Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggali interaksi antar entitas di dalam ekosistem komersialisasi NFT art dan konstruksi nilai simbolis dalam NFT art. Studi-studi sebelumnya yang berfokus pada komersialisasi di dalam pasar blockchain melihat bagaimana peran sistem blockchain dan tokenisasi NFT memengaruhi proses komersialisasi. Namun demikian, kedua kelompok studi tersebut belum menjelaskan ikatan antar entitas di dalam maupun di luar sistem blockchain yang dapat mempengaruhi ekosistem komersialisasi NFT art dan menjelaskan konstruksi nilai simbolis NFT art. Peneliti berargumen bahwa interaksi antar entitas dalam proses komersialisasi NFT art lebih daripada interaksi antar aktor di dalam pasar NFT dan sistem blockchain. Studi ini menggunakan Actor Network Theory (ANT) melalui tahapan Translasi untuk mengidentifikasi terbentuknya jaringan. Studi ini juga menggunakan tipologi nilai simbolis untuk melihat konstruksi nilai simbolis yang terbentuk dalam pasar NFT terhadap NFT art. Studi kualitatif ini menggunakan metode Social Network Analysis (SNA) dengan teknik pengumpulan data in-depth interview dan observasi digital sebagai triangulasi metode terhadap informan yaitu NFT artist. Studi ini menemukan bahwa interaksi di dalam ekosistem ini mencakup aktor manusia dan non-manusia yang bergerak ke arah tujuan yang sama baik di dalam maupun luar jaringan blockchain. Nilai simbolis NFT art ditentukan oleh interaksi antara artist, collector, media sosial, dan pasar, dengan fokus pada kelangkaan, eksklusivitas, dan prestise sosial. Dalam studi ini, komunitas menjadi aktor yang berperan sebagai representasi jaringan komersialisasi NFT art.

---

This study aims to explore the interactions among entities within the commercialization ecosystem of NFT art and the construction of symbolic value in NFT art. Previous studies focusing on commercialization in the blockchain market have examined how the blockchain system and NFT tokenization influence commercialization processes. However, these studies have not addressed the connections between entities both within and outside the blockchain system that can impact the commercialization ecosystem of NFT art and explain the construction of its symbolic value. This study argues that interactions among entities in the commercialization process of NFT art extend beyond interactions among actors within the NFT market and blockchain system. The study using Actor-Network Theory (ANT) through the stages of Translation to identify the formation of networks. Additionally, it is also using a typology of symbolic value to examine the construction of symbolic value within the NFT market for NFT art. This qualitative study using Social Network Analysis (SNA) methodology with data collection techniques including in-depth interviews and digital observation as a triangulation involving NFT artists as informants. The study finds that interactions within this ecosystem involve both human and non-human actors moving towards common goals both within and outside the blockchain network. The symbolic value of NFT art is determined by interactions among artists, collectors, social media, and the market, with a focus on scarcity, exclusivity, and social prestige. In this study, the community emerges as an actor representing the commercialization network of NFT art."

"Penelitian ini berusaha melihat konstruksi makna demokratisasi industri seni digital melalui praktik seni NFT (Non-Fungible Token) oleh para anggota Komunitas NFT Indonesia. Teknologi blockchain secara umum mengusung konsep desentral yang berupaya untuk mendisrupsi berbagai industri termasuk seni digital. Dalam konsepsi Trevor J. Pinch dan Wiebe E. Bijker, pengembangan teknologi merupakan hasil konstruksi sosial dari proses interpretasi fleksibel oleh kelompok sosial relevan. Kemudian aktivitas dalam Komunitas NFT Indonesia terkait praktik seni NFT melalui konsepsi Henry Jenkins dilihat sebagai budaya partisipatori yang turut membentuk konstruksi sosial teknologi blockchain sebagai demokratisasi industri seni digital. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode netnografi dengan melibatkan lima narasumber anggota Komunitas NFT Indonesia. Makna blockchain sebagai demokratisasi industri seni digital terlihat pada penafsiran narasumber terhadap praktik seni NFT seperti kendali kuat seniman atas penandaan keaslian, pengembangan loyalitas penggemar, penentuan harga awal dan kontinuitas finansial dari royalti. Anggota komunitas daring tersebut mengonstruksi makna blockchain sebagai demokratisasi industri seni digital melalui aktivitas komunikasi yang terjadi dalam praktik seni NFT.

