Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sikap negatif terhadap penyandang disabilitas yang menghambat partisipasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat; dan adanya lembaga keswadayaan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah bernama Rumah Inklusif yang bergiat mendorong terwujudnya masyarakat inklusif melalui program dan kegiatannya. Urgensi penelitian ini untuk mengkaji peran Rumah Inklusif dalam mengatasi hambatan sikap yang dihadapi penyandang disabilitas di Kebumen dari perspektif kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu dari bulan Juni 2023 sampai Juni 2024, dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara pada lima informan yang terpilih secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan konsep peran kerja masyarakat/pelaku perubahan yang dikelompokan ke dalam empat golongan yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan sikap yang dihadapi oleh informan penyandang disabilitas yaitu: (a) sikap negatif keluarga yang meliputi: sikap penolakan dan kesulitan menerima; sikap pengabaian dan kurangnya dukungan emosional; kurangnya sikap dan kesadaran keluarga yang memiliki anak tuli untuk belajar bahasa isyarat; (b) sikap negatif masyarakat yaitu adanya stigma bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang kotor dan menjijikan. Peran Rumah Inklusif dalam mengatasi hambatan sikap yang dihadapi penyandang disabilitas tersebut yaitu berupa: (a) peran fasilitatif yang meliputi: semangat sosial yaitu dengan memotivasi, menggerakan, dan mendorong penyandang disabilitas dan keluarga untuk aktif dalam komunitas/lembaga guna membangun jaringan untuk mendorong keberdayaan; fasilitasi kelompok yaitu dengan memfasilitasi berbagai tindakan kelompok, diantaranya diskusi untuk berbagi pengetahuan dan mencari solusi untuk tantangan yang tengah dihadapi, dan mewadahi teman-teman anggota komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan berkarya; pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya yaitu dengan merangsang perkembangan ekonomi dengan memaksimalkan potensi teman-teman anggota komunitas dalam kegiatan wirausaha di Rumah Inklusif; peran dukungan yaitu dengan selalu memberikan dorongan dan menyediakan diri apabila teman-teman anggota komunitas perlu membicarakan sesuatu atau mendiskusikan masalah yang tengah dihadapi; (b) peran edukasi yang meliputi: peningkatan kesadaran yaitu dengan membangun kesadaran keluarga untuk mengajak anak penyandang disabilitas bersosialisasi dan dan menghilangkan stigma serta rasa malu, membangun mental positif penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan dan karya, membangun kesadaran inklusif dalam masyarakat; pelatihan yaitu membantu teman-teman anggota komunitas menciptakan sebuah karya, dan membantu merespon kebutuhan teman-teman tuli dalam mengatasi hambatan komunikasi melalui pelatihan bahasa isyarat.

---

This research is motivated by the presence of negative attitudes toward people with disabilities, which hinder their social participation and integration in society. It also considers the existence of a self-help organization in Kebumen, Central Java, named Rumah Inklusif, which actively promotes the realization of an inclusive society through its programs and activities. The urgency of this research is to examine the role of Rumah Inklusif in overcoming attitudinal barriers faced by people with disabilities in Kebumen from a social welfare perspective. This study employs a qualitative approach with a descriptive aim. The research was conducted from June 2023 to June 2024, with data collection through documentation studies, observations, and interviews with five informants selected by purposive sampling. This study uses the concept of community work/change agent roles, categorized into four groups: facilitative role, educative role, representative role, and technical role. The research findings reveal that the attitudinal barriers faced by disabled informants are: (a) negative family attitudes, including rejection and difficulty in acceptance; neglect and lack of emotional support; and a lack of attitude and awareness among families with deaf children to learn sign language; (b) negative societal attitudes, including the stigma that people with disabilities are dirty and disgusting. The roles of Rumah Inklusif in overcoming these attitudinal barriers include: (a) facilitative role, encompassing social motivation by encouraging, moving, and motivating people with disabilities and their families to be active in the community/organization to build networks and empowerment; group facilitation by facilitating various group actions, including discussions to share knowledge and find solutions to challenges faced, and providing a platform for community members to develop skills and create; utilizing various skills and resources by stimulating economic development by maximizing the potential of community members in entrepreneurial activities at Rumah Inklusif; support role by always providing encouragement and making themselves available when community members need to talk or discuss problems they are facing; (b) educational role, including raising awareness by building family awareness to encourage disabled children to socialize and eliminate stigma and shame, building a positive mentality for people with disabilities through skill development and creation, fostering inclusive awareness in society; training by helping community members create a work and responding to the needs of deaf friends in overcoming communication barriers through sign language training."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"Penelitian skripsi ini tentang pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program Beasiswa membatik oleh Rumah Batik PalBatu yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa penyandang disabilitas berpotensi sama untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun realitanya, penyandang disabilitas sering dihadapkan pada ketidakberdayaan karena berbagai hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenagakerjaan dibanding anggota masyarakat non-disabilitas. Urgensi penelitian ini adalah mengungkapkan aktivitas pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan Rumah Batik PalBatu melalui program beasiswa membatik memampukan pesertanya berkarya dan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan sejak Agustus 2022 sampai November 2022 melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan total 6 (enam) informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program beasiswa membatik adalah pemberian kesempatan belajar secara gratis dan berkarya di bidang batik bagi penyandang disabilitas, yang semula dinamakan sedekah batik. Program ini dimaksudkan Rumah Batik PalBatu sebagai peretas hambatan kesempatan akses layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan dilakukan dengan strategi pendekatan direktif dimana ide dan panduan kegiatan berasal dari Rumah Batik PalBatu sebagai community worker. Sejalan dengan perkembangan kemampuan para penyandang disabilitas yang menjadi peserta program beasiswa membatik, secara bertahap pemberdayaan bergerak ke arah pendekatan non-direktif yang ditandai dengan kemampuan peserta untuk mengatur kebutuhannya akan pengembangan diri (self-directed action). Tujuan program beasiswa membatik sejalan dengan tujuan pemberdayaan, yaitu terciptanya (1) aksesibilitas yang lebih baik/better accessibility, (2) pendapatan yang lebih baik/better income, dan (3) kehidupan yang lebih baik/better living bagi penyandang disabilitas. Prinsip pemberdayaan program beasiswa membatik bagi penyandang disabilitas adalah dengan mengaplikasikan prinsip kesetaraan, prinsip kemandirian, dan prinsip berkesinambungan bagi penyandang disabilitas. Terungkap pula adanya faktor pendukung pelaksanaan program beasiswa membatik berupa tiga modal yaitu modal fisik (physical capital) berupa infrastruktur dasar seperti peralatan produksi maupun sarana yang dapat membantu proses pelaksanaan pemberdayaan, modal manusia (human capital) berupa kondisi keahlian community worker, dan modal sosial (social capital) yang meliputi jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, dan tradisi yang mendukung. Sedangkan, faktor penghambatnya berupa keterbatasan yang dimiliki masing-masing peserta beasiswa membatik.

---

This is a Social Welfare study discusses the empowerment of persons with disabilities through the batik scholarship program organized by Rumah Batik PalBatu. Its background by belief that people with disabilities have potential to be productive. However, people with disabilities often face barriers in accessing public services, such as access to education, health and employment services. Urgency of this study is revealed disability empowerment activities at the Rumah Batik PalBatu through free batik scholarship program. This uses qualitative methods with a descriptive type. Data collection from August 2022 to November 2022 through deep interview with total six informants who selected by purposive sampling. Results revealed that batik scholarship program is providing opportunities to learn free, creative and independent by skills in the field of batik. The program previously named as batik charity. The strategy for the empowerment of the batik scholarship program is a directive approach with a dominant community worker role. In line with the development of the scholarship participants' ability to make batik, they will gradually move towards a non-directive approach which is characterized by the participants' ability to manage their needs for self-development (self-directed action). The aim of empowering persons with disabilities through the batik scholarship program is to create (1) better accessibility, (2) better income, and (3) better living for persons with disabilities.The principle of empowerment in the batik scholarship program for persons with disabilities is to apply the principles of equality, the principle of independence, and the principle of sustainability for persons with disabilities. In its implementation, there are supporting factors which include physical capital which includes basic infrastructure such as production equipment and facilities that can assist the process of implementing empowerment, human capital which includes the condition of community worker skills, and social capital which includes kinship and cultural networks, as well as group membership, mutual trust, and supportive traditions. In addition, there are inhibiting factors experienced, namely related to the limitations of each batik scholarship participant."

"Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa hidup layaknya non-difabel, mereka juga kerap dianggap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan luas karena kekurangan yang mereka miliki. Film La Famille Bélier menunjukkan bahwa penyandang tuna rungu dapat bersosialisasi dan menjalani aktivitas selayaknya kaum normal, namun adanya unsur ketergantungan kaum tuna rungu terhadap kaum normal dalam film ini membuat seolah-olah mereka tak berdaya terutama dalam hal komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kaum disabilitas direpresentasikan dalam film, dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teori kajian film Boggs dan Petrie (2008), analisis semiotika Roland Barthes, dan teori representasi dari Stuart Hall (1997). Penelitian menemukan bahwa tokoh penyandang tuna rungu pada film ini tetap direpresentasikan sebagai kaum yang tidak berdaya dan bergantung kepada kaum normal. Dengan demikian mengukuhkan wacana ketidaksetaraan pada kaum disabilitas, serta ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan dengan membandingkan antara kaum disable dengan kaum normal.

---

People with disabilities are often considered as people who do not have the ability to live like non-disabled people, they are also often considered unable to socialize with the wider environment because of their shortcomings. The film La Famille Bélier shows that deaf people can socialize and carry out activities like normal people do, but the dependence of the deaf on normal people in this film makes it seem as if they are powerless, especially in terms of communication. This article aims to see how people with disabilities are represented in films, using qualitative research methods based on Boggs and Petrie's (2008) film study theory, Roland Barthes semiotic analysis, and Stuart Hall's (1997) representation theory. The study found that the deaf characters in this film are still represented as people who are powerless and dependent on normal people. Thus confirming the discourse of inequality in people with disabilities, as well as the inability to live life by comparing disabled people with normal people."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan advokasi dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas dan dampak perubahan dari adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak dengan disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan dan adanya perilaku diskriminasi yang dialami oleh anak dengan disabilitas di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak dengan disabilitas diperlukan upaya advokasi, khususnya advokasi untuk memperkuat pendidikan inklusif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan. Rentang waktu penelitian ini mulai dari Maret 2021 sampai Juni 2022 selama Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Yayasan Wahana Inklusif Indonesia melakukan proses advokasi pendidikan inklusif dengan melibatkan beberapa pihak mulai dari anak dengan disabilitas, orangtua, guru sekolah, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, dan masyarakat. Setiap pihak, melewati proses yang serupa dalam advokasi pendidikan inklusif. Terdapat lima proses yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dalam melaksanakan advokasi pendidikan inklusif yaitu identifikasi permasalahan, perumusan solusi, pembangunan kesadaran, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Keberhasilan adanya advokasi pendidikan inklusif menghasilkan perkembangan diri anak dengan disabilitas meningkat, orangtua mengetahui cara penanganan anak dengan disabilitas, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak dengan disabilitas, adanya alokasi anggaran dari Pemerintah, dan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dapat membantu anak dengan disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan.

---

This study discusses the advocacy implementation process in strengthening the inclusive education for children with disabilities and the impact of changes of inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia from the social welfare discipline. This research is motivated by the high number of children with disabilities who do not receive education and the discriminatory behavior experienced by children with disabilities in the educational environment. To realize the right to education without discrimination for children with disabilities, advocacy efforts are needed, especially advocacy to strengthen inclusive education. This research is a qualitative research with descriptive study. Data collection techniques were carried out through semi-structured interviews with eight informants. The time span of this research starts from March 2021 to June 2022 during the COVID-19 Pandemic. The results showed that Yayasan Wahana Inklusif Indonesia carried out an inclusive education advocacy process by involving several parties ranging from children with disabilities, parents, school teachers, the Government, especially Dinas Pendidikan Kota Depok, and the community. Each party goes through a similar process in advocating inclusive education. There were five processes carried out by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia in implementing inclusive education advocacy such as problem identification, solution formulation, awareness building, policy implementation, and evaluation. The success of inclusive education advocacy results in increased self-development of children with disabilities, parents know how to handle children with disabilities, teachers have knowledge and skills in educating children with disabilities, budget allocations from the Government, and the creation of a more inclusive environment in society. So, the conclusion in this study is that inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia can help children with disabilities in fulfilling their right to education."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"Terdapat 8.56% penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015. Berdasarkan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, terdapat kesenjangan upah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas (PD) dan Non-Penyandang Disabilitas (NPD). Penelitian ini ingin melihat diskriminasi yang dialami oleh PD dalam dunia kerja dengan mencari tahu apakah faktor disabilitas mempengaruhi upah yang mereka terima. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2018 dan metode Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menemukan bahwa secara umum disabilitas mempengaruhi upah secara negatif. Selain itu, dari semua jenis disabilitas, kesulitan mobilitas dan pendengaran memiliki dampak negatif yang paling tinggi dibandingkan jenis disabilitas lainnya.

---

According to SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015, 8.56% Indonesians are disabled. Based on SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, there is a wage gap between disabled person and non-disabled person. This study wants to see the discrimination faced by the disabled in the workplace by finding out whether disabilities affect the wages they receive. Using data from SAKERNAS 2018, with Ordinary Least Square (OLS) method, this study finds that generally disabilities have a negative impact to wage. Also, between the disabilities, mobilty and hearing have the highest negative impact on wage.

 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas melalui olahraga, khususnya dalam hal ini adalah kelompok tenis lapangan kursi roda di NPCI Kabupaten Bogor. Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kegiatan olahraga didukung oleh tiga faktor, yaitu collective efficacy, iklim motivasi, dan identitas kelompok. Namun, intervensi untuk mendukung pemberdayaan tidak dapat menghasilkan prestasi yang optimal jika tidak didukung oleh pelatih yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai tenis lapangan kursi roda dan sesi-sesi latihan yang tepat sasaran bagi atlet tenis lapangan kursi roda tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis describes about group empowerment of people with disabilities in sports, particularly on wheelchair tennis group of NPCI of Bogor District. Group empowerment of disabled persons in sports is consisted of collective efficacy, motivational climate, and group identity. Yet, the intervention of empowerment might not achieve optimally if it is not supported by coach who has enough experience and knowledge regarding wheelchair tennis and feasible practice sessions that are suitable for athletes rsquo needs in developing their tennis playing skills."

"Penyandang disabilitas (PD) akan cenderung memutuskan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri. Untuk melihat probabilitas bekerja diantara PD di Indonesia, penelitian ini akan mengestimasi probabilitas bekerja diantara PD dengan menggunakan metode Probit. Penelitian ini menggunakan unit analisis sebanyak 34.200 sampel penduduk usia kerja PD dengan single impairment dan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa PD yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, jari/ tangan, komunikasi, dan mental berpengaruh signifikan meningkatkan probabilitas bekerja diantara PD dibandingkan PD yang mengalami gangguan berjalan. Minimnya aksesibilitas menyebabkan PD dengan gangguan berjalan mengalami kesulitan dalam bermobilitas dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja.

---

Persons with disabilities (PWD) will tend to decide to work to be able to meet their needs and become independent. To see the probability of working among PWDs in Indonesia, this study will estimate the probability of working among PWDs using the Probit method. This study used an analysis unit of 34,200 samples of working age population with PWD with single impairment and sourced from the National Labor Force Survey (Sakernas) in August 2018. The results of the analysis showed that PWD with visual, hearing, finger/hand, communication, and mental disorders had a significant effect increase the probability of working among PWDs compared to PDs who experience walking disorders. The lack of accessibility causes PWD with impaired walking have difficulty in mobility in daily life such as work."