Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya transaksi jual beli satuan rumah susun atau apartemen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun telah menimbulkan keraguan akan keabsahan hukum PPJB sebagai dasar kepemilikan bagi pembeli. Situasi ini sangat beresiko bagi pembeli untuk mengalami kerugian jika pihak pengembang mengalami kepailitan. Sebagaimana ditemukan pada kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Para pembeli Apartemen CL yang beritikad baik terhadap pengembang PT MTP yang dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut berakibat kepada usaha mereka dalam hal ini apartemen CL. Sehingga, berdampak bagi para penghuni apartemen yang telah mereka beli secara lunas akan ikut dieksekusi oleh Kurator. Penelitian hukum ini adalah berbentuk doktrinal, tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun atau apartemen yang didasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas serta unit apartemen sudah diserahterimakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakui sah dan memiliki kekuatan hukum. Pada proses kepailitan yang dialami PT MTP, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari developer yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai utang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren dalam proses kepailitan developer

---

The increasing number of transactions for the sale and purchase of condominium units or apartments through Preliminary Sale and Purchase Agreements without the creation of Sale and Purchase Deeds and the granting of Ownership Rights to Condominium Units has raised doubts about the legal validity of PPJB as a basis for ownership for buyers. This situation poses a high risk for buyers, who may suffer losses if the developer goes bankrupt. This issue was observed in the case of Supreme Court Decision Number 1459 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. The buyers of CL Apartments, who acted in good faith towards the developer MTP Ltd, were affected by the developer's bankruptcy. This bankruptcy impacted their business, including CL Apartments, leading to the potential execution of fully paid apartments by the curator, thus affecting the residents. This legal research is doctrinal in nature, using a prescriptive research typology and secondary data, which includes primary and secondary legal materials. The findings indicate that the sale and purchase of condominium units or apartments based on a fully paid PPJB, where the apartment unit has been handed over, is legally recognized and holds legal force according to the Civil Code. During the bankruptcy process of MTP Ltd, the legal standing of buyers is as parties entitled to a performance from the developer that has not been fulfilled, categorizing this as debt, making the buyers concurrent creditors in the developer's bankruptcy process."

"Tesis ini menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli beritikad baik yang dirugikan, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli yang mengandung cidera janji. Permasalahan yang dibahas adalah cidera janji berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan AHM dan S selaku penjual dalam jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 175/Bgl/XI/AJB/2019. Atas perbuatan tersebut, MJ selaku pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bil. Namun, penjual mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang tercatat dalam Putusan Nomor 305/PDT/2021 PT SBY dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung yang tercatat sebagai Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2022 yang kemudian ditolak permohonan kasasinya. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus ini, perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/Pdt/2022 sudah cukup diberikan kepada MJ dibuktikan dengan putusan yang berpihak pada pembeli beritikad baik dan menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada AHM dan S atas kerugian, baik materiil dan imateriil yang dialami oleh MJ. Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian akibat hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh AHM dan S. Dalam kasus ini, baik Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, putusan sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung justru berupa ganti rugi kerugian secara penuh beserta dengan bunga, yang mana putusan ganti rugi Tesis ini menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli beritikad baik yang dirugikan, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli yang mengandung cidera janji. Permasalahan yang dibahas adalah cidera janji berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan AHM dan S selaku penjual dalam jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 175/Bgl/XI/AJB/2019. Atas perbuatan tersebut, MJ selaku pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bil. Namun, penjual mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang tercatat dalam Putusan Nomor 305/PDT/2021 PT SBY dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung yang tercatat sebagai Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2022 yang kemudian ditolak permohonan kasasinya. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus ini, perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/Pdt/2022 sudah cukup diberikan kepada MJ dibuktikan dengan putusan yang berpihak pada pembeli beritikad baik dan menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada AHM dan S atas kerugian, baik materiil dan imateriil yang dialami oleh MJ. Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian akibat hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh AHM dan S. Dalam kasus ini, baik Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, putusan sanksi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung justru berupa ganti rugi kerugian secara penuh beserta dengan bunga, yang mana putusan ganti rugi tersebut biasanya merupakan akibat hukum dari perbuatan wanprestasi.

