Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting mencapai angka 14% pada periode akhir RPJMN di tahun 2024. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam RPJMD 2018-2023 menargetkan pencapaian prevalensi stunting pada tahun 2023 mencapai 19,6%. Pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD tahun 2019-2024 menetapkan target prevalensi stunting mencapai 9,9% pada tahun 2024. Dalam rangka pencapaian target penurunan stunting, kebijakan yang disusun perlu didukung dengan analisa data berbasis wilayah dengan metode analisis yang memperhitungkan konteks wilayah atau dikenal dengan analisis spasial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran stunting pada balita di tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor selama periode 2020-2023, menyusun peta wilayah yang menjadi hotspot prevalensi stunting pada rentang tahun 2020-2023 serta faktor penyebabnya dan mengevaluasi apakah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor sudah sesuai dengan kondisi sebaran stunting. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan unit analisis tingkat kecamatan menggunakan data sekunder profil kesehatan Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2020-2023. Uji Indeks Moran’s I digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi spasial antar wilayah kecamatan. Analisis GTWR dilakukan untuk mengetahui model faktor risiko prevalensi stunting berdasrkan karakteristik wilayah. Pemetaan wilayah berisiko stunting dapat memberikan gambaran tingkat risiko prevalensi stunting dan faktor risikonya pada tingkat kecamatan. Terdapat tren penurunan signifikan dalam prevalensi stunting di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dari tahun 2020 hingga 2023. Terdapat autokorelasi spasial yang signifikan secara global pada tahun 2022 dan 2023 (p-value < 0,05) dengan Kecamatan Dramaga konsisten sebagai hotspot. Model faktor determinan stunting melalui uji GTWR menghasilkan variabel yang berpengaruh adalah diare balita, BBLR, ANC K4, imunisasi lengkap balita, akses air bersih dan ketinggian wilayah dengan nilai AIC sebesar 85,182 dan nilai R 2 sebesar 0,7105. Pemetaan yang dibuat dapat menyajikan gambaran sebaran risiko stunting dikaitkan dengan variabel utama asupan nutrisi, status kesehatan, layanan kesehatan dan lingkungan pemukiman dengan menampilkan tingkatan risiko pada setiap wilayah kecamatan. Data berbasis spasial yang dikemukakan dalam penelitian ini bisa dijadikan dasar pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor untuk mengidentifikasi wilayahwilayah dengan tingkat stunting yang tinggi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran stunting di wilayahnya.

---

The Indonesian government targets stunting prevalence to reach 14% in the final period of the RPJMN in 2024. In line with this, the Bogor Regency Government in the 2018-2023 RPJMD targets achieving stunting prevalence in 2023 to reach 19.6%. The Bogor City Government in the 2019-2024 RPJMD has set a target for stunting prevalence to reach 9.9% by 2024. In order to achieve the stunting reduction target, the policies that have been prepared need to be supported by regional-based data analysis with analytical methods that take into account regional context or known as spatial analysis. . This study aims to analyze the distribution pattern of stunting among children under five at the subdistrict level in Bogor Regency and Bogor City during the 2020-2023 period, compile a map of areas that are hotspots for stunting prevalence in the 2020-2023 period and the factors causing them and evaluate whether the priority for handling stunting in the Regency is Bogor and Bogor City are in accordance with the conditions for the distribution of stunting. This research is an ecological study with a sub-district level analysis unit using secondary data on the health profile of Bogor Regency and City for 2020-2023. The Moran's I Index test is used to identify spatial autocorrelation between sub-district areas. GTWR analysis was carried out to determine the risk factor model for stunting prevalence based on regional characteristics. Mapping areas at risk of stunting can provide an overview of the risk level of stunting prevalence and risk factors at the sub-district level. There is a significant decreasing trend in the prevalence of stunting in Bogor Regency and Bogor City from 2020 to 2023. There is significant spatial autocorrelation globally in 2022 and 2023 (p-value < 0.05) with Dramaga District consistently as a hotspot. The stunting determinant factor model using the GTWR test produces variables that influence toddler diarrhea, LBW, ANC K4, complete immunization for toddlers, access to clean water and regional altitude with an AIC value of 85.182 and an R2 value of 0.7105. The mapping created can provide an overview of the distribution of stunting risk associated with the main variables of nutritional intake, health status, health services and residential environment by displaying the level of risk in each sub-district area. The spatial-based data presented in this research can be used as a basis for the Bogor Regency and Bogor City governments to identify areas with high levels of stunting and identify factors that influence the spread of stunting in their areas."

