Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan SDM Kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan bermutu dalam jumlah yang mencukupi dan terdistribusi adil sesuai dengan kebutuhan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen, dan perhitungan menggunakan metode ABK Kes. Informan yang terlibat pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah waktu kerja tersedia sebesar 1250 jam. Uraian tugas dan norma waktu sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing program. Standar beban kerja selama satu tahun administrator kesehatan pertama sebesar 9951,7 jam, administrator kesehatan muda sebesar 3992,9 jam, dan administrator kesehatan madya sebesar 294,7 jam. Administrator kesehatan memiliki tugas pokok seperti menyiapkan pelayanan administrasi kesehatan, meyusun kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan, dan menyusun laporan. Selain itu juga terdapat tugas penunjang seperti mengikuti seminar dan diklat, menjadi narasumber, menjadi fasilitator, serta menulis karya ilmiah. Saat ini terdapat 12 orang administrator kesehatan terdiri dari 2 ahli pertama, 8 ahli muda, dan 2 ahli madya. Hasil perhitungan dengan metode ABK Kes didapatkan jumlah kebutuhan administrator kesehatan yang diperoleh dari capaian tugas pokok selama kurun waktu satu tahun dibagi dengan standar beban kerja dan dikalikan dengan jumlah standar tugas penunjang yang ada. Perhitungan tersebut menghasilkan kebutuhan 58 administrator kesehatan, terdiri dari 17 ahli pertama, 30 ahli muda, dan 11 ahli madya. Jadi, jumlah administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta masih mengalami kekurangan dan perlu penambahan.

---

Human Resources (HR) are a very important aspect for the success of government administration, implementation of development, and also improving services to the community. Health human resource development is to produce quality health workers in sufficient numbers and distributed fairly according to needs. This research aims to analyze the needs of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. This research is a qualitative descriptive study using a case study method. Data collection through interviews, document review, and calculations using the ABK Kes method. The informants involved in this research were 4 people consisting of 4 health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. The results of this research are that the available working time is 1250 hours. Job descriptions and time norms are in accordance with the functions and tasks of each program. The standard workload for a first year health administrator is 9951.7 hours, young health administrator is 3992.9 hours, and middle health administrator is 294.7 hours. Health administrators have main tasks such as preparing health administration services, preparing policies, monitoring and evaluating the implementation of health development programs, and compiling reports. Apart from that, there are also supporting tasks such as attending seminars and training, being a resource person, being a facilitator, and writing scientific papers. Currently there are 12 health administrators consisting of 2 first-time experts, 8 junior experts, and 2 intermediate experts. The results of calculations using the ABK Kes method show that the number of health administrator needs obtained from the achievement of main tasks over a period of one year is divided by the standard workload and multiplied by the standard number of existing supporting tasks. This calculation resulted in the need for 58 health administrators, consisting of 17 first-time experts, 30 junior experts, and 11 intermediate experts. So, the number of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office is still lacking and needs to be increased."

"

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needs-based  dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based  dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the  formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.

This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.

The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.

The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta tentang Program Jaminan Kesehatan Jakarta yang diselenggarakan oleh UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Jamkesjak (Jaminan Kesehatan Jakarta) merupakan suatu program jaminan atas pelayanan kesehatan diluar manfaat JKN secara gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, warga DKI Jakarta harus memiliki pengetahuan tentang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta disebutkan melalui program Jaminan Kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 96,56 persen. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per bulan Mei 2020 mencapai 4.789.695 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang program Jaminan Kesehatan Jakarta UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi crosssectional. Dengan mengolah data sekunder dari Hasil Survei milik UP Jamkesjak Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta. 

---

This thesis discusses the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta regarding the Jakarta Health Insurance Program organized by UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office. The Jamkesjak (Jakarta Health Insurance) program is a guarantee program for health services other than the free JKN benefits provided by the DKI Jakarta provincial government to improve the welfare of the people of DKI Jakarta. 

"Perencanaan merupakan hal yang penting dalam menetapkan dasar untuk mengatur, mengendalikan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah sistem. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan tahunan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) dari tenaga perencana yang ada belum sesuai dengan kebutuhan, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur baik dalam hal kebutuhan SDM perencana serta proses perencanaan yang lebih merinci yang dapat dijadikan acuan para tenaga perencana dalam penyusunan perencanaan. Hasil penelitian menyarankan untuk perlu ditingkatkan lagi kualitas perencana, diberikan fasilitas yang memadai serta pembuatan SOP yang lebih detail.

