Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN sejak pembentukannya pada 1967 yang didorong oleh faktor politik dan strategis, hingga transformasi fokus dari politik ke ekonomi dengan pencanangan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. ASEAN memulai langkah integrasi ekonomi dengan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada 1992 dan terus memperluas serta memperdalam integrasi ekonomi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi global. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dengan membagi 55 literatur ke dalam tiga tema besar: 1) perkembangan ekonomi ASEAN; 2) kebijakan dalam strategi integrasi; 3) implikasi integrasi ekonomi ASEAN. Melalui analisis ini, tinjauan ini berupaya menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan tren seperti persebaran tema, latar belakang akademisi, dan asal penulis. Tinjauan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini serta menawarkan wawasan tentang arah penelitian dan kebijakan di masa depan.

---

This literature review identifies the development of economic integration in ASEAN since its establishment in 1967, which was driven by political and strategic factors, up to the transformation of its focus from politics to economics with the launch of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. ASEAN began its economic integration efforts with the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992 and has continued to expand and deepen economic integration in response to global geopolitical and economic changes. This review employs a taxonomy method by categorizing 55 pieces of literature into three major themes: 1) the economic development of ASEAN; 2) policy-driven strategies in integration; 3) implications of ASEAN economic integration. Through this analysis, the review aims to uncover consensus, debates, literature gaps, and trends such as theme distribution, the academic background of scholars, and the origins of the authors. This review not only provides an overview of the dynamics of ASEAN economic integration but also its relevance in the current global economic context, offering insights into future research directions and policy-making."

"Pada November 2022, negara anggota ASEAN-5 menandatangani Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity yang menandakan terjadinya inisiatif pembentukan sistem pembayaran antar wilayah yang terintegrasi, salah satunya berbentuk sistem pembayaran berbasis QR-Code. Kesepakatan dan inisiatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas integrasi sistem pembayaran dan bagaimana keberadaan kedaulatan negara, sehingga terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimana inisiatif Regional Payment Connectivity ASEAN-5 menurut perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana konsep penggunaan teknologi QRIS dalam integrasi pembayaran regional ASEAN.Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian notmatif karena objek yang diteliti merupakan norma hukum mengenai pengaturan regional payment connectivity dengan mengacu pada hukum perdagangan internasional. Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalah diatas adalah pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menujukkan bahwa Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity merupakan upaya mencapai integrasi ASEAN yang sebagaimana tertuang dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction pada dan Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Minsters’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) dengan ketentuan yang diatur dalam AFIF dan ATiSA untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pembayaran, mempercepat pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, dan meningkatkan kekuatan ekonomi regional di mata dunia. Perwujudan kedaulatan dalam sistem pembayaran berstandar QRIS terdapat pada pada konversi mata uang yang dapat langsung ditransaksikan tanpa perlunya mata uang ketiga sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi menjadi rendah dan negara dapat menguasai sepenuhnya sistem pembayarannya sehingga dapat mendorong penguatan juga kedaulatan mata uang negara. Selain itu pengelolaan sepenuhnya terhadap skema transaksi, biaya transaksi, perizinan atas lembaga keuangan, hingga fungsi pengelolaan National Merchant Repository. Pengelolaan National Merchant Repository di dalam negeri mencerminkan kedaulatan negara atas keamanan transaksi dan teknologi QRIS karena penatausahaan dan pengolahan data dilakukan didalam negeri.

---

In November 2022, ASEAN-5 member countries signed a Memorandum of Understanding Advancing Regional Payment Connectivity which indicates an initiative to form an integrated inter-regional payment system, one of which is in the form of a QR-Code-based payment system. These agreements and initiatives raise questions regarding the legality of payment system integration and how the existence of state sovereignty, there are two issues that will be analyzed, namely how the ASEAN-5 Regional Payment Connectivity initiative is from the perspective of international trade law and how is the concept of using QRIS technology in ASEAN regional payment integration.

Both of these problems will be analyzed using a normative research method because the object under study is a legal norm concerning regional payment connectivity arrangements regarding international trade law. The type of approach used to analyze the problems above is a normative juridical approach.

The results of the research and analysis show that the Memorandum of Understanding Advanced Regional Payment Connectivity is an effort to achieve ASEAN integration as stated in the ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction and the Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) with the provisions stipulated in AFIF and ATiSA to increase payment system integration and efficiency, accelerate the implementation of the ASEAN single market, and increase regional economic strength in the eyes of the world. The embodiment of sovereignty in the QRIS standard payment system is in currency conversion which can be directly transacted without the need for a third currency so that the costs required for processing transactions are low and the state can fully control the payment system so that it can also encourage the strengthening of the sovereignty of the state's currency. Apart from that, full management of transaction schemes, transaction fees, licensing of financial institutions, as well as the management function of the National Merchant Repository. Domestic management of the National Merchant Repository reflects state sovereignty over transaction security and QRIS technology because data administration and processing are carried out within the country."

"Disamping memberikan hasil-hasil positif, kebijakan liberalisasi perbankannasional juga mengakibatkan akuisisi bank-bank lokal berskala nasional oleh parainvestor asing dengan kepemilikan saham sampai dengan 99 sembilan puluhsembilan persen. Ketidaksiapan bank-bank milik pemerintah dalam menghadapikompetisi regional berdasarkan kepemilikan aset, perbedaan kebijakan perbankandi negara-negara anggota ASEAN lainnya, harmonisasi dan kodifikasi peraturanperbankan nasional dan semakin dekatnya implementasi kesepakatan SingleMarket Policy merupakan permasalahan yang harus segera mungkin diselesaikanoleh pemerintah agar tercipta tata kelola yang baik, persaingan yang adil dankompetisi yang sehat di sektor perbankan nasional menuju Single Market PolicyIntegrasi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2020.

---

In addition to providing positive results, national banking liberalization policy also resulting in acquisition of local nationwide banks by foreign investors withshareholding until 99 ninety nine percent. Unpreparedness of state ownedbanks facing the regional competition based on asset, the differences of bankingpolicies amongst ASEAN country members, harmonization and codification ofnational banking policy and the steady progression of single market policyimplementation are problems that government should be solved to improve bankgovernance, fair and healthy competition in the national banking sector towardsregional integration of single market policy of ASEAN economic community in2020."

"Integrasi ekonomi regional muncul antara lain karena keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang timbul dari pencapaian skala ekonomi dan keyakinan bahwa regionalisasi dapat memperluas pasar domestik sebagai persiapan bagi industri regional untuk menembus pasar dunia yang sangat kompetitif. Studi terhadap ekonomi regional seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara investasi regional dengan integrasi ekonomi.Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara investasi regional dengan proses integrasi ekonomi yang berlangsung di kawasan ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Investment Area (AlA). Terhadap investasi sektor industri, ingin diketahui pertumbuhan sektor industri pada periode pembentukan AFTA dan masa krisis serta pengaruh kebijakan investasi yang dilakukan masing-masing negara anggota ASEAN terhadap perkembangan investasi sektor industrinya.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengujian secara statistik atas data investasi langsung regional ASEAN dan data investasi regional sektor industri antara periode sebelum dan sesudah pembentukan AFTA. Di samping itu, diuji efek dari krisis ekonomi dan keuangan (1998-2000) terhadap pertumbuhan investasi di ASEAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran investasi ke ASEAN meningkat secara nyata pada periode sesudah pembentukan AFTA dibandingkan dengan sebelum AFTA terbentuk. Namun, krisis ekonomi yang berlangsung pada periode 1998-2000 menyebabkan penurunan aliran investasi ke ASEAN. Pada investasi regional sektor industri, menunjukkan sebagian besar sub-sektor industri pada periode sesudah pembentukan AFTA investasi dan porsinya terhadap total industri meningkat. Namun pada masa krisis, kebanyakan dari sub-sektor tersebut porsi investasinya menurun. Kebijakan investasi yang dilakukan negara-negara ASEAN terhadap perkembangan sektor industrinya, menunjukkan bahwa kebijakan suatu pemerintah yang memprioritaskan pada suatu sektor industri tidak selalu berarti akan mengembangkan industri tersebut."