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "

"Upaya penurunan stunting di Indonesia salah satunya menetapkan wilayah prioritas lokus. Angka stunting di Indonesia ditargetkan turun dari 21,6% (2022) menjadi 14% (2024). Pada desa lokus dilakukan intervensi sensitif dan spesifik secara lebih intensif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan stunting pada balita di 15 desa lokus dan 15 desa non lokus di Kabupaten Garut, Indonesia. Desain studi cross-sectional dari data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dengan jumlah sampel 2.359 balita usia 0-59 bulan. Analisis determinan stunting pada penelitian ini dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji Cox Regression. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi stunting pada balita di desa lokus dan non lokus Kabupaten Garut sebesar 30,56% dengan perbandingan proporsi stunting lebih tinggi pada desa non lokus dibandingkan dengan desa lokus. Hasil analisis multivariat menunjukkan determinan stunting secara keseluruhan adalah infeksi anak, riwayat gangguan kehamilan, dan PMT anak sedangkan di desa lokus adalah infeksi anak, dan PMT anak adapun di desa non lokus adalah infeksi anak, riwayat gangguan kehamilan, dan PMT anak. Faktor kontekstual yang berhubungan dengan stunting keseluruhan adalah jenis desa dan merokok  sedangkan di desa lokus maupun non lokus adalah merokok. Faktor yang paling memengaruhi stunting di desa lokus maupun non lokus intervensi penurunan dan pencegahan stunting Kabupaten Garut tahun 2022 adalah infeksi anak (PR 1,76; 95% CI 1,49-2,08). Hasil penelitian menyarankan pihak Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan masyarakat dapat mencegah stunting melalui pencegahan infeksi dengan pola hidup bersih, bekerja sama dalam program desa lokus, dan melakukan kampanye anti rokok dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting.

---

One of the efforts to reduce stunting in Indonesia is to determine locus priority areas. The stunting rate in Indonesia is targeted to decrease from 21.6% (2022) to 14% (2024). In locus villages, sensitive and specific interventions are carried out more intensively. The purpose of this study was to determine the determinants of stunting in toddlers in 15 locus villages and 15 non-locus villages in Garut District, Indonesia. The study design was cross-sectional using secondary data from the Garut District Health Office with a total sample of 2,359 toddlers aged 0-59 months. Analysis of the determinants of stunting in this study was carried out univariately, bivariately and multivariately using the Cox Regression test. The results showed that the prevalence of stunting in toddlers in locus and non-locus villages in Garut District was 30.56% with a higher proportion of stunting in non-locus villages compared to locus villages. The results of multivariate analysis showed that the overall determinants of stunting were child infection, history of pregnancy disorders, and child PMT, while in the locus village it was child infection, and child PMT while in non-locus village it was child infection, history of pregnancy disorders, and child PMT. Contextual factors related to overall stunting are the type of village and smoking, while in both locus and non-locus villages is smoking. The factor that most influences stunting in locus and non-locus intervention villages to reduce and prevent stunting in Garut District in 2022 is child infection (PR 1.76; 95% CI 1.49-2.08). The results of the study suggest that the Regional Government, the Health Service, and the community can prevent stunting by preventing infection with a clean lifestyle, working together in locus village programs, and conducting anti-smoking campaigns in the context of preventing and reducing stunting rates."

"Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggarasedangkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah anak stuntingtertinggi di Indonesia. Stunting merupakan masalah multidimensional yangpenanganannya memerlukan intervensi pada berbagai aspek, sehingga kebijakanpenanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Pelaksanaan kebijakanpenanganan stunting di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan kacamata policynetwork. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan penangananstunting menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini menggunakan dimensipolicy network berupa actors and their perceptions of problem and solution, actors andtheir preferences, actors and ther tradable resources, actors and their strategies, specificrulesof policy network, dan interactions sebagai kerangka teori. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian Post-Positivist. Hasil penelitian menunjukan bahwaperbedaan persepsi antar aktor tidak menyebabkan terganggunya proses kebijakanmaupun interaksi antar aktor yang terkait. Preferensi Pemerintah Kabupaten Bogor bukandipengaruhi oleh persepsinya melainkan merupakan mandatori dari Pemerintah Pusat.Begitu pula dengan strategi dan turan yang mengatur proses berjalannya networkkebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Pemerintah Pusatdan sifatnya mandatori bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini belum ada peraturantertulis yang mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh aktor nonpublik. Terakhir, belum ada network yang menghubungkan seluruh aktor, termasukpemerintah daerah, yang mewadahi interaksi antar aktor, terutama pemerintah daerahdengan aktor non pemerintah

