Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia, sebagai negara penghasil karbon terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan mendesak dalam menekan emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, yang utamanya disebabkan oleh ketergantungan pada batu bara. Dengan proyeksi lonjakan permintaan energi, yang sebagian besar dipenuhi oleh batu bara, kontribusi negara ini terhadap emisi global diperkirakan akan meningkat. Di tengah meningkatnya suhu global dan krisis terkait iklim, transisi ke energi terbarukan menjadi suatu keharusan. Namun, meskipun potensi sumber energi terbarukan, termasuk Hidrogen Hijau, sangat besar, hambatan-hambatan signifikan menghalangi adopsi yang luas. Studi ini mengeksplorasi strategi untuk Pertamina NRE dalam mengarungi kompleksitas pengembangan bisnis Hidrogen Hijau di Indonesia. Melalui penelitian yang komprehensif, tujuannya adalah menawarkan rekomendasi untuk mempercepat pengembangan Hidrogen Hijau, sehingga memajukan komitmen Indonesia untuk mencapai Emisi Bersih Netto pada tahun 2060. Tantangan-tantangan kunci seperti ambiguitas regulasi, biaya produksi tinggi, dan keterbatasan infrastruktur diidentifikasi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang multifaset, termasuk kebijakan yang ditargetkan, inovasi teknologi, dan investasi dalam infrastruktur. Dengan menelaah lanskap strategis dan memodelkan kompleksitas pengembangan Hidrogen Hijau, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat dijalankan bagi Pertamina NRE. Strategi yang efektif sangat penting tidak hanya untuk mengoptimalkan produksi dan profitabilitas tetapi juga untuk memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan Net Zero Emission.

---

Indonesia, as the largest carbon emitter in Southeast Asia, faces a pressing challenge in curbing its escalating greenhouse gas emissions, primarily fueled by coal reliance. With a projected surge in energy demand, predominantly met by coal, the nation's contribution to global emissions is set to rise. Amidst rising global temperatures and climate-related crises, transitioning to renewable energy becomes imperative. However, despite the potential of renewable energy sources, including Green Hydrogen, significant hurdles hinder its widespread adoption. This study explores strategies for Pertamina NRE in navigating the complexities of developing the Green Hydrogen business in Indonesia. Through comprehensive research, the aim is to offer recommendations to accelerate Green Hydrogen development, thereby advancing Indonesia's commitment to achieving Net Zero Emission by 2060. Key challenges such as regulatory ambiguity, high production costs, and infrastructure limitations are identified. Addressing these challenges requires a multifaceted approach, including targeted policies, technological innovations, and investment in infrastructure. By examining the strategic landscape and modeling the complexities of Green Hydrogen development, this research seeks to provide actionable insights for Pertamina NRE. Effective strategies are crucial not only for optimizing production and profitability but also for fostering sustainable growth and contributing significantly to Indonesia's Net Zero Emission goals."

"Meningkatnya penetrasi Energi Baru Terbarukan Intermittent akan berpotensi mengganggu kestabilan sistem, terutama pengaturan frekuensi sistem. Hal tersebut dikarenakan sifat karakteristik unik yaitu intermittency daya, variability output, dan reduksi inersia. Sistem pengaturan frekuensi sekunder, Automatic Generator Control, yang terinstall pada sistem kelistrikan Jawa Madura Bali membutuhkan sebuah pengembangan design sebagai langkah mitigasi respon frekuensi terhadap fenomena EBT Intermittent. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perbaikan sistem AGC dengan merancang design kontrol baru yaitu Proportional Integral Derivative dan menambahkan faktor EBT Intermittent dalam simulasi. Hal tersebut memberikan hasil peningkatan kinerja dinamis AGC sehingga diperoleh peningkatan kecepatan respon sistem menuju frekuensi nominal yaitu sebesar 9.504 detik lebih cepat dan meredam undershoot sebesar 0.72 Hz dari pada menggunakan design kontrol eksisting. Peningkatan kinerja dinamis AGC tersebut sangat penting untuk mendapatkan manajemen energi sistem Kelistrikan JAMALI yang sesuai dengan kriteria operasi, yaitu andal, mutu dan ekonomis.

---

The increasing penetration of Variable Renewable Energy (VRE) sources has the potential to disrupt system stability, especially in frequency control systems. This is caused by the unique characteristics, namely the inability of the generator to produce power continuously (intermittent), variations in the output power of the generator on different time scales based on the energy source (variability), and a decrease in system inertia. The existing Automatic Generator Control (AGC) secondary frequency control system installed on the Java Madura Bali electrical system requires design development as a frequency response mitigation measure for the VRE phenomenon. This research proposes an AGC using a Proportional Integral Derivative control design with the addition of VRE factor. This approach results in improved dynamic performance of AGC leading to faster system response towards the nominal frequency by 9.504 seconds and an increased undershoot of 0.72 Hz compared to using the existing control design. Enhancing the dynamic performance of AGC is crucial to achieve effective energy management in the Java Madura Bali power system system in accordance with the operational criteria of reliability, quality and economy."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"ABSTRAKEnergi di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital, semakin bertambah tahun kebutuhan energi semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi di dunia saat ini bahwa persediaan energi renewable semakin menipis, memicu pengembangan energi renewable. Indonesia menargetkan pengembangan energi renewable padaa tahun 2025 sebesar 23 bauran energi nasional. Penelitian ini memberikan alternatif proporsi bauran dan pemilihan lokasi EBT yang bertujuan untuk meminimumkan biaya total energi bauran. Hasil yang diperoleh dari metode MINLP yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan energi air dan panas bumi yang memiliki porsi pengembangan terbesar.

