Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Administrasi Negara (LPN) menggunakan acuan kriteria minimal penerapan tata kelola TI berdasarkan kebijakan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) Pemerintah. Hasil supervisi dan evaluasi SPBE di LPN tahun 2022 memperoleh predikat sangat baik dengan indeks 3,57. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ranah kebijakan SPBE yang memperoleh skor 4,70 dengan ranah penerapan tata kelola SPBE yang memperoleh skor jauh lebih rendah yaitu 2,90. Belum optimalnya penerapan tata kelola TI di LPN disebabkan oleh minimnya dukungan dana dan komitmen dari pimpinan, serta belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM TI. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dari Departemen Pusat Data dan Sistem Informasi LPN, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pimpinan dan unit kerja lainnya mengenai TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman tata kelola TI di kalangan pimpinan dan pegawai LPN sebagai dasar rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola TI di LPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggabungkan survei, telaah pustaka, dan wawancara untuk keperluan validasi. Pengukuran kesadaran tata kelola TI dilakukan berdasarkan praktik terbaik dan kebijakan SPBE, dengan bobot prioritas dihitung melalui analisis Fuzzy AHP. Model penilaian kesadaran yang digunakan terdiri dari tiga dimensi kesadaran: pengetahuan, sikap, dan perilaku, dan dua belas area tata kelola TI: manajemen risiko, sumber daya, anggaran, keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan, strategi organisasi, organisasi, komitmen, kompetensi, komunikasi, layanan, dan keamanan informasi. Pembobotan dengan Fuzzy AHP menunjukkan bahwa keamanan informasi dan pengetahuan merupakan area dan dimensi kesadaran yang paling kritis. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tata kelola TI pegawai NIPA secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan skor 81,34, namun tiga area tata kelola TI masuk dalam kategori sedang: anggaran, sumber daya, dan manajemen risiko. Analisis berdasarkan level jabatan dan area kerja menunjukkan bahwa terdapat tiga area lain yang memerlukan perhatian: komitmen, komunikasi, dan kompetensi. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan pengetahuan manajemen puncak dan administrator/penyelia terkait enam area dalam kategori sedang.

---

The National Institute of Public Administration (NIPA) uses a reference for the minimum criteria of IT governance implementation based on the Government's Electronic Government System (SPBE) policy. The results of the supervision and evaluation of SPBE at NIPA in 2022 achieved an excellent rating with an index of 3.57. However, there was still a gap between the policy domain of SPBE, which scored 4.70, and the implementation domain of SPBE governance, which scored significantly lower at 2.90. The suboptimal implementation of IT governance at NIPA is attributed to the lack of funding support and commitment from top management, as well as the inadequate quantity and quality of IT human resources. Interviews with management from the Data Center and Information Systems Department at NIPA indicate a need for improved understanding among top management and other work units regarding IT. Therefore, this study aims to measure the level of IT governance awareness among high-level management and employees of NIPA a basis for recommending improvements in IT governance implementation at NIPA. This study employs a triangulation approach by combining surveys, literature reviews, and interviews for validation purposes. The measurement of IT governance awareness is conducted based on best practices and the SPBE policy, with priority weights calculated through Fuzzy AHP analysis. The awareness assessment model used consists of three dimensions of awareness: knowledge, attitude, and behavior, and twelve areas of IT governance: risk management, resources, budget, stakeholder engagement, policy, organizational strategy, organization, commitment, competence, communication, services, and information security. Weighting with Fuzzy AHP indicates that information security and knowledge are the most critical areas and dimensions of awareness. The measurement results show that the overall IT governance awareness level of NIPA employees is in the good category with a score of 81.34, but three IT governance areas fall into the moderate category: budget, resources, and risk management. Analysis based on job levels and work areas indicates that there are three other areas require attention: commitment, communication, and competence. Recommendations for improvement focus on enhancing the knowledge of top management and administrators/supervisors regarding the six areas in the moderate category."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) berperan penting bagi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan strategi organisasi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut oleh kementerian BUMN untuk mendapatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan nilai tiga. Namun, Jasa Marga saat ini masih belum berhasil mencapai nilai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di Jasa Marga dan memberikan rekomendasi perbaikan proses menggunakan COBIT 2019. Penelitian diawali dengan menentukan obyektif tata kelola TI yang sesuai dengan kebutuhan Jasa Marga. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif melalui wawancara dengan lima responden yaitu Information Technology Group Head dan empat Department Head di unit TI Jasa Marga serta melakukan studi dokumen master plan TI yang dimiliki Jasa Marga. Penelitian dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kapabilitas dari obyektif tata kelola TI yang didapatkan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap empat responden yang ada di Departemen IT Planning dan IT Development menggunakan panduan yang diberikan kerangka kerja COBIT 2019, dilanjutkan dengan melakukan validasi melalui analisis dokumen organisasi. Hasil analisis tingkat kapabilitas tata kelola TI yang dilakukan menginformasikan bahwa masih ada obyektif yang masih berada pada tingkat dua yaitu managed solution identification and build dan managed projects. Rekomendasi perbaikan tata kelola TI yang diberikan pada penelitian ini adalah adanya penerapan proses manajemen proyek yang mengadopsi best practice seperti PMBOK atau PRINCE2 serta peningkatan kapabilitas karyawan internal dalam bidang manajemen proyek.

---

Information Technology (IT) Governance plays an important role for organizations in realizing organizational goals and strategies. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) as a State-Owned Enterprise (BUMN) received mandate from BUMN to obtain IT governance capability level with the score of three. Jasa Marga has not achieved this level yet. The purpose of this study is to measure IT Governance capability level at Jasa Marga and provide recommendations for process improvement using COBIT 2019. The research begins by determining the objectives of IT governance in accordance with the organization’s needs. This was done by collecting qualitative data through interviews with five respondents, namely the Information Technology Group Head and four department heads in Jasa Marga's IT unit as well as studying the IT master plan documents owned by Jasa Marga. The research is continued by measuring the capability level of the obtained IT governance objectives. Data processing was carried out qualitatively by conducting interviews with four respondents in the IT Planning and IT Development Department using the guidelines provided by the COBIT 2019 framework, followed by validation through analysis of organizational documents. The results of the analysis of the IT governance capability level carried out, there are still objectives that are still at level two, namely identifying managed solutions and build and managed projects. The IT governance recommendations given for improvement are the implementation of project management processes that adopt best practices such as PMBOK or PRINCE2 as well as increasing the capabilities of internal employees in the field of project management."

"

Kurangnya kesadaran Tata Kelola TI menjadi hambatan untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat melihat masalah ini sebagai sesuatu hal yang sangat signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kesadaran Tata Kelola TI menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, yaitu mengkaji dan menganilisis lebih dalam agar nantinya dapat diketahui secara detail terutama berkaitan dengan area penting apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi Tata Kelola TI. Penelitian ini bertujuan mencari area penting dalam kesadaran Tata Kelola TI yang dikembangkan menjadi sebuah model penilaian yang dapat mengetahui tingkat kesadaran Tata Kelola TI dalam suatu organisasi, dan digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan implementasi Tata Kelola TI dimasa depan secara berkelanjutan. Metodologi penelitian ini terdiri dari 10 tahapan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari studi literatur, pendapat pakar, diskusi kelompok terarah, integrasi dan sinkronisasi, menentukan area penting, membuat model, uji validasi, merancang sistem penilaian dan pengelompokan, uji coba model serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan area paling penting diantara area lainnya dengan memiliki jumlah persentase paling tinggi yaitu 40% serta pada dimensi kesadaran,  perilaku memiliki jumlah persentase paling tinggi sebesar  50%. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sistem penilaian dan pengelompokan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik (80≤ NK ≤100), sedang (60≤ NK <80) dan kurang (NK<60), dimana NK adalah nilai kesadaran. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konkrit dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang Tata Kelola TI, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait tentang implementasi Tata Kelola TI untuk dijadikan dasar guna perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik dimasa depan.

 

---

Lack of awareness of IT Governance is an obstacle to achieving success. Therefore, organizations must be able to see this problem as something that is very significant and should not be underestimated. IT Governance Awareness becomes very important for research, which is to study and analyze more deeply so that later it can be known in detail especially with regard to any important areas that can influence the success in implementing IT Governance. This study aims to find an important area in IT Governance awareness that was developed into an assessment model that can determine the level of IT Governance awareness in an organization and is used as an input that can be used as a reference for improving the implementation of IT Governance in the future on an ongoing basis. This research methodology consists of 10 stages carried out both qualitatively and quantitatively which consist of literature studies, expert opinions, focus group discussions, integration and synchronization, determining important areas, making models, validation tests,  assessment and grouping systems, models testing and ends with conclusions and suggestions. The results obtained from this study stated that risk management is the most important area among other areas by having the highest percentage of 40% and in the dimension of awareness, the behavior has the highest percentage of 50%. In addition, this study also resulted in an assessment and grouping system which was divided into three categories: good (80≤ NK ≤100), moderate (60≤ NK <80) and less (NK<60), where NK is the value of consciousness. Finally, this research is expected to contribute concretely in the development of knowledge, especially in the field of IT Governance, which can later be used as input for relevant stakeholders regarding the implementation of IT Governance which will be used as a basis for efforts to improve the quality of better performance in the future.

 

"

"Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga responden yaitu Ketua Bidang Layanan E-Governance dan LPSE, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kasubbag Keuangan, data ini merupakan data primer. Kemudian melakukan analisis dokumen untuk data sekundernya. Penelitian ini melakukan Pengolahan data dengan secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibagikan dan dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas dengan kodefikasi hasil wawancara maupun analisis dokumen organisasi. Dalam menganalisa adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil dari penelitian ini adalah menginformasikan bahwa tingkat kapabilitas berada pada level 1 yaitu Performed. Sehingga rekomendasi terhadap penelitian ini adalah perancangan aktivitas yang disarankan dari panduan kerangka kerja COBIT 2019. Perlu adanya budaya transparansi, dokumentasi, dan prioritas dalam pengelolaan layanan TIK dan E-Governance sehingga dapat digunakan sebagai komunikasi ke pihak pemangku kepentingan dalam meninjau terselenggarakannya harapan sesuai dengan tujuan orgnisasi.

---

Information Technology Governance is a part that must be managed properly because it is very important for the organization in achieving its goals and strategies. This study aims to measure the level of capability of Information Technology Governance at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency with the COBIT 2019 framework. This is done to find out information on the achievement of the capability level in the Governance process in the case study site. This study collects qualitative data. Namely conducting semi-open interviews with three respondents, namely the Head of the E-Governance and LPSE Services Division, the Head of the Information and Communication Technology Division, and the Head of the Finance Subdivision, this data is primary data. Then do document analysis for secondary data. This study carried out data processing quantitatively using questionnaires that were distributed and made based on activities in the COBIT 2019 framework guide process and validated the results of the capability level with the codification of interview results and analysis of organizational documents. In analyzing the adoption of COBIT 2019 technology, it was carried out to assess the current level of capability at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency. The result of this research is to inform that the capability level is at level 1, namely Performed. So the recommendation for this research is the design of activities suggested from the COBIT 2019 framework guidelines. There needs to be a culture of transparency, documentation, and priorities in the management of ICT and E-Governance services so that they can be used as communication to stakeholders in reviewing the implementation of expectations in accordance with the objectives organization."

"Pembentukan unit bisnis baru yang fokus pada pengembangan produk aplikasi pada pemerintahan Kabupaten Kota yang dilakukan oleh PT Nata Solusi Pratama NSP mengakibatkan kebutuhan terhadap layanan teknologi informasi TI menjadi meningkat Layanan TI yang dimiliki NSP untuk mendukung kebutuhan bisnis tersebut masih memiliki banyak permasalahan yang diakibatkan kurang maksimalnya tata kelola terhadap TI di lingkungan kerja perusahaan Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kapabilitas proses terkait tata kelola TI yang diterapkan NSP berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melaksanakan proses tersebut Metode evaluasi yang digunakan dalam mengukur kapabilitas proses ini mengacu pada panduan COBIT 5 Process Assessment Model Evaluasi dilakukan dengan memilih delapan belas dari 37 proses COBIT 5 yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan Hasil pengukuran terhadap penerapan proses COBIT 5 yang relevan menunjukkan terdapat sepuluh proses berada pada tingkat kapabilitas level 0 dan delapan proses berada pada level 1 Tingkat kapabilitas yang dicapai perusahaan memiliki nilai kesenjangan terhadap target tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi nilai kesenjangan Tindakan perbaikan yang direkomendasikan mengacu pada base practices dan generic practices yang disediakan COBIT 5 Enabling Processes.

---

The new business unit that was created by PT Nata Solusi Pratama NSP which focus on development of application product for district government effects the use of information technology IT services is increase There are problems relate to IT services faced by NSP for support business need that is caused by shortage of NSP rsquo s IT governance implementation The objective of this research is to evaluate capability level of processes relate to IT governance that implemented in NSP based on COBIT 5 framework Evaluation methode was used to assess the processes capability level refer to COBIT 5 Process Assessment Model guide Evaluation is performed by selecting eighteen from thirty seven COBIT 5 processes which relevan to company rsquo s problems The measurement result ten processes in level 0 and eight processes in level 1 There are gaps between levels achievement and targets were expected so that NSP need to performe improvement action to solve the gaps The improvement action recommendation refer to base practices and generic practices in COBIT 5 Enabling Processes."

"Tata Kelola TI menjadi bagian yang sangat penting yang harus dikelola dengan baik untuk memenuhi strategi organisasi. Di dalam menentukan ketercapaian tingkat kematangan pada proses Tata Kelola TI di Sekolah Tinggi XYZ yang menjadi tempat studi kasusnya, peneliti mengukur tingkat kematangan Tata Kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis tingkat kematangan Tata Kelola TI di Sekolah Tinggi XYZ. Data penelitian ini bersumber dari proses wawancara semi – terbuka yang dilakukan oleh delapan responden, yaitu: Ketua STT-XYZ, Ketua BTSI, Wakil Ketua 1 (bidang akademik), Wakil Ketua 2 (bidang administrasi), Wakil Ketua 3 (Kemahasiswaan), dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Infrastruktur TI, Pengelolaan dan Pengembangan SI. Kuesioner dibuat berdasarkan panduan proses COBIT 2019 yang sesuai dengan keadaan TI di Sekolah Tinggi XYZ. Analisis adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan dengan menentukan kondisi kemampuan dan tingkat kematangan saat ini di Sekolah Tinggi XYZ. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kematangan berada di level 0 (incomplete). Rekomendasi terhadap perbaikan proses-proses tersebut dibuat mengacu terhadap best practice yang disarankan pada COBIT 2019. Penentuan tanggung-jawab dalam proses pengambilan keputusan dan Tata Kelola TI sebagai salah satu rekomendasi perbaikan serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait pengelolaan TI ke dalam bentuk dokumen resmi.

---

IT governance is an important part that must be managed properly to meet the organization's strategy. In determining the maturity level achieved in the IT governance at Higher Education XYZ is a case study, researchers measured the maturity level of IT governance using the COBIT 2019 framework. This research was conducted qualitatively and quantitatively in analyzing the level of maturity. IT governance at Higher Education XYZ. The data in this study from a semi-open interview process carried out by eight respondents, consisting of Chairperson of STT-XYZ, Deputy Chair 1, Deputy Chair 2, Deputy Chair 3, and Chair of the Internal Quality Assurance Agency, Chair of BTSI, IT Infrastructure, SI Management and Development Division. The questionnaire-based on COBIT 2019 process guidelines that are appropriate to the state of IT management at Small Size Higher Education XYZ. Analysis IT governance COBIT 2019 was carried out by determining the capability and maturity level at Higher Education XYZ. The results of this study indicate the level of maturity is at level 0 (incomplete). Recommendations for improvement processes are made in reference to best practices at COBIT 2019. Determination of responsibilities in the IT decision-making process and governance as one of the recommendations for improvement and to document all activities related to IT management in the form of official documents."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI. For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete). The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Di era digitalisasi ini, teknologi informasi (TI) di lingkungan perusahaan otomotif memiliki peran penting dalam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Agar tetap mampu bertahan dan bersaing di pasar global industri otomotif, PT XYZ menargetkan penerapan smart manufacturing dengan memanfaatkan TI. Namun hal ini tidak diimbangi dengan arahan yang jelas mengenai aktivitas TI untuk menuju digitalisasi dan smart manufacturing. Peran TI di PT XYZ juga masih dianggap sebagai pendukung, bukan sebagai bagian inti dari pencapaian penerapan smart manufacturing. Disamping itu permasalahan TI juga masih terjadi, antara lain permasalahan berhentinya proses produksi karena masalah TI, kurangnya sumber daya manusia untuk TI, tertundanya penyelesaian proyek TI, serta tidak adanya pedoman tata kelola TI. Permasalahan TI ini terjadi karena PT XYZ belum mengetahui seberapa penting dan seberapa tingkat kapabilitas tata kelola TI karena belum dilakukannya evaluasi tata kelola TI di PT XYZ.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di lingkungan PT XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan atribut pengukuran berdasarkan Process Assessment Model (PAM). Pemilihan proses COBIT 5 yang relevan dilakukan dengan pemetaan tujuan bisnis PT XYZ menuju tujuan terkait TI dan tujuan proses sesuai dengan COBIT 5 goals cascade. Pemetaan tersebut menghasilkan proses yang relevan yang kemudian diukur tingkat kapabilitasnya. Selanjutnya penulis menyusun rekomendasi perbaikan setelah dilakukan analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target kapabilitas yang diinginkan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan FGD dengan manajemen PT XYZ, serta didapatkan dari observasi dokumen perusahaan dan studi pustaka terhadap teori yang relevan.Dari 37 proses COBIT yang diukur, sebagian besar proses berada pada tingkat kapabilitas 1 dari skala 5. Sejumlah 12 proses mencapai tingkat kapabilitas 0 (incomplete), 21 proses mencapai tingkat kapabilitas 1 (performed), 4 proses telah mencapai tingkat kapabilitas 2 (managed), dan masih belum ada proses yang mencapai tingkat kapabilitas 3 (established). Rekomendasi disusun oleh penulis dan diberikan ke PT XYZ untuk menuju target di kapabilitas tingkat 3 dan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan TI yang terjadi di PT XYZ.