"Tourism contributes about 12.3 to ASEAN GDP. ASEAN Economic Community Framework can be a great momentum to accelerate the regional development of tourism in ASEAN region, bear in mind, tourism is one out of 12 sectors that are prioritized in ASEAN Economic Community AEC . In order to augment ASEAN tourism development, several necessary steps are ought to be implemented, one of which is the implementation of ASEAN Common Visa. The possibility of a non ASEAN to enter ASEAN through one visa. The analysis on the mechanism, opportunity as well as threat to be tested for the proposal of ASEAN Common Visa is through the comparison method with the Schengen Visa scheme in European Union. ASEAN Common Visa should be done in order to ease a holistic integration. Precise calculations on legal infrastructure, time frame to implementation, readiness of infrastructure, technology as well as human resources. Visa mechanism shall be joined between Schengen visa scheme and ACMECS visa scheme, where there would be a single visa applicable and co joint information system. Nevertheless, border checks in the internal ASEAN shall be continued even though ASEAN Common Visa is enacted, to reduce the possibility of diminishing national sovereignty.

---

Pariwisata merupakan penyumbang sekitar 12.3 PDB ASEAN. Kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan momentum yang tepat untuk mempercepat pengembangan pariwisata regional ASEAN, mengingat pariwisata masuk dalam 1 dari 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Untuk mewujudkan percepatan pengembangan pariwisata ASEAN, diperlukan beberapa langkah dan komitmen bersama yang harus ditempuh, salah satunya adalah implementasi ASEAN Common Visa. Ini memungkinkan warga negara non-ASEAN masuk ke ASEAN melalui satu visa. Analisa terhadap mekanisme, peluang dan tantangan dilakukan dalam menguji gagasan ASEAN Common Visa ini, yang dilakukan metode komparasi dengan konsep Visa Schengen yang ada di Uni Eropa. ASEAN Common Visa adalah hal yang lebih holistik. Perhitungan yang tepat diperlukan mengenai dasar hukum pembentukan, jangka waktu menuju implementasi, kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Mekanisme visa akan digabungkan antara mekanisme visa Schengen dan ACMECS yang mana tetap akan ada visa tunggal dan diberlakukan sistem informasi bersama Namun pengecekan dan pemeriksaan di tiap batas negara ASEAN akan diberlakukan agar tidak mengurangi kedaulatan negara masing-masing."

"Selama beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi ASEAN terus mengalami perubahan. Secara keseluruhan struktur ekonomi ASEAN telah bergeser ke arah sektor jasa seiring dengan semakin pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Pergeseran struktur ini sangat cepat seiring dengan peran penting sektor jasa dalam menunjang sektor pertanian dan sektor manufaktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi pada perdagangan jasa di ASEAN dalam mencapai terbentuknya integrasi. Studi ini memiliki fokus pada keterbukaan negara-negara ASEAN dalam melakukan perdagangan jasa. Keterbukaan sebagai komponen dasar dalam proses integrasi dianalisis melalui perangkat kebijakan perdagangan jasa yang dibuat serta kompleksitas dan kedalaman komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa. Basis data yang digunakan mencakup seluruh negara ASEAN selama rentang waktu 2005-2014. Studi ini menggunakan analisis deskriptif sebagai pendekatan utama dan didukung oleh Fixed Effect Model untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada keterbukaan negara-negara ASEAN. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN dipengaruhi oleh seperangkat kebijakan yang membatasi dan memfasilitasi. Selain itu, kompleksitas dan tingkat kedalaman komitmen perjanjian juga berperan dalam memengaruhi keterbukaan perdagangan jasa. Sementara itu, variabel-variabel volume perdagangan, jumlah penduduk, nilai tukar efektif riil, fasilitas perdagangan jasa, dan modal manusia berkontribusi secara signifikan terhadap keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa ditentukan oleh perangkat kebijakan dan komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa yang dibuat.

---

Over the past few decades, ASEAN 39 s economic structure has continued to change. Overall, ASEAN 39 s economic structure has shifted towards the service sector in line with the growing importance of this sector in the economy. This structural shift is very rapid along with the growing in the importance of the role of the service sector in supporting the agricultural sector and the manufacturing sector. Therefore, it is important to conduct further researches on the dynamics occurring in the service trade in ASEAN in achieving integration. This study focuses on the openness of ASEAN countries in trade. Openness as a basic component in the integration process is analyzed through a set of trade policies made as well as the complexity and depth of commitment in service trade agreements. The database used covers all ASEAN countries during the 2005 2014 timeframe. This study uses a descriptive analysis as the main approach supported by Fixed Effect Model to see the factors that contribute to the openness of ASEAN countries. The results of this study indicate that the openness of service trade in ASEAN is influenced by a set of limiting and facilitating policies. In addition, the complexity and depth of commitments also play a role in influencing the openness of service trade. Meanwhile, variables of trade volume, population, real effective exchange rate, service trade facilities, and human capital contribute significantly to the openness of service trade in ASEAN. Therefore, it can be concluded that the openness of service trade is determined by the policy instruments and commitments in the service trade agreements made."

""ASEAN economic cooperation and integration have come a long way since the organisation's early days, when cooperation was more political and diplomatic than economic in nature. ASEAN now constitutes the most ambitious organization of regional cooperation in the developing world. This book investigates the economics of various ASEAN and ASEAN-centric economic integration initiatives, focusing in particular on the ASEAN Economic Community (AEC). In addition to assessing the potential effects of the AEC on the economies of the ten ASEAN member-states via changes in trade, foreign direct investment and economic structure, this book underscores the implementation challenges ASEAN faces as it completes the AEC project. It also considers the AEC in the context of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This comprehensive study is written for academic researchers and students, as well as for policy makers in ASEAN as they chart the future policy path of the region"--"This innovative book series evaluates the community-building processes of ASEAN to date and offers a conceptual and policy toolkit for broader Asian thinking and planning of different legal and institutional models of economic and political regional integration in the region"--"

"ABSTRAKFenomena globalisasi ekonomi menghantarkan para aktor pelaku hubungan internasional, khususnya negara dan organisasi, ke dalam suatu hubungan yang lebih kompleks khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Tindakan negara-negara yang pada awalnya melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam konteks region (wilayah) kini meluas ke region lainnya dan dijewantahkan dalam bentuk perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional sebagai wadah perserikatan negara-negara dalam suatu region kerap mengambil bagian dalam proses pengikatan diri dalam perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi. Adapun mekanisme pengikatan diri dan pemberlakuan perjanjian ini kepada negara-negara anggota organisasi bergantung pada bagaimana anggaran dasar dan peraturan internal organisasi mengaturnya, termasuk mengenai pengaturan kapasitas siapa yang tampil untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam ASEAN sendiri, komitmen mengenai pelaksanaan integrasi ekonomi dalam skala global telah menjadi komitmen yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengikatan diri dengan pihak ketiga terkait dengan integrasi ekonomi ini dilakukan ASEAN sebagai wujud kolektif negara-negara anggota yang berarti setiap negara anggota mewakili negaranya masing-masing dalam perjanjian multilateral. Indonesia selaku negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk turut dalam integrasi ekonomi yang dilakukan ASEAN dengan pihak ketiga. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai tantangan bagi Indonesia dalam melakukan hal tersebut, khususnya dari tinjauan hukum nasional Indonesia.

---

ABSTRACT

The phenomenon of economic globalization has brought actors in international relations, especially states and organizations, into a more complex relationship in the field of international trade. The actions of states cooperation in economy and trade in the region are now extended to other regions and it is concluded in the form of international agreements on international economic integration. In this case, international organizations as a union of states take part in the process of concluding international agreements on economic integration. The mechanism of concluding and implementing this agreement to the member states depends on how the constitution and internal regulations of the organization regulate, including the regulation of the capacity to represent to bind themselves with third parties. Within ASEAN itself, the implementation of economic integration on a global level have become a commitment taken by ASEAN member states in the ASEAN Economic Community Blueprint. Concluding the agreement with third parties related to economic integration is carried out by ASEAN as a collective noun of member states, meaning that each member states represents their respective territorial in multilateral agreements. Indonesia as an ASEAN member state has committed to participate in economic integration carried out by ASEAN with third parties. This thesis will explain the challenges for Indonesia in implementing the agreement, particularly from the point of view of Indonesia's national law."