---

ABSTRACTEnergy in Indonesia is an important sector that electricity demand always increasing every year. This condition is also influenced by economic and population growth. In fact, non renewable energy is declining and will be vanished in several decades. This condition triggers development of renewable energy to replace it. Indonesia have made a development target of renewable energy become 23 of all energy mix. This paper give an alternative plan of development and site selection to reach minimum cost of all renewable energy mix in Indonesia. The result is hydro and geothermal are dominant in this energy mix."

"Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan di beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti populasi, partumbuhan ekonomi, teknologi, juga harga energi. Kebutuhan energi final Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 248,4 MTOE. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan, yang berkaitan dengan lingkungan. Kebutuhan energi yang besar dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan ini menjadi faktor pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk membuat suatu target kontribusi energi baru dan terbarukan EBT pada bauran energi final dan untuk menetapkan beberapa kebijakan untuk mendukung usaha untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi, ada beberapa tantangan dalam implementasi aturan-aturan ini seperti skema bisnis dan insentif yang dianggap kurang menarik bagi investor, kecenderungan proyek EBT yang kecil dan tersebar di area-area berbeda dan beberapa tantangan lain. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memberi pengertian mengenai dinamika sistem, variabel, dan hubungan mereka dalam pengembangan EBT di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan mengenai harga jual listrik dari pembangkit listrik swasta ke PT. PLN menggunakan pendekatan sistem dinamis dengan studi kasus di Jawa Barat. Dengan melakukan simulasi, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara permintaan dan kapasitas penyediaan, dan keuntungan investasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan energi terbarukan. Sementara, pengembangan energi terbarukan sendiri dapat mempengaruhi jumlah lapangan pekerjaan dan total emisi yang dikeluarkan.

---

Indonesias energy demand keeps on increasing due to the development in some main influencing factors such as population growth, economic growth, technology development, as well as energy price. Indonesia rsquo s final energy demand in 2025 is projected to reach 248.4 MTOE. At the same time, Indonesian government is concerned about the importance of sustainable development, which is related to environment. The big amount of energy demand and the concern to sustainable development have been the push factors of Indonesias government to create a target of new and renewable energys NRE contribution in the final energy mix and to enact some policies to support the effort to reach the target. However, there are some challenges in the implementation of these regulations such as business scheme and incentive that is perceived to be not lucrative enough by investors, the tendency of NRE development projects to be small and scattered in different areas and some other challenges. Thus, this research aims to understand the dynamics of the system, variables and their interconnections in the development of NRE in Indonesia, especially related to policies about electricity selling price from power producers to State Electricity Company PT. PLN using system dynamics approach with the study case in East Java. By running the simulation, it is found that economy growth, energy supply demand gap and investment profitability are influencing factors to renewable energy development. Meanwhile, renewable energy itself affects the amount of job creation and total emission emitted."

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pembatasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, dikaitkan dengan Three Keywords Theory, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap potensi kerugian yang dianggap sebagai risiko keuangan negara atau risiko fiskal dalam suatu kepailitan BUMN Persero. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara (BUMN Persero), maka segala bentuk penguasaan, risiko, dan tata kelola beralih kepada BUMN Persero. Konsekuensi hukumnya, terhadap risiko bisnis yang bakal muncul dalam pengelolaan BUMN Persero pada prinsipnya merupakan risiko bisnis, dan bukan risiko keuangan negara.Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, apabila ditinjau berdasarkan Three Keywords Theory dan teori pendukung lainnya, hanya sebatas pada jumlah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN dan disetor sebagai modal BUMN Persero. Sebagai langkah antisipasi adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, maka dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, Negara dapat mengawasi dan turut serta berpartisipasi dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan, berdasarkan pengelolaan prinsip perusahaan yang sehat, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau bahkan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan.

---

ABSTRACTThis thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.;This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts., This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.]"

"Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan.

---

This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"ABSTRAKKapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi."

"Sistem kelistrikan rumah tangga off-grid terus mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya teknologi energi terbarukan, teknologi komputasi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi, fungsi dan peran sistem kelistrikan rumah tangga dalam menurunkan emisi gas buang dan meningkatkan efisiensi semakin penting. Untuk merancang sistem kelistrikan rumah tangga diperlukan suatu alat. Saat ini pemodelan dan simulasi menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan rancangan sistem yang diinginkan. Dalam penelitian ini, dirancang pemodelan dan simulasi sistem kelistrikan rumah tangga. Sistem ini terdiri dari panel surya, turbin angin, baterai dan beban yang terkoneksi melalui konverter. Pemodelan diturunkan dari model matematik sistem sedangkan simulasi menggunakan MATLAB/Simulink. Dalam penelitian ini, rancangan sistem kendali supervisi juga diimplementasikan. Kendali ini berfungsi menyeimbangkan antara pasokan energi dan beban yang terus berubah. Dari hasil simulasi yang dilakukan didapatkan bahwa model dan simulasi dapat bekerja dengan baik. Perubahan beban dan pasokan energi dapat diantisipasi dengan bekerjanya baterai dan juga fuel cell.

---

The off-grid household electrical system continues to develop. With the development of renewable energy technology, computational technology, information technology and communication technology, the function and role of off-grid household electrical systems in reducing exhaust emissions and increasing efficiency are increasingly important. To design an off-grid household electrical system, a tool is needed. Currently modeling and simulation are effective tools to get the desired system design.

In this study, a household electrical system modeling and simulation was designed. This system consists of solar panels, wind turbines, fuel cells, batteries and loads connected through a converter. Modeling is derived from system mathematical models while the simulation uses MATLAB / Simulink. In this study, the design of the supervision control system was also implemented. This control functions to balance the energy supply and the ever-changing burden. From the results of the simulations carried out, it was found that the model and simulation could work well. Changes in load and energy supply can be anticipated by the operation of the battery and also the fuel cell."