Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena peningkatan jumlah pengaduan pelanggan dalam empat tahun terakhir pada PT XX yang bergerak di bidang pemasok produk dan jasa di bidang konstruksi. Dari hasil penelitian ditemukan adanya permasalahan dalam penerapan knowledge management. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan manajemen pengetahuan berdasarkan ISO 30401 dan sistem manajemen mutu sebagai strategi menghadapi kondisi persaingan global di masa depan sehingga para pemimpin dapat menyusun strategi yang efektif untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi dan keluhan pelanggan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh alat untuk mengukur knowledge management maturity level pada perusahaan penyedia produk dan jasa bidang konstruksi sehingga manajemen dapat menyusun strategi untuk mengurangi keluhan pelanggan. Pada beberapa penelitian sebelumnya, tingkat kematangan manajemen pengetahuan biasanya diukur pada perusahaan kontraktor untuk mencegah kegagalan konstruksi, namun penelitian ini dilakukan pada perusahaan pemasok produk dan jasa kepada kontraktor. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, validasi ahli, dan angket. Hasil penelitian ini terdapat sepuluh subvariabel penelitian dengan 41 indikator sebagai alat untuk menilai tingkat kematangan manajemen pengetahuan. Saat diuji di PT XX menunjukkan bahwa maturity level berada pada level 4, dimana organisasi telah mengelola pengetahuan dengan baik dan dapat dikatakan matang. Hasil ini sudah divalidasi oleh para ahli yang bekerja di perusahaan tersebut. Dari hasil ini disusun empat strategi besar untuk meningkatkan knowledge management maturity level.

---

This research is carried out by the phenomenon of the increase in the number of customer complaints in the last four years at PT XX, which operates in the field of supplier of products and services in the construction sector. From the results of further research, it was found that there were problems in implementing KM. For this reason, this research aims to measure the Knowledge Management Maturity Level based on ISO 30401 and the quality management system as a strategy for facing global competitive conditions in the future so that leaders can develop effective strategies to reduce loss of organizational knowledge and customer complaints that occur due to lack of knowledge management. This research aims to obtain tools to measure knowledge management maturity in the company that supplies products and services in the construction sector so that management can develop strategies to reduce customer complaints. In several previous studies, knowledge management maturity levels were usually measured in contractor companies to prevent construction failures, but this research was carried out on the company that supplies products and services to contractors. The research methods used include literature studies, expert validation, and questionnaires. The results of this research are ten research sub-variables with 41 indicators as the tools for assessing the knowledge management maturity level. When tested at PT XX, it showed that the knowledge maturity is at level 4, where the organization has managed knowledge well and can be said to be mature. This result is already validated by experts who work in that company. From these results, four major strategies were formulated to increase the knowledge management maturity level."

"Tingkat maturitas adalah keadaan lengkap, sempurna, atau kesiapan untuk memenuhi suatu pekerjaan. PT. XX merupakan salah satu BUMN jasa konstruksi terbesar di Indonesia dan tercatat memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Standar Internasional ISO 9001:2015. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun SOP dalam melaksanakan strategi meningkatkan tingkat kematangan budaya mutu pada PT XX. Berdasarkan kajian literatur tingkat kematangan budaya mutu dan penilaian validitas isi dan konstruk praktisi, diidentifikasi 5 variabel untuk mengukur tingkat kematangan budaya mutu, yaitu ad hoc, repeatable, define, managed dan continuous. Terdapat 55 indikator atau item pengukuran dari 5 variabel tersebut yang telah dikembangkan menjadi kuesioner yang lengkap. Kuesioner dibagikan kepada seluruh karyawan di PT XX, dengan total 27 tanggapan. Selanjutnya dilakukan pengolahan persentase tingkat kematangan pada PT XX dan analisis gap pada setiap item pertanyaan kemudian akan dibandingkan dengan kondisi optimal sesuai validasi yang telah diperoleh dari praktisi dan hasil penelitian sebelumnya yang telah mengukur tingkat kematangan budaya mutu perusahaan konstruksi milik negara pada umumnya. Penelitian ini mengidentifikasi variabel dan indikator tingkat kematangan budaya mutu yang valid dan reliabel, terdiri dari 5 variabel dan 46 indikator. Hasil pengolahan persentase tingkat kematangan pada PT XX menunjukkan 69% matang dan berada pada level 4 (Dikelola) yang merupakan selisih 5% jika dibandingkan dengan hasil tingkat kematangan budaya mutu pada perusahaan konstruksi BUMN di umum, yaitu 64% matang. Berdasarkan analisis gap pada setiap item pertanyaan dan beberapa pertimbangan studi literatur pada penelitian sebelumnya, ditemukan 24 indikator yang tidak memenuhi kriteria/kondisi optimal yang diharapkan. Selanjutnya dirumuskan 15 strategi perbaikan untuk indikator yang tidak memenuhi kondisi optimal untuk meningkatkan tingkat kematangan yang mempengaruhi budaya mutu di PT XX. Strategi peningkatan ini selanjutnya dikembangkan menjadi prosedur penerapan strategi yang kemudian dirumuskan menjadi Standar Operational Procedure (SOP).

