Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemasan plastik kaku adalah salah satu jenis kemasan yang paling banyak digunakan di dunia karena fleksibilitas, daya tahan, dan efektivitas biayanya dibandingkan dengan jenis kemasan lainnya. Namun, kemasan plastik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan karena sifatnya yang tidak dapat terdegradasi, yang menyebabkan penumpukan sampah. Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk regulasi, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah plastik. Nilai jual kembali yang rendah dari kemasan plastik kaku daur ulang membuat para pendaur ulang enggan karena biaya proses yang tinggi. Prof. Djoko Gabriel Sihono mengusulkan paradigma Konservasi Nilai Material (KNM), yang menyarankan bahwa jika nilai sampah plastik tidak turun secara signifikan dibandingkan dengan keadaan aslinya, para pendaur ulang akan lebih cenderung untuk mendaur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pemesan kemasan plastik kaku untuk mengadopsi desain yang memenuhi kriteria KNM. Menggunakan metode PLS-SEM, penelitian ini menemukan bahwa kepedulian lingkungan, nilai ekonomi yang dirasakan, nilai lingkungan yang dirasakan, nilai pemasaran dan promosi yang dirasakan, pengetahuan tentang manfaat desain KNM, dan sikap terhadap pengadopsian desain KNM secara signifikan mempengaruhi kesediaan untuk mengadopsi desain tersebut. Pengetahuan memiliki dampak paling besar terhadap sikap, yang pada gilirannya mempengaruhi kesediaan untuk mengadopsi desain kemasan yang sesuai dengan kriteria KNM.

---

Rigid plastic packaging is one of the most widely used types of packaging globally due to its flexibility, durability, and cost-effectiveness compared to other types of packaging. However, plastic packaging has a significant negative impact on the environment due to its non-degradable nature, leading to waste accumulation. Efforts to address this issue include regulations, recycling, and reusing plastic waste. The low resale value of recycled rigid plastic packaging discourages recyclers due to high processing costs. Prof. Djoko Gabriel Sihono proposed the Material Value Conservation (MVC) paradigm, suggesting that if the value of plastic waste does not significantly decrease compared to its virgin state, recyclers will be more inclined to recycle. This research aims to analyze the factors influencing the willingness of rigid plastic packaging customers to adopt designs that meet MVC criteria. Using the PLS-SEM method, the study found that environmental concern, perceived economic value, perceived environmental value, perceived marketing and promotional value, knowledge about the benefits of MVC design, and attitude towards adopting MVC design significantly influence the willingness to adopt such designs. Knowledge has the most substantial impact on attitudes, which in turn affects the willingness to adopt MVC-compliant packaging designs."

"Seiring berkembangnya teknologi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupaya meningkatkan performa pengelolaan bisnis dengan menggunakan aplikasi rantai pasok. Salah satunya adalah aplikasi Krealogi yang dikembangkan oleh PT Karya Du Anyam. Meskipun telah terbukti dapat memudahkan UMKM dalam mengelola bisnisnya, Krealogi masih memiliki permasalahan terkait alur penggunaan dan tampilan pada aplikasi. Dengan demikian, adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan tersebut berupa rancangan desain interaksi alternatif. Perancangan tersebut dilakukan dengan metode User-Centered Design yang mengacu pada teori Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design. Dalam mengetahui kesulitan dan kebutuhan pengguna, penulis menyebarkan survei, melakukan wawancara, dan menganalisis hasil usability testing yang dilakukan pihak Krealogi pada desain sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, dihasilkan solusi desain interaksi untuk fitur keuangan, manajemen hubungan pelanggan, integrasi dengan e-commerce dan logistik, rencana produksi, pesanan masuk, manajemen stok, serta performa. Selanjutnya, dilakukan evaluasi guna menilai usability dari rancangan desain yang dibuat. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan usability testing dan kuantitatif melalui kuesioner System Usability Scale (SUS). Hasil perhitungan dari evaluasi SUS menunjukkan bahwa desain yang direkomendasikan pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 80.75. Skor SUS ini memiliki predikat A yang berarti sudah cukup baik.

