Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanda tangan elektronik merupakan inovasi untuk menjawab tantangan keamanan dan keabsahan dokumen di dunia digital. Tanda tangan elektronik merupakan metode persandian menggunakan algoritma kriptografi Infrastruktur Kunci Publik. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen akan membantu mempercepat, mempermudah, memberi fleksibilitas kepada pengguna untuk mengesahkan dokumen - dokumen strategis berbagai sektor. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan metode algoritma kriptografi mampu menjamin keamanan dokumen dan validasi data yang ditransaksikan. Saat ini tanda tangan elektronik menjadi salah satu kunci dalam menjalankan inovasi pelayanan publik pada sektor pemerintahan berbasis digital. Dengan menerapkan tanda tangan elektronik mampu meningkatkan efisiensi, performa layanan dan transparansi layanan publik. Implementasi tanda tangan elektronik yang lazim berjalan adalah model Client Signing. Metode ini menjamin privasi dokumen tetapi kurang memiliki aksesibilitas untuk melakukan tanda tangan elektronik dimanapun. Model selanjutnya adalah Cloud Signing. Metode ini memiliki aksesibilitas yang baik untuk tanda tangan elektronik dimanapun tetapi tidak cukup menjamin privasi dokumen yang dikirimkan ke server Cloud Signing. Oleh karena itu dipilihlah model tanda tangan elektronik Remote signature untuk mendapatkan keamanan privasi dan aksesibilitas tanda tangan elektronik yang dapat diimplementasikan pada perangkat mobile. Pada penelitian ini bertujuan mengembangkan implementasi tanda tangan elektronik pada perangkat mobile menggunakan proses rekayasa keinsinyuran profesional. Kemudahan dan aksesibilas tanda tangan elektronik secara langsung dirasakan melalui genggaman pengguna. Pendekatan implementasi yang digunakan, yaitu teknologi Remote signature untuk menjamin privasi dokumen pengguna, sehingga tanpa perlu mengirimkan dokumen secara utuh kepada pihak ketiga penyedia layanan tanda tangan elektronik. Dari pengembangan didapatkan hasil akhir berupa modul tanda tangan elektronik berbasis mobile dengan mengedepankan aspek profesionalisme, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta kode etik insinyur.

---

Digital signatures are an innovation to answer the challenges of document security and validity in the digital world. Digital signature is an encoding method using the Public Key Infrastructure cryptographic algorithm. Implementing digital signatures on documents will help speed up, simplify, and provide flexibility for users to ratify strategic documents in various sectors. Certified digital signatures using cryptographic algorithm methods can guarantee document security and validation of transacted data. Currently, digital signatures are one of the keys to implementing digital-based public service innovation in the government sector. By implementing digital signatures can improve the efficiency, service performance, and transparency of public services. The most common implementation of digital signatures is the client-signing model. This method guarantees document privacy but lacks the accessibility to perform digital signatures anywhere. The next model is Cloud Signing, this method has good accessibility for digital signatures anywhere but does not sufficiently guarantee the privacy of documents sent to the Cloud Signing server. Therefore, the Remote signature model was chosen to obtain privacy security and digital signature accessibility that can be implemented on mobile devices. This research aims to develop the implementation of digital signatures on mobile devices using professional engineering processes. The convenience and accessibility of digital signatures can be felt directly in the user's hand. The implementation approach used is Remote signature technology to ensure the privacy of user documents. So, there is no need to send the complete document to a third-party digital signature service provider. From the development, the final result is a mobile-based electronic signature module that prioritizes aspects of professionalism, occupational safety, health and environment as well as the engineer's code of ethics."

"ABSTRAKTanda tangan (signature) merupakan sistem biometricyang masuk ke dalam kategori behaviometrickarena dalam pembuatannya sangat berpengaruh dengan kebiasaan seseorang dalam menggoreskan pena. Selain itu untuk pengaplikasian yang lebih luas, tanda tangan tersebut juga dapat digunakan sebagai tanda kehadiran, pelimpahan wewenang, pengajuan anggaran, perizinan dan hampir seluruh kegiatan kesekretariatan lainnya. Untuk membedakan tanda tangan yang asli dengan yang palsu secara komputerisasi dibutuhkan penggunaan metode yang tepat. Convolutional Siamese Networkmampu dan cocok untuk mendeteksi tanda tangan yang bersifat inkonsisten dengan cepat dan memiliki ketahanan (invarian) terhadap penskalaan, transisi, dan rotasi.Pada penelitian ini menggunakan dua macam dataset sebagai bahan uji yaitu dataset CEDAR dan datasetpartisipan yang penulis buat sendiri berdasarkan tanda tangan dari para partisipan yang penulis kenal, kemudian dilakukan beberapa skenario uji coba terhadap kedua jenis dataset citra tersebut. Skenario uji coba pertama dilakukan dengan mencari nilai False Acceptance Rate (FAR)dan False Rejection Rate (FRR)yang bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi program. Skenario uji coba kedua dilakukan dengan mencari nilai Standar deviasi dari kedua datasetyang digunakan yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi kerja dari program ini. Skenario uji coba ketiga dilakukan dengan menggunakan Uji Pearson Product Moment (r)yang bertujuan mencari nilai runtuk mengetahui korelasi dua variabel.Dari beberapa skenario uji coba yang dilakukan didapatkan hasil False Acceptance Rate (FAR)sebesar 42% untuk dataset CEDAR dan 15% untuk dataset yang berasal dari partisipan, sementara False Rejection Rate (FRR)sebesarsebesar 38% untuk dataset CEDAR dan 77% untuk dataset yang berasal dari partisipan. Kemudian didapatkan nilai standar deviasi terbesar dengan nilai 1,28 pada penutur G. Terakhir untuk uji Pearson Product Momentdidapatkan nilai rsebesar 0,131466492

