Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan Bank Perekonomiaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia untuk periode waktu 2014-2023 pada 22 Provinsi di Indonesia melalui metode data panel. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode fixed-effect, random effect, dan pooled least square. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan menggunakan metode Random Effect Model (REM) pembiayaan mikro syariah dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tidak berpengaruh signfikan terhadap pemberdayaan perempuan. Variabel lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan adalah keterlibatan perempuan di parlemen dan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Sedangkan, pengeluaran per kapita perempuan, perempuan sebagai tenaga kerja profesional, rata-rata lama sekolah perempuan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa, pembiayaan mikro syariah terutama pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat berperan sendiri dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.

---

This research discusses the influence of Sharia People's Economic Bank (BPRS) financing on women's empowerment in Indonesia for the 2014-2023 time period in 22 provinces in Indonesia using the panel data method. The analysis method in this research uses fixed-effect, random effect, and pooled least square methods. The research results found that using the Random Effect Model (REM) method, sharia micro financing from the Sharia People's Economic Bank (BPRS) had no significant effect on women's empowerment. Other variables that do not have a significant effect on women's empowerment are women's involvement in parliament and the level of women's open unemployment. Meanwhile, women's per capita expenditure, women as professional workers, women's average years of schooling, and women's labor force participation rate show results that have a significant influence on women's empowerment. This proves that sharia microfinancing, especially at the Sharia People's Economic Bank (BPRS), cannot play a role alone in empowering women in Indonesia.xi,"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari salah satu kegiatan ekonomi yakni pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR dan BPRS terhadap kemiskinan dalam skala makro di Inodnesia pada saat sebelum dan selama Pandemi Covid-19 yang terjadi pada 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2022. Hasil dari penelitiannya adalah pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR sebelum Pandemi memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Sementara itu, pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BPR selama pandemi secara signifikan belum dapat menurunkan kemiskinan. Untuk BPRS, baik sebelum dan selama Pandemi keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan.

---

This study aims to determine the effect of one of the economic activities, namely microfinance carried out by BPR and BPRS on poverty on a macro scale in Inodnesia before and during the Covid-19 Pandemic which occurred in 33 Provinces in Indonesia in the period 2012-2022. The result of this research is that microfinance conducted by BPR before the pandemic has a significant effect in reducing poverty. Meanwhile, microfinance provided by BPR during the pandemic has not significantly reduced poverty. For BPRS, both before and during the pandemic both have a significant influence in reducing poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pembiayaan mikro yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) terhadap Perkembangan Keuangan dan Kesejahteraan Ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data agregat pembiayaan BPRS dan BPR, simpanan perbankan, kredit perbankan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan yang ada di 33 provinsi di Indonesia dalam rentang tahun 2011-2021. Metode yang digunakan adalah regresi panel data menggunakan model FEM (robust) untuk dua model (growth dan gini) dan model REM untuk tiga model (depbank, credbank, dan poverty). Hasil penelitiannya adalah rasio pembiayaan mikro BPR berpengaruh negatif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah, rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah, dan ketimpangan, serta tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sementara itu, rasio pembiayaan BPRS berpengaruh positif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah dan ketimpangan, memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dan tidak signifikan mempengaruhi rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan hasil ini dapat menjadi pertimbangan evaluasi dari pengaruh yang diberikan pembiayaan mikro oleh BPR dan BPRS yang ada di Indonesia.

---

This study aims to see the effect of micro financing provided by Rural Banks (BPR) and Islamic Rural Banks (BPRS) on financial development and economic welfare (economic growth, poverty, and inequality) in Indonesia. This study uses BPR and BPRS financing aggregate data, banking deposits, banking loans, economic growth, inequality and poverty in 33 provinces in Indonesia in the 2011-2021 range. The method used is data panel regression using a female FEM (Robust) for 2 models (growth and gini) and brake models for 3 models (depbank, credank, and poverty). The results of this research are the ratio of BPR micro financing negatively affect the ratio of banking deposits to regional income, banking credit ratios to regional income, and inequality, and does not significantly affect economic growth and poverty. Meanwhile, the BPRS financing ratio has a positive effect on the ratio of banking deposits to regional income and inequality, has a negative impact on poverty, and does not significantly affect the ratio of bank credit to regional income and economic growth. It is hoped that these results can be considered by the evaluation of the influence given by micro financing by BPRs and BPRS in Indonesia."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun, pangsanya terhadap perbankan nasional masih relatif kecil. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Republik Indonesia, memegang peran penting dalam pengembangan perbankan syariah melalui bauran kebijakan. Penelitian ini akan menganalisis dampak bauran kebijakan Bank Indonesia terhadap pembiayaan syariah berdasarkan pola pembiayaan dan lapangan usaha. Penelitian ini menggunakan VAR-VECM. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa pada jangka pendek pembiayaan piutang dipengaruhi oleh RIM syariah. Pada jangka panjang, pembiayaan piutang dan bagi hasil dipengaruhi kebijakan FTV dan RIM syariah. Berdasarkan lapangan usaha, pada jangka pendek BI Rate memengaruhi pembiayaan sektor perdagangan dan keuangan, sementara pada jangka panjang memengaruhi sektor perdagangan, keuangan, transportasi dan pertanian. Pada jangka pendek kebijakan FTV memengaruhi sektor industri dan perdagangan, sementara pada jangka panjang memengaruhi semua sektor kecuali pertanian dan keuangan. RIM syariah hanya berpengaruh pada jangka panjang yaitu memengaruhi semua sektor kecuali industri pengolahan. Untuk mengakselerasi pembiayaan syariah, otoritas terkait perlu melakukan evaluasi kebijakan secara lebih mendetail terhadap polam dan akad pembiayaan dan lapangan usaha, mendorong bank syariah untuk meningkatkan inovasi produk pembiayaan khususnya untuk sektor properti dan pertanian. Koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu dioptimalkan dalam rangka sinergi dan harmonisasi kebijakan untuk mengakselerasi kinerja perbankan syariah.

---

Sharia banking in Indonesia has seen growth in assets and financing, but its market share remains small. Bank Indonesia’s policy mix plays a crucial role in the development of sharia banking. This study will analyze the impact of Bank Indonesia's policy mix on the growth of sharia financing. The method used in this study is VAR-VECM. It was found that, in the short term, receivables financing is influenced by Sharia RIM. In the long term, receivables financing and profit sharing are influenced by FTV and sharia RIM policies. Based on the business sector, The BI Rate impacts financing in various sectors in both short and long terms. In the short term, the FTV policy affects the industry and trade sectors, The FTV policy affects most sectors except agriculture and finance in the long term. while Sharia RIM policy affects all sectors except the industry in the long term. To accelerate financing growth, the authorities need to conduct a more detailed policy evaluation of business sector and akad that have not grown according to policy objectives and encourage sharia banks to increase innovation in financing products, especially for the property and agriculture sectors, and better inter-ministerial coordination are needed. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Model panel data digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian dengan data dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS pada 24 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2021 dan variabel makro ekonomi yang di dapat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi, yaitu PDRB dan tingkat inflasi, signifikan mempengaruhi pertumbuhan kemiskinan dalam skala makro.

---

This study aims to explore how BPRS financing and macroeconomic affect poverty in Indonesia. The panel data model used to answer the objectives of the research with data from financing disbursed by BPRS in 24 provinces in Indonesia in the period 2011-2021 and macroeconomic variables obtained from the Financial Services Authority and the Central Agency on Statistics of Indonesia. The results of this study found that BPRS financing and macroeconomic variables, namely GRDP and inflation rate, significantly affected poverty growth on a macro scale."

"Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu menerbitkan saham baru atau menerbitkan obligasi subordinasi. Cara yang terakhir ini yang banyak dilakukan oleh bank, baik konvensional maupun syariah. Di Indonesia, telah dikenal adanya obligasi syariah yang menggunakan skim ijarah dan mudharabah. Perbedaan yang mendasar antara obligasi syariah dan konvensional adalah pada obligasi syariah return tidak ditetapkan secara nominal, tetapi dengan memberikan nisbah bagi hasil untuk pemegang obligasi, serta penggunaan dana hasil emisi obligasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerbitkan obligasi subordinasi, berarti menambah modal yang ada pada bank, sekaligus akan memperkuat struktur permodalan bank tersebut. Jika struktur modal sudah kuat, bank akan leluasa dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Ini dimungkinkan karena rasio kecukupan modal bank masih berada di atas ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnva pembiayaan yang semakin ekspansif akan meningkatkan pendapatan bagi bank tersebut, Penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan dan tingkat kecukupan modal (solvabilitas) setelah emisi obligasi, tetapi tidak pada kinerja rentabilitas dan likuiditas akibat tingginya tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank.

---

In order to anticipate the decreasing of capital adequate ratio suffered by a bank, it can take any of the two ways, namely issuing new shares, or issuing subordinated debentures. The latter has been taken many times by different banks, both conventional and sharia ones. In Indonesia, it's known the presence of sharia bonds upon the scheme of ijarah and mudharabah. The fundamental difference between sharia bonds and conventional bonds is that in sharia bonds the return is not determined nominally, rather, by adding some ratio of revenue sharing for the debt holders, and where the utilization of fund resulted from the bonds emission shall conform to the principles of sharia. Issuing subordinated debentures would mean additional capital for the bank, and at the same time strengthening the capital structure of the bank. If the capital is strong, the bank will be freer to conduct financing expansion. This is enabled, because the bank's capital adequacy ratio is still above the point as ruled by Bank Indonesia. Furthermore, the more expansive financing will increase the bank's revenue. The research performed at Bank Muamalat Indonesia has shown increment of financing as well as capital adequacy ratio (solvability) after sub-debt emission, but not of the bank's performance in rent ability and liquidity. Due to the height of ratio of revenue sharing determined by the bank for the debt holders."

"Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap Non-Performing Financing bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan jenis panel data seimbang (balance panel data), dari 40 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah observasi sebanyak 800 dalam periode per kuartal tahun 2016-2020. Dengan menggunakan pendekatan random effect model (REM), hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan linear dan non-linear terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh signifikan non-linear pada akad mudharabah membentuk huruf U, sedangkan pada akad musyarakah membentuk huruf U terbalik. Lebih lanjut, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan akad musyarakah ketika proporsi pembiayaan keduanya mengalami peningkatan pada titik optimum tertentu. SIZE dan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing. FDR dan Exchange Rate memiliki pengaruh tidak signifikan positif dan GDP memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing. Serta, BPRS memiliki kecenderungan lebih besar berpengaruh terhadap Non-Performing Financing dibandingkan BUS di Indonesia.

---

This study aimed to identify the effect of mudharabah and musyarakah contract revenue on Non-Performing Financing of Sharia Banks in Indonesia. This study used a balanced panel data type of 40 sharia banks in Indonesia, consisting of Sharia Commercial Bank (BUS) and Sharia Citizens Bank (BPRS) with a total of 800 observations in the period of 2016-2020. By applying a random effect model (REM) approach, the results of this study showed that mudharabah and musyarakah contracts had significant linear and non-linear influences on Non-Performing Financing. The significant non-linear influence on the mudharabah contract formed U shaped, while the musyarakah contract formed the inverted U shaped. Additionally, mudharabah contracts had greater risks than musyarakah contracts when the proportion of both financing increased at a certain optimal point. SIZE and ROA displayed a negative significant influence on Non-Performing Financing, as inflation also had a negative significant influence on Non-Performing Financing. FDR, Exchange Rate had a positive insignificant and GDP had a negative insignificant influence on Non-Performing Financing. Furthermore, BPRS was shown to have a tendency in influencing Non-Performing Financing compared to BUS in Indonesia."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Seiring perkembangan global khususnya dalam dunia teknologi, praktik layanan jasa keuangan hari ini mulai bergeser dari pelayanan offline menuju online. Namun, kenyataannya masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dalam menggunakan fasilitas layanan keuangan digital, sehingga agenda pengadaan jaringan kantor di tengah masyarakat merupakan praktik layanan jasa keuangan yang masih dapat dikatakan efektif. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan pembiayaan yang berhasil disalurkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis model regresi linear berganda, dimana variabel independen yang gunakan merupakan variabel-variabel yang telah diuji dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah jaringan kantor tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun serta jumlah pembiayaan yang disalurkan baik oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

Global developments, especially in the technological sector, todays financial services practice began to shift from offline to online service. However, so that the number of Indonesian costumer is still not accustomed to utilize financial services facilities that based on technology, so that the agenda of office (network/branch) in the nearby area is still considered to be effective. Hence, this research will analyze the relationship between the growing number of Islamic banks offices to the amount of deposit and financing. The study used a quantitative research approach with the method of multiple linear regression models, in which the independent variables used were tested variables in the previous study. The results of this study revealed that the number of office networks does not significantly affect the amount of deposit that were successfully compiled and the amount of financing distributed by Islamic banks and Islamic business units."