---

This research attempts to look at the construction of the meaning of democratization of the digital art industry through NFT (Non-Fungible Token) art practices by members of the Indonesian NFT Community. Blockchain technology in general carries a decentralized concept that seeks to disrupt various industries including digital arts. In the conception of Trevor J. Pinch and Wiebe E. Bijker, technological development is the result of social construction from a process of flexible interpretation by relevant social groups. Hence the activities within the Indonesian NFT Community related to the practice of NFT art through the conception of Henry Jenkins are seen as a participatory culture that also shaped the social construction of blockchain technology as a democratization of the digital art industry. This study uses the constructivism paradigm and the netnographic method involving five informants from the Indonesian NFT Community. The meaning of blockchain as a democratization of the digital art industry is seen in the interviewees’ interpretation of NFT art practices such as artist’s strong control over marking of authenticity, developing fan loyalty, initial pricing and financial continuity of royalties. Members of the online community construct the meaning of blockchain as a democratization of the digital art industry through communication activities that occur in NFT art practices."

"Salah satu dari perkembangan teknologi berbasis blockchain yang belum lama terjadi adalah Non-Fungible Token (NFT), yaitu aset digital yang mana bukti kepemilikannya merupakan token yang terdapat dalam jaringan blockchain. Eksistensi blockchain dan NFT tidak lepas dari ketidakselarasannya dengan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pertentangan antara sifat kekekalan data pada blockchain dan pengaturan mengenai hak penghapusan informasi. Hak penghapusan informasi merupakan hak individu untuk meminta penghapusan data pribadinya, dengan mengikuti syarat tertentu, yang dikelola oleh pihak pengelola data. Sementara, di Indonesia, lokapasar daring NFT memiliki kewajiban untuk menjamin terlindunginya hak penghapusan informasi. Penulisan ini akan menjawab (i) bagaimana pengaturan hak penghapusan informasi di Indonesia, (ii) bagaimana keberlakuan hak penghapusan informasi dalam transaksi NFT, serta (iii) bagaimana lokapasar daring NFT yang berbasis di Indonesia telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak penghapusan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran kebijakan yang diberikan oleh lokapasar daring NFT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) di Indonesia, hak penghapusan informasi utamanya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik, dan Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, (ii) hak penghapusan informasi tetap berlaku pada transaksi NFT, mengingat relevansi informasi dalam transaksi NFT dan (iii) lokapasar daring NFT yang Penulis teliti masih belum mematuhi kewajibannya terkait dengan hak penghapusan informasi.

---

One of the recent developments in blockchain-based technology is the Non-Fungible Token (NFT), which is a digital asset whose proof of ownership is a token contained in the blockchain network. The existence of blockchain and NFT cannot be separated from their inconsistency with applicable law. One of the problems that arise is the conflict between the data immutability in blockchain and regulations regarding right to be forgotten. Right to be forgotten is an individual’s right to request the deletion of their personal data, subject to certain conditions, which is managed by a data manager. Meanwhile, in Indonesia, NFT online marketplaces have the obligation to guarantee the protection of right to be forgotten. This paper will answer (i) how is the right to be forgotten regulated in Indonesia, (ii) how does the right to be forgotten apply in NFT transactions, and (iii) how Indonesia-based NFT online marketplaces have carried out their obligations related to right to be forgotten under the applicable laws in Indonesia. This research was conducted by means of literature study and policy research provided by the NFT online marketplaces. The results of this research show that (i) in Indonesia, the right to delete information is mainly regulated in the Electronic Information and Transaction Law, the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, the Government Regulation on Trading in Electronic Systems, and the Minister of Communication and Information Technology Regulation concerning the Protection of Personal Data in Electronic Systems, (ii) the right to be forgotten still applies to NFT transactions, considering the relevance of information in NFT transactions and (iii) the NFT online marketplaces that the Author researched have not complied with their obligations related to the right to delete information.

