in the drug trafficking show varying results."

"ABSTRAKSeiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi diIndonesia baik penyalahgunaan maupun peradaran gelapnya, maka ditemukan isuisuyang kiranya patut untuk diteliti. Skripsi ini membahas mengenai penerapanhukum narkotika di Indonesia yang mana pada studi kasus pelaku perantara(kurir) tindak pidana narkotika dinyatakan lepas oleh Majelis Hakim berkenaandengan asas Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)

---

ABSTRACTAlong with the increasing cases of narcotics crime that occurred in Indonesian,both abuse and illegal distribution, there will be found phenomena?s that woulddeserve to be analyze. In this research discusses the criminal law explanationwhich in the case study narcotics crime intermediate agent declared off by a panelof judges with regard to the principle of no crime without fault"