---

Maturity level is a state of complete, perfect, or readiness to fulfill a job. PT. XX is one of the largest construction service SOEs in Indonesia and is recorded as having a Quality Management System certificate based on ISO 9001:2015 International Standards. This study aims to develop SOPs in implementing strategies to increase the level of quality culture maturity at PT XX. Based on the literature review on the maturity level of quality culture and the assessment of the content and construct validity of practitioners, 5 variables were identified to measure the maturity level of quality culture, namely ad hoc, repeatable, define, managed and continuous. There are 55 indicators or measurement items from these 5 variables which have been developed into a complete questionnaire. Questionnaires were distributed to all employees at PT XX, with a total of 27 responses. Furthermore, processing the percentage of maturity level at PT XX and gap analysis on each question item will then be compared with the optimal conditions according to the validation that has been obtained from practitioners and the results of previous studies that have measured the level of maturity of the quality culture of state-owned construction companies in general. This study identifies variables and indicators of the maturity level of quality culture that are valid and reliable, consisting of 5 variables and 46 indicators. The results of processing the percentage of maturity level at PT XX show 69% mature and are at level 4 (Managed) which is a difference of 5% when compared to the results of the maturity level of quality culture in state-owned construction companies in general, which is 64% mature. Based on the gap analysis on each question item and some considerations of literature studies in previous studies, it was found that 24 indicators did not meet the expected optimal criteria/conditions. Furthermore, 15 improvement strategies were formulated for indicators that did not meet optimal conditions to increase the level of maturity that affected the quality culture at PT XX. This improvement strategy was further developed into a strategy implementation procedure which was then formulated into a Standard Operational Procedure (SOP)"

"Data center merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang keberhasilan bisnis perusahaan karena perannya sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan informasi. Data center memerlukan pengamanan sistem informasi yang menyeluruh yang meliputi aspek confidentiality, integrity dan availability. Ketiga aspek tersebut terdapat dalam sebuah Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Salah satu standar SMKI yang diterima secara luas saat ini adalah ISO 27001. Dalam tesis ini dikembangkan kontrol dan alat bantu ukur tingkat kematangan (maturity level) SMKI pada data center berdasarkan standar ISO 27001 dengan metode COBIT 4.1. Alat bantu ukur tingkat kematangan tersebut berbentuk excel sheet, aplikasi web maupun android. Kontrol dan alat bantu ukur tersebut telah diujicobakan untuk mengukur tingkat kematangan pada tiga data center PT. XYZ dengan hasil masing-masing 3.94, 3.93 dan 3.92 dari skala 5 menurut metode COBIT 4.1. Kontrol dan alat bantu ukur dapat digunakan oleh kalangan industri untuk melakukan self assessment pada data center yang dimiliki agar diketahui tingkat kematangannya terhadap standar ISO 27001.

---

Data center is one of the important components that is needed to support the success of the company's business because of its role as a center for processing and storing information. Data centers require comprehensive security protection which includes aspects of confidentiality, integrity and availability. These three aspects are included in an Information Security Management System (ISMS). One of the widely accepted ISMS standards nowadays is ISO 27001. In this thesis, we develop controls and tools to measure maturity level of ISMS for data center based on the ISO 27001 standard and the COBIT 4.1 method. The controls and tools have been tested to measure the level of maturity in three data centers of PT XYZ. The test result of each data center has the maturity level of 3.94, 3.93 and 3.92 from a scale of 5 according to the COBIT 4.1 method. The controls and measuring tools can be used by industry to conduct self-assessments of their own data center so that its maturity levels are known in accordance with ISO 27001."

"Pekerjaan yang terkait di industri migas, baik konstruksi maupun non-konstruksi, memiliki resiko pekerjaan yang cukup tinggi. PT. PM selaku salah satu pelaku di industri ini dengan spesialisasi di bidang jasa pemeliharaan dan perbaikan bawah air juga mempunyai aktivitas dengan berbagai macam tingkatan resiko. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dikembangkan sistem manajemen mutu SMM yang baru dengan berbasis resiko yang tepat untuk diaplikasikan di PT. PM. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapat dari dokumen perusahaan dan referensi terkait. Analisa dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan faktor resiko, tingkat resiko, dan langkah pengendalian dari setiap kegiatan pada aktivitas inti di PT. PM. Hasil penelitian ini berupa proposal standard operating procedure SOP dan Instruksi Kerja IK yang harus dievaluasi dan dikembangkan lebih detail oleh PT. PM dalam upaya untuk menyusun SMM dengan basis resiko.

---

Activities in oil and gas industry, both construction and non construction, have risk in high level. PT. PM as one of the player in this industry with specialization in maintenance service and underwater repair also do the its activities with several risk levels. Therefore, through this research will develop a risk based quality management system which is proper and could be applied at PT. PM. This research uses both primer and secondary data which is get from company documents and other references. Analysis is done qualitatively to get risk factors, risk level, and mitigation of each main activity of PT. PM. The research's results are draft of Standard Operating Procedure SOP and Working Instruction WI that should be evaluated and developed more detail with the result that PT. PM could establish a risk based quality management system."

"Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi merupakan penyedia jasa orang persorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain. Saat ini, pelaku jasa pelaksana konstruksi melihat sistem manajemen mutu merupakan suatu keharusan demi suksesnya proyek konstruksi dan dapat memenuhi kepuasan dari pemilik. Sehingga tidak sedikit perusahaan jasa pelaksana konstruksi ingin mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Masalah yang terjadi di industri konstruksi merupakan budaya mutu yang kurang baik. Sertifikasi mungkin bukan jalur yang terbaik untuk membentuk budaya mutu terpadu dan perbaikan mutu. Rendahnya kesadaran dan kesadaran akan budaya mutu merupakan salah satu penyebab utama kegagalan atau lambatnya implementasi sistem manajemen mutu pada perusahaan konstruksi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran budaya mutu yang berkaitan dengan budaya profesi dan budaya nasional yang saling mempengaruhi pada perusahaan kontraktor khususnya di Indonesia. Faktor-faktor yang akan menentukan proses pengembangan diidentifikasi menggunakan Structural Equation Modeling. Dari hasil Analisis mendapatkan bahwa budaya profesi, budaya nasional dan sistem manajemen mutu dapat meningkatkan upaya pengembangan budaya mutu pada Perusahaan BUMN. Variabel budaya profesi dengan indikator waktu dan tim, variabel budaya nasional dengan indikator indivualisme / kolektivisme dan power distance, dan variabel sistem manajemen mutu dengan indikator konteks organisasi dan operasional berpengaruh signifikan terhadap pengembangan budaya mutu. Untuk dapat meningkatkan upaya pengembangan budaya mutu pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi BUMN maka harus meningkatkan budaya profesi, budaya nasional, dan sistem manajemen mutu secara efektif. Penelitian ini bisa menjadi bahan ataupun masukan untuk meningkatkan uapaya pengembangan budaya mutu pada pesuahaan konstruksi BUMN di Indonesia pada masa mendatang.

---

Construction Implementing Service Company is a service provider for individuals or business entities declared professional experts in the field of implementing construction services who are able to carry out their activities to realize a planning result into a building or other physical form. Currently, construction contractors see that a quality management system is a must for the success of a construction project and can meet the satisfaction of the owner. So that not a few construction service companies want to get ISO 9001 certification. The problem that occurs in the construction industry is a culture of poor quality. Certification may not be the best path for establishing an integrated quality culture and quality improvement. The low awareness and awareness of the quality culture is one of the main causes of failure or slow implementation of the quality management system in construction companies. The purpose of this study is to provide an overview of quality culture related to professional culture and national culture that influence each other in contracting companies, especially in Indonesia. The factors that will determine the development process are identified using Structural Equation Modeling. From the results of the analysis, it is found that professional culture, national culture and quality management systems can increase efforts to develop a quality culture in BUMN companies. The variable of professional culture with time and team indicators, variables of national culture with indicators of individualism / collectivism and power distance, and the variable quality management system with indicators of organizational and operational context has a significant effect on the development of quality culture. To be able to increase efforts to develop a quality culture in state-owned construction service companies, it is necessary to improve the professional culture, national culture, and quality management system effectively. This research can be used as material or input to improve efforts to develop a quality culture in BUMN construction companies in Indonesia in the future"