---

This thesis analyzes the legal protection provided to bona fide purchaser who are disadvantaged, as well as the legal consequences arising from sale and purchase agreements containing breach of promise. The issue discussed is breach of promise in the form of unlawful acts committed by AHM and S as sellers in a sale and purchase transaction evidenced by Deed of Sale and Purchase Number 175/Bgl/XI/AJB/2019. Following these actions, MJ as the buyer filed a lawsuit against the Bangil District Court with Decision Number 37/Pdt.G/2020/PN Bil. However, the seller appealed to the Surabaya High Court as recorded in Decision Number 305/PDT/2021 PT SBY, which was then followed by a cassation appeal to the Supreme Court recorded as Decision Number 1513 K/Pdt/2022, which subsequently rejected the cassation appeal. This thesis is compiled using the doctrinal research method. In this case, legal protection through Supreme Court Decision Number 1513 K/Pdt/2022 has been adequately provided to MJ, evidenced by a verdict favoring the bona fide purchaser and imposing compensation sanctions on AHM and S for the losses, both material and immaterial, suffered by MJ. On the other hand, there is a discrepancy between the legal consequences imposed by the Supreme Court and the type of actions taken by AHM and S. In this case, the Bangil District Court, the Surabaya High Court, and the Supreme Court declared that the defendant's actions were proven to be unlawful. However, the compensation ruling imposed by the Supreme Court is in the form of full compensation for damages along with interest, which typically constitutes the legal consequence of a breach of contract."

"Fokus dari penelitian ini adalah berkaitan dengan tanah yang berstatus bekas hak barat (dalam hal ini tanah eigendom) yang dimohonkan haknya melalui jual beli. Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terhadap tanah- tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu status hukum menjadi barang milik negara atau daerah maka selanjutnya hak atas tanah dapat dipindahkan kepada pihak ketiga melalui jual beli yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Pembuatan akta jual beli yang telah dilangsungkan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melekat kepada pihak pembeli. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa atas tanah tersebut maka pihak pembeli dapat dinyatakan sebagai beritikad baik karena tidak mengetahui adanya cacat terhadap objek yang dimilikinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah tentang mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh tanah yang masih berstatus aset bekas milik asing/tionghoa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang mengajukan permohonan hak melalui jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka (studi dokumen) dan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum seharusnya penerapan prinsip kehati- hatian oleh suatu anggota instansi pemerintahan sangat diperlukan. Di samping itu, dibutuhkan pula adanya kerjasama antar instansi pemerintahanyang satu dengan lainnya agar tidak menyebabkan kerugian bagi pembeli tanah yang sudahmelakukan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

The focus of this research is related to land with former western rights status (in this case eigendom land) whose rights are applied for through buying and selling. Provisions in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 2/PMK.06/2020 concerning Settlement of Foreign/Chinese-Owned Former Assets on land that must be resolved first with legal status becoming state property, then land rights can be transferred to third parties through a sale and purchase agreement. carried out before the official making the land deed. The making of the sale and purchase deed that has been carried out in accordance with the procedures based on the provisions of the law has perfect evidentiary power, in accordance with the buyer. If later there is a dispute over theland, the buyer can be declared as having good faith because he is not aware of any defects in the desired object. The problem raised in this research is about the mechanism that must be achieved to obtain land that is still a foreign-owned asset based on the legal provisions in force in Indonesia. In addition, there is also legal protection for buyers with good intentions who submit applications through the sale and purchase of land in the presence of land certificate officials. To answer these problems, a normative juridical research method was used in which data were collected through literature study and analyzed qualitatively. From this research, it can be stated that to ensure legal certainty, the application of the precautionary principle by a member of a government agency is very necessary. In addition, there is also a need for cooperation between government agencies with one another so as not to cause harm to land buyers who have made salesand purchases in accordance with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia."

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."

