Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dukungan pemerintah untuk menjaga nilai demokrasi dalam penyusunan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik diwadahi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Arahan ini dituangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi FKP serta memberikan pengetahuan baru dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi FKP hingga tahun 2022. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FKP dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan instansi, partisipasi instansi, stakeholder terkait dan masyarakat. FKP bukan hanya serangkaian formalitas, tetapi juga sarana yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Manfaat FKP meliputi menyelaraskan kapasitas penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik. Implementasi FKP dipengaruhi oleh persepsi, partisipasi, dan kualitas layanan yang disampaikan kepada masyarakat. Hambatan birokrasi dan koordinasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam forum, sementara kapabilitas pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan FKP. Tingkat kepatuhan dan responsivitas instansi pemerintah terhadap masukan dari FKP dapat bervariasi, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi publik dan efektivitas implementasi kebijakan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya platform tindak lanjut FKP dapat menyulitkan stakeholders dalam memantau progres dan tindak lanjut putusan FKP. Meskipun implementasi FKP telah mencapai beberapa keberhasilan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Variasi dalam pemahaman capaian rencana aksi, realisasi strategi, dan kegigihan pelaksanaan juga menjadi fokus perhatian.

---

Government support to uphold democratic values in the formulation, implementation, and evaluation of public policies is facilitated through Public Consultation Forums (FKP). This direction is articulated through Regulation of the Minister ofAdministrative and Bureaucratic Reform Number 16 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Public Consultation Forums in the Environment of Public Service Organizing Units. The purpose of this research is to determine the factors influencing the implementation of Public Consultation Forums and to provide new insights from the perspective of public sector policy implementation. This study uses a qualitative approach with literature review and interviews to analyse the implementation of FKP until 2022. The policy implementation model used is Merilee S. Grindle's model, which includes factors influencing policy implementation, Content of Policy content and Context of Implementation. The results of the study show that the implementation of FKP policies is influenced by various factors, including the interests of institutions, institutional participation, relevant stakeholders, and the public. FKP is not just a series of formalities but also an important means to enhance transparency and accountability in public decision-making processes. The benefits of FKP include aligning service provider capacity with public expectations and minimizing the negative impact of policies on public welfare. The implementation of FKP is influenced by perceptions, participation, and the quality of services provided to the public. Bureaucratic hurdles and coordination can affect decision-making in the forum, while the leadership capabilities of institutions and the quality of coordination among units are key to the success of FKP implementation. The level of compliance and responsiveness of government agencies to input from FKP can vary, affecting public trust in the public consultation process and the effectiveness of policy implementation. Challenges such as resource constraints and a lack of follow-up platforms for FKP can hinder stakeholders in monitoring progress and follow-up decisions of FKP. Although the implementation of FKP has achieved some successes, there are still several challenges that need to be addressed, including human resource limitations, budget, and time constraints. Variations in understanding the achievement of action plans, strategy realization, and the perseverance of implementation are also areas of focus."

"Tesis ini membahas tentang bentuk dan derajat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres terutama dikaitkan dengan delapan standar nasional pendidikan sudah ada namun partisipasi masyarakat masih rendah. Derajat partisipasi masyarakat (Degree of Tokenism) pada tangga ke lima atau Placation. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor opini masyarakat dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Manajemen Berbasis Sekolah. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan mengundang orang tua siswa, komite sekolah, dan ketua RW dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan program sekolah dan sekolah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat.

---

This thesis discusses on form and degree of community participation in school-based management policy implementation and factors that hamper community participation in policy implementation in Kalideres District. This research uses qualitative method with descriptive design. This research shows that form of community participation in policy implementation in Kalideres District, especially if it is linked to eight national education standards has already been available, but community participation is still low. Some factors that hamper community patricipation are social and economict factors as well as public opinion and their limited information on school-based management. There are some efforts to overcome these factors by inviting student`s parents, school committee, community leader, and school explains to community that community education`s responsibility is not solely in the government`s hand, but also in community`s hand."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.

---

Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.

"

"Pelibatan partisipasi masyarkat dalam pembentukan undang-undang masih menjadi sekedar pemenuhan formil belaka. Partisipasi masyarakat belum benar-benar dimaknai sebagai sesuatu yang harus didengarkan dan dipertimbangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian melakukan suatu penemuan hukum baru. bahwasannya pemaknaan partisipasi harus dimaknai sebagai hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard),hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Sehingga penting untuk merumuskan suatu kebijakan yang tepat untuk menghadirkan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjabaran dari amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan partisipasi publik di semua tahapan. Mulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan dan tahapan pengesahan serta penetapan undang-undang. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut tentunya tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan UUD 1945. Artinya sistem yang akan dibangun dalam desain keterlibatan yang bermakna adalah memungkinkan setiap tahapan yang dilakukan pada pos-pos lembaga pembentuk undang-undang, memberikan legal standing bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan masukan tersebut dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

---

The involvement of the community's participation in the formation of laws is still a mere fulfillment for miles. Community participation has not really been interpreted as something that must be listened to and considered. Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the review of the law form no. 11 of 2020 concerning Job Creation and then made a new legal discovery. that the meaning of participation must be interpreted as the right to have one's opinion heard (the right to be heard), the right to have his/her opinion considered (the right to be considered) and the right to get an explanation or answer to the opinion given (the right to be explained). So it is important to formulate an appropriate policy to bring about meaningful participation in the formation of laws. The results of this study indicate that the elaboration of the mandate of the Constitutional Court's decision can be carried out by presenting public participation at all stages. Starting from the planning stage, drafting stage, discussion stage and the stage of ratification and stipulation of laws. Community involvement in each of these stages of course remains on the path that has been determined by the 1945 Constitution. That is, the system to be built in a meaningful involvement design is to allow every stage carried out at the posts of law-making institutions to provide legal standing for the community to provide input and input is considered seriously and with full responsibility"

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Partisipasi Masyrakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentinganya dalam penyelenggaraan Pemrintahan Daerah."