---

In this digitalization era, information technology (IT) in the automotive company's environment has an important role in the sustainability of the company's business processes. In order to survive and compete in the global automotive industry, PT XYZ targets the adoption of smart manufacturing by utilizing IT. However, this is not matched by a clear direction on IT activities for digitalization and smart manufacturing. The role of IT in PT XYZ is still regarded as a supporter, not as a core part of the achievement of smart manufacturing implementation. In addition, IT problems are still occurring, including problems of production linestop due to IT problems, lack of IT human resources, delays in IT project completion, and lack of IT governance guidelines. This IT problem occurs because PT XYZ does not know the importance and the capability of IT governance because it has never been evaluated.

This study aims to measure the level of IT governance capability within PT XYZ using the COBIT 5 framework with measurement attributes based on the Process Assessment Model (PAM). The relevant COBIT 5 process selection is done by mapping PT XYZ's business goals toward IT related objectives and process objectives in accordance with COBIT 5 goals cascade. The mapping resulted in a relevant process which then each level of capability will be measured. Furthermore, the authors compose recommendations for improvement after analyze the gap between the current level of capability with the desired target capability. Data were collected through interviews and FGD with the management of PT XYZ, and obtained from company document observation and literature study on relevant theory.

37 COBIT processes was measured then most processes are at the level of capability 1 of scale 5. There is 12 processes achieved capability level 0 (incomplete), 21 processes achieved capability level 1 (performed), 4 processes had reached capability level 2 (managed), and still no process reached capability level 3 (established). Recommendations are composed by the authors and given to PT XYZ to reach targets at capability level 3 and it can be used as a solution to IT problems that occur in PT XYZ."

"Direktorat Metrologi adalah sebuah instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Perdagangan Guna menunjang pelaksanaan kegiatannya Direktorat Metrologi telah memanfaatkan penerapan teknologi informasi TI Namun pada kenyataannya penerapan dan pengelolaan TI di Direktorat Metrologi saat ini masih kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Banyak faktor yang menjadi penghambat terciptanya tata kelola TI yang baik di Direktorat Metrologi seperti kurangnya SDM TI yang berkualitas belum terarahnya pengelolaan TI kurangnya perencanaan TI yang baik belum adanya sistem pengaduan gangguan layanan TI yang jelas serta kurangnya kontrol internal terhadap pengelolaan TI itu sendiri Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Direktorat Metrologi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran tingkat kapabilitas ini dilakukan dengan metode PAM Process Assesment Model Pengukuran diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses proses COBIT 5 yang relevan Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 12 proses COBIT 5 terpilih untuk mengetahui tingkat kapabilitas saat ini serta dilakukan juga penentuan target untuk mengetahui tingkat kapabilitas yang ingin dicapai Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas proses proses TI di Direktorat Metrologi sebagian besar berada pada level 0 incomplete Dari hasil pengukuran tingkat kapabilitas tersebut kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan proses proses untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan dimana tingkat kapabilitas target berada pada level 3 established dan 4 predictable Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 Perbaikan secara bertahap diperlukan agar kapabilitasnya dapat meningkat secara simultan Rekomendasi yang utama diusulkan meliputi pembuatan Standard Operating Procedure SOP untuk tiap aktivitas TI melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala mendokumentasikan seluruh aktivitas TI serta peningkatan SDM TI dari segi kuantitas dan kualitas Rekomendasi perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja serta sebagai acuan perbaikan tata kelola TI di masa yang akan datang.

