Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unmmaned Aircraft System (UAS) menawarkan efisiensi dan efektivitas untuk aplikasi komersil secara luas. Maraknya penggunaan UAS untuk keperluan komersil membuka peluang bisnis bagi industri untuk memproduksi dan memasarkan produk UAS. Meskipun demikian, penggunaan produk UAS dalam negeri masih tergolong rendah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan industri UAS merupakan bagian dari sektor industri penerbangan yang merupakan prioritas nasional. Perkembangan industri dan inovasi teknologi UAS tidak dapat terlepas dari kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia kedepannya. Dengan menggunakan metode sistem dinamis, penelitian ini berfokus pada pembuatan model sistem yang merepresentasikan industri UAS di Indonesia untuk memberikan rekomendasi kebijakan teknologi. Model sistem dibuat dalam bentuk model konseptual (diagram sistem) dan model kuantitatif (stock and flow diagram). Model sistem yang dikembangkan dapat memberikan gambaran pengaruh kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan industri UAS di Indonesia dengan membandingkan output sistem, yang terdiri dari jumlah tipe produk UAS dalam negeri, volume pengguna produk UAS dalam negeri, keuntungan industri UAS, dan jumlah produsen produk UAS dalam negeri. Berdasarkan hasil simulasi model sistem, ketiga kebijakan Pemerintah Indonesia dapat mendorong peningkatan keempat output sistem, akan tetapi kebijakan promosi produk UAS dalam negeri merupakan kebijakan yang paling efektif dalam kondisi business as usual dan berbagai skenario.

---

Unmanned Aircraft Systems (UAS) offers efficiency and effectiveness for a wide range of commercial applications. The widespread use of UAS for commercial purposes unlocks business opportunities for industries to produce and sell UAS products. Nevertheless, the use of Indonesian made UAS products is still relatively low. The Government of Indonesia determined that the UAS industry is part of the aviation industry sector which belongs to national priority program. The UAS industrial development and technological innovation depend on the policies implemented by the Government of Indonesia ahead. Using system dynamics methods, this study focuses on developing a system model representing the UAS industry in Indonesia in order to provide technology policy recommendations. System model was created in the form of conceptual model (system diagram) and quantitative model (stock and flow diagram). The developed system model is able to give insight related to the government policy influence towards the UAS industrial development by comparing the system output, consisting of domestic product type, domestic product volume, industrial profit, and domestic produt manufacturer. According to the simulation results, the three applicable policies implemented by the Government of Indonesia can increase all system outputs, however, the government promotion policy is the most effective policy in business as usual and in various scenarios."

"ABSTRAKIndonesia diberkahi dengan potensi cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, setara dengan 28,61 Gigawatt electric (GWe). Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia saat ini hanya sekitar 2,13 Gigawatt listrik (GWe), jauh dari potensi yang sebenarnya. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperlukan bagi Indonesia untuk mencapai pemanfaatan energi berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi tentu akan menjadi tujuan pemerintah di tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sistem yang kompleks dan dinamis, yang tentunya menjadi tantangan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur kompleks pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dan menganalisis kebijakan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Maka dari itu, pendekatan holistik dan sistematis dengan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

Indonesia is blessed with the largest potential geothermal energy reserves in the world, equivalent to 28.61 Gigawatt electric (GWe). However, the installed capacity of geothermal power plant in Indonesia is currently only around 2.13 Gigawatts of electricity (GWe), far from its true potential. The development of geothermal power plant is needed for Indonesia to achieve sustainable energy utilization in Indonesia. Increasing the utilization of geothermal energy will certainly be the aim of the government in the coming years to maintain sustainable development. However, the development of geothermal power plant is a complex and dynamic system, which is certainly a challenge in developing geothermal energy in Indonesia. This study aims to comprehend the complex structure of geothermal power plant development in Indonesia and analyze the geothermal power plant development-related policy in Indonesia. For this purpose, a holistic and systematic approach with a system dynamics approach is used."