"

"Industri NFT merupakan industri yang sempat memiliki peminat investor yang sangat tinggi di kalangan pengguna internet. Namun demikian, literatur terkait pemasaran pada industri ini masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Electronic Word of Mouth terhadap Minat Beli dari konsumen secondary market industri NFT melalui mediasi variabel Brand Image, terutama pada Marketplace OpenSea. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling pada konsumen industri NFT, khususnya secondary market OpenSea. Melalui metode survei, sampel pada penelitian ini berjumlah 153 dengan ketentuan responden tersebut pernah bertransaksi pada secondary market OpenSea dan menggunakan media sosial Discord dan/atau Twitter. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Electronic Word of Mouth berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Beli dari konsumen industri ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengaruh mediasi variabel Brand Image.

---

NFT is an industry which attract many investor from the internet community. However, there are barely any literatures about the marketing in this sector. This research aimed to analyze the impact of Electronic Word of Mouth on Purchase Intention through Brand Image as the mediating variable in the NFT's Secondary Market, especially on the OpenSea Marketplace. This research used a quantitative approach with a purposive sampling technique on consumers in the NFT industry, specifically the OpenSea secondary market. Using a survey method, the sample in this research consisted of 153 respondents who had previously conducted transactions on the OpenSea secondary market and used social media platforms Discord and/or Twitter. The hypotheses were tested using the Structural Equation Modelling (SEM) method. The results of this research showed that Electronic Word of Mouth significantly affected Purchase Intention from consumers in this industry, both directly and indirectly through the mediating effect of the Brand Image variable."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Non-Fungible Token atau NFT yang dapat dimanfaatkan dalam tindak kejahatan seiring dengan berkembangnya dunia siber dan internet pada umumnya. Dalam Tugas Karya Akhir ini akan dibahas mengenai analisis tentang Non-Fungible Token atau NFT yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan penipuan NFT Frosties dan peretasan permainan daring Axie Infinity. Metode penulisan dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang datanya diperoleh dari berbagai pemberitaan di internet. Analisis dalam tugas karya akhir ini akan meliputi aspek CRAVED, aspek Choice Structuring Properties, handler, facilitators, dan teori aktivitas rutin sebagai teori yang digunakan dalam tugas karya akhir ini. Diketahui bahwa tindak kejahatan penipuan NFT Frosties dan peretasan permainan daring Axie Infinity yang memanfaatkan Non-Fungible Token atau NFT memiliki tata cara dan modus operandi yang berbeda yang disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kesimpulannya adalah bahwa Non-Fungible Token atau NFT dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.

---

This paper will discuss about Non-Fungible Token or NFT usage in crimes as a response to the growth of cyberspace and the internet in general. In this paper will discuss about the analysis on how Non-Fungible Token or NFT can be used on crimes of fraud such as NFT Frosties fraud case and hacking such as Axie Infinity hacking case. Method that will be used on this paper is case study with the data acquired from various internet sources. Analysis in this paper will take on concept of CRAVED, Choice Structuring Properties, handler, facilitators, and Routine Activity Theory. According to the analysis, we know that scams and hacking that using Non-Fungible Token or NFT have different methods and modus operandi that cater to the suspect’s crime doing. In conclusion, Non-Fungible Token or NFT can be used by the criminals in order to achieve their crime goals."

"Penelitian tesis ini meneliti mengenai hubungan antara NFT dengan hukum hak cipta, seperti tindakan melakukan minting terhadap ciptaan yang bukan haknya. Menganalisa dari kasus foto rektor ITB yang disematkan NFT sebagai bentuk protes. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah apakah setiap orang dapat melakukan minting, apakah tindakan minting aset yang bukan haknya merupakan pelanggaran hak cipta, dan bagaimana penegakannya jika terjadi pelanggaran hak cipta berkaitan dengan NFT. Analisa Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan. Bahwa setiap orang dapat melakukan minting karena kemudahan yang disediakan marketplace. Kegiatan minting terhadap aset yang bukan ia pemegang haknya merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang melanggar hak ekonomi penggandaan dan pengumuman, serta melanggar hak moral. Bahwa penegakan penghapusan NFT nyatanya sulit dilakukan mengigat sifat blockchain yang kekal sehingga upaya penegakan yang dapat dilakukan ialah menghalangi akses ke NFT yang melanggar bersangkutan.

---

This study examines the relationship between NFT and copyright law, such as actions against works that do not belong to them. Analyzing the case of the ITB Chancellor's photo attached by the NFT as a form of protest. The problems analyzed in this study are whether anyone can print, whether the act of making assets that are not their right is a copyright infringement, and how to enforce it if there is a copyright infringement related to NFT. Analysis This research was carried out in the literature. That anyone can do printing because of the convenience that the market provides. Mining activities for assets that are not the right holder is a copyright infringement that violates the economic rights of copying and publication, as well as a violation of moral rights. That the removal of NFTs is in fact difficult given the immutable nature of blockchain so that enforcement efforts can be made to restrain access to infringing NFTs."

"Perkembangan teknologi dan digitalisasi melahirkan ruang-ruang inovasi dalam berbagai hal baik sosial, budaya, hukum, dan tidak terkecuali dalam hal seni. Dalam bidang seni, kemajuan teknologi tersebut juga merupakan titik awal keterlibatannya untuk merambah ke ekonomi modern. Dewasa ini, terdapat inovasi berupa Non-Fungible Token (NFT) yang berbasis internet dalam bidang seni yang dapat berbentuk karya seni lukisan, foto, video, gambar, animasi, musik, dan karya kreatif lainnya yang tersimpan dalam satu teknologi arsip data atau buku besar digital bernama blockchain. NFT merupakan sebuah inovasi dari produk hasil intelektualitas manusia dan disinyalir sebagai sebuah benda dalam kacamata hukum. NFT yang berdiri diatas sistem bernama blockchain dikategorikan sebagai intellectual property dan melekat hak kekayaan intelektual (HKI) berupa hak cipta di dalamnya. Selain itu, NFT juga memiliki nilai ekonomis yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Berkaitan hal tersebut, pesatnya perkembangan industri ekonomi kreatif dan pelaku yang berkecimpung di dalamnya membuat Pemerintah mengesahkan PP No. 24 Tahun 2022 yang dapat menjadikan HKI sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksploratoris dengan pendekatan interdisipliner antara hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual serta berbentuk evaluatif. Sebagaimana hak cipta merupakan salah satu dari HKI, dalam hal ini menimbulkan pembahasan menarik apabila menyangkut mengenai hak cipta NFT. Dengan demikian maka penelitian ini membahas mengenai NFT sebagai sebuah benda dan kekayaan intelektual untuk dijadikan jaminan fidusia dalam pembiayaan pelaku ekonomi kreatif berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022. Dimana berdasarkan definisi dan konsep hak cipta serta PP No. 24 Tahun 2022 NFT dapat menjadi objek jaminan fidusia. Namun hal ini harus terus didukung dengan banyak persiapan yang matang, kolaborasi dan sinergi antar para pihak, serta harus menempuh jalan yang panjang.

---

The evolution of technology and digitalization generates opportunities for innovation in a variety of social, cultural, legal, and artistic fields. These technological advancements in the field of art are also the starting point for its integration into the modern economy. Today, there is an innovation in the field of art in the form of an internet-based Non-Fungible Token (NFT) that can take the form of paintings, photos, videos, drawings, animations, music, and other creative works stored in blockchain, a data archive technology or digital ledger. In the eyes of the law, NFT is an innovation derived from human intellect and is designated as an object. Blockchain-based non-fungible tokens are classified as intellectual property and are accompanied by intellectual property rights (IPR) in the form of copyright. NFTs possess economic value that can generate profits for their owners. In this regard, the rapid growth of the creative economy industry and its participants prompted the government to ratify PP No. 24 of 2022, which can make intellectual property rights an object of fiduciary guarantee. This is an exploratory and evaluative normative legal study with an interdisciplinary approach between civil law and intellectual property law. As copyright is one of the IPR, this situation gives rise to an intriguing discussion regarding NFT copyright. Based on PP No. 24 of 2022, this study discusses NFTs as an object and intellectual property as a fiduciary guarantee for financing creative economic actors. Where the definition and concept of copyright and PP No. 24 of 2022 permit NFTs to be the subject of fiduciary assurances. However, this must continue to be supported by a great deal of careful planning, collaboration, and synergy among the parties, and must go a long way."

"Non-Fungible Tokens (NFT) adalah salah satu bentuk token digital yang menunjukkan kepelimilikan dari sebuah aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi intensi membeli dari Non-Fungible Tokens (NFT). Dalam hal ini, sikap terhadap skema NFT dilihat sebagai mediator yang mempengaruhi hubungan persepsi resiko (perceived risk) dan persepsi kesenangan (perceived enjoyment) terhadap intensi membeli Non-Fungible Tokens (NFT). Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan data penelitian yang diperoleh melalui survei secara daring kepada seseorang yang mengikuti perkembangan NFT selama kurang lebih 3 bulan. Perekrutan partisipan dilakukan dengan teknik accidental sampling dengan partisipan yang didapatkan sebanyak 191 partisipan. Analisis mediasi dilakukan dengan menggunakan model 4 dari Hayess’s PROCESS model pada IBM SPSS PROCESS versi 4. Berdasarkan Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa sikap tidak memediasi hubungan antara persepsi kesenangan dan intensi membeli terhadap Non-Fungible Tokens (NFT). Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya efek langsung maupun efek tidak langsung antara persepsi kesenangan dan intensi membeli pada Non-Fungible Tokens (NFT). Lalu, ditemukan pula bahwa sikap tidak memediasi hubungan antara persepsi risiko dan intensi membeli Non-Fungible Tokens (NFT), namun terdapat efek langsung antara persepsi risiko dan intensi membeli pada Non-Fungible Tokens (NFT).Dengan dengan demikian persepsi terhadap resiko perlu menjadi perhatian terhadap perilaku membeli NFT.

---

Non-Fungible Tokens (NFT) is a form of digital token that shows ownership of a digital asset. Therefore, this study aims to look at the factors that influence the intention to buy Non-Fungible Tokens (NFT). In this case, attitudes towards the NFT scheme are seen as a mediator influencing the relationship between perceived risk and perceived enjoyment of the intention to buy Non-Fungible Tokens (NFT). This research is a correlational study with research data obtained through an online survey of someone who has followed the development of NFT for approximately 3 months. Participant was recruited using accidental sampling technique with total of 191 participants. Mediation analysis was carried out using model 4 from Hayess's PROCESS model on IBM SPSS PROCESS version 4. Based on the results of the mediation analysis, shows that attitude does not mediate the relationship between perceived enjoyment and purchase intention towards Non-Fungible Tokens (NFT). This is indicated by analysis result that shows no direct or indirect effects between perceived enjoyment and purchase intentions for Non-Fungible Tokens (NFT). Then, it was also found that attitude does not mediate the relationship between perceived risk and intention to buy Non-Fungible Tokens (NFT) but there was a direct effect between perceived risk and purchase intention for Non-Fungible Tokens (NFT). Therefore, perceived risk should be a concern to predicts NFT buying behavior."

"Sejak tahun 2021, Non-Fungible Token (NFT) menjadi pusat perhatian dunia, berbagai pihak mulai terjun ke dalam industri NFT, baik sebagai pencipta maupun pembeli. NFT dapat dianggap sebagai sebuah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah karya seni digital, yang memiliki nilai jutaan hingga triliunan rupiah. Meskipun NFT terlihat aman dikarenakan disimpan dalam sebuah blockchain, tetapi NFT nyatanya memiliki berbagai risiko. Sudah banyak ditemukan kasus pencurian dan kehilangan NFT yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi pencipta dan pembeli NFT. Dengan nilai yang dimiliki oleh NFT, maka diperlukan suatu mekanisme pengalihan risiko, seperti asuransi, untuk dapat melindungi pencipta maupun pembeli NFT dari kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis mengenai risiko yang dimiliki NFT, bagaimana peraturan perundang-undangan perasuransian serta teori hukum asuransi mengatur mengenai objek asuransi, dan apakah NFT dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian asuransi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa NFT dapat diasuransikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta teori hukum asuransi yang berlaku.

