Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu unit kerja Eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melayani dan mengawasi lalu lintas barang dari dan ke luar negeri serta barang kena cukai di dalam negeri. Data yang dihasilkan oleh DJBC sangat penting karena digunakan sebagai neraca perdagangan internasional yang termasuk dalam Sasaran Strategis DJBC tahun 2019-2024 serta digunakan untuk inisiatif strategis Kementerian Keuangan pada tema manajemen risiko surat keterangan asal dan deklarasi asal barang serta sistem analisis dan risiko targeting post clearance. Namun saat ini terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang ada di DJBC, yaitu menurut hasil reviu tata kelola data oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola data di DJBC belum dilaksanakan dengan memenuhi kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa kegiatan pengelolaan strategi kualitas data belum dilaksanakan, data profiling, data assessment, dan data cleansing masih dilaksanakan secara ad-hoc, serta terdapat data operations yang dilaksanakan secara ad-hoc maupun belum dilaksanakan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah merancang tata kelola data pada DJBC dengan menggunakan pedoman DAMA-DMBOK 2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, studi literatur dokumen internal dan eksternal, kuesioner, dan observasi untuk menjadi masukan analisis internal dan eksternal yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah nilai akhir Readiness Assessment sebesar 2,64 dari target 5 yang menunjukkan masih adanya gap. Analisis SWOT yang menghasilkan 6 strength, 6 weakness, 5 opportunity, dan 5 threat menjadi masukan untuk matriks TOWS yang menghasilkan 19 strategi. Visi dan misi tata kelola data dibuat untuk jangka waktu 5 tahun. Model operasional yang dipilih adalah hybrid/gabungan dan ada peran Chief Information Officer, Chief Data Officer, Data Owner, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Domain Data Steward Technical Data Steward, dan Enterprise Application Owner. Peta jalan dijalankan dalam 2 tahun berdasarkan tahapan pelaksanaan strategi dan indikator kesuksesan dibuat berdasarkan 19 strategi yang dihasilkan dari matriks TOWS untuk penilaian 5 tahun sesuai visi dan misi tata kelola data. Rancangan tata kelola data ini dapat digunakan DJBC dalam penyusunan kebijakan di dalam organisasi.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is one of the Echelon 1 work units under the Ministry of Finance tasked with serving and overseeing the movement of goods into and out of the country as well as excisable goods domestically. The data produced by the DJBC is very important as it is used for the international trade balance, included in the DJBC's Strategic Goals for 2019-2024, and for strategic initiatives of the Ministry of Finance on themes such as risk management of certificates of origin and declarations of origin, as well as analysis systems and risk targeting post clearance. However, there are currently several issues related to the existing data at DJBC. According to a data governance review by the Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2021, the implementation of data governance at DJBC has not been carried out in compliance with prevailing norms. For example, several data quality management strategies have not been implemented, data profiling, data assessment, and data cleansing are still performed on an ad-hoc basis, and there are data operations that are either performed ad-hoc or not performed at all. Therefore, the purpose of this research is to design data governance at DJBC using the DAMA-DMBOK 2017 guidelines. This research was conducted through interviews, literature studies of internal and external documents, questionnaire, and observations to provide input for internal and external analysis. The result of this research is a final Readiness Assessment score of 2.64 out of a target of 5, indicating there is still a gap. A SWOT analysis that produced 6 strengths, 6 weaknesses, 5 opportunities, and 5 threats provided input for a TOWS matrix that resulted in 19 strategies. The vision and mission for data governance were established for a 5-year period. The chosen operational model is hybrid/composite and includes roles such as Chief Information Officer, Chief Data Officer, Data Owner, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Domain Data Steward, Technical Data Steward, and Enterprise Application Owner. The road map is implemented in 2 years based on the stages of strategy implementation and success indicators were based on the 19 strategies resulting from the TOWS matrix for evaluation over 5 years according to the vision and mission of data governance. This data governance design can be used by the DJBC in policy formulation within the organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"[Terpisahnya kelembagaan pengelolaan riset, teknologi dan inovasi dengan institusi pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya hilirisasi produk dari hasil litbang; dan peningkatan daya saing bangsa. Tesis inimenganalisis perubahan strategis penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dansekaligus menganalisis tipe perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan strategis nampak pada proses bisnis Kemenristekdikti. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan tersebut yaitu : kekurangan SDM tenaga penunjang, revitalisasi koordinasi LPNK dan perguruan tinggi, penyelarasan program dan konsolidasi anggaran serta perubahan kultur dan tupoksi organisasi dari kementerian non teknis (klaster III) menjadi kementerian teknis (Klaster II). Dikaji dari The Drivers Of Change dan strategiperubahan yang dilaksanakan, perubahan ini baru bersifat transisional. Untuk mensukseskan perubahan, disarankan dengan membentuk tim analisis perubahan untuk mengevaluasi pra dan pasca perubahan serta kesesuaian kinerja yang diharapkan. Saran lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi meliputi: 1) optimalisasi SDM meliputi penyusunan regulasi tupoksi individu, standar penilaian kinerja, dan pengaturan hak dan kewajiban pegawai, 2) penyusunan kebijakan pengaturan pendidikan tinggi dengan model skenario ‘kepentingan publik’ dalam perguruan tinggi, 3) sinergi regulasi universitas-LPNK-industri, 4) sinkronisasi anggaran dan program melaui trilateral meeting stakeholders, 4)perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi teknologi sistem informasi dan 5) manajemen pengetahuan yang didesain dengan memobilisasi kapitalisasi pengetahuan untuk menjamin kesuksesan proses bisnisKemenristekdikti.

---

Institutional separation of the management of research, technology and innovation with the higher education institution is considered as one of the causes of the weakness in downstream product resulted from research and development and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced in these changes are: a shortage of human resources supporting staff, revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization of program and consolidation of budget as well as culture change and organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2) development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4) synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of business processes Kemenristekdikti., Institutional separation of the management of research, technology and

innovation with the higher education institution is considered as one of the causes

of the weakness in downstream product resulted from research and development;

and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic

change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the

Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of

Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and

simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive

qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced

in these changes are: a shortage of human resources supporting staff,

revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization

of program and consolidation of budget as well as culture change and

organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the

technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and

strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve

change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand

post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human

resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment

standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2)

development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public

interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4)

synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of

stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated

technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of

business processes Kemenristekdikti.]"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."

"Berbagai mekanisme dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan barang yang berasal dari luar dan dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang penting, salah satunya dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelundupan mengalami beberapa perkembangan, salah satunya modus operandi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem yang disebut Passanger Analysis Unit (PAU). Melalui sistem yang terintegrasi dalam PAU, analis intelijen dapat memberikan proposisi dasar penangkapan yang mampu menyelundupkan narkoba ke negara. Namun, sejak PAU digunakan, belum ada penilaian mengenai sistem PAU itu sendiri dan penggunaannya yang masih membutuhkan keahlian dari analis intelijen. Mengenai masalah tersebut, peneliti membahas terkait Pemanfaatan Unit Analisis Penumpang (PAU) dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Sistem PAU untuk mencegah kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang digunakan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pembahasannya dengan menggunakan standarisasi dari WCO dan teori pencegahan kejahatan situasional Clarke (1995). Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa sistem PAU tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas sistem PAU perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika dan Psikotropika.

---

Various mechanisms are carried out to prevent the smuggling of illegal goods. As the front guard in terms of controlling goods from outside and within the country, the Directorate General of Customs and Excise has an important function, one of which is the prevention of the smuggling of Narcotics, Psychotropic and Precursors. As time went on, smuggling experienced several developments, one of which was the modus operandi. Therefore, the Directorate General of Customs and Excise uses a system called the Passanger Analysis Unit (PAU). Through a system integrated in PAU, intelligence analysts can provide basic arrest propositions capable of smuggling drugs into the country. However, since the PAU was used, there has been no assessment of the PAU system itself and its use which still requires expertise from intelligence analysts. Regarding the problem, the researchers discussed the use of the Passenger Analysis Unit (PAU) in preventing the smuggling of Narcotics, Psychotropics and Precursors.