"[Tesis ini membuat model kompatibilitas atau frequency sharing antara Unmanned Aircraft System (UAS) dan Fixed Service (FS). UAS adalah sistem pesawat tanpa awak yang terdiri dari pengendali dan wahana udara yang dikendalikan. UAS memiliki kondisi BLOS dan LOS. FS adalah sistem komunikasi terrestrial antar dua titik di permukaan Bumi. Kompatibilitas antara FS dan UAS dimodelkan dengan interferensi antara dua sistem tersebut. Skenario interferensi tersebut diamati ketika UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau UA (Unmanned Aircraft), wahana udara yang dikendalikan, berada dalam kondisi BLOS dan terbang diantara sistem FS. Skenario interferensi ini terdapat dua macam, yaitu interferensi dari UAV ke FS dan interferensi dari FS ke UAV. Kompatibilitas antara FS dan UAS yang direpresentasikan oleh UAV dibutuhkan untuk mendukung operasi BLOS. BLOS (Beyond Line of Sight) diperlukan karena sinyal dari UACS (Stasiun Pengendali Pesawat tanpa Awak) memiliki keterbatasan dalam kondisi LOS (Line of Sight). Keputusan akhir dalam penetapan pita frekuensi untuk UAS ditentukan pada WRC-15 di tahun 2015. Spektrum BLOS direncanakan dengan memanfaatkan pita frekuensi dari FSS (Fixed Satellite Service). Hal ini berarti bahwa UAS akan menggunakan satelit sebagai sarana sistem kendali dalam kondisi BLOS. Masalah utama dari penyebaran UA (Unmanned Aircraft) atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) adalah kompatibilitas dengan sistem yang incumbent. Alokasi spektrum FSS di region 3 ITU (Asia dan Oceania) berada di pita frekuensi 12,2- 12,5 GHz. Frekuensi ini terbagi dengan sistem FS (Fixed Service). Simulasi dilakukan untuk menyelidiki interferensi dari emisi pengirim FS ke penerima UAV. Hasil simulasi menunjukkan bahwa interferensi dari FS ke UAV dan sebaliknya (vice versa) tidak melewati batas (threshold). Implikasinya frekuensi 12,2-12,5 GHz aman digunakan untuk UAV.;This thesis creates the compatibility model or frequency sharing between Unmanned Aircraft System (UAS) and Fixed Service (FS). UAS is a unmanned aerial vehicle system that consists of the control station and the controlled vehicle (UAV or UA). UAS has BLOS and LOS condition. FS is the terrestrial communication system between two points or more on the earth surface. The compatibility between FS and UAS is modeled by the interference between those two systems. The interference path is observed when the UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), the controlled vehicle, has been in BLOS condition and flies above the FS tower. The interference scenario in this thesis has two conditions, the interference from UAV to FS and the interference from FS to UAV. The Compatibility of FS and UAS (represented by UAV) is required to support BLOS (Beyond Line of Sight). The BLOS condition is required since the signal is often bounded in LOS condition. The final decision in the establishment of UAS frequency band is determined in WRC (World Radiocommunication Conferece)-15 in 2015. The BLOS spectrum is planned to use FSS (Fixed Satellite Service) frequency band. The main problem of the unmanned aircraft (UA) or unmanned aerial vehicle (UAV) deployment is the compatibility with the incumbent system. The allocation of FSS spectrum in the region 3 (Asia and Oceania Region) is in the band 12.2- 12.5 GHz. This frequency band is shared with the frequency of FS (Fixed Service). The simulation is conducted to investigate the interference from the FS emission into the UAV receiver. The results of simulation present that the interference from the FS to UAV and vice versa will be harmless as it does not exceed specific threshold. This suggests that the 12,2-12,5 GHz frequency band is safe for UAS Application, This thesis creates the compatibility model or frequency sharing between Unmanned Aircraft System (UAS) and Fixed Service (FS). UAS is a unmanned aerial vehicle system that consists of the control station and the controlled vehicle (UAV or UA). UAS has BLOS and LOS condition. FS is the terrestrial communication system between two points or more on the earth surface. The compatibility between FS and UAS is modeled by the interference between those two systems. The interference path is observed when the UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), the controlled vehicle, has been in BLOS condition and flies above the FS tower. The interference scenario in this thesis has two conditions, the interference from UAV to FS and the interference from FS to UAV. The Compatibility of FS and UAS (represented by UAV) is required to support BLOS (Beyond Line of Sight). The BLOS condition is required since the signal is often bounded in LOS condition. The final decision in the establishment of UAS frequency band is determined in WRC (World Radiocommunication Conferece)-15 in 2015. The BLOS spectrum is planned to use FSS (Fixed Satellite Service) frequency band. The main problem of the unmanned aircraft (UA) or unmanned aerial vehicle (UAV) deployment is the compatibility with the incumbent system. The allocation of FSS spectrum in the region 3 (Asia and Oceania Region) is in the band 12.2- 12.5 GHz. This frequency band is shared with the frequency of FS (Fixed Service). The simulation is conducted to investigate the interference from the FS emission into the UAV receiver. The results of simulation present that the interference from the FS to UAV and vice versa will be harmless as it does not exceed specific threshold. This suggests that the 12,2-12,5 GHz frequency band is safe for UAS Application]"

"Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa antara tahun 2010 dan 2019, tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi hijau yang menjadi sorotan dalam kerangka Green Economy Index (GEI) adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu Indonesia mencapai target keberlanjutannya, studi ini menganalisis industri minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terpenting bagi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan keberlanjutan industri CPO di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara alokasi CPO untuk pangan dan alokasi CPO untuk energi? (2) Berapa proyeksi total permintaan CPO untuk minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan ekspor? Berapa banyak tambahan perluasan lahan kelapa sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan CPO? (3) Apa saja indikator ekonomi hijau yang dapat diukur dalam model industri kelapa sawit di Indonesia? (3) Apa saja variabel yang menjadi titik ungkit pada model industri kelapa sawit Indonesia. Luaran dari penelitian ini meliputi simulator kebijakan berbasis model dengan pendekatan sistem dinamis dan dashboard hasil simulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan yang kompleks dalam industri kelapa sawit dan memberikan wawasan strategis untuk pembuatan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

---

Despite remarkable economic growth between 2010 and 2019, unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic and climate change have hampered progress toward sustainable development goals. One of the indicators in the green economy that is highlighted by the Green Economy Index (GEI) framework is the environmental aspects. Thus, to help Indonesia achieves its target sustainability targets, this study analyzed the crude palm oil (CPO) industry in Indonesia as one of the most important contributors to the nation’s economy. This research aims to analyze the dynamics and sustainability of the CPO industry in Indonesia. The key questions that will be investigated further in this research include: (1) What is the relationship between the allocation of CPO for food and biodiesel fuel? (2) What is the projected total demand for CPO for cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and exports? How much additional land use change is needed to meet the demand for CPO? (3) What are the green economy indicators that can be measured in the oil palm industry model in Indonesia? and (4) What are the leverage points in the Indonesian palm oil industry model? Outcomes from this study include a model-based policy simulator using the system dynamics approach and a simulation results dashboard. This research contributes to the broader understanding of the complex interdependencies within the palm oil industry and provides strategic insights for policy-making and sustainable development."

"Indonesia mengalami peningkatan konsumsi listrik karena pertumbuhan populasi. Sebagian besar listrik yang dihasilkan menggunakan sumber daya batubara. Muncul urgensi untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dampak dari emisi karbon tidak meningkat. Salah satu alternatif EBT yang hadir di Indonesia adalah tenaga surya, namun sayangnya masih memiliki adopsi yang rendah di Indonesia meskipun potensinya besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan adopsi rooftop PV untuk mengurangi emisi karbon. Melalui metode sistem dinamis, model dikonstruksi untuk menguji tiga alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan net metering merupakan kebijakan yang dapat memberikan stimulus paling baik pada rumah tangga untuk mengadopsi rooftop PV. Pada skenario kebijakan ini, jumlah rumah tangga yang mengadopsi rooftop PV adalah sebesar 5.346. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menekan jumlah emisi paling besar, yakni adalah sebesar 1.037 juta kgCO.

