Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen pengguna Twitter terkait penghapusan wajib belanja dalam RUU Kesehatan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sentimen dari kalangan profesi kesehatan masyarakat cenderung menolak kebijakan ini. Selain itu, mandatory spending dalam konteks UHC penting untuk membiayai program implementasi UHC. Studi terdahulu hanya berfokus pada program jaminan kesehatan dalam melaksanakan implementasi UHC yang dimana pada studi sebelumnya juga Aktor-aktor berdasarkan studi terdahulu umumnya merupakan tenaga kesehatan yang terdampak RUU tersebut. Sehingga penelitian ini akan mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan memfokuskan perdebatan publik terhadap wacana yang akan muncul dalam isu mandatory spending dalam RUU Kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian digital dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik crawling pada Google Collab. Data yang diperoleh dari proses crawling peneliti analisis dengan tweet-count dan user-count dari proses kemudian akan dianalisis dengan melalui tahapan preprocessing, seperti: false folding, cleansing, tokenization, normalization, stopword removal, dan stemming. Hasil mining data penelitian ini menghasilkan temuan beberapa aktor dominan seperti: @DrEvaChaniago, @Berlianidris, dan @MarimarAuw. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan beberapa temuan seperti wacana mandatory spending pada RUU Kesehatan berimplikasi terhadap perdebatan netizen di media sosial dan terdapat aktor yang mendorong sebuah aksi penolakan. Hasil framing/leading wacana aktor dominen disebabkan kepemilikan terhadap beberapa modal, yaitu: background sesuai isu kesehatan, followers Twitter yang banyak, dan aktif dalam me-reply dan retweet isu yang populer. Klasifikasi data wacana yang peneliti kumpulkan, menghasilkan sebanyak 62,4% opini negatif, 29,3% opini positif, dan 8,3% opini netral terhadap pengesahan RUU Kesehatan.

---

This study aims to analyze the sentiment of Twitter users regarding the elimination of mandatory spending in the Health Bill. Previous studies have shown that sentiment from the public health profession tends to reject this policy. In addition, mandatory spending in the context of UHC is important to finance UHC implementation programs. Previous studies only focused on health insurance programs in implementing UHC where in previous studies the actors based on previous studies were generally health workers affected by the bill. So that this study will fill the void from the previous research by focusing the public debate on the discourse that will arise in the issue of mandatory spending in the Health Bill. This study uses digital research with a data collection method using crawling techniques on Google Collab. The data obtained from the crawling process of the researcher analyzes with the tweet-count and user-count of the process will then be analyzed through preprocessing stages, such as: false folding, cleansing, tokenization, normalization, stopword removal, and stemming. The results of data mining this study resulted in the findings of several dominant actors such as: @DrEvaChaniago, @Berlianidris, and @MarimarAuw. Based on the results of this study, several findings were obtained, such as the discourse of mandatory spending on the Health Bill has implications for the debate of netizens on social media and there are actors who encourage an action of rejection. The results of framing/leading the discourse of the dominant actor are due to ownership of several capital, namely: background according to health issues, many Twitter followers, and active in replying to and retweeting popular issues. The classification of discourse data collected by the researcher resulted in 62.4% negative opinions, 29.3% positive opinions, and 8.3% neutral opinions against the ratification of the Health Bill."

"This study aims to reveal the phenomenon of compliance with mandatory spending on education and health in 29 regencies/cities in Papua. The data analysis method applies quantitative descriptive data by using regional financial data, namely: Regional Revenue and Expenditure Targets, Education and Health Expenditure Allocation for Fiscal Year 2021, Realization of Regional Income, and Expenditure, Education and Health Expenditure Allocation for the Fiscal Year 2017-2020. The main finding of this study is that 27 local governments have not complied with mandatory spending on education, while for health, there are six local governments in Papua. Of course, this fact indicates one of the weaknesses in achieving the competitiveness of human development in Papua. Next is the fact that study results show that the amount of regional income and expenditure is not necessarily accompanied by the level of compliance with mandatory spending. This indicates the poor quality of planning and budgeting at the local government level in Papua. The author is aware of the limitations of this study; in disclosing the facts of compliance with mandatory spending on education and health, it is hoped that further research can measure the impact of mandatory spending on regional development performance indicators through an econometric model approach."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui perhitungan Random Effect Model (REM) dengan memasukkan unsur time lag atau jeda waktu. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa anggaran pendidikan belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia, selanjutnya pada komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Untuk anggaran kesehatan, anggaran melalui belanja pemerintah pusat memiliki pengaruh positif, sementara anggaran daerah belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Sementara itu Dana Otonomi Khusus (DOK) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia.

