Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir.

---

The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects."

"Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor.

---

The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyusun Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul. Pajak yang kewenangan dalam pemungutannya dilimpahkan kepada Kabupaten Bantul salah satunya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang diikuti dengan peningkatan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bantul dari tahun 2010-2016 menyebabkan potensi penerimaan pajak parkir meningkat, namun pertumbuhan realisasi pajak parkir menurun sejak tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi literatur.Berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn, hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul masih perlu dilakukan evaluasi. Hal ini dikarenakan dari kedua kriteria yang diteliti, baik dari kriteria efektivitas dan responsivitas yang dikemukakan oleh Dunn tidak berhasil terpenuhi, sehingga evaluasi pemungutan pajak parkir menjadi perlu untuk dilakukan.

---

Local tax is one of the components of the Regional Original income , which is the mainstay in Bantul district. Taxes which authoritiy in the collection are delegated to the District of Bantul on of which is the parking tax. The increasing number of vehicles followed by increasing tourist attractions in Bantul District from 2010 2016 causing the potential for increasing parking tax revenues, but the growth in realization of the parking tax decreased since 2014.

This thesis discusses the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The purpose of this study is to analyze the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The research approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of literature study and literature study.

Based on the evaluation theory proposed by Dunn, the results showed that parking rsquo s tax collection in Bantul Regency is still need to be evaluated. This is because by both criterias studied, both of the effectiveness and responsiveness criteria proposed by Dunn have not been successfully fulfilled, so the evaluation of parking tax collection becomes necessary."

"Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax.

---

The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan proses formulasi, faktor-faktor yang dipertimbangkan, dan hambatan dalam kebijakan penetapan target penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2014. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya kenaikan signifikan terhadap besarnya target penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penetapan target penerimaan Pajak Hotel melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pembahasan tingkat eksekutif, pembahasan tingkat lesgislatif, dan pengesahan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan target penerimaan Pajak Hotel tahun anggaran 2014 adalah faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pendukung dalam proses pendataan perhitungan potensi dan adanya masalah komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan di tingkat legislatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besarnya kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena penggunaan proyeksi penerimaan dengan asumsi keterisian seluruh kamar dan menggunakan asumsi tax gap relatif kecil sebesar 9,09.

---

This research discuss about the formulation process, considered factors, and obstacles in the policy-making due to revenue target from Hotel Tax sector in Yogyakarta for the budget year 2014. This research is a descriptive one with qualitative approach.

Based on the research's result, it is acknowledged that the policy-formulation process due to revenue target from Hotel Tax sector was carried out through four prominent factors which are potency analysis, executivephase discussion, legislative-phase discussion, and legislation. Considered factors in formulating revenue target from Hotel Tax sector for budget year 2014 are external and internal factors. Meanwhile, the encountered obstructions are limited supportive resources in logging process of potency calculation and communication-issue within the executive and legislative parties at legislativephase discussion.

This research concludes that significant increase in revenue target from Hotel Tax in Yogyakarta for budget year 2014 was caused by improper using of assumption in analyzing Hotel Tax potencies, which was assumed by 100% occupancy rate and exceedingly low tax gap assumption that reached out to 9,09%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."