---

Indonesia is the country with the second-highest prevalence of stunted children inSoutheast Asia while Bogor Regency has the highest number of stunted children inIndonesia. Stunting is a multidimensional problem that requires intervention in variousaspects so that the policy of stunting management requires the involvement of variousactors. Implementation of stunting management policy in Indonesia can be seen by usinga policy network framework. This study aims to analyse the implementation of stuntingmanagement policy using policy network framework. This study uses the dimensions ofpolicy network in the form of actors and their perceptions of problem and solution, actorsand their preferences, actors and their tradable resources, actors and their strategies,specific-rules of policy network, and interactions as a theoretical framework. This studyuses Post-Positivist research methods. The results showed that the differences inperceptions among actors do not disrupt policy processes or interactions between actors.The preferences of the Bogor Regency Government are not influenced by their perceptionbut rather are mandatory from the Central Government. So do the strategies and ruleswhich rule the process of running a policy network of stunting management at BogorRegency issued by the Central Government and is mandatory for the Bogor Regency.More, there are no written regulations yet that governing the actions of non-public actors.Lastly, there are no big network connects actors that accommodate interactions betweenactors, especially local governments with non-government actors"

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis deteminan stunting pada balita 0-59 dari konsep intervensi gizi spesifik dan sensitive serta mengetahui besar kontribusi intervensi gizi spesifik dan sensitive dalam upaya penurunan stunting di Maluku. Jenis penelitian adalah kuantitatif non eksperimental dengan desain cross sectional atau potong lintang, menggunakan data sekunder Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Hasil penelitian menemukan bahwa determinan stunting pada balita dari konsep intervensi spesifik dan sensitive di Provinsi Maluku, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepemilikan jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), sumber air minum , fasilitas sanitasi dan PMT Balita. Sedangkan kontribusi yang diberikan intervensi spesifik dan sensitif adalah kecil terhadap penurunan stunting di Maluku, yang disebabkan tidak semua jenis intervensi diteliti dalam penelitian ini dan mengindikasikan bahwa setiap upaya intervensi tidak berdiri sendiri harus konvergen dan terintegrasi, harus mencakup semua kelompok sasaran serta mengedepankan kualitas implementasi intervensi di lapangan, sehingga meskipun pengaruhnya kecil namun tetap valid untuk terus ditingkatkan pelaksanaannya bagi penurunan stunting di Maluku.

---

This study was conducted to analyze the determinants of stunting in toddlers 0-59 from the concept of specific and sensitive nutrition interventions and to determine the contribution of specific and sensitive interventions in efforts to reduce stunting in Maluku. The type of research is quantitative non-experimental with a cross-sectional design, using secondary data from the 2022 Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI). The results found that the determinants of stunting in toddlers from the concept of specific and sensitive interventions in Maluku Province, namely Early Childhood Education (PAUD), ownership of health insurance, the Family Hope Program (PKH), drinking water sources, sanitation facilities and toddler PMT. While the contribution made by specific and sensitive interventions is small to the reduction of stunting in Maluku, which is due to not all types of interventions studied in this study and indicates that each intervention effort does not stand alone, must be convergent and integrated, must cover all target groups and prioritize the quality of intervention implementation in the field, so that even though the effect is small, it is still valid to continue to improve its implementation for reducing stunting in Maluku."