---

ABSTRACT

Signature is a biometric system that falls into the category of behavior because it is very influential in the making of a person's habit of writing a pen. Besides that for wider application, the signature can also be used as a sign of attendance, delegation of authority, budget submission, licensing and almost all other secretarial activities. To distinguish the original signature with a computerized fake one requires the use of appropriate methods. ConvolutionalSiamese Network is able and suitable to detect inconsistent signatures quickly and has resistance (invariant) to scaling, transitioning, and rotating.In this study, using two types of datasets as test material, namely the CEDAR dataset and the participant dataset that the authors made themselves based on the signatures of the participants who the authors were familiar with, then conducted several test scenarios on the two types of image datasets. The first trial scenario is done by finding the False Acceptance Rate (FAR) and False Rejection Rate (FRR) which aims to determine the level of accuracy of the program. The second trial scenario is done by finding the standard deviation values of the two datasets used which are intended to determine the level ofwork consistency of this program. The third trial scenario is done using the Pearson Product Moment Test (r) which aims to find the value of r to determine the correlation of two variables.From a number of trial scenarios, the False Acceptance Rate (FAR)was 42% for the CEDAR dataset and 15% for the dataset from participants, while the False Rejection Rate (FRR) was 38% for the CEDAR dataset and 77% for the

dataset. from participants. Then the largest standard deviation is obtained with a value of 1.28 inspeakers G. Finally for the Pearson Product Moment test obtained r value of 0.131466492."

"Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia agardapat melakukan komunikasi dan memperoleh akses ke informasi secara cepat. Hal ini membawa suatu kesadaran baru di seluruh dunia untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang dikenal sebagai reformasi manajemen publik atau e-Government (e-Gov).

Interoperabilitas antar unit/fungsi organisasi merupakan salah satu isu utama dalam menerapkan sistem e-Government. Layanan berbasis Grid untuk interoperabilitas (e-Government Grid) dapat menjadi solusi untuk berbagi sumber daya dan interoperabilitas sistem e-Government. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara.

Indonesia sebagai negara berkembang juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan e-Government. Meskipun dalam survey e-Government yang dilakukan oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2012, posisi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan dalam pengembangan e-Government khususnya terkait pembagian sumber daya. Beberapa lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan interoperabilitas dalam layanan e-Government akan tetapi belum ada keterkaitan dalam hal pembagian sumber daya antar agensi pemerintahan sehingga seringkali masih ada tumpang tindih dalam pengembangan aplikasi antar instansi.

Riset tentang e-Government Grid yang dilakukan oleh peneliti selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan middleware dan arsitektur dalam teknologi Grid. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini lebih menekankan pada waktu proses suatu layanan Grid dengan mengusulkan suatu metode estimasi yang diperoleh setelah melakukan simulasi dan eksperimen pada suatu sistem nyata dengan studi kasus Indonesia. Peneliti mengusulkan rancangan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid di Indonesia berdasarkan kelompok fungsi dari peta solusi aplikasi e-Government untuk menghubungkan institusi, lembaga dan wilayah yang ada di negara ini. Peneliti mengusulkan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid berdasarkan provinsi dan populasi dengan mengatur alokasi sumber daya. Kecepatan waktu proses yang merupakan salah satu indikator kepuasan dari pengguna dijadikan ukuran dalam simulasi.

Kontribusi akhir dari penelitian ini berupa metode estimasi waktu proses untuk layanan Grid pada suatu topologi star yang diperoleh dari hasil simulasi dan eksperimen pada sistem nyata. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode estimasi yang diusulkan memiliki tingkat akurasi sebesar 75% serta menunjukkan adanya konsistensi antara kesimpulan hasil simulasi dengan estimasi waktu proses. Metode estimasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan waktu proses pada sistem nyata apabila akan dibangun sistem e-Government Grid. Dengan adanya metode ini diharapkan dalam pengembangan Grid untuk pemerintahan termasuk di Indonesia dapat direncanakan secara matang sebelum di implementasikan mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaannya.

---

Information and Communication Technology (ICTs) is growing rapidly due to human needs for communication and fast access to information.This brought a new awareness around the world to create good governance and clean government which is known as public management reform, called e-Government (e-Gov).

Interoperability among units/functions in organization is one of the main issue for implementing an e-Government system. Grid-based services for interoperability (e-Government Grid) could be a solution for resource sharing and interoperability of e-Government systems. This has been done in some countries.

Indonesia as a developing country is working to improve the quality of e - Government to serve citizens. According to the e-Government survey conducted by the United Nations Department of Economic and Social Affairs in year 2012, Indonesia's position has increased from the previous year, but there are some problems in the development of e -Government related to the resource sharings . Some governmental agencies have implemented interoperability in their e-Government services but there are no linkage in terms of resource sharing among them.

Previous researchs on e-Government Grid focus more on the use of middleware and architecture of Grid technology. This research concentrate more on the processing time of an Indonesia e-Government Grid service and propose an estimation method that obtained after performing simulations and experiments on a real system. We propose some topology design of scenarios for e-Government Grid services in Indonesia based on function group from e-Government application solution to connect the ministry, institutions, agencies, departments and regions in the country . We also propose a topology design of scenarios for e-Government Grid services based on province and population by adjusting the resource allocation . The speed of processing time which is one indicator of user satisfaction measurement is used in the simulation.

Final contribution of this research is a processing time estimation method of processing time for Grid services of a star topology based on the simulations and experiments on a real system. The experimental results show that the proposed estimation method has an accuracy rate of about 75% and shows a consistent conclusion between the simulation and the estimated processing time. Considering the amount of resources required for the development and the maintenance of e-Government Grid, the estimation method proposed in this research can be used to estimate the processing time in real system before the implementation in some countries including in Indonesia."

"[ABSTRAKFungsi bilinear merupakan suatu fungsi yang berbentuk 𝑒: 𝑉 × 𝑉 → 𝐹, dengan 𝑉adalah ruang vektor atas lapangan 𝐹 yang bersifat linear. Pada implementasinya,fungsi bilinear dapat diterapkan pada skema kriptografi. Kriptografi didefinisikansebagai ilmu yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi, sepertikerahasiaan, keutuhan data, otentikasi entitas dan otentikasi sumber data, denganmenggunakan teknik-teknik matematika. Salah satu skema kriptografi yangmenggunakan fungsi bilinear adalah skema yang berkaitan dengan otentikasisumber data, yaitu Tanda Tangan Agregat Tanpa Sertifikat (CertificatelessAggregate Signature). Pada penelitian ini akan dibahas skema Tanda TanganAgregat Tanpa Sertifikat (T2ATS) yang diajukan oleh Liu dkk pada tahun 2014serta sifat/karakteristik dari fungsi bilinear yang harus dipenuhi guna menjaminkeamanan dari skema kriptografi, khususnya skema T2ATS. Hasil dari penelitianini menunjukkan bahwa fungsi bilinear yang digunakan pada skema T2ATS harusmenggunakan domain dan kodomain yang memenuhi masalah logaritma diskrit(Discrete Logarithm Problem). Selain itu, penelitian ini juga akan menerapkansalah satu varian fungsi bilinear, yaitu fungsi weil pairing pada skema T2ATS.

---

ABSTRACTBilinear map is a linear function that in form e: V × V → F, where V is a vectorspace over field F. Bilinear map can be used in cryptographic scheme.Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects ofinformation security such as confidentiality, data integrity, entity authentication,and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used incryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is acryptographic scheme related to data origin authentication. This research willdescribe CLAS scheme proposed by Liu et.al (2014) and bilinear map propertieshold to ensure security of this scheme. The result of this paper show that domainand codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet DiscreteLogarithm Problem. This research also implement weil pairing as one of bilinearfunction commonly used in cryptography on CLAS scheme;Bilinear map is a linear function that in form e: V × V → F, where V is a vectorspace over field F. Bilinear map can be used in cryptographic scheme.Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects ofinformation security such as confidentiality, data integrity, entity authentication,and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used incryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is acryptographic scheme related to data origin authentication. This research willdescribe CLAS scheme proposed by Liu et.al (2014) and bilinear map propertieshold to ensure security of this scheme. The result of this paper show that domainand codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet DiscreteLogarithm Problem. This research also implement weil pairing as one of bilinearfunction commonly used in cryptography on CLAS scheme, Bilinear map is a linear function that in form e: V × V → F, where V is a vectorspace over field F. Bilinear map can be used in cryptographic scheme.Cryptography is the study of mathematical techniques related to aspects ofinformation security such as confidentiality, data integrity, entity authentication,and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used incryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is acryptographic scheme related to data origin authentication. This research willdescribe CLAS scheme proposed by Liu et.al (2014) and bilinear map propertieshold to ensure security of this scheme. The result of this paper show that domainand codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet DiscreteLogarithm Problem. This research also implement weil pairing as one of bilinearfunction commonly used in cryptography on CLAS scheme]"

"Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masing-masing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing.

---

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency.

Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process).

The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing."

"Nilai kritis dalam laboratorium klinis merupakan sebuah nilai yang mengindikasikan adanya nilai tidak wajar pada pasien dan dapat membahayakan nyawa pasien jika tidak ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Metode pengomunikasian nilai kritis yang digunakan pada kebanyakan rumah sakit saat ini berjalan secara manual dengan analis atau dokter laboratorium menyampaikan informasi nilai kritis melalui telepon atau media perpesanan. Proses komunikasi ini dapat menghambat kerja dari dokter laboratorium atau analis ketika sedang mendapatkan antrean tes analisis sampel laboratorium yang sangat banyak. Dalam tugas akhir ini dibahas sebuah program berbentuk aplikasi mobile sebagai moda penyampaian informasi nilai kritis yang terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium FANSLab. Penulis menggunakan metode waterfall dalam mengembangkan aplikasi ini. Metode waterfall meliputi tahapan requirement gathering, mendesain sistem, implementasi, dan evaluasi. Tahap requirement gathering dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pengembang sistem informasi laboratorium FANSLab, observasi langsung di Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara, kota serang, serta penyebaran kuesioner untuk dokter dan analis yang menggunakan sistem informasi laboratorium FANSLab. Berdasarkan hasil evaluasi, fitur yang diimplementasikan pada aplikasi ini telah memenuhi ekspektasi pengembang utama sistem informasi laboratorium FANSLab selaku product owner dan dilakukan pengujian performa dengan skenario 500 pengguna secara bersamaan dan dilakukan uji ketahanan selama 8 jam dengan error rate kurang dari satu persen.

---

A critical value in a clinical laboratory is a value that indicates an unusual value in a patient and can endanger the patient’s life if not followed up quickly and accurately. The critical value communication method used in most hospitals currently runs manually with analysts or laboratory doctors conveying critical value information via telephone or messaging media. This communication process can hamper the work of laboratory doctors or analysts when they are getting a very large queue of laboratory sample analysis tests. In this thesis, a program in the form of a mobile application is discussed as a mode of delivering critical value information that is integrated with the FANSLab laboratory information system. The author uses the waterfall method in developing this application. The waterfall method includes the stages of requirement gathering, system design, implementation, and evaluation. The requirement gathering stage was carried out by conducting interviews with the developer of the FANSLab laboratory information system, direct observation at Dr. Drajat Prawiranegara Hospital, Kota Serang, and distributing questionnaires to doctors and analysts who use the FANSLab laboratory information system. Based on the evaluation results, the features implemented in this application have met the expectations of the main developer of the FANSLab laboratory information system as the product owner and performance testing was carried out with a scenario of 500 users simultaneously and an 8-hour endurance test with an error rate of less than one percent."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Dalam rangka menjamin kepastian memperoleh layanan program kegiatan yang lebih baik, salah satu arah kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah pengembangan sistem informasi kursus dan pelatihan berbasis teknologi informasi. Pada kenyataannya, terdapat indikasi pemanfaatan sistem informasi tersebut kurang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Permasalahan tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Penelitian ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Faktor-faktor tersebut diadopsi dari UTAUT dengan metode pengukuran user acceptance. Data diambil dari 189 responden dari beberapa provinsi di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Model dibantu dengan aplikasi Lisrel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan adalah faktor performance expectancy, effort expectancy, trust in government, web quality dan behavioral intention.

---

In order of obtaining better services, Directorate of Course and Training Development Ministry of Education and Cultur developed information systems based on information technology. In fact, there are indications that the using of the information system is low. The problem elevated the study idea on factors that influence the utilization of websites Directorate of Courses and Training Development.

The study aimed to determine the factors that influence the utilization of websites Construction Courses and Training Directorate. This study adopted the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model to explore factors that determine the use of the website. Data were collected from 189 respondents from several provinces in Indonesia.

This study based the research method on Structural Equation Modeling with Lisrel application. At the final analysis, the results showed that the factors that influence the utilization of the websites are performance expectancy, effort expectancy, trust in government, web quality, and behavioral intention."