---

The objectives of the study is to determine the effect of government mandatory spending which consists of the obligation to provide education budget by 20 percent of APBN-D, providing equalization funds in the form of the Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), and Dana Alokasi Khusus (DAK), provision on health budget by 5 percent of APBN and 10 percent of APBD, then the provision of Dana Otonomi Khusus (DOK) for Aceh, Papua and West Papua on Indonesia?s Human Development Index ( HDI ). This study uses panel data analysis through the calculation of Random Effects Model (REM) by incorporating the elements of time lag.Based on regression analysis results, it is known that the education budget has not had an influence on Indonesia's HDI, then the component of balance funds consisting of the Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK) has a positive impact, while Dana Bagi Hasil (DBH) do not yet have impact on Indonesia?s HDI. For the health budget, the budget through central government spending has a positive effect, while local government budgets have not had an influence on Indonesia's HDI. Meanwhile Dana Otonomi Khusus (DOK) has not had an influence on Indonesia's HDI."

"Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan pemrosesan informasi pesan kesehatan pada isu rabies di media sosial, khususnya Twitter dengan relevansi isu kesehatan sebagai variabel moderator. Topik ini penting untuk dikaji mengingat beberapa studi terdahulu belum membahas isu rabies dalam pemrosesan informasi, dan belum menguji bagaimana relevansi isu kesehatan berperan sebagai moderator. Penelitian ini mengadaptasi dua model yaitu Elaboration Likelihood Model (ELM) yang menjelaskan pemrosesan informasi, dan Health Belief Model (HBM) yang menjelaskan variabel kepercayaan kesehatan yang membentuk sikap individu, untuk mengkaji hubungan antara Kualitas Argumen Pesan, Kredibilitas Sumber Pesan, Persepsi Keparahan, dan Persepsi Kerentanan terhadap Sikap Terhadap Rabies. Studi dilakukan dengan metode survei terhadap pengguna Twitter yang pernah melihat setidaknya satu pesan rabies di Twitter sebelum penelitian dimulai. Temuan menunjukkan hubungan yang signifikan pada variabel Kredibilitas Sumber Pesan serta Persepsi Keparahan terhadap Sikap Terhadap Rabies, sedangkan Kualitas Argumen Pesan serta Persepsi Kerentanan tidak berhubungan signifikan dengan Sikap Terhadap Rabies. Lebih lanjut, Relevansi Isu Kesehatan tidak berperan signifikan sebagai moderator antara variabel independen dengan variabel dependen. Temuan penelitian ini berkontribusi memperluas literatur dan studi terkait pemrosesan informasi kesehatan di media sosial, serta memberikan saran kepada otoritas kesehatan di Indonesia dalam menyusun strategi komunikasi persuasi dan edukasi kesehatan kepada khalayak, khususnya di media sosial.

---

This research examines factors related to the processing of health message information on the issue of rabies on social media, especially Twitter, with the relevance of the health issue as a moderator variable. This topic is important to study considering that several previous studies have not discussed the issue of rabies in information processing and have not tested how the relevance of health issues acts as a moderator. This research adapts two models, namely the Elaboration Likelihood Model (ELM) which explains information processing, and the Health Belief Model (HBM) which explains health belief variables that shape individual attitudes, to examine the relationship between Message Argument Quality, Message Source Credibility, Perceived Severity, and Perception of Susceptibility on Attitudes Toward Rabies. The study was conducted using a survey method of Twitter users who had seen at least one rabies message on Twitter before the research began. The findings show a significant relationship between the variables Credibility of the Message Source and Perceived Severity on Attitudes Towards Rabies, while the Quality of Message Arguments and Perceived Susceptibility are not significantly related to Attitudes Towards Rabies. Furthermore, the relevance of health issues does not play a significant role as a moderator between the independent variable and the dependent variable. The findings of this research contribute to expanding literature and studies related to processing health information on social media, as well as providing advice to health authorities in Indonesia in developing communication strategies for persuasion and health education to the public, especially on social media."

"Di era ini, seluruh masyarakat dapat bebas mengemukakan pendapat. Khalayak dapat berkomentar di media sosial milik mereka berdasarkan pandangan yang mereka miliki. Dalam hal ini Twitter sebagai platform media sosial berbasis teks mengizinkan setiap orang untuk mengutarakan pendapat mereka. Pandangan pengguna Twitter ini dirasa dapat membentuk citra dari seluruh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan pengguna twitter terhadap suatu isu dalam pembentukan citra perusahaan dalam hal ini yang terjadi dalam kasus NET TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dalam pembahasan dan analisis data digunakan kerangka konsep teoritis mengenai pandangan khalayak media dalam pembentukan citra perusahaan Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa pandangan pengguna Twitter terhadap isu bangkrut NET TV dilihat dapat membentuk perusahaan televisi nasional NET TV.

---

In this era, all people can freely express their opinions. Audiences can comment on their social media based on the views they have. In this case Twitter as a text-based social media platform allows everyone to express their opinions. This Twitter user appearance can be felt to form the image of the entire company. This study aims to analyze the user's view of a problem in shaping corporate image in this case which occurs in the case of NET TV. This study uses qualitative methods that are collected through interviews, observation, documentation, and literature studies. In the discussion and analysis of data, a discussion about the opinion of media audiences is used in describing the company's image."

"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator outcome pendidikan, serta menganalisis dampak belanja pendidikan terhadap indikator outcome pendidikan di Indonesia. Analisis pemetaan sebaran belanja dan indikator outcome pendidikan dilakukan dengan menggunakan analisis Biplot. Sementara itu, dampak belanja pendidikan terhadap indikator pendidikan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil analisis Biplot menunjukkan bahwa Belanja Pendidikan per Kapita memiliki korelasi positif dengan indikator outcome pendidikan. Pada beberapa provinsi, Rasio Guru Murid (RGM) memiliki korelasi positif dengan indikator pendidikan terutama pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) Wajib Belajar dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).Kemudian Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harapan Lama ekolah(HLS). Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah mempertimbangkan indikator outcome pendidikan per provinsi dalam mengalokasikan belanja pendidikan, dan mendorong pemerataan rasio dan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap provinsi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontrapropaganda yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina melalui akun Twitter @RusEmbJakarta. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami strategi dan taktik yang digunakan oleh Rusia dalam melakukan kontrapropaganda, khususnya dalam mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat Indonesia terkait konflik dengan Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana untuk mengidentifikasi pola dan strategi kontrapropaganda yang digunakan oleh Rusia dalam pesan-pesan yang diunggah di media sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit-unit berita yang diunggah oleh Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia pada periode Maret-April 2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kontrapropaganda Rusia dilakukan dan dampaknya terhadap opini publik di Indonesia.

---

The purpose of this research is to detect and analyze Russian counter-propaganda against Ukraine using the Twitter account @RusEmbJakarta. The focus of this research is to understand the strategies and tactics used by Russia in carrying out counter-propaganda, especially in influencing the opinions and views of the Indonesian people regarding the conflict with Ukraine. This study uses discourse analysis methods to identify counter-propaganda patterns and strategies used by Russia in messages uploaded on social media. The data used in this study are news units uploaded by the Embassy of the Russian Federation in Indonesia in the period March–April 2023. It is hoped that the results of this research can provide better insight into how Russian counterpropaganda is carried out and its impact on public opinion in Indonesia."

"Lambatnya proses hukum dan ketidaksesuaian sanksi mengakibatkan masyarakat di dunia siber berupaya untuk mencapai keadilan melalui vigilantisme digital, khususnya doxing yang menargetkan pelaku kejahatan. Tulisan ini melakukan analisis sentimen reaksi atas serangan doxing terhadap pelaku dalam kasus MD. Kasus yang dipilih dalam tulisan ini adalah penganiayaan oleh tiga pelaku yaitu MD, AG, dan SL terhadap DO. Data dikumpulkan sejak 20 Februari 2023 hingga 20 Maret 2023 dari Twitter dan dianalisis sentimennya dengan algoritma Naive Bayes. Hasilnya, 57,4% warganet mendukung doxing dan 42,% sisanya menolak doxing. Terdapat dua pembahasan utama dalam sentimen positif yaitu pendalihan dalam dukungan terhadap perilaku doxing dan doxing sebagai bentuk keadilan informal. Di sisi lain, pembahasan dalam sentimen negatif berkisar pada dampak doxing bagi pelaku kejahatan serta penolakan terhadap doxing sebagai upaya melindungi anak.

---

The slow pace of the legal process and the inappropriateness of sanctions have resulted in cyber communities seeking to achieve justice through digital vigilantism, particularly doxing that targets perpetrators. This paper analyzes the sentiment of reactions to doxing attacks against perpetrators in the MD case. The case chosen in this paper is the mistreatment of DO by three perpetrators, MD, AG, and SL. Data was collected from February 20, 2023 to March 20, 2023 from Twitter and analyzed for sentiment with the Naive Bayes algorithm. As a result, 57.4% of netizens supported doxing and the remaining 42.% rejected doxing. There are two main discussions in the positive sentiment, namely the diversion in support of doxing behavior and doxing as a form of informal justice. On the other hand, the discussion in the negative sentiment revolves around the impact of doxing for criminals and the rejection of doxing as an effort to protect children."