"Kegagalan konstruksi masih menjadi isu utama dalam dunia konstruksi terutama di Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya kegagalan konstruksi pada proyek skala besar. Padahal pemerintah Indonesia mewajibkan semua kontraktor Kelas Besar untuk memiliki sertifikasi ISO 9001. Hal ini dianggap Indonesia belum melaksanakan dengan baik Implementasi Sistem Manajemen Mutu (QMS) oleh kontraktor Kelas Besar. Studi sebelumnya telah menyatakan bahwa implementasi SMM dalam suatu organisasi harus memperhatikan budaya-budaya yang ada didalam organisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran pengembangan budaya mutu dalam mejalankan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 yang berbasis budaya organisasi dan budaya nasional yang saling mempengaruhi pada perusahaan kontraktor khususnya di Indonesia. Analisis penelitian ini dengan mengolah 151 data responden menggunakan SPSS dan SmartPLS. Dari hasil analisis didapatkan bahwa Budaya Nasional, Sistem Manajemen Mutu dan Budaya Organisasi mempengaruhi pengembangan Budaya Mutu. Adapun indikator signifikan dominan dari variabel Budaya Nasional terhadap pengembangan Budaya Mutu yaitu indivualisme / kolektivisme dan power distance. Sedangkan indikator signifikan dominan dari variabel Sistem Manajemen Mutu terhadap pengembangan Budaya Mutu yaitu konteks organisasi dan operasional. Dan indikator signifikan dominan dari variabel Budaya Organisasi terhadap pengembangan Budaya Mutu yaitu Usaha Pencapaian Kinerja dan Kepemimpinan. Untuk mengembangan Budaya Mutu dipengaruhi oleh Budaya Nasional, Sistem Manajemen Mutu dan Budaya Organisasi. Penelitian ini bisa menjadi bahan ataupun masukan dalam mengembangkan Budaya Mutu untuk mengurangi tingkat kegagalan konstruksi pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi BUMN di Indonesia pada masa mendatang.

---

Construction failure is still a major issue in the construction world, especially in Indonesia. This is evidenced by the number of construction failures on large-scale projects. In fact, the Indonesian government requires all large-scale contractors to have ISO 9001 certification. Previous studies have stated that the implementation of QMS in an organization must pay attention to the cultures that exist within the organization. The purpose of this study is to provide an overview of the development of a quality culture in implementing a quality management system based on ISO 9001 based on organizational culture and national culture that influence each other in contracting companies, especially in Indonesia. The analysis of this research by processing 151 respondents' data using SPSS and SmartPLS. From the results of the analysis, it was found that the National Culture, Quality Management System and Organizational Culture affect the development of Quality Culture. The dominant significant indicators of the National Culture variable on the development of Quality Culture are individualism/collectivism and power distance. While the dominant significant indicator of the Quality Management System variable on the development of Quality Culture is the organizational and operational context. And the dominant significant indicator of the Organizational Culture variable on the development of Quality Culture is Efforts to Achieve Performance and Leadership. To develop a Quality Culture influenced by the National Culture, Quality Management System and Organizational Culture. This research can be used as material or input in developing a Quality Culture to reduce the rate of construction failure in BUMN construction service companies in Indonesia in the future."

"Teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan membawa dampak besar pada kehidupan manusia, baik secara personal maupun organisasional. Namun, penggunaan teknologi informasi juga membawa risiko keamanan yang semakin meningkat. Dalam menghadapi risiko keamanan informasi ini, organisasi perlu membuat perlindungan dari segala risiko risiko tersebut. Dalam sistem informasi suatu organisasi perlu acuan atau guide untuk dijadikan standar dalam hal tersebut. Dalam hal sistem keamanan informasi, standar yang dipakai secara internasional adalah ISO 27001:2022. Perusahaan yang dijadikan studi kasus ini akan diberlangsungkan pengukuran tingkat kematangan pada sistem keamanan informasinya untuk mengetahui pada aspek manakah yang dapat ditingkatkan kembali. Pengukuran tingkat kematangannya menggunakan framework ISO 27001:2002. Kemudian hasil pengukuran tersebut akan dianalisa menggunakan metode PDCA untuk nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang akan digunakan pada perusahaan studi kasus.

---

Information technology has rapidly evolved and had a significant impact on human life, both personally and organizationally. However, the use of information technology also brings increasing security risks. In dealing with these information security risks, organizations need to establish protection against all these risks. In the information system of an organization, there needs to be a reference or guide to serve as a standard in this regard. Regarding information security systems, the internationally recognized standard used is ISO 27001:2022. The company chosen as a case study will undergo a measurement of the maturity level of its information security system to identify areas that can be further improved. The measurement of maturity level will utilize the ISO 27001:2002 framework. Afterward, the results of the measurement will be analyzed using the PDCA method to generate recommendations that will be implemented in the case study company."

"PT. ABC yang merupakan Badan Usaha Milik Negara menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk mendukung kegiatan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di Perusahaan Sektor Listrik di Indonesia termasuk hambatan yang dialami pada saat penerapannya. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan tingkat implementasi ISO 9001 berdasarkan tujuh prinsip manajemen mutu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari survei, 84 unit bisnis PT ABC yang bergerak di bidang pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik dan unit pendukung di Indonesia berpartisipasi dalam survei. Kuesioner dalam survei dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dan standar sistem manajemen mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Pendekatan Proses, Fokus Pelanggan, Pengambilan Keputusan berdasarkan Bukti, Manajemen Hubungan, Kepemimpinan dan Peningkatan memiliki tingkat konsistensi penerapan mendekati baik, sedangkan prinsip Keterlibatan Orang memiliki tingkat implementasi cukup baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat lima hambatan utama yang dialami dalam penerapan ISO 9001 yaitu dua hambatan perilaku dan budaya, dua hambatan teknis dan satu hambatan organisasi.

---

ABC Company implements quality management system ISO 9001 to support electricity supply activity to Indonesian society. The purpose of this study is to analyze the implementation level of quality management system ISO 9001 in Electricity Sector Company in Indonesia, including the barriers during the implementation. Quantitative analysis is performed to determine the implementation level of ISO 9001 based on the seven quality management principles. The data in this study were obtained through a survey of 84 ABC Company business units that are engaged in electricity generation, transmission, distribution, or supporting units in Indonesia participated in the survey. The questionnaire in the survey is developed based on previous studies and the quality management system standard. The results show that process approach, customer focus, evidence-based decision making, relationship management, leadership, and improvement principle have near to good implementation level, while engagement of people have a slightly good implementation level. The results also indicate that there are five main barriers in which were experienced during the implementation of ISO 9001, consisting of two behavioral and cultural barriers, two technical barriers, and one organizational barrier."