---

Indonesia experiences rapid increase in electricity consumption due to its increasing population. Coal is still become dominant contributor in Indonesias energy mix. The development of new and renewable energy becomes an important issue to reduce the carbon emission. One of the alternatives of new and renewable energy is solar photovoltaic. Unfortunately, the amount of adopters of this type of energy is still low, despite of its great potential. The aim of this research is to analyze policy alternatives to increase the adoption of rooftop PV in order to reduce carbon emission. System dynamics model is used to simulate three policies alternatives.

Result shows that net metering policies is the best alternative to be implemented, since its produces the highest result in terms of amount of household that adopts rooftop PV, which gives value 5.346 household. More than that, net metering acts as the best policy to gives the highest amount of avoided carbon emission (1.037 million kgC"

"This book presents, in a comprehensive way, current unmanned aviation regulation, airworthiness certification, special aircraft categories, pilot certification, federal aviation requirements, operation rules, airspace classes and regulation development models.It discusses unmanned aircraft systems levels of safety derived mathematically based on the corresponding levels for manned aviation. It provides an overview of the history and current status of UAS airworthiness and operational regulation worldwide. Existing regulations have been developed considering the need for a complete regulatory framework for UAS. It focuses on UAS safety assessment and functional requirements, achieved in terms of defining an “Equivalent Level of Safety”, or ELOS, with that of manned aviation, specifying what the ELOS requirement entails for UAS regulations. To accomplish this, the safety performance of manned aviation is first evaluated, followed by a novel model to derive reliability requirements for achieving target levels of safety (TLS) for ground impact and mid-air collision accidents.It discusses elements of a viable roadmap leading to UAS integration in to the NAS."

"

Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan, transportasi laut memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dengan lebih memperhatikan pengembangan industri maritimnya. Perdagangan global menjadikan sektor pelayaran salah satu yang memiliki peran penting. Meningkatnya kebutuhan akan jasa pelayaran juga akan meningkatkan fenomena pemanasan global, termasuk di Indonesia. Emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor transportasi laut telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan transportasi dan perubahan iklim, termasuk emisi CO2 di pelabuhan yang terus meningkat. Namun, studi yang ada berfokus terutama pada emisi CO2 dari pelayaran kapal, dengan sedikit perhatian pada kapal yang berlabuh di pelabuhan dan penanganan kargo di dalam pelabuhan. Studi ini mengambil sektor transportasi laut di Pelabuhan Indonesia dengan menggunakan bagian dari metodologi System Dynamics. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dua kebijakan, yaitu penerapan Onshore Power Supply (OPS) dan pemberlakuan pajak karbon, yang bertujuan mengusulkan strategi mitigasi Emisi CO2 di sektor transportasi laut. Dengan demikian, pemodelan simulasi berdasarkan dinamika sistem telah diusulkan untuk membangun model penilaian dan membuat skenario.

---

As an archipelagic country with two-thirds of its territory consisting of waters and in line with global trade, Indonesia has made the shipping sector an essential and strategic role in supporting national development by paying more attention to developing its maritime industry. The increasing need for shipping services will also increase the phenomenon of global warming. CO₂ emissions from the marine transportation sector have become a concern for transport policymakers and climate change regarding sustainability issues, including CO₂ emissions in ports which continue to increase due to their significant impact on emerging environmental, social, and economic issues. However, the existing studies focus primarily on CO₂ emissions from shipping, with little attention to vessel berthing in ports and cargo handling in ports. This study takes the sea transportation sector in Indonesian Ports by using the System Dynamics methodology to show the interrelationships between factors. The purpose of this study is to propose a CO₂ emission mitigation strategy and evaluate policies implemented in the marine transportation sector. This study investigates two policies: the implementation of Onshore Power Supply (OPS) and the application of carbon tax. Thus, simulation modelling can build assessment models and create scenarios.

 

"

"Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia telah mengekspor berton-ton bijih nikel mentah ke seluruh dunia. Jumlah bijih nikel yang diekspor dari Indonesia telah meningkat pesat hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel mentah. Namun, karