Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam psikologi ekonomi, prinsip Dual Entitlement menyatakan bahwa pembeli berhak atas harga patokan dan penjual berhak atas laba patokan. Penjual tidak diperkenankan untuk menaikkan harga semata-mata untuk menambah keuntungan karena tindakan tersebut akan dipersepsikan pembeli sebagai perilaku tidak adil. Lalu bagaimana jika ongkos produksi atau operasional penjual membengkak dan laba patokan terancam? Pembeli dapat memahami tindakan penjual menaikkan harga hanya jika hal tersebut bertujuan untuk melindungi laba patokan. Studi terdahulu mengenai persepsi keadilan pembeli terhadap strategi melindungi laba berfokus pada menaikkan harga sebagai strategi utama penjual. Bagaimana dengan alternatif strategi mengurangi jumlah refund yang dikembalikan pada pembeli? Selain itu, apakah cara penjual menyajikan informasi harga secara total ataupun rinci berpengaruh pada persepsi keadilan? Eksperimen ini menggunakan desain 2 (strategi melindung laba: menaikkan harga vs. penurunan refund) X 2 (penyajian informasi harga: total vs. harga rinci) dan melibatkan 207 partisipan (rentang usia 18-23 tahun; Median usia = 19; 81% perempuan) untuk menguji persepsi keadilan pembeli terhadap strategi melindungi laba yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Hasilnya, baik menaikkan harga maupun pengurangan refund dengan cara penyampaian informasi harga total maupun rinci dipersepsikan sama adilnya oleh partisipan, bahkan setelah mempertimbangkan persepsi terhadap pricing practice penjual di Indonesia yang tidak adil. Namun, ketika mempertimbangkan bagaimana informasi harga disajikan, menaikkan harga dengan informasi rinci dipersepsikan lebih adil dibandingkan secara total. Menariknya, pengurangan refund secara rinci justru dipersepsikan tidak lebih adil dibandingkan secara total. Implikasi dan saran studi lanjutan dibahas dalam penelitian ini.

---

In economic psychology, the principle of Dual Entitlement asserts that buyers are entitled to reference price and sellers are entitled to reference profit. Sellers are not permitted to increase their price solely to increase their profit because such action would be deemed unfair by buyers. But what if the cost of production or operation rises, putting the reference profit at risk? Buyers will understand the sellers’ decision to increase their price only if it is aimed to protect their reference profit. Previous studies on consumer perception of fairness and profit protection have focused on price increases as sellers’ strategy to protect their reference profit. What about an alternative strategy of reducing the amount of refunds given to buyers? Does price framing, consolidated versus disaggregated, affect consumer’s fairness perception? The current experimental study utilized a 2 (profit protect strategy: price increase vs. refund reduction) X 2 (price information: consolidated vs. disaggregated price) design involving 207 participants (age range 18-23 years; Median age = 19; 81% female) to examine consumer perception of fairness towards the airline’s profit protection strategy. The result showed that both increasing prices and reducing refunds were considered equally fair by participants even after controlling their perception of Indonesian sellers’ pricing practices. However, when taking price information into consideration, the disaggregated price increase were considered more fair compared to the consolidated one. Interestingly, the case wasn’t the same with refund reduction as participants perceived disaggregated price disclosure less fair than consolidated one. Implications and suggestions for further research are discussed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor internal dan eksternal akuntabilitas karyawan dengan menguji efek moderasi dari psychological entitlement pada hubungan abusive supervision dengan akuntabilitas karyawan yang dimediasi oleh LMX. Penelitian ini menggunakan survei self-report online yang dibagikan kepada 287 karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan peningkatan infrastruktur jaringan di Indonesia dan menggunakan teknik analisis moderated mediation model Hayes 14. Hasil penelitian melalui perspektif conservation of resource theory (COR) menunjukkan bahwa (1) abusive supervision secara tidak langsung mempengaruhi akuntabilitas karyawan, (2) abusive supervision secara negatif mempengaruhi LMX, (3) LMX secara positif mempengaruhi akuntabilitas karyawan, (4) LMX secara signifikan memediasi hubungan antara abusive supervision dan akuntabilitas, (5) yang diperkuat oleh tingkat psychological entitlement yang tinggi. Dari pada peran pemimpin, kualitas LMX memainkan peran yang lebih penting dalam membangun akuntabilitas karyawan.

---

This study aims to explore internal and external factors of employee accountability by investigating the moderating effect of psychological entitlement on the relationship of abusive supervision with employee accountability mediated by LMX. The study used an online self-report survey distributed to 287 employees in a company engaged in the construction and improvement of network infrastructure in Indonesia and analysed using moderated mediation analysis Hayes model 14. The results of the study through the perspective of conservation of resources (COR) theory shows that (1) abusive supervision indirectly affects employee accountability, (2) abusive supervision negatively affects LMX, (3) LMX positively affect employee accountability, (4) LMX significantly mediated the relationship between abusive supervision and accountability, (5) which is strengthened by a high level of psychological entitlement. Rather than the leader role, quality of LMX plays a more important role in establishing employee accountability."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran, ekspektasi, tantangan, serta dampak yang dirasakan oleh anak pertama perempuan selama menjalani dual caregiving responsibility di dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan sumber data utama dengan wawancara mendalam dan data primer dengan studi literatur. Studi ini menggunakan konsep dual caregiving responsibility oleh DeRigne dan Ferrante yang menjelaskan peran pengasuhan dalam generasi sandwich. Penelitian ini berargumen bahwa peran pengasuhan untuk dua generasi tidak hanya ditemukan pada generasi sandwich, melainkan anak pertama perempuan yang perlu mengasuh orangtua dan adiknya. Temuan studi ini mencakup penjelasan ekspektasi, peran, tantangan, dan dampak dalam dual caregiving responsibility. Ekspektasi didasarkan oleh adanya harapan keluargan dan kondisi keluarga yang membuat anak pertama perempuan memaknai pengasuhan sebagai tanggung jawab, bentuk kasih sayang, ataupun bentuk balas budi kepada keluarga mereka. Studi ini menemukan ketujuh kasus menjalani keempat aspek pengasuhan dengan satu aspek yang dominan sesuai dengan kondisi keluarga. Anak pertama perempuan menemukan tantangan dalam menyeimbangkan peran pengasuhan dan kehidupan sosialnya yang dapat berdampak pada perasaan stres, demotivasi, dan lelah karena pengasuhan yang dilakukan. Penelitian ini turut melihat bahwa anak pertama perempuan memiliki cara untuk mengatasi dampak tersebut, yaitu dengan menceritakan keluh kesahnya di media sosial.

---

This study aims to see how the roles, expectations, challenges, and impacts felt by the first-born daughter during dual caregiving responsibility in family. This study used a qualitative approach by in-depth interviews and literature. The study used the concept of dual caregiving responsibility by DeRigne and Ferrante to explain the role of caregiving in the sandwich generation. This study argues that dual caregiving responsibility is not only found in the sandwich generation, but the first-born daughter who needs to take care of her parents and younger siblings. The study's findings include an explanation of expectations, roles, challenges, and impacts in dual caregiving responsibility. Expectations are based on family expectations and family conditions that make first-born daughter describe caregiving role as a responsibility, a form of affection, or a form of reciprocation to their family. This study found that the seven cases underwent all four aspects of caregiving with one dominant aspect according to family conditions. First-born daughter find it challenging to balance their caregiving roles and social life which can result in feelings of stress, demotivation, and exhaustion from caring for their family. This research also finds that a first-born daughter has a way to overcome this impact by sharing her complaints on social media."

"Telah dibuat sistem dual reservoir (Duress), sistem ini bertujuan untuk mempelajari proses siklus pendingin sekunder pada reaktor PWR. Pengendali yang digunakan adalah Proporsional Integral (PI) dengan pertimbangan bahwa kendali PI telah digunakan pada kendali steam generator PLTN sesungguhnya. Kemudian juga diterapkan pengendali prediktif berbasis model untuk membandingkan hasil kendali PI dan prediktif. Pada kendali PI untuk mendapatkan parameter Kc dan Ti digunakan Ciancone correlation. Sedang pada kendali prediktif digunakan konsep projected desired trajectories (PDT). Uji kendali yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengendalian SISO untuk hubungan tiap katup ke resevoir, pengendalian dua masukan dan dua keluaran, dan uji pengendalian terkoordinasi. Pengendalian tekoordinasi membuat skenario pengendalian level air seperti pada steam generator yaitu skenario pengendalian normal dan pengendalian saat terjadi kegagalan pada salah satu pompa. Hasil pengujian menunjukkan pengendali prediktif berbasis model yang diterapkan pada sistem dual reservoir mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pengendali PI.

---

Dual reservoir system (DURESS) has been developed, the system aims to study the process of secondary cooling cycles in PWR reactors. The controller used is Proportional Integral (PI) with the consideration that PI control has been used in actual control of the nuclear power plant steam generator. Then also applied the model-based predictive control to compare the results of PI control and input. In PI control, to obtain the parameters Kc and Ti are used Ciancone correlation. While predictive control uses the projected desired trajectories (PDT) concept.

Control tests conducted in the study include SISO control for each valve to reservoir relationship, control of two inputs and two outputs, and coordinated control test. Coordinated Control created scenarios such as controlling water levels in steam generators of normal controls and control scenario during a failed pump. Test results show that model-based predictive control applied to the dualreservoir system is able to produce better performance than PI controller."

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."

"ABSTRAKKontrasepsi dual proteksi pada pasangan ODHA ditujukan untuk mencegah penularan HIV dan infeksi penyakit menular seksual penyerta lainnya serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan kontrasepsi dual proteksi pada pasangan ODHA dan faktor yang berhubungan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif cross sectional pada sampel 185 pasangan ODHA dan di analisis dengan uji Chi Square.Hasil penelitian mendapati bahwa 50.8% pasangan ODHA tidak menggunakan kontrasepsi dual proteksi dan 49.2% pasangan ODHA menggunakan kontrasepsi dual proteksi. Hasil analisis statistik menunjukan bahwa faktor pengetahuan, keyakinan, dukungan dan sikap berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi dual proteksi pada pasangan ODHA (P<0.05). Konseling dan promosi kesehatan tentang kontrasepsi dual proteksi oleh petugas kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan cakupan penggunaan kontrasepsi dual proteksi pada pasangan ODHA.

---

ABSTRACT

Contraceptive dual protection on PLWHA couples aimed to preventing transmission of HIV and sexually transmitted infections other concomitant diseases and prevent unplanned pregnancies. This research aims to identify use of contraceptive dual protection of the couples living with HIV and others factors that associated. This research is a descriptive cross sectional study with sample of 185 couples of PLWHA and analyzed by Chi Square test. Results of the study found that 50.8% of PLWHA couples not using contraception dual protection and 49.2% of PLWHA couples using contraceptives dual protection.

The result of statistical analysis showed that the factors of knowledge, confidence, support and attitude associated with contraceptive dual protection use of the couples of PLWHA (P <0.05). Counseling and health promotion of contraceptive dual protection by health workers need to be improved in order to maximize coverage of contraceptive dual protection use of the couples of PLWHA."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations."

"ABSTRAKHak terhadap kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh subjek hukum internasional dengan mencegah dan mengurangi kasus statelessness. Ini selaras dengan tuntutan diaspora Indonesia agar pemerintah mengakui prinsip tersebut untuk memenuhi hak kewarganegaraan, dengan juga mendorong pembangunan negara secara sosial dan ekonomi. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan praktik-praktik negara dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan mengacu pada legislasi, peraturan, putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan negara. Melalui studi komparasi dan analisa menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menemukan perkembangan kedudukan kewarganegaraan ganda dalam hukum internasional. Fenomena ini dahulu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan keganjilan, sekarang digunakan oleh negara sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi hak kewarganegaraan dengan mematuhi hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Terdapat negara yang memberikan hak warga negara secara permisif atau justru membatasinya. Tulisan ini mengindikasi praktik umum dan karakteristik negara-negara tersebut dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda serta implikasinya sebagai dasar pertimbangan apabila pemerintah Indonesia mengakui prinsip tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

---

ABSTRACTThe right to citizenship is a part of human rights that shall be complied by subject of international law by preventing and reducing statelessness. This is in line with Indonesia rsquo s diaspora demands in pushing the government to recognize this principle as a part of right to citizenship, whilst further encouraging social and economic development of the country. This thesis is a juridical normative study comparing state practices in the practices of dual citizenship policies with reference to legislation, rules, court decisions, and state customary law. Through comparative study and analysis using data sources from literature and interviews, this study found the development of dual citizenship in international law. The phenomenon of dual citizenship which was regarded as a form of betrayal and peculiarity is now known as an alternative policy to fulfill the right of citizenship. This paper indicates the general practice and characteristics of these states in practicing dual citizenship policies and the implications as a basis to learn as if Indonesian government would acknowledge the principle by additionally considering social, economic, and political factors."