The purpose of this study is to describe the PAU System to prevent Narcotics and Psychotropic crimes used in Indonesia. This qualitative study uses in-depth interviews and literature studies in its discussion using standardization from WCO and Clarke (1995) situational crime prevention theory. Based on the findings in the field, it shows that the PAU system is not as expected. Therefore, the quality of the PAU system needs to be improved to prevent the occurrence of Narcotics and Psychotropic crimes."

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga didunia, dan pemerintah berusaha untuk menurunkan konsumsi rokok dengan menerapkan berbagai kebijakan. Tetapi tingkat prevelansi merokok semakin tinggi dan disinyalir sebagai akibat dari tingginya peredaran rokok illegal. Peredaran rokok illegal selain berdampak konsumsi rokok masyarakat akan berdampak negatif pada industri rokok di Indonesia, terutama industri rokok pabrik kecil serta dapat berdampak pada penerimaan negara. Salah satu strategi intelijen yang dapat digunakan dalam pemberantasan rokok ilegal adalah memanfaatkan intelijen ekonomi untuk mengetahui kondisi keseluruhan terkait peredaran rokok ilegal. Analisis regresi data panel dan analisis stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan dalam intelijen ekonomi untuk digunakan merumuskan strategi. Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran kondisi hulu-hilir rokok ilegal, faktor-faktor penyebab rokok illegal, kemudian para stakeholder terkait upaya pemberantasan peredaran rokok illegal dan strategi pengawasan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, open source, literatur review dan kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep terkait, yaitu cukai, rokok ilegal, intelijen ekonomi, dan siklus intelijen.

---

Indonesia is the country with the third highest number of smokers in the world, and the government is trying to reduce cigarette consumption by implementing various policies. However, the prevalence rate of smoking is increasing and is thought to be a result of the high circulation of illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes, apart from having an impact on public cigarette consumption, will have a negative impact on the cigarette industry in Indonesia, especially the small factory cigarette industry and can have an impact on state revenues. One intelligence strategy that can be used to eradicate illegal cigarettes is to utilize economic intelligence to determine the overall conditions related to the circulation of illegal cigarettes. Panel data regression analysis and stakeholder analysis are one of the methods used in economic intelligence to design strategies. This research will discuss the description of the conditions upstream and downstream of illegal cigarettes, the factors that cause illegal cigarettes, then the stakeholders related to efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes and monitoring strategies in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. The research in this thesis uses a mix method approach. Data collection techniques were carried out using interviews, open source, literature reviews and literature studies. In this research, several related theories and concepts were used, namely excise, illegal cigarettes, economic intelligence, and the intelligence cycle."

"Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.

---

Changes in the environment, expectations from constituents, the global economy, and technological developments such as big data, data analytics, open data, semantic web which affect social values, privacy, cybersecurity, require the government to always adapt. The Ministry of Finance is an organization that is open to change, placing data as part of its work culture, and will transform into a data driven organization including its subordinate units, one of which is the Directorate General of Treasury (DJPB). One of the problems in the IS/IT sector mentioned in the DJPB 2020-2024 strategic plan is the inadequate use of state financial data information produced from centralized databases as a modality for preparing fiscal analysis and policy. This research aims to design data governance using the DMBOOK V2 framework. This research is a case study at DJPB using a qualitative and quantitative approach. The qualitative approach was carried out using interview methods and thematic analysis, while the quantitative method was carried out using descriptive statistics. The results of this research are in the form of charters, framework designs and operating models, data governance strategies and roadmaps. There are 16 strategies and recommendations related to data governance that can be applied at DJPB. The benefit of this research is to provide suggestions to the DJPB regarding data governance design, and the benefit from the academic side is that it becomes a reference for the application of data governance theory in the government sector."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies."