Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata kelola informasi mengacu pada cara organisasi mengelola informasi dan data secara terorganisir, mencakup kebijakan, keamanan dan privasi, serta aksesibilitas informasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses informasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata kelola informasi Tridharma dosen menggunakan sistem informasi Lintar dengan fokus pada monitoring dan evaluasi program studi di FEB Universitas Tarumanagara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Temuan penelitian ini yaitu tata kelola informasi Tridharma dosen belum dilakukan secara maksimal untuk membantu monitoring dan evaluasi program studi di FEB Universitas Tarumanagara. Hal tersebut terlihat dari belum dilakukannya pengorganisasian dan klasifikasi informasi terkait hasil pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen pada sistem informasi Lintar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola informasi Tridharma dosen untuk membantu monitoring dan evaluasi program studi di FEB Universitas Tarumanagara sehingga dapat memberikan umpan balik dan meningkatkan kinerja Tridharma dosen.

---

Information governance refers to the way organizations manage information and data in an organized manner, including policies, security and privacy, and accessibility of information used to store and access information effectively and efficiently. This research aims to identify the information governance of Tridharma lecturers using the Lintar information system with a focus on monitoring and evaluation of study programs at FEB Tarumanagara University. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected using observation and interview methods. The findings of this study are that the information governance of Tridharma lecturers has not been carried out optimally to assist the monitoring and evaluation of study programs at FEB Tarumanagara University. This can be seen from the lack of organization and classification of information related to the results of teaching, research, and community service carried out by lecturers in the Lintar information system. Therefore, the results of this study are expected to improve the information governance of Tridharma lecturers to help monitoring and evaluation of study programs at FEB Tarumanagara University so as to provide feedback and improve the performance of Tridharma lecturers."

"Penelitian diajukan untuk mengetahui bagaimana hubungan implementasi good governance (yang terdiri dari prinsip transparancy, akuntability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran).Atas dasar tersebut diajukan model teroritis dengan hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah 322 orang responden yang merupakan karyawan dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas implementasi prinsip transparancy terhadap kinerja kepuasan pelayanan, implementasi prinsip responsibility dan prinsip fairness terhadap kinerja perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran. Serta terdapat hubungan yang positif atas penerapan good governance terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan."

"Pendidikan merupakan faktor penting dalam membuat seseorang lebih berfungsi optimal. Oleh karena itu, ia tidak menginginkan kegagalan di bidang ini. Salah satu syarat agar berhasil dalam pendidikan adalah penyesuaian diri, yang dalam hal ini adalah penyesuaian akademis. Sistem pendidikan dan lingkungan di perguruan tinggi menuntut para lulusan Sekolah Menengah Umum dan sederajat untuk menyesuaikan diri dengan metode dan kurikulum yang berbeda. Di perguruan tinggi, khususnya Universitas Indonesia, diterapkan sistem drop aut sehingga para mahasiswa baru selalu berusaha untuk dapat segera menyesuaikan diri agar bertahan dan berprestasi. Dengan demikian, dibutuhkan suatu alat ukur untuk mengetahui penyesuaian diri mahasiswa baru yang kemudian dapat mengarah pada keberhasilan akademis mahasiswa tersebut, Hal ini penting karena dengan alat ukur ini, diharapkan mahasiswa yang ternyata kurang menyesuaikan dengan lingkungan kampus dapat segera dideteksi dan diberikan bantuan pencegahan sebelum ia dikenakan drop aut dari kampus.Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan alat yang bernama Student Aititude and Perception Survey (SAPS). Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling pada Fakultas Hukum Univcrsitas Indonesia. Sampel yang dipilih sejumlah 275 orang mahasiswa S-1 reguler Fakultas Hukum yang duduk di semester 2 dan semester 4.Hasll uji coba alat ini menunjukkan bahwa alat ini cukup akurat dan konsisten dalam mengukur penyesuaian akademis pada mahasiswa. Dari uji validitas konstruk diperoleh hasil bahwa alat ini kurang dapat mengukur apa yang ingin diukur, yaitu penyesuaian akademis mahasiswa karena tidak semua item berada pada faktor yang sesuai dengan faktor yang ada pada alat SAIPS. Namun alat ini memiliki koelisien validitas kriteria yang signifikan dengan Indeks Prestasi mahasiswa. Dengan demikian, semakin baik penyesuaian diri yang dilakukan seorang mahasiswa di dalam hal akademis, maka semakin baik nilai IndeksPrestasinya. Dari pengujian masing-masing item diperoleh 65 item yang masih dapat dipertahankan, sedangkan item-item yang lain harus direvisi dan dibuang. Dari penelitian ini, disusun sebuah norma alat ukur penyesuaian akademis mahasiswa berdasarkan T-scale.Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melanjutkan penelitian pada mahasiswa dari fakultas atau universitas lain agar dapat disusun alat ukur penyesuaian akademis yang valid, reliabel dan memiliki norma yang tepat."

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pelayanan publik perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang sudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi atau dilakukan secara daring. Penerapan pelayanan publik seharusnya berdasarkan asas penyelenggaraan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terlaksananya good governance. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa asas penyelenggaraan publik, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan publik perizinan pendirian PTS, terutama asas tidak diskriminasi yang terkait dengan diskresi dan asas fasilitas. Asas-asas penyelenggaraan publik tersebut yang belum diterapkan sepenuhnya menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi kendala pada saat proses perizinan pendirian PTS tersebut, diantaranya perlakuan yang tidak sama untuk beberapa usulan karena diskresi, adanya gugatan dari pengusul pendirian perguruan tinggi swasta, terbatasnya jaringan internet, kemampuan digital literasi masyarakat, sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik, serta anggaran untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Selain itu, pelayanan publik tersebut diawasi secara eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas-asas pelayanan publik diperlukan sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan pendirian perguruan tinggi swasta sehingga terciptanya penyelenggaraan good governance.

---

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has a public service for licensing the establishment of Private Higher Education (PTS), which has been carried out with the help of an information system. The implementation of public services should be based on the principles of public administration as regulated in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as general principles of good governance. The thesis research using normative juridical method concludes that the principle of public administration has not been fully implemented in the public service process for licensing the establishment of PTS, especially the principle of non-discrimination related to discretion and the principle of facilities. Thus, have led to several implications that became obstacles, such as unequal treatment for some proposals due to discretion, lawsuits from the proponents of establishing PTS, limited internet network, digital capabilities. public literacy, human resources, as well as budgets to provide optimal public services. In addition, these public services are monitored externally by the Ombudsman. Based on this, the application of the principles of public services is needed as signs in the implementation of public services for licensing the establishment of PTS so that good governance is implemented."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."

"Arsip adalah informasi yang terekam dari kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah, perusahaan, dan organisasi, dan terbagi menjadi arsip aktif dan inaktif. Pengelolaan arsip meliputi penataan hingga pemusnahan, dan dikatakan efektif jika arsip bisa ditemukan kembali saat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas penataan arsip inaktif dalam mendukung proses temu kembali arsip, serta memberikan panduan untuk meningkatkan manajemen arsip inaktif di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa unit kearsipan menggunakan jasa pihak ketiga untuk penataan arsip inaktif mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan ruang penyimpanan arsip, yang mempengaruhi efektivitas proses temu kembali arsip inaktif di unit arsip Badan Pengembangan SDM Kementerian KX. Faktor yang menentukan keberhasilan penataan arsip inaktif mencakup pemindahan arsip, penataan, penyimpanan, pemeliharaan serta temu kembali arsip.

---

Archives are information recorded from activities or events in various forms along with the development of information and communication technology. Archives are created and received by state institutions, governments, companies and organizations, and are divided into active and inactive archives. Archives management includes arrangement to destruction, and is said to be effective if the archives can be found again when needed. This research aims to describe the effectiveness of structuring inactive archives in supporting the archive retrieval process, as well as providing guidance for improving the management of inactive archives in the future. The method used is a qualitative approach with data collection techniques in the field through observation, interviews and documentation. This research found that archives units use third party services to organize their inactive archives. This is caused by limited human resources and archive storage space, which affects the effectiveness of the inactive archive retrieval process in the archives unit of the Human Resources Development Agency of the Ministry of KX. Factors that determine the success of inactive archive management include archive transfer, arrangement, storage, maintenance and archive retrieval."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Corporate Community Involvement (CCI) pada laporan tahunan perusahaan sampel. Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keberadaan komite CSR, komite pengungkapan, dan komite risiko merupakan proksi dari tata kelola perusahaan.CCID merupakan pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai keterlibatan perusahaan dalam inisiatif sosial dalam masyarakat di tempat di mana perusahaan beroperasi. Kegiatan CCI diklasifikasikan menjadi empat kategori utama yaitu kegiatan komunitas; pendidikan dan seni; kesehatan dan kegiatan terkait dan kegiatan komunitas lainnya.Pengujian dilakukan pada 35 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode penelitian 2011-2014. Indeks pengukuran tingkat pengungkapan CCI yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pengukuran Yekini et al. (2015). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dengan analisis konten digunakan. Semua data yang dikumpulkan bersifat panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas CCID pada perusahaan sampel adalah 4,05 dari skala 10. Skor tersebut menunjukkan kualitas CCID pada perusahaan sampel masih relatif rendah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CCI sedangkan variabel lain tidak. Hal ini dikarenakan komisaris independen merupakan kepanjangan tangan dari pemegang saham dan masyarakat komunitas yang cenderung dapat mempengaruhi manajemen untuk mengungkapkan kegiatan CCI terkait kepentingan masyarakat komunitas tempat perusahaan beroperasi.

---

This research aims to analyze the effect of corporate governance on Corporate Community Involvement (CCI) in the annual report of sample company. Board of Commisioner (BoC) Independence, BoC size, BoC meeting frequency, Audit Committee Meeting Frequency, Audit Committee Size, and The Existence of Other Standing Committee such as CSR Committee, Disclosure Committee, and Risk Committee are the proxy of Corporate Governance.

CCID is a disclosure in the annual report on the company's involvement in social initiatives in the communities where the company operates. CCI activities are classified into four main categories: community activities; education and the arts; health and related activities and other community activities.

Test was conducted at 35 listed companies in Indonesia Stock Exchange for the research period 2011-2014. The measurement index for CCI is the measurement index developed by Yekini et al. (2015). In this research, a content analysis data collection method was used. All data collected are of a panel nature.

The results of this study showed that the average CCID quality score of the sample firm was 4.05 out of a scale of 10. The score indicates that the CCID quality of the sample firm is still relatively low. This study also found that the independence of board of commissioners has a significant influence on the level of disclosure of CCI while other variables do not. This is because the independent commissioner is the representative of shareholders and the community that tends to influence the management to disclose CCI activities related to the communities interest where the company operates."