Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 93479 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Garin Raditya Putra
Keberadaan Markas Militer Amerika Serikat di Okinawa = The Presence of American Military Bases in Okinawa
"Kedekatan relasi Amerika Serikat dengan Jepang bukan merupakan sebuah hal yang dapat ditolak keberadaannya. Kekuatan hubungan yang dijalin antara keduanya khususnya dapat dilihat dari eksistensi kerja sama keamanan. Keberadaan militer Amerika di dalam batas-batas teritori Jepang menjembatani kerentanan distingtif yang dimiliki karena ketidakmampuan militernya untuk memilih perang sebagai opsi. Okinawa memainkan peran penting sebagai tuan rumah dari 70 persen lahan yang digunakan sebagai markas militer Amerika Serikat di Jepang. Tinjauan ini kemudian bertujuan untuk melihat perkembangan diskursus mengenai keberadaan markas militer Amerika Serikat di Okinawa dalam literatur-literatur akademi terindeks. Secara keseluruhan, terdapat 25 literatur yang digunakan untuk mengkaji isu ini secara lebih lanjut. Pemetaan literatur secara taksonomi membagi lebih lanjut literatur tersebut ke dalam tiga tema utama, yakni (1) Gambaran Makro Interaksi Elemen Eksternal, Nasional, dan Lokal, (2) Militer Amerika Serikat di Okinawa dan Dampaknya pada Keamanan, dan (3) Tanggapan Komunitas dan Pergerakan Sosial terhadap Keberadaan Markas Militer Amerika Serikat di Okinawa. Selanjutnya, analisis literatur akan mengulas Konsensus dan Perdebatan yang ditemui, Refleksi, dan Sintesis. Tinjauan pustaka ini kemudian dapat mengelaborasikan penekanan strategis Okinawa dan dinamika antar komponen yang terlibat dalam literatur.
The United States and Japan’s close bond is not something that can be denied. Its strength is particularly evident in the existence of security cooperation between the two countries. The American military presence within Japan's territorial boundaries bridges the distinctive vulnerability of Japan’s inability to choose war as an option. Okinawa then plays an important role as host to 70 percent of the land used as US military bases in the entirety of Japan. This review aims to look at the development of the corpus of discourse on the the presence of US military bases in Okinawa with indexed academic literature. In total, 25 pieces of literature were used to further examine this issue. The taxonomic mapping of the literature further divides the literature into three main themes, namely (1) Macro Overview of the Interaction of External, National, and Local Elements, (2) The US Military in Okinawa and its Impact on Security, and (3) Community Responses and Social Movements to the Presence of US Military Bases in Okinawa. Furthermore, the literature analysis will review the Consensus and Debates encountered, Reflection, and Synthesis. Finally, this literature review is able to elaborate on Okinawa's strategic emphasis and the dynamics between the components involved."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Cynantya Herwina Karmoyono
Sikap masyarakat Jepang terhadap keberadaan pangkalan militer amerika serikat di Okinawa Jepang = The outlook of Japanese about the existence of United States military bases in Okinawa prefecture
"Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.
United States military bases have been established in Okinawa Prefecture since World War 2 ended in 1945. Until now, that military bases is still operating and developing. In result, many people in Okinawa disagree about the existence of the military bases because of the emerging cases of accidence and criminality since the bases established. A various form of protest and demands to shut down the bases has been widely shouted by people in Okinawa. Therefore, the central government is still trying to establish a new agreement between Japan and United States, to relocate the bases outside Okinawa. Although having a large numbers of protests from Japanese, the military bases are still on duty until now in Okinawa."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2013
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Paramita
Dinamika gerakan sosial menentang pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa periode 2006-2013 = Dynamics of social movements against the United States military bases in Okinawa from 2006 to 2013
"Tesis ini akan membahas gerakan sosial ( 社会運動/shakai undō) yang dilakukan masyarakat Okinawa terkait keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Okinawa. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan masyarakat Okinawa yang sudah dilakukan sejak pangkalan militer A.S. dibangun di sana tersebut memiliki tuntutan yang senantiasa bergeser. Namun tuntutan utamanya adalah memindahkan seluruh pangkalan militer A.S. ke luar Okinawa. Tuntutan ini menjadi sesuatu yang rumit karena keberadaan pangkalan militer A.S. memberi keuntungan sekaligus menimbulkan kerugian, sehingga selalu memicu pro dan kontra. Analisis lebih banyak dilakukan setelah tahun 2006, yaitu setelah pemerintah Jepang dan A.S. menyepakati pemindahan pangkalan militer yang dianggap paling berbahaya bagi penduduk sekitar di kota Ginowan.
This thesis will discuss social movements ( 社会運動/shakai undō) by Okinawans related to the existence of the United States Military Bases in Okinawa. This research will use qualitative descriptive method, with quantitative data to support it. Okinawans? movement that has been carried out since the U.S. bases were constructed for the first time there has ever-shifting demands. However, the main demand has been ruling out the whole U.S. bases outside of Okinawa. This demand has been complex because the bases give advantages and disadvantages at the same time, always triggering pros and cons. The analysis in this thesis is mostly carried out after 2006, in other words at the time when Japan and the U.S. governments agreed to move part of a base which is considered dangerous for residents around Ginowan city."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khadijah Shahnaz Fitra
Respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping = Taiwan's response to enhancing Chinese military capability in the era of President Xi Jinping
"Tugas Karya Akhir berusaha menjawab bagaimana respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping. Untuk itu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori balance of threat milik Stephen M. Walt. Dalam teori tersebut, terdapat dua proposisi utama yang menjelaskan mengenai upaya balance of threat yang dilakukan oleh sebuah negara, yakni menjalin aliansi serta melakukan bandwagoning. Adapun, kedua proposisi itu yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam melihat respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok pada era Presiden Xi Jinping. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap sejunlah literatur yang terkait. Penelitian ini menjawab bahwa respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping adalah dengan menjalin aliansi serta bandwagoning dengan Amerika Serikat melalui kerja sama militer dalam kerangka Taiwan Relations Act (TRA) dan meningkatkan kapabilitas militer untuk perlindungan dari ancaman invasi Tiongkok tengah ketegangan dalam hubungan antar selat.
This research aimed to answer the question of how Taiwan responded to the China`s military capability enhancement on President Xi Jinping era. The theoritical basis used in this research is based on Stephen M. Walt`s Balance of Threat theory. In that theory, there are two main proposition which describes a country`s effort to do balance of threat, by forming an alliance and bandwagoning. In this case, these propositions were used as reference in seeing Taiwan`s response to the China's military capability enhancement on President Xi Jinping era. This research is using a qualitative method with literature study
techniques on a number of related literatures. This research concludes that Taiwan`s response to the China`s military capability enhancement on President Xi Jinping era was by forming alliance and bandwagoning with United States through military cooperation in Taiwan Relations Act (TRA) framework and increasing their military capability as a form of defense against China`s threat of invasion amid tensions in the relations between the straits."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Marcellino Sebastian
Pro dan Kontra Keberadaan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Jepang = The Pros and Cons of the US Military Presence in Japan
"Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang berada di bawah kependudukan Sekutu selama 7 tahun, yaitu 1945-1952. Dalam Konstitusi Jepang yang diberlakukan sejak pada tahun 1947, terdapat pasal (pasal 9) yang memuat larangan bagi Jepang untuk memiliki militer. Namun, kondisi Jepang yang rentan terhadap ancaman negara lain, seperti RRC, Rusia dan Korea Utara membuat Jepang membutuhkan perlindungan dari Amerika. Di sisi lain Amerika melihat Jepang sebagai garis depan dalam menghadapi pengaruh komunisme di Asia pada masa Perang Dingin. Oleh karena itu Amerika merasa perlu membangun pangkalan militer di Jepang. Setengah beberapa dekade ketergantungan dan kehadiran Militer Amerika Serikat di Jepang menjadi perdebatan dalam masyarakat Jepang. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pro kontra terkait keberadaan militer AS di Jepang dan factor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara terstruktur terhadap berbagai narasumber yang berdomisili di wilayah Jepang dengan kerangka teori dari Foucault tentang kekuasaan dan Barry Buzan tentang pertahanan negara.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di satu sisi, Jepang masih membutuhkan militer Amerika Serikat, namun di sisi lain keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan beberapa masalah bagi Jepang. Keberadaan militer Amerika di Jepang diperlukan terutama dikaitkan dengan perkembangan kondisi geopolitik di kawasan Asia Timur pada tahun 2022. Antara lain memanasnya hubungan RRC-Taiwan pada bulan Juli 2022, kembalinya uji coba rudal balistik Korea Utara diatas wilayah Jepang pada Oktober 2022, dan tegangnya hubungan Jepang-Rusia sebagai imbas dari invasi Ukraina pada Februari 2022. Di sisi lain, masalah yang timbul di daerah sekitar markas AS (terutama kepulauan Okinawa) seperti tindakan kriminal para personil militer AS dan polusi yang ditimbulkan membuat keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan permasalahan bagi Jepang. Apalagi pemerintah Jepang juga harus membayar ‘Anggaran Simpati’ untuk memelihara pasukan AS di wilayahnya. Hal itu merupakan beban bagi pemerintah Jepang.
Since Japan's defeat in World War II, Japan was under Allied occupation. Within the Japanese Constitution that was published in 1947, lies an article (Article 9) which prohibits Japan from possessing a military. This however left Japan's vulnerable to threats from neighboring countries such as the PRC, the Soviet Union and North Korea and thus required Japan to ask America for military protection. On the other hand, America saw Japan as the front line in preventing the spread of communism in Asia during the Cold War. Because of that America felt the need to build military bases in Japan. After more than half a century later, Japans dependency of the United States Military presence Japan is still prevalent and has becoming a debate within the Japanese Society. This study investigates the pros and cons regarding the presence of the US military in Japan and the multiple factors behind it. The method used in this research is a qualitative method through structured interviews with various sources (in this case, Japanese Nationals) who reside in Japan with the theoretical framework of Foucault on strength and Barry Buzan on national defense.

The results of this study found that on the one hand, Japan still needs the United States military, but on the other hand the presence of the United States military creates several problems for Japan. America's presence in Japan is needed, especially in relation to geopolitical developments in the East Asia region in 2022. This include the rising tension of PRC-Taiwan relations in July 2022, the return of North Korea's ballistic missile tests over Japanese territory in October 2022, and the worsening of Russo-Japan relations as a result of the invasion of Ukraine in February 2022. On the other hand, problems within in the area around US bases (especially the islands of Okinawa) such as criminal acts of US military personnel and various pollutions caused by military activities. Moreover, the Japanese government also has to pay the 'Sympathy Budget' to maintain US troops on its territory which is becoming a huge burden for the Japanese government to bear."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Udsi Siska Widirianti
Kerjasama Jepang-Indonesia di bidang militer merupakan bagian dari perluasan militer Jepang terhadap keamanan wilayah periode 2010-2014 = Japan-Indonesia cooperation in military affairs the Japan's military expansion to the regional security in 2010-2014
"Setelah kekalahan Jepang Perang Dunia II, pembangunan Jepang dibidang militer dihentikan dan dipaksa oleh Amerika Serikat untuk fokus hanya pada pertahanan diri. Namun awal abad ke-21, perubahan situasi keamanan dan politik di wilayah seperti China dan Korea Utara telah mendorong Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan armada militernya. Dalam meningkatkan kapabilitas militer, Jepang melihat Indonesia sebagai negara militer terbesar di Asia Tenggara kemudian mengadakan kerjasama dalam bidang militer. Di bidang pertahanan, Jepang telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Indonesia dan Jepang juga mengembangkan kerjasama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan, pendidikan dan latihan (diklat), pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer Jepang dan Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai hubungan Jepang dan Indonesia dalam bidang militer. Jepang dalam ekspansi militernya melihat perkembangan Cina dan Korea Utara khususnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Jepang juga melihat potensi yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia yang diyakini oleh pihak Jepang sebagai salah satu negara yang akan berperan besar menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara yang juga penting bagi banyak negara maju dari seluruh dunia.