---

As technology develops, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) seek to improve business management performance using supply chain applications. One of them is the application called Krealogi that developed by PT Karya Du Anyam. Although it has been proven to make it easier for MSMEs to manage their business, Krealogi still has problems related to the application’s flow of use and appearance. Thus, this research aims to provide solutions to these problems in the form of alternative interaction designs. The design was carried out using the User-Centered Design method, which refers to Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design theory. In knowing the difficulties and needs of users, the authors distribute surveys, conduct interviews, and analyze the results of usability testing conducted by Krealogi on the previous design. Based on this analysis, interaction design solutions are generated for financial features, customer relationship management, integration with e-commerce and logistics, production planning, incoming orders, stock management, and performance. Furthermore, an evaluation is carried out to assess the usability of the designs made. The evaluation was conducted qualitatively with usability testing and quantitatively through the System Usability Scale (SUS) questionnaire. The calculation results from the SUS evaluation show that the recommended design in this study has an average value of 80.75. This SUS score has an A predicate which means it is pretty good."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan usulan inisiatif manajemen pengetahuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah minyak akar wangi, minyak pala dan minyak nilam untuk mengakses pengetahuan eksternal. Penelitian ini menggunakan metode SMARTVision sampai pada tahap konseptual model. Dilakukan pengambilan data primer berupa kuesioner untuk mengetahui hasil uji produk, pengetahuan penting, infrastruktur teknologi, budaya knowledge sharing, dan audit pengetahuan. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah lima belas perusahaan minyak akar wangi, terdiri dari delapan perusahaan minyak akar wangi, dua perusahaan minyak pala, dan lima perusahaan minyak nilam. Berdasarkan penelitian diidentifikasi bahwa masih terdapat gap pengetahuan yang masih berada di area Red Alert Zone pada usaha mikro, kecil dan menengah minyak akar wangi dan minyak nilam. Penelitian juga mengidentifikasi peta pengetahuan pada ketiga jenis umkm minyak atsiri. Selain itu penelitian mengidentifikasi inisiatif manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kondisi dan strategi manajemen pengetahuan pada ketiga jenis umkm minyak atsiri.

---

The research was conducted to generate knowledge management initiatives for micro, small and medium in java vetiver oil, nutmeg oil and patchouli oil to make accessible for external knowledge. This research used SMARTVision's methodology which limited to conceptual modeling's procedure. The data gathering was conducted through questionnaires to identify the product's test, knowledge requirement, technology infrastructure, knowledge sharing culture, and knowledge audit. The object of the research were fiveteen essential oil company, consist of : eight java vetiver oil company, two nutmeg oil company and five patchuoli oil company.

The result showed that there are knowledge gap which are in red alert zone area in micro, small and medium enterprise of java vetiver oil, nutmeg oil and patchouli oil producers. The research also identified knowledge map in three types of essential oil producers. Finally the research identified knowledge management initiatives which fit the condition and knowledge management strategy for the three types of essential oil producers."

"Perbankan syariah dengan berbagai produk layanannya terutama yang berkaitan dengan pembiayaan bagi UKM menjadi tumpuan harapan bagi pelaku UKM untuk dapat mengembangkan usahanya baik dilihat dari kondisi usaha maupun manajemen usaha. Fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan kepada UKM terutama adalah Musyarakah dan Murabahah. Layanan syariah juga diharapkan oleh UKM dapat diberikan melalui ukuran dimensi kualitas yang terdiri dari Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Level Output Jasa Perbankan jugs dibutuhkan oleh nasabah UKM berkenaan dengan berbagai layanan tambahan yang diberikan oleh pihak perbankan yang terdiri dari Lot Size, Waiting Time, Spatial Convenience, Product Variety dan Service Backup.Omzet dan pendapatan UKM nasabah kedua bank mengalami peningkatan sesudah menjadi nasabah dan manajemen UKM nasabah BRI UUS lebih baik dibandingkan manajemen UKM nasabah BPRSyariah Amanah Ummah. Layanan Syariah dan Output Jasa Perbankan yang diberikan BPRS Amanah Ummah lebih berpengaruh terhadap Manajemen Usaha dibandingkan yang diberikan BRI UUS. Untuk nasabah kedua bank tersebut hanya Layanan Syariah yang mempengaruhi pemberdayaan UKM melalui manajemen usaha.

---

Sharia banking has varieties products of its service that specially involve with the financing for Small and Medium Enterprise (SME) to be hoped by the enterpreneur of SME to develop its business whether known from the condition of its business or business management. The facility of sharia financing which is given to SME customer especially are Musyarakah and Murabahah. It is hoped by SME, to get sharia's service through the size of quality dimension that consists of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. The output level of banking service is also needed by its customer because of the variety of supplementary service given by banking such as: lot size, waiting time, spatial convenience, product variety and service backup.SME as the customer of the two banks has a better total revenue. SME of BRI UUS has a better management than SME of BPRSyariah Amanah Ummah. Sharia service and the output of banking service given by BPRSyariah Amanah Ummah is more inlluencial toward business management than it was given by BRI UUS. For the customers of the bank, Sharia service influenced the empowering of SME through business management."

"ABSTRAKKehadiran media sosial memberikan banyak kesempatan baru salah satunya dari sisi perdagangan termasuk kegiatan pemasaran. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai salah satu kanal pemasaran karena berbagai kelebihannya. Salah satu jenis bisnis yang juga mengoptimalkan pemasaran mediasosial adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perananpemasaran media sosial dan strategi efektif apa saja yang dapat dilakukan oleh pemasar UMKM dalam menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Penelitian dilakukan melalui studi literatur terhadap penelitianterdahulu dengan melihat pola dan merangkumnya ke dalam temuan. Peranan pemasaran media sosial bagiUMKM dikategorikan ke dalam beberapa dimensi yaitu dari sisi biaya dan operasional pemasaran, interaktivitas, tingkat informatif konten serta word of mouth. Sementara itu strategi efektif pemasaran media sosial bagi UMKM adalah dengan memperhatikan peran pemilik UMKM, peran pemangku kepentingan serta strategi konten yangbaik.

---

ABSTRACTSocial media gives so many opportunities and one of them is its role for trading sector including the marketingarea. Many companies adopt social media as their marketing platform due to its advantages. One type of business which also optimizes social media marketing is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The aim of this research is to assess the role of social media marketing and effective strategies that can be implemented by the MSMEs through their social media activities. This research is conducted using literature study method to someearlier research by seeing the scheme and summarizing the findings. The role of social media marketing for MSMEs can be categorized into some dimensions such as marketing cost and operational, interactivity, informativeness and word of mouth. Meanwhile the effective strategies of MSMEs social media marketing is to give attention to the role of MSMEs owner, the role of its stakeholder and to produce good content strategy."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pelaksanaan program kemitraan BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksananya. Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib memperhatikan antara lain mengenai kriteria calon mitra binaan, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan, sumber dana program kemitraan, mekanisme penyaluran dana, kualitas pinjaman dan lain sebagainya. Pelaksanaan program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang telah dipenuhi PT. Bank Mandiri Tbk. sebagai BUMN pembina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Namun dalam ketentuan yang mengatur mengenai program kemitraan dan bina lingkungan tidak diatur mengenai sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan progam kemitraan dan bina lingkungan.

---

Partnership Program is one form of Corporate Social Responsibility (CSR), particularly State-Owned Enterprise (SOE). This thesis examines the implementation Partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and implementation partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Bank Mandiri Tbk. A method used in analyze this case is a normative juridical. The implementation partnership program of SOE is contained in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program as the rule?s executioner. In essence the implementation partnership program and environmental development program must be observe criteria of partners, liabilities of SOE and partners, source of funds, mechanism of channeling funds, quality of loan, etc. Bank Mandiri?s Partnership Program has been in accordance with a regulation. It can be seen from the obligations have been performed PT. Bank Mandiri Tbk. as a SOE builder regulated as Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program. But then in provisions of the partnership program is not arranged sanctions for the SOE that doesn?t do partnership program and environmental development program."

"

Segmen usaha kecil dan menengah saat ini terus berkembang di Indonesia. Berkontribusi lebih dari seperlima Produk Domestik Bruto Indonesia menjadikan segmen ini sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Perbankan dalam negeri dan asing melihat segmen usaha kecil menengah ini sebagai segmen yang menjanjikan sehingga membuat mayoritas Bank di Indonesia ikut bersaing dalam penyaluran kredit pada segmen ini. Namun, ditengah prospek yang menjanjikan, segmen ini juga memiliki tantangan tersendiri dimana rasio non-performing loan secara Nasional pada segmen ini melebihi rasio  non-performing loan seluruh kredit yang disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk meniliti reliabilitas metode Altman Z-Score serta Ohlson O-Score sebagai alat prediksi kebangkrutan pada perusahaan segmen Small Medium Enterprise di Indonesia serta reliabilitas laporan keuangan perusahaan di segmen Small Medium Enterprise dalam mencerminkan kondisi riil perusahaan sebagai data masukan untuk analisa prediksi kebangkrutan perusahaan. Data penelitian menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan yang menjadi debitur segmen Small Medium Enterprise di Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan Z-Score mampu memprediksi kebangkrutan dengan akurasi  51,8%, 37,4%, 36,3%, dan 11,4% untuk satu, dua, tiga dan empat tahun sebelum kebangkrutan sedangkan Ohlosn O-Score memberikan hasil akurasi yang lebih baik yaitu 73,6%, 43,2%, dan 58,5% untuk satu, dua dan tiga tahun sebelum kebangkrutan. Berdasarkan hasil tersebut dan wawancara kepada pihak internal Bank dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk perusahaan segmen Small Medium Enterprise secara umum belum cukup reliable untuk mencerminkan kondisi perusahaan secara riil.

---

Nowadays, small and medium enterprises continue to grow in Indonesia, contributing more than one fifth of Indonesia's Gross Domestic Product, making this segment very potential to continue to be developed. Domestic and foreign banks see this small and medium business segment as a promising segment, making the majority of banks in Indonesia compete in lending to this segment. However, amid a promising prospect, this segment also has its own challenges, where the national’s ratio of non-performing loans in this segment exceeds the ratio of non-performing loans of all loans disbursed. This study aims to assess the reliability of the Altman Z-Score and Ohlson O-Score methods as bankruptcy predictors in Small Medium Enterprise segment in Indonesia and the reliability of the company's financial statements in the Small Medium Enterprise segment in reflecting the company's real conditions as input data to analyze the possibility of the company going bankrupt. This research uses financial report data from companies that are debtors in the Small Medium Enterprise segment at Bank Mandiri. The results showed that the Z-Score calculation was able to predict bankruptcy with an accuracy of 51.8%, 37.4%, 36.3%, and 11.4% for one, two, three and four years before bankruptcy while Ohlson O-Score giving better accuracy results of 73.6%, 43.2%, and 58.5% for one, two and three years before bankruptcy. Based on these results and interviews with internal parties of the Bank it can be concluded that financial statements for Small Medium Enterprise segment companies in general have not been reliable enough to reflect the company's condition in real.

"

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"