Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manifestasi birokrasi yang berkelas dunia dapat diwujudkan dalam pengelolaan SDM aparaturdi sektor publik. Manajemen ASN dipandang sebagai sebuah pijakan awal untuk melakukan percepatan pelayanan publik dan peningkatan profesionalitas setiap aparatur negara. Upaya tersebut dilakukan dalam manajemen talenta ASN yang mampu menentukan kualitas seorang pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan potensi yang dimilikinya (Seno, 2022). Mahkamah Konstitusi RI sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang menggawangi persoalan konstitusi sudah menerapkan manajemen talenta sejak tahun 2021. Dari cepatnya proses penerimaan pegawai terhadap manajemen talenta, MK mampu menorehkan prestasinya dalam bidang pengelolaan kepegawaian dengan mengembangkan sebuah sistem manajemen talenta yang menjadi dasar penilaian objektif bagi seluruh pegawai. Penelitian ini menggunakan teori critical success factors in talent management oleh Tafti et al (2017), Sehatpour et al (2020), dan Kravariti & Johnston (2019) yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu dimensi environmental, cultural/behaviour, structural, dan managerial untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan manajemen talenta di MK. Pendekatan post-positivist digunakan pada penelitian ini dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang relevan. Penelitian ini menghasilkan dimensi environmental dan dimensi cultural/behaviour menjadi pendorong utama keberhasilan manajemen talenta yang dilakukan MK. Meskipun terdapat 2 dimensi yang masih belum tercapai, pelaksanaan manajemen talenta di MK tetap terlaksana dengan efektif terlebih dalam merealisasikan sistem pengelolaan talentanya.

---

The manifestation of a world-class bureaucracy can be realized in the human resource management of public sector. Enhancing the professionalism of all civil servants and expediting public services are perceived to begin with the HR process. It assumes as a startingpoint to accelerate public services delivery and fastening business processes of each civil servant. These efforts are conducted in the talent management of civil servants who are able to determine the quality of an employee based on their competencies, qualifications, and potentials (Seno, 2022). As one of the most important institution in Indonesia that handles constitutional issues, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, has been implementing talent management since 2021. The lightning-fast pace of acceptance for talent management enabled the Constitutional Court to develop a talent management system that served as the basis for an objective assessment of every single employees, thus resulting in significant progress to the field of personnel management. This study usesthe theory of criticalsuccess factors in talent management by Tafti et al (2017), Sehatpour et al (2020), and Kravariti & Johnston (2019) which consists of 4 dimensions: environmental, cultural/behavioural, structural, and managerial dimensions to identify the success factors of talent management in the Constitutional Court. The post-positivist approach is used in this study with a data collection process conducted through in-depth interviews and relevant literature studies. According to this research, the Constitutional Court's talent management program has been successful primarily because of the environmental and cultural/behavioral dimensions. On the other hand, there are 2 dimensions that have not yet been achieved, the implementation of talent management at the Constitutional Court is still runs effectively, regarding the realization of the talent management system."

"Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra, dimana sebagian ada yang berpendapat bahwasannya ultra petita itu dilarang untuk diterapkan di Mahkamah Konstitusi, ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu konsekuensi hukum. Terlebih Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hukum lainnya. Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, putusan yang mengandung ultra petita muncul ketika adanya kepentingan dari seluruh warga negara (erga omnes). Asas ultra petita ini telah diterapkan sejak awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Penulis dalam skripsi ini ingin membahas mengenai konsep dan penerapan asas ultra petita yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi khususnya pada perkara pengujian undang-undang, mulai dari periode tahun 2003 hingga tahun 2021. Metode penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitan, Penulis menemukan beberapa dari banyaknya putusan yang mengandung ultra petita, dengan jumlah terbanyak adalah pada periode tahun 2003-2008. Putusan ultra petita tersebut dikeluarkan tentunya berdasarkan pada pertimbangan hakim (ratio decidendi) bahwa hal tersebut memang benar-benar harus dilakukan.

---

The Constitutional Court in exercising its authority to examine the constitutionality of a law often decides on an ultra petita basis. Although the application of ultra petita is prohibited in civil law, there are currently no positive legal provisions governing the conduct of ultra petita in the Constitutional Court. So this raises the pros and cons, where some argue that ultra petita is prohibited from being applied in the Constitutional Court, there are also those who argue that this is a legal consequence. Moreover, the Constitutional Court has special characteristics that are different from other legal characteristics. In the judicial review at the Constitutional Court, decisions containing ultra petita arise when there is an interest from all citizens (erga omnes). The ultra petita principle has been applied since the establishment of the Constitutional Court. Therefore, the author in this thesis wants to discuss the concept and application of the ultra petita principle carried out at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, especially in law testing cases, starting from the period 2003 to 2021. Research method used by the author is normative juridicial using library materials. From the research results, the author found several of the many decisions containing ultra petita, with the highest number being in the 2003-2008 period. The ultra petita decision was issued based on the judge's consideration (ratio decidendi) that it really had to be done."

"Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang Mahkamah Konstitusi telah memutus banyak perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana penyelesaian pengujian formil undang-undang terutama melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim Konstitusi dalam dalam memutus pengujian perkara secara formil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam memutus perkara pengujian formil, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek formil prosedural dari pembentukan undang-undang.

---

As a constitutional court, the Constitutional Court has four powers and one obligation as stipulated by Article 24C of the 1945 Constitution. Among the powers possessed by the Constitutional Court, the authority to decide judicial review of the Constitution can be said to be the main authority in terms of theory and history. In practice, since its establishment until now the Constitutional Court has decided many cases of judicial review against the Constitution. However, there are no decisions that grant formal judicial review. In this research, it analyzes how the completion of the formal judicial review, especially looking at the considerations of the Constitutional Justices in deciding formal judicial review. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. The research found that in deciding formal review cases, the Constitutional Court did not only consider formal procedural aspects of the formation of laws."

"Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan syarat kepada partai politik harus mendapatkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya, ketentuan ini selalu mengundang kontroversi dan sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail bagaimana pengaturan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Kemudian, tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana ambang batas pencalonan presiden menurut putusan mahkamah konstitusi tahun 2022-2023. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya mengatur ambang batas kemenangan yang tercantum pada pasal 6 ayat (3). Norma ambang batas pencalonan presiden diatur secara detail pada undang-undang yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan umum seperti UU No.23 Tahun 2003, UU No.42 Tahun 2008, dan UU No.7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan nya selalu menegaskan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma ambang batas pencalonan presiden memberikan dampak positif kepada sistem pemerintahan presidensial yang kuat.

---

The constitutional amendments that took place from 1999 to 2022 emphasized that Indonesia adheres to a presidential system of government. One way that is often discussed to increase the effectiveness of the presidential government system is to hold elections simultaneously by implementing the presidential nomination threshold which is now regulated in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which provides conditions for political parties to obtain a minimum of 20 percent of DPR seats. or 25 percent of valid national votes to be able to nominate candidates for President and Vice President. In practice, this provision always invites controversy and has been repeatedly tested at the Constitutional Court. This article will explain in detail how the threshold for presidential candidacy is set in Indonesia. Then, this article will also analyze the threshold for presidential candidacy according to the decision of the constitutional court in 2022- 2023. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the threshold norms for presidential candidacy are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the constitution only regulates the victory threshold as stated in article 6 paragraph (3). The threshold norms for presidential candidacy are regulated in detail in laws that regulate the technical implementation of general elections, such as Law No. 23 of 2003, Law No. 42 of 2008, and Law No. 7 of 2017. The Constitutional Court in its decisions always emphasized that the threshold norm for presidential candidacy is an open legal policy and does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court considered that the threshold norm for presidential candidacy had a positive impact on a strong presidential government system."

"Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi perkara PHPU hanya terkait dengan perbedaan perhitungan suara antara KPU dengan Partai politik peserta Pemilu. Menurut ketentuan Undang-Undang, objek PHPU legislatif adalah perolehan suara yang berpengaruh pada PT, kursi Parpol Nasional maupun Partai Lokal Aceh serta terpilihnya anggota DPD. Hakim konstitusi seharusnya menolak gugatan dari awal, dikarenakan gugatan tersebut bukan ranah PHPU. Oleh karenanya gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009, seharusnya menjadi domain pengujian peraturan perundang-undangan (PUU).

---

In the 2009 legislative PHPU, there is the decision of the Court that led to legal disputes. Justice Constitutional litigation grant No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 regarding the calculation methods the Parliament seat third stage. This decision led to debate over the law, because the judge has violated the Constitution considered statutory provisions because the provisions of the legislation argued that the case material related to PHPU only vote counting differences between the Commission with political parties in the election. According to the provisions of Act, the object is PHPU legislative votes that affect the Parlementary Thershold (PT), chairs the National Party, the Party and the election of Local Acehnese and DPD members. The Justice of Constitutional Court should be reject this case, because not be domain to PHPU. Therefore litigation Number 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009, should be a test domain legislation (PUU)."