After Japan's defeat of World War II, the Japanese development of military field stopped and forced by the United States to focus solely on selfdefense. But the early 21st century, conversion of the security and political situation in China and North Korea have been encouraging Japan to improve its military and fleet capacity and capability. By enhancing military capability, Japan saw Indonesia as the largest army in Southeast Asia and entered into military cooperation of Japan-Indonesia later. Japan Self-Defense forces (JSDF) has been developing a global partnership for development of Indonesian defense capabilities and professionalization of Indonesian national armed forces, furthermore, conducting other field cooperations such as military personnel exchange, education and training, military-to-military cooperation and exercises, disaster response, and exchange of visits between high-ranking military officers. This research discusses the military relationship of Japan and Indonesia in the military field. Japan's military expansion saw the development of China and North Korea especially the tension in South China Sea Region. Japan also saw the potential possessed by Southeast Asian countries particularly Indonesia, which is believed by the Japanese as one of the Southeast Asian countries that played a major role that was able to maintaining Southeast Asia security."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Sadyana
Miura jo dan masa pendudukan militer Jepang di Bali = Miura jo and Japanese military occupation in Bali
"Penelitian ini merupakan kajian historis tentang seorang tokoh bernama Miura Jo pada masa pendudukan militer Jepang di Bali dalam kurun waktu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi : (1) Bagaimana peran dan tindakan Miura pada masa pendudukan militer Jepang terhadap rakyat Bali dan (2) Bagaimana dasar pemikiran pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh Miura terhadap rakyat Bali pada masa itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teori-teori penulisan sejarah dalam analisis terhadap sumber-sumber sejarah primer dan hasil wawancara terhadap pelaku sejarah. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa peran sentral yang dilakukan oleh seorang Miura di Bali pada masa pendudukan militer Jepang yaitu: (1) sebagai penghubung dan penasehat bagi rakyat Bali dan pemerintah, (2) menggagas reformasi keagamaan, (3) berusaha memprakarsai penguatan ekonomi rakyat Bali, dan (4) menjadi satu-satunya orang Jepang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) sebagai cerminan pengakuan baik kalangan rakyat Bali maupun pihak Jepang atas ketokohan seorang Miura. Latar belakang kehidupan terlahir pada keluarga, dimana ayahnya seorang pendeta dan ibu seorang pendidik turut berperan membentuk karakter humanis seorang Miura. Dia dapat menjalankan peran sebagai warga negara yang harus taat pada perintah untuk membantu kesuksesan pendudukan Jepang di Bali, disisi lain dia memberi 'sentuhan' nilai humanis persuasif pada kebijakan militeristik yang dijalankan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian dia dapat diterima dan pendapatnya diamini oleh rakyat Bali. Akhir kisah hidup Miura menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan 'hadiah' dari Jepang.
This study analyzed the life of Miura Jo under Japanese occupation in Bali in the year of 1942-1945. The aims of this research are to analyze role and action of Miura and background of his approach to the people of Bali on that time. This is qualitative approach using the theories of history in analyzing the documents and data. The result shows there are number of Miura's important act among the people of Bali such as: (1) to be connector and adviser to the people of Bali in their relationship to Japanese military government; (2) the conceptor of the religious reform; (3) initiator the empowerment of Balinese in economic term; (4) to be representative of Japanese government in kenkokudoushikai, the Independent Preparation Committee of Bali. The last one can be determined as confession of the personage of Miura because he was only Japanese this committee. Background of his life, born in academic-religious family made strong foundation of his character in humanism as he showed in his approach to the Balinese. He acted as citizen of Japanese to support the country mission, but in the other hand, use persuasive-humanism approach in implementing the militaristic policy simultaneously. By that approach, he got the trust of Balinese. The ending of life of Miura showed the important thing that Indonesian independent was not 'gift' from Japan."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Putra Kusuma
Pengaruh pembangunan kekuatan militer RRC tterhadap strategi Amarika Serikat di Asia Timur
"Cina sebagai negara yang terluas wilayahnya di Asia, terus melakukan terobosan politik maupun ekonomi. Termasuk di dalamnya pembangunan militer dan moderenisasi persenjataan militer guna mempertahankan kedaulatan negaranya. Peningkatan pembangunan militer Cina mengundang banyak perhatian disertai dengan rasa kekhawatiran negara-negara Asia Timur maupun Asia Tenggara akan kemungkinanan Cina muncul sebagai negara adikuasa baru di bidang militer di kawasan Asia. Kekhawatiran tersebut tidak hanya dad negara-negara Asia semata melainkan negara Amerika Serikat ikutserta di dalamnya, sehingga strategi yang dijalankan Amerika Serikat adalah melakukan penyeimbangan kekuatan militer Cina dengan menghadirkan armada kapal-kapal perang Amerika Serikat di parairan Jepang dan Korea Selatan yang semata untuk membatasi ruang gerak Cina khususnya di kawasan Asia Timur.
Hipotesis : "Jika peningkatan pembangunan militer RRC bertujuan membangun kekuatan regional utama di Asia Timur, maka strategi Amerika Serikat di Asia Timur diarahkan untuk memperkuat aliansi kerjasama dengan negara-negara Asia Timur, ditandai dengan adanya dukungan dari Jepang dan Korea Selatan terhadap peningkatan peranan Amerika Serikat di Asia Timur".
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, bahwa pembangunan militer Cina telah mengundang perhatian serius dari Amerika Serikat terutama setelah Cina berhasil melakukan uji coba nuklirnya di Pasifik Selatan, sehingga Amerika Serikat merasa perlu untuk memperkuat aliansi kerjasama pertahanan dan keamanan di Asia Timur dengan negara sekutunya yaitu Jepang dan Korea Selatan, Berta menjadikan Taiwan sebagai wilayah satelit Amerika Serikat untuk memantau kekuatan militer Cina.
Berdasarkan uji hipotesis, dapat menarik kesimpulan bahwa, strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pada umumnya masih mempertahankan status quo yaitu membendung kemungkinan meluasnya pengaruh militer Cina di Asia Timur, menyadari kenyataan tersebut, Amerika Serikat merasa perlu untuk membangun strategi guna membatasi ruang gerak Cina di kawasan Asia Timur bersama-sama dengan Jepang dan Korea Selatan.
Chinese as wide state of its region in Asia, continue to conduct economic and also political breakthrough. Including in it development of and military of modernism military weaponry utilize to maintain sovereignty of state. Make-up of development of Chinese military invite many focus accompanied felt care of Asian nations of East and also South-East Asia of Chinese forever emerge as state of main new in military area in Asian area. The Care do not only from Asian nations of eye but United States state take part in, so that run by strategy is United States is to do compensating of strength of Chinese military by attending United States battleships armada in Japan sea and South Korea which is eye to limit room move Chinese specially in Asian area of East
"Hypothesis If make-up of development of military of RRC aim to develop strength of especial regional in Asia East, hence United States strategy in Asia East instructed to strengthen cooperation alliance with Asian nations of East, marked with existence of support of Japan and South Korea to make-up of role of United States in Asia East".
Result of hypothesis test by using method research of analytical descriptive, please find that development of Chinese military have invited serious attention of United States especially after Chinese made a success of its nuclear test-drive in Pacific South, so that United States feel important to strengthen defense cooperation alliance and security in Asia East with ally state that is Japan and South Korea, and also make Taiwan as United States satellite region to watch strength of Chinese military.
Pursuant to hypothesis test, can conclude that, United States strategy in Asian area of East in general still maintain status quo that is barricading possibility the wide of influence of Chinese military in Asia East, realizing the fact, United States feel important to develop strategy utili2e to limit room move Chinese in Asian area of East together with Japan and South Korea."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T19239
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafif Amien Madani
Agresi Militer Belanda II di Indonesia (1948-1949) dalam Pandangan dan Pemberitaan De Waarheid = The Second Dutch Military Agression in Indonesia (1948-1949) from the Point of View and Reports of De Waarheid
"Agresi Militer Belanda II (1948-1949) di Indonesia merupakan aksi militer yang mengundang banyak kecaman dari berbagai pihak. Penelitian ini membahas tentang pandangan dan pemberitaan Agresi Militer Belanda II (1948-1949) dari surat kabar Belanda, De Waarheid. Data yang digunakan adalah terbitan De Waarheid edisi Mei 1949-Desember 1949. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap interpretasi digunakan model framing Robert Entman (1993). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar De Waarheid memiliki corak pemberitaan yang cenderung menentang Agresi Militer II yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Selain itu, De Waarheid yang sekaligus surat kabar partai CPN (Communistische Partij van Nederland) menggunakan isu Agresi Militer Belanda II sebagai bahan kampanye partai CPN dalam pemilu. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak semua pihak di Belanda setuju dengan aksi militer di Indonesia. Ada pihak yang menentang aksi militer Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah partai komunis yang memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan partainya.
The Dutch Military Aggression II (1948-1949) in Indonesia was a military action that drew criticism from various parties. This study discusses the point of view and reports of Dutch Military Aggression II (1948-1949) from the Dutch newspaper, De Waarheid. The data in this study used De Waarheid’s issue of May 1949-December 1949 edition. This study used the historical method consisting of topic selection, source collection (heuristics), source verification, interpretation, and then historiography. At the interpretation stage, used the framing model Robert Entman (1993). The results of this study shows that De Waarheid newspaper has a reporting style that tends to against Military Aggression II by the Dutch to Indonesia. In addition, De Waarheid all at once the newspaper of the CPN party (Communistische Partij van Nederland) uses the issue of Dutch Military Aggression II as campaign material for the CPN party in the election. The conclusion of this research is that not all parties in the Netherlands agree with the military action in Indonesia. There are those who oppose the Dutch military action in Indonesia. One of them is the communist party who uses the issue for the benefit of his party."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Masmuhah
Intervensi militer asing dalam melawan gerakan islamic state of Iraq and Syria (Isis) di Irak dan Suriah (2014-2017) = Foreign military intervention against the islamic state of Iraq and Syria (Isis) in Iraq and Syria (2014-2017)
"Penelitian ini membahas mengenai strategi intervensi militer asing melawan Islamic State of Iraq and Syria ISIS di Irak dan Suriah sejak tahun 2014 sampai 2017. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan tema di atas adalah konsep intervensi militer, perang asimetris dan kemunduran organisasi terorisme. Analisa tesis ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan strategi  intervensi militer apa yang dilakukan oleh pihak asing seperti koalisi AS, Rusia, Iran, dan negara diluar Irak dan Suriah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dari data tersebut ditemukan bahwa, kekuatan ISIS berasal dari strategi konvensional dan asimetris untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Kekuatan ISIS ini membuat pemerintah Irak dan Suriah meminta intervensi asing untuk melawan gerakan terorisme ini. Terdapat dua strategi intervensi militer yang digunakan dalam upaya ini, yaitu strategi diplomatik dan strategi militer.  Melalui metode kualitatif yang menggunakan berbagai sumber yang relevan, tesis ini membangun argumen bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh pihak asing merupakan langkah strategis dalam upaya menghancurkan ISIS serta kembali menstabilkan kondisi keamanan Irak dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya wilayah yang dikuasai ISIS, jumlah pasukan, serta kondisi fiskal hingga akhir 2017.
This study discusses the strategy of foreign military intervention against the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria from 2014 to 2017. The concept of  military intervention, asymmetric warfare and declining of terrorist organizations are used to explain the effect of military intervention to the decline of ISIS. The analysis of this thesis will be directed to explain military intervention strategies which were conducted foreign parties such as the US, Russia, Iran and other countries outside Iraq and Syria. This study uses literature and interviews method. The author found that the power of ISIS is originated from conventional and asymmetrical strategies to expand and maintain its power. The power of ISIS has made the Iraqi and Syrian governments ask foreign intervention to fight this terrorism movement. There are two military intervention strategies used in this effort, diplomatic and military strategy. From various relevant sources with qualitative methods, this thesis builds the argument that military intervention which was carried out by foreign parties is a strategic step in efforts to destroy ISIS an stabilize the security in Iraq and Syria. This is proven by the reduction of ISIS-controlled areas, number of troops, and fiscal conditions until the end of 2017."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T54421
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>