"Pelaksanaan kasus kepailitan dapat ditempuh melalui prinsip going concern, melanjutkan kegiatan usaha suatu perseroan yang dinyatakan pailit dengan menunjuk pihak ketiga berdasarkan kesepakatan kreditur pailit. Namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, seperti terdapat pihak yang dirugikan akibat kegiatan hukum melanggar ketentuan hukum berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai status hukum Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dibuat notaris dalam harta pailit, dan perlindungan hukum bagi investor going concern yang mengalami kerugian akibat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis menyatakan pelaksanaan perubahan anggaran dasar menyangkut harta pailit yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham harus didahului dengan persetujuan kurator, tidak dapat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan keputusan pengadilan, bertentangan dengan penetapan pengadilan, sehingga menyebabkan batal demi hukum isi dari akta tersebut. Pelaksana/investor going concern yang dirugikan dapat melakukan gugatan pembatalan akta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, karena secara hukum bertentangan dengan Pasal 20 UUPT, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun saran yang dapat diberikan baik bagi debitur pailit maupun notaris hendaknya memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Sirkuler perseroan pailit. Perseroan pailit harus patuh terhadap hukum kepailitan yang berlaku, menghargai dan menyanggupi proses pelaksanaan going concern yang sedang berlangsung.

---

The implementation of bankruptcy cases can be pursued through the going concern principle, continuing the business activities of a company declared bankrupt by appointing a third party based on the agreement of the bankrupt creditor. However, in its implementation, it often creates problems, such as there are parties who are harmed due to legal activities violating applicable legal provisions. The problems raised in this study are regarding the legal status of the Circular Decision Deed of Shareholders made by a notary in bankruptcy assets and legal protection for going concern investors who suffer losses due to the Shareholders' Circular Decision Statement Deed. To answer this problem does not appear to be modifying the subject a normative juridical legal research method with an analytical perspective research type. The results of analysis that implementation of amendments to the articles of association concerning bankruptcy assets as stated in the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders must be preceded by curator approval, cannot be contrary to laws and regulations, contrary to court decisions, contrary to court decisions, thus causing null and void the contents of the deed. The Implementers/going concern investors who are disadvantaged can file a lawsuit for deed cancellation based on Article 3 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 because legally, it is contrary to Article 20 Law No. 40 of 2007, Article 1 number (1) jo. Article 69 paragraph (1) Law No. 37 of 2004. The advice that can be given to both the bankrupt debtor and the notary is to understand the applicable legal provisions in implementing amendments to the articles of an association through the Circular Decree of the bankrupt company. Bankruptcy companies must comply with applicable bankruptcy laws, respect and undertake the ongoing process of implementing the going concern"

"ABSTRAKBerkembangnya transaksi jual beli satuan rumah susun dengan hanya dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di bawah tangan antara pengembang dan pembeli menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dari PPJB itu sendiri sebagai dasar kepemilikan dari pembeli dikarenakan Akta Jual Beli serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak kunjung diraih. Hal ini lebih beresiko apabila pihak pengembang di kemudian hari mengalami kepailitan. Metode penelitian dalam tesis ini yaitu yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun/ apartemen dengan mendasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas dan unit apartemen sudah diserahterimakan dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebatas untuk bangunannya saja, sedangkan terhadap tanahnya menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta aturan pelaksanaanya adalah tidak sah karena peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan adanya bukti pendaftaran pada kantor pertanahan. Pada proses kepailitan yang dialami pengembang, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari pengembang yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai hutang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren.