---

Planning is an important thing in setting the basis for regulating, controlling the goals to be achieved from a system. The goal of this research is to analyze the annual planning process in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta on the year of 2019. The research is a descriptive study with qualitative methods. The data was collected by in-depth interviews and document review. From this research it was found that the human resources (HR) of the existing planning staff were not in accordance with the needs, there was also no standard operational procedure (SOP) that regulates both in terms of planning HR needs and a more detailed planning process that could be used as a reference for planning staff in planning preparation. The researcher suggest that the quality of the planner needs to be improved again, given adequate facilities and more detailed SOP development."

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"ABSTRAKKesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam upayapenanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir merupakan gambaranproduktivitas sumber daya manusia kesehatan pada tahap pra bencana.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran dan hubungan beberapafaktor (umur, jenis kelamin, lama pengalaman kerja, frekuensi mengikutipelatihan manajemen bencana, pelatihan teknik lapangan, pelatihan tekniklapangan, gladi/simulasi, kecukupan sarana, ketersediaan biaya operasional,dukungan informasi, ketersediaaan protap/pedoman, pelaksanaan evaluasi danpemberian kompensasi) dengan kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatandalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di Provinsi DKIJakarta Tahun 2010. Sejumlah 251 responden yang bekerja di unit terkaitpenanggulangan masalah kesehatan akibat bencana di lingkungan DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan sampel dalam studi ini. Penelitian inimenggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional danmerupakan analisis data primer hasil wawancara dengan pengisian kuesioner.Analisis data dilakukan bertahap, dari analisa univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan gambaran kesiapsiagaan sumber dayamanusia kesehatan adalah sebagian besar 68,1% responden menyatakan siap siagabekerja dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir dan31,9% menyatakan tidak siap siaga. Hasil akhir analisis didapatkan kesiapsiagaansumber daya manusia kesehatan meningkat 2,5 kali pada responden yang pernahmendapatkan pelatihan manajemen bencana sebanyak D 2 kali dibandingkanresponden yang mendapatkan pelatihan manajemen bencana < 2 kali. Sedangkankesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan meningkat 2 kali pada respondenyang menyatakan adanya pelaksanaan evaluasi kegiatan di unit kerjadibandingkan responden yang menyatakan tidak melaksanakan evaluasi.Tidak adainteraksi antara faktor frekuensi pelatihan manajemen dan pelaksanaan evaluasi.Saran-saran meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatantersebut yaitu sumber daya manusia kesehatan lebih sering mengikuti pelatihanmanajemen bencana (D 2 kali) dan melaksanakan evaluasi kegiatan.

---

Abstract Preparedness of health human resources in the effort to deal with healthproblems during disaster is a description of the productivity of health humanresources in the pre disaster.This study aims to determine the description and the relationship ofpreparedness of health human resources of health problems caused by flood inDKI Jakarta in 2010 with the factors age, sex, duration of work experience, thefrequency of disaster management training, field technique training, supportingtechnique training, rehearsals/ simulations, adequacy of facilities, availability ofoperational costs, support information, availability procedures/guidelines,implementation evaluation and award of compensation.A number of health human resources, 251 respondents, working in theunit due to disaster prevention in DKI Jakarta Provincial Health Office are thesample in this study. This study uses a quantitative method with cross sectionalresearch design and using the primary data analysis of the results of interviewswith a questionnaire. Data analysis was carried out in stages, from the univariateanalysis, bivariate and multivariate.The result showed that the description of preparedness of health humanresources in the prevention of health problems caused by flood in DKI JakartaProvince in 2010 is largely 68,1% of health human resources working in DKIJakarta Provincial Health Office states stand ready to work handling flood and31,9% state not ready. The final results obtained from analysis of preparedness ofhealth human resources increased by 2,5 times on the respondents who never getas much disaster management training D 2 times higher than respondents whoreceived training on disaster management < 2 times. While the preparedness ofhealth human resources increased by 2 times on the respondents who claimedthere was an evaluation of activities at the work unit as compared to respondentswho claimed not implementing evaluation. There was no interaction between thefrequency of disaster management training and evaluation implementation.Based on statement above, there are some suggestions for improving of thepreparedness of health human resources are more frequent following the disastermanagement training (D 2 times) and carry out the activity evaluation."

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."