---

Since 2021, Non-Fungible Token (NFT) has been the center of attention of the world, many companies and individuals entered the NFT industry, as a creator or as a buyer. NFTs can be considered as proof of ownership of a digital work of art, which values for millions to trillions of rupiah. Although NFTs look safe because they are stored inside a blockchain, NFTs still possess various risks. There have been cases of theft and loss of NFTs which have caused losses to creators and buyers of NFTs. With the value possessed by NFTs, there must be a risk transfer mechanism, such as insurance, to be able to protect creators and buyers to avoid losses that might occur. Therefore, this thesis will discuss and analyze risks owned by NFTs, how Indonesian insurance regulations and insurance law theories regulates insurance objects, and whether NFTs can be an object of an insurance agreement. Based on the research conducted, it can be concluded that NFTs can be insured based on Indonesian Code of Business Law, Law No. 40 Year 2014 on Insurance, and based on existing insurance law theories."

"Berkembangnya rasa ingin tahu manusia memunculkan inovasi di berbagai sektor yang juga melibatkan teknologi. Non-Fungible Token (NFT) lahir dari turunan teknologi blockchain, dan menjadi objek yang dapat ditransaksikan oleh masyarakat luas. NFT dan lapisan asetnya memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tertarik dengan karya seni bentuk digital dengan memberikan keamanan dan nilai unik seolah-olah NFT tidak jauh berbeda dengan seni yang berbentuk tradisional. Namun, kemungkinan transaksi lintas negara dengan elemen asing telah menciptakan narasi di mana dalam beberapa kasus elemen hukum perdata internasional dapat mengatur transaksi NFT. Tulisan ini akan menganalisis dan menjawab bagaimana NFT dan karya di dalamnya dapat memperoleh perlindungan hukum bahkan tanpa kerangka hukum yang ada menyebut tentang NFT secara eksplisit, dan bagaimana hukum perdata internasional mengatur transaksi NFT. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur, undang-undang terkait yang sudah ada sebelumnya, dan dokumen hukum lain yang ada dan terkait dengan topik tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tanpa peraturan yang saat ini mencakup NFT, aset yang mendasarinya masih dilindungi oleh undang-undang tentang hak cipta yang ada di seluruh dunia dan berbagai negara. Selain itu, hukum perdata internasional dapat mengatur transaksi dengan menggunakan beberapa teori terkait. Kemungkinan adanya sifat asing dalam diri para pihak menjadi salah satu faktor penghubung terkuat yang menjadikan transaksi NFT dapat menjadi kasus hukum perdata internasional. Jika tidak ada pilihan hukum tentang transaksi oleh para pihak, maka hukum dipilih secara diam-diam dengan menilai pihak mana yang memiliki hubungan terbesar dengan transaksi tersebut, dalam hal ini penjual NFT memiliki karakteristik hubungan terbesar dalam transaksi tersebut.

---

The development of human’s curiosity led to innovation in various sector where technology was also involved. Non-Fungible Token (NFT) was born from the derivatives of blockchain technology, and became a transactable object. NFT and its layers of assets brings easiness for people who are interested in digital form of artworks as it gives reassurance and unique value as if it was a traditional form of arts. However, the possibilities of cross border transactions with foreign elements have create a narrative where in some cases a private international law elements could regulate an NFT transaction. This paper will analyze and answer how can NFT and the underlying assets within can gain legal protection even without existing legal framework that explicitly mentioned about NFT, and how does private international law regulate an NFT transaction. This research was conducted by examining literatures, related preexisting laws, and other existing legal documents that is in relation with the topic. The research came into a conclusion that even without any regulations that currently cover the NFT, underlying assets is still protectable with existing laws regarding copyright throughout the world. In addition, private international law could regulate the transaction by using several theories. The possibilities of the existence of foreign nature within the parties become one of the strongest connecting factors that determines an NFT transaction can be a private international law case. If there is no choice of law regarding the transaction by the parties, then the laws were chosen tacitly by judging which party has the biggest connection to the transaction, in this case, an NFT seller has the biggest characteristic connection within the transaction."