---

ABSTRACTThe development of the sale and purchase transaction of the apartment unit by only making the Sales and Purchase Agreement (PPJB) under the hand between the developer and the buyer raises the question of the legal power of the PPJB itself as the basis of ownership of the buyer due to the Deed of Sale and Purchase as well as the Properties of the Apartment Units that should being a buyer's right does not go away. It is more risky if the developer party in the future experience bankruptcy. The research method in this thesis is normative juridical, research typology used is analytical descriptive, using secondary data, consist of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of this research by using this method indicates that the sale and purchase of apartment / apartment units based on PPJB which has been paid in full and the apartment unit has been handed over based on Civil Code is legal and has limited legal force for the building only, the land according to Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles and their implementation rules is not valid as the transfer of land rights must be proven by the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Authorized Authority Deed Official (PPAT) and the evidence of registration at the land office . In the process of bankruptcy experienced by the developer, the buyer's legal position is the party which is entitled to an achievement of the developer that has not been met so that it is categorized as a debt so that the buyer can be included as a concurrent creditor."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli,khususnya mengenai masalah kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan perlindungan terhadap pembeli rumah susun. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Rumah susun berkembangdari tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal di kota besar tidak diimbangi denganketersediaan tanah dan harga tanah yang mahal. Penjualan sebelum pembangunanselesai dimungkinkan dengan melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Bentukperjanjian tersebut sudah disiapkan oleh pengembang. Akibatnya, pembeli harusmenerima perjanjian tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwaterdapat beberapa klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum kepadapembeli rumah susun.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.;This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.;This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers., This thesis discusses the binding clauses in the preliminary sale and purchaseagreement, particularly on the congruence of the agreement with the legislation andthe legal protection of the buyers. This research used juridical norms approach asresearch method. The growing demands of housing in big city are not supported withthe availability of the land and expensive land prices. It is possible to do preliminarysale before the development is completed by signing the preliminary sale andpurchase agreement. The agreement has been prepared by the developer in standardform contact. As a result, the buyers must accept the agreement as is. The researchconcluded that some clauses are not complying with the legislation yet and notprovide sufficient legal protection to the apartment buyers.]"

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli beriktikad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Dalam Putusan ini menghukum Terdakwa I selaku Notaris/PPAT dengan pidana penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akta kuasa menjual yang dipalsukan oleh Terdakwa I dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini mengakibatkan kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli beriktikad baik dalam proses jual beli tanah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum objek tanah bagi pembeli beriktikad baik, dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli beriktikad baik yang dirugikan dalam transaksi jual beli hak atas tanah dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akta Kuasa Menjual dalam Putusan MA No. 1209/K/PID/2022 dapat bersifat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian dan tidak adanya iktikad baik terhadap proses jual beli, sehingga dapat berakibat pada kembalinya hak milik atas tanah menjadi atas nama pemilik sebelumnya, dikarenakan objek tanah dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya, dan fakta bahwa pembeli tidak mengetahui objek tanah tersebut masih dalam sengketa pada saat proses jual beli dilaksanakan, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beriktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual merupakan orang yang tidak berhak atas objek tanah.

---

This thesis discusses the legal protection of good faith buyers against forgery of Power of Sale Deeds involving notaries in land sale and purchase transactions in Supreme Court Decision No. 1209/K/Pid/2022. The land sale and purchase transaction in this decision case was based on a power of sale that was forged by a notary and then sold by a party who was not the actual owner to another party. In this Decision, Defendant I as a Notary/PPAT was sentenced to imprisonment, because he was proven guilty of committing the crime of forgery of authentic deeds in accordance with the provisions of Article 264 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The power of sale deed forged by Defendant I was used as a basis by a party who was not the actual owner to sell to another party without the knowledge of the actual land owner, this sale and purchase transaction resulted in losses to the owner of land rights and good faith buyers in the land sale and purchase process. This research analyzes the legal consequences of land objects for good faith buyers, and legal protection efforts that can be provided for good faith buyers who are disadvantaged in the sale and purchase of land rights in this case. This research uses doctrinal legal research methods and uses secondary data with descriptive analytical research typology with qualitative data analysis methods. The results of this study explain that the Deed of Authorization to Sell in Supreme Court Decision No. 1209/K/PID/2022 can be explained. 1209/K/PID/2022 can be null and void due to the non-fulfillment of an objective condition in the legal requirements of the agreement and the absence of good faith in the sale and purchase process, so that it can result in the return of property rights to the land to the name of the previous owner, because the land object is sold by a party who is not the real owner, and the fact that the buyer does not know that the land object is still in dispute at the time the sale and purchase process is carried out, so legal protection must be given to good faith buyers even though it is later discovered that the seller is a person who is not entitled to the land object."