"Stunting merupakan masalah serius, dampak nyata adalah menurunnya kualitas generasi muda di masa datang baik secara fisik maupun motorik yang mana akan berpengaruh pada perekonomian negara. Program stunting di Indonesia masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan target penurunan dari (30,8%) 2018 menjadi (14%) 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor determinan stunting pada batita usia 12-36 bulan di kecamatan tamansari, kabupaten Bogor, Indonesia. Desain studi cross-sectional dari data primer dengan jumlah sampel 500 batita usia 12-36 bulan. Analisis faktor determinan stunting pada penelitian ini menggunakan analisis multivariat cox regresi dan besar pengaruh dinyatakan dalam prevalensi rasio (PR) dengan confident interval (CI) 95%. Penelitian kami menunjukkan prevalensi stunting pada batita usia 12-36 bulan di Tamansari sebesar 39.2%. Hasil uji Multivariat menunjukkan faktor determinan stunting di Tamansari yaitu riwayat pemberian ASI (PR=1.32), diare (PR= 1.40), asupan energi (PR=1.35), pendidikan ibu (PR=1.54) dan usia ibu (PR=1.44). Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat mencegah stunting dengan meningkatkan cakupan asi eksklusif, pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan asupan energi dan protein seperti telur, tahu dan tempe. Bagi Dinas Pendidikan, meningkatkan pendidikan ibu dengan kejar paket A-C, dan bagi BKKBN bersama Kantor Urusan Agama setempat meningkatkan usia pernikahan sesuai UU perkawinan yaitu 19 tahun.

---

Stunting is a serious problem, the real impact is the decline in the quality of young people in the future both physically and motorically which potentially affect the countrys economy. Stunting programmes in Indonesia are included in the National Medium Term Development Plan with a reduction target of (30.8%) 2018 to (14%) 2024. The purpose of this study is to assess the determinant factor of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari, Bogor District, Indonesia. A cross-sectional study design was employed, with primary data from a total sample of 500 toddlers in the District. The analysis of the determinant factor of stunting applied multivariate Cox Regression analysis and the effect is expressed by the prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Our study shows that the prevalence of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari is 39.2%. The Multivariat analysis test results show factors determinant of stunting in Tamansari such as the history of breast feeding (PR=1.32), diarrhoeal disease (PR=1.40), energi intake (PR=1.35), mothers education (PR=1.54) and mothers age (PR=1.44). The researcher suggest that The Health Center and the Department of Health prevent stunting by apply exclusive breast feeding, healthy lifestyles and increase energy and protein intake such as eggs, tofu and tempe. Department of Education increasing the minimum of mothers education with "kejar paket A-C". National Family Planning Coordinating Agency and Religious Affairs Office increasing the minimum marriage age in accordance with Indonesian marriage law limitations at age of 19 years."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis gambaran maupun identifikasi perbedaan secara spasial keterkaitan antara faktor-faktor risiko penyakit DBD, khususnya lingkungan fisik yaitu variasi iklim (suhu udara, kelembaban udara, dan curah hujan) dan demografi (kepadatan penduduk) terhadap penyebaran kejadian penyakit DBD di wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor tahun 2008-2010.Penelitian ini menggunakan studi ekologi dengan pendekatan spasial. Untuk mencari besarnya hubungan digunakan metode ekologi, yaitu penelitian epidemiologik analitik observasional yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen (kepadatan penduduk, suhu udara, kelembaban udara, curah hujan) dengan variabel dependen yaitu penyakit DBD. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kecamatan di wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor pada tahun 2008-2010."

"Tesis ini membahas hubungan pola asuh dan pendidikan ibu dengan stunting pada batita usia 12 – 36 bulan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Indonesia, Tahun 2019. Stunting merupakan suatu keadaan dimana anak dibawah lima tahun mengalami gagal tumbuh yang di akibatkan karena kekurangan asupan gizi kronis yang disebabkan oleh malnutrisi jangka panjang sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur anak tersebut atau bisa dikatakan anak terlalu pendek jika dibandingkan dengan usianya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi stunting turun  menjadi 30,8% dari yang sebelumnya adalah 37,2% (2013). Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional dari menganalisis 500 batita berusia 12 – 36 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi stunting pada batita dengan pola asuh ibu buruk dan pendidikan ibu rendah sebesar 2,65 lebih tinggi dibandingkan proporsi stunting pada batita dengan pola asuh ibu baik dan pendidikan ibu tinggi yaitu 1(referensi). Analisis multivariat dengan uji cox regression menunjukkan hubungan yang signifikan antara pola asuh dan pendidikan ibu dengan stunting memiliki PR= 2,36 (95% CI : 1,46-4,81) p-value 0,005 , artinya peluang kejadian stunting pada batita dengan pola asuh ibu buruk dan pendidikan rendah sebesar 2,36 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan batita yang memiliki pola asuh ibu baik dan pendidikan ibu tinggi setelah dikontrol pendapatan keluarga dan usia ibu saat hamil.

---

This thesis discusses the relationship between parenting and maternal education with stunting in toddlers aged 12 - 36 months in Tamansari District, Bogor Regency in 2019. Stunting is a condition in which children under five years of age experience failure to thrive due to chronic nutritional deficiency caused by long-term malnutrition so that the child's height does not match the child's age or it can be said that the child is too short when compared to his age. The results of the 2018 Basic Health Research (Riskesdas) showed the prevalence of stunting fell to 30.8% from 37.2% (2013). This research method is quantitative with a cross-sectional design of analyzing 500 toddlers aged 12 - 36 months.

The results of this study showed that the proportion of stunting among toddlers with poor parenting and low maternal education was 2.65, higher than the proportion of stunting among toddlers with good parenting and high maternal education, namely 1 (Reference). Multivariate analysis with the cox regression test showed that a significant relationship between parenting and maternal education with stunting had a PR = 2.36 (95% CI: 1.46-4.81) p-value 0.005, meaning that the chance of stunting in toddlers with a pattern poor parenting and low education were 2.36 times higher than toddlers who had good parenting and high maternal education after controlling for family income and maternal age at pregnancy."

"Penelitian tentang Analisis Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menggali-lebih mendalam mengenai penerimaan pajak-pajak daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 1998/1999-2004 serta untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam mengelola pajak daerah yang diselenggatakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pajak-pajak daerah yang dianalisis terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan., Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Analisis terhadap penerimaan pajak dilakukan dengan cara : pertama menganalisis perkembangan setiap jenis pajak daerah dan total penerimaan pajak daerah Serta kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kedua, menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, laju perkembangannya dan varians penerimaan pajak daerah. Ketiga, menganalisis kinerja pajak daerah, dan trend perkembangannya serta yang keempat adalah pengukuran efektivitas pajak daerah (Tax Effectiveness) dengan menggunakan Tax Performance Index, Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan daerah dengan mengkaji secara kualitatif terhadap unsur-unsur administrasi pajak yaitu lembaga (institution), pegawai (person) dan kegiatan (activities).Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan daerah di dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan cara studi kepustakaan dan Studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan perkembangan rata-rata total penerimaan pajak daerah sebesar 23,17%. Sedangkan kontribusi masing-masing jenjs pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan sebesar 49,3 5%, Paiak Penggalian Bahan Galian Golongan C sebesar 29,56%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 15,34%, Pajak Reklame sebesar 2,94%, dan Pajak Hiburan sebesar 2,81%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah selama periode 1998/1999 - 2004 secara rata-rata adalah sebesar 49.35%. Sedangkan varians penerimaan pajak daerah memperoleh angka sebesar 33,24%. Kemudian, analisis kinerja pajak yaitu Tax Effort yang terdiri dari Elastisitas pajak daerah (tax elasticity) sebesar sebesar 0.10% sedangkan Tax Ratio yang diperoleh selama periode tahun 1998/1999-2004 berkisar antara 0.14% hingga 41%, kinerja pajak yang lainnya yaitu Tax Effectiveness berkisar antara 1.01 hingga 1.16 dan Tax Efficiency 20.36% sampai dengan 22.49%. Adapun hasil analisis atas pelaksanaan administrasi pajak daerah adalah sebagai berikut: pertama, tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing seksi dan subseksi, kurangnya koordinasi antar seksi, serta masih ada unit yang pengaturannya belum jelas; kedua., kuantitas dan kualitas pegawai masih dirasakan kurang. Secara kuantitas dan kualitas adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi sebanyak 57 orang; ketiga kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pendataan dan pendaftaran.Rekomendasi yang diberikan : Dinas Pendapatan Daerah agar lebih menggali lagi penerimaan pajak daerah dengan cara rnelaksanakan intensifikasi pajak daerah dengan cara : memperluas basis- penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, menlngkatkan efektivitas administrasi. selain itu, disarankan: pertama, membuat penjabaran tugas secara lebih terperinci untuk masing-masing seksi dan subseksi serta membuat pengaturan yang jelas kewenangan dan tugas unit penyuluhan. Kedua, meningkatkan kualitas pegawai yang ada dengan pendidikan formal maupun non formal yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi. Ketiga, meningkatkan koodinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan pajak daerah.