---

Directorate of Metrology is a government agency under the auspices of the Ministry of Trade To support the implementation of its activities Directorate of Metrology has utilized the application of information technology IT However in reality the implementation and management of IT in Directorate of Metrology is still less than optimal in supporting its tasks and functions Many factors that hamper the realization of good IT governance in Directorate of Metrology such as lack of qualified IT human resources no clear direction of IT management lack of good IT planning no IT service problem complain system and lack of internal controls for the management of IT itself Based on those problems the research aimed to measure the level of IT governance capability in Directorate of Metrology by using the COBIT 5 framework It is done by the method of PAM Process Assessment Model Measurement begins with identified the problems and mapped them to relevant processes of COBIT 5 Then the assessment of the 12 selected processes of COBIT 5 conducted to determine the current level of capability and also the capability level to be achieved The measurement result showed that the capability level of IT processes in the Directorate of Metrology mostly at level 0 incomplete From the measurement result then it determined the improvement recommendations to achieve expected capability level wherein the target capability levels are at level 3 established and 4 predictable Improvement Recommendations are based on the COBIT 5 framework Gradual improvement is needed in order to be able to increase the capability simultaneously The main recommendations proposed include making the Standard Operating Procedure SOP for each IT activity conducting regular monitoring and evaluation documenting all IT activities and improving the quantity and quality of IT human resources This recommendations intended to improve performance and as a reference for the IT governance improvement in the future."

"CIT sebagai salah satu Divisi di PT XYZ yang berfokus pada pengelolaan Teknologi Informasi dan Infrastruktur, memiliki Tata Kelola TI yang secara regular (tahunan) diaudit oleh pihak internal maupun eksternal. Jika melihat dari catatan pengukuran kapabilitas Tata Kelola TI yang pernah dilakukan, di tahun 2017, terdapat 37 proses yang diukur. Hasilnya adalah 21 proses berada di tingkat kapabilitas 1, 12 proses berada di tingkat kapabilitas 0 dan 4 proses berada di tingkat kapabilitas 2. Selain itu, pengukuran di tahun 2019 menunjukkan hasill, dari 6 proses yang diukur, semuanya berada di tingkat 1. Namun, data hasil Audit regular di tahun 2018 - 2020 menunjukkan bahwa hasil Audit belum mencapai target kepatuhan yang ditetapkan (95%). Sebagai langkah untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut, dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas TI. sehingga dapat mengetahui aksi perbaikan yang dilakukan. Peneliti melakukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan COBIT 2019. Pengukuran diawali dengan pemetaan proses menggunakan Goal Cascade. Hasil pemetaan Goal Cascade memperoleh sembilan proses. Perhitungan menggunakan perhitungan kapabilitas COBIT 2019, yang melibatkan jangkauan atau skala penilaian. Setelah itu, dilakukan analisis kesenjangan antara hasil pengukuran dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah tingkat tiga. Proses yang tingkat kapabilitasnya dibawah tiga, mendapatkan rekomendasi perbaikan. Hasil pemgukurannya adalah dari sembilan proses yang diukur, terdapat tiga proses dengan tingkat kapabilitas empat (Quantitatively), lima proses dengan tingkat kapabilitas dua (Not Very Organized), dan satu proses dengan tingkat kapabilitas satu (Incomplete).

---

CIT is one of Division at PT XYZ which focuses in managing Information Technology & Infrastructure, has IT Governance that regularly audited by Auditor to know the IT Performance. Based on historical assessment of the IT Governance’s measurement, the measurement of IT Governance in 2017 had result 37 measured prosesses with the details were 21 processes in the 1st level, 12 processes in 0 level and four processes in 2nd level. Moreover, in 2019 there was external consultant who measured the capability of IT Governance, the result explained that all measured processes (six processes) placed at 1st level. However, based on regular Audit result start from 2018 – 2020, the result was still under target (95%). In order to increase the performance and achieve the target, researcher did the measurement of IT Governance to know the deficiency and get recommendation for improvements. The measurement used COBIT 2019 framework which involved mapping using “Goal Cascade”. The measurement used capability measurement of COBIT 2019. Based on interview with CIT management, got nine processes to be masured. The measurement result was three processes is placed in 4th level, five processes is in 2nd level and one process in 1st level. The target for the capability is in 3rd level. So, the processes which is under the target need the improvement based on the given recommendation."