"Knowledge management merupakan hal baru dari sebuah model bisnis di mana ruang lingkup knowledge terfokus pada organisasi. Ini berakar pada berbagai disiplin ilmu. Termasuk bisnis, ekonomi, psikologi, dan manajemen informasi. Pada saat ini knowledge management merupakan sesuatu yang bermanfaat dalam persaingan antar perusahaan (Awad & Ghaziri, 2004). Knowledge management mengandung unsur manusia, teknologi dan proses yang masing-masing saling berhubungan (Awad & Ghaziri, 2004).Why should organizations manage knowledge? Knowledge tidak seluruhnya disimpan dalam sistem, tapi ada juga yang tersimpan dalam kognisi manusia. Banyak organisasi menginvestasikan dananya dengan merekrut orang-orang yang memiliki knowledge, baik dalam bentuk kuantitas maupun kedalaman guna meningkatkan investasi dengan pelatihan. Ini merupakan cara organisasi untuk memelihara knowledge dan information yang mereka miliki. Artinya knowledge dan manusia tak mungkin saling melepaskan diri. Ini merupakan masalah bagi organisasi bila tidak mengatur knowledge secara efektif (Hansen & von Oetinger, 2001).Keuntungan knowledge management bagi organisasi atau perusahaan yang belum berbasis knowledge management, dapat dimulai dengan meninjau kesiapan organisasi itu sendiri yang disebut knowledge management readiness (Tiwana, 2000). Hal ini dapat dimulai dengan tiga pertanyaan yaitu (1) Apakah organisasi atau perusahaan mengerti fungsi dari lingkungan kerjanya?, (2) Apakah mengumpulkan informasi dari luar organisasi atau perusahaan?, (3) Apakah ada kesadaran dalam internal organisasi atau perusahaan terhadap kompetitor? (Tiwana, 2000).Berawal dari adanya keluhan seorang pegawai di PT. XX Indonesia yang berkantor di Bekasi, maka penulis melakukan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang hal yang dianggap sebagai masalah. Melalui pembicaraan awal, penulis menyimpulkan bahwa knowledge management readiness sebagai langkah awal untuk membantu tata cara pengelolaan di PT. XX Indonesia.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana kesiapan PT. XX Indonesia agar dapat menerapkan knowledge management, dan bagaimana penulis dapat memberikan rekomendasi demi kemajuan perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT. XX Indonesia berada di tahap ke-2 (knowledge-aware) yang memiliki karakteristik (I) awareness of KM need, (2) some KM process, (3) technology process, dan (4) sharing information an issue.Penulis merekomendasikan agar PT. XX Indonesia dapat mencapai tahap ke-3 (knowledge-enabled) yang memiliki karakteristik (1) benefits of KM clear, (2) standards adopted, (3) issues relating to culture and technology.Dalam kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini akan lebih baik bila wawancara dilakukan lebih dari satu kali, agar informasi yang dibutuhkan dapat lebih mendalam dan terfokus.Hasil penulisan ini memberi gambaran sejauhmana kesiapan PT. XX Indonesia untuk menerapkan knowledge management dan cara pengelolaan perusahaan dalam melakukan perubahan. Hal ini seharusnya merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh pegawai di PT. XX Indonesia.

---

Knowledge management (KM) is a newly emerging, interdisciplinary business model that has knowledge within framework of an organization as its focus. It is rooted in many disciplines, including business, economics, psychology, and information management. It is the ultimate competitive advantage for today's firm. Knowledge management involves people, technology, and processes in overlapping parts (Awad & Ghaziri, 2004, page 2).

Why should organizations manage knowledge? Knowledge is not all held in data capture systems; much of it is held within people. Many organizations invest in their knowledge assets by recruiting knowledgeable people in the first instance, and then enhancing this investment by training them. The challenge for organizations is how to retain the knowledge and information they have invested in. This means that knowledge and people are inextricably linked, posing problems for organizations that do not manage knowledge effectively (Hansen & von Oetinger, 2001, page 3).

A number of facilitating are required for any knowledge management effort to succeed. You will notice that most successful adopters share many of these underlying facilitators that indicate their readiness for knowledge management. Three simple questions can help you determine if such a scanning imperative exists in your own company (1) does your company truly understand the environment in which it functions? (2) Does it gather information about practices and conditions outside the organization? (3) Is there awareness about how your company's internal operations compare with those of your competitors? (Tiwana, 2000, page 92-93).

Begin with grumble of an employee in XX Indonesia, Inc. who works in Bekasi, then the writer conduct an interview, to know what is considered as a problem. Pass through the initial talk, writer conclude that knowledge management readiness be the first step to know the condition in XX Indonesia, Inc.

The aim of this paper is to get a clear picture about the readiness of XX Indonesia, Inc. to apply knowledge management and how the writer can recommend for the sake of company. Based on the analysis it conclude that XX Indonesia, Inc. be the 21 stage with characteristics (1) awareness of KM need (2) some KM process (3) technology process (4) sharing information an issue (Evans, 2003, page 21).

Writer recommended that XX Indonesia, Inc can achieve the stage (knowledge-enabled) which have characteristics as follow (1) benefits of KM clear (2) standard adopted (3) issues relating to culture and technology (Evans, 2003, page 21).

In this occasion the writer realize that this paper could be better if the interview is conducted more than one time, in order to gain more focus and deeper information.

The result gives the description about the readiness of XX Indonesia, Inc. to apply knowledge management and how they manage to change as a responsibility of all of employee of XX Indonesia, Inc."

"Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi,  sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013  dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013.  Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya.

---

The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework.  This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security."