---

The research regarding revenue analysis and local tax administration in Bogor Regency has purpose to gain more tax revenue obtained by Bogor Regency during 1998/1999-2004 periods and to know the implementation of tax administration in managing local tax performed by The Income Service of Bogor Regency. The Local taxes analyzed are Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, and Mineral Removal and Processing Tax. Analysis of tax revenue was carried out by : first, analyzing thr development of every local tax and total local revenue tax and contribution of every local tax toward local revenue tax. Second, analyzing contribution of local tax toward original local revenue; its development and variants of local tax revenue. Third, analyzing local tax performance. Fourth, to know the implementation of local tax administration is by studying tax administratively namely institution, employees and activities.

Data used are primary and secondary data. Primary data were gained by interviewing high officials related concerning the implementationof local tax administration at local income service office of Bogor Regency. Whereas secondary data that the writer gained were from central statistical bureau and local income service offices of Bogor regency by conducting library research and field study. Analytical technique used is descriptive qualitative and quantitative methods.

The result of the research shows that the development of average total tax revenue is 23.17%. Whereas the contribution of each kind local tax is as follows: Street ligthing tax is 49.35%, Mineral Removal and Processing Tax is 29.56%, hotel and restaurant tax is 15.34%, advertising tax is 2.94% and entertainment tax is 2.81%. The contribution of local tax toward local original revenue during 1998/ 1999-2004 periods is on average 49.35% whereas variant of local tax revenue is 33.24%. Then, the analytical result of local tax performance that consist of Tax Effort, Tax Effectiveness and Tax Efficiency. Tax Effort consist of Tax Elasticity which its value is 0.1% and Tax Ratio that its range value from 0.14% untill 41%. Another peforrnance local tax is Tax Effectiveness that its range value from 1.01 untill 1.16 and Tax Efficiency that its range value is from 20.36% untill 22.49%. The analytical result of the implemntation of local tax administration is as follows : first, there is no job description at each section and subsection. Second, lack of quantity and quality of employees. It lacks of coordination of education and training that are tax and accounting base. Third, lack of coordination with other institution in collecting data and registration.

The writer suggest that the local income service office explore more tax revenue by carrying out local tax intensification by enlarging revenur basis, strengthening levy process, improving supervison, improving administrative effectiveness. Futhermore, it is suggested that : first, making more specific hob description for each section and subsection and making clear rules of authority and duties for guidance unit. Second, improving the quality employee at formal and non formal education with taxation and accounting education base. Third, improving coordination with other institutions which have data related to local tax."

"Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat global yang sampai saat ini masih perlu memperoleh perhatian penting terutama di negara-negara berkembang. Indonesia perlu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sebanyak 108 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 dengan skema percepatan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui visualisasi dashboard data wilayah berisiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor akses pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan unit analisis di tingkat kabupaten/kota dan menggunakan data sekunder berupa data agregat hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang diperoleh dari BKPK Kemenkes RI. Hasilnya dashboard yang dibuat dapat menyajikan data pemetaan sebaran risiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR. Selain itu juga menyajikan data dan grafik variabel di tingkat kabupaten/kota yang interaktif, serta menyajikan simulasi prevalensi stunting yang dihubungkan dengan variabel yang signifikan berhubungan dengan stunting pada penelitian ini.

---

Stunting is one of the global public health problems that still needs important attention, especially in developing countries. Indonesia needs to reduce the prevalence of stunting to 14% by 2024. A total of 108 districts/cities in the provinces of Banten, West Java, Central Java and East Java are included in the focus locations of the integrated stunting reduction acceleration intervention in 2023 with a special acceleration scheme. This study aims to describe the dashboard visualization of data on areas at risk of stunting associated with parenting, environmental factors, health service access factors, infectious diseases and LBW in Banten, West Java, Central Java and East Java Provinces in 2021. This research is an ecological study with a unit of analysis at the district / city level and used secondary aggregated data of the 2021 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) obtained from the BKPK Kemenkes RI. As a result, the dashboard created can present data mapping the distribution of stunting risk associated with parenting, environmental factors, health service factors, infectious diseases and LBW. In addition, it also presented data and graphs of variables at the interactive district / city level, and presented a simulation of the prevalence of stunting associated with variables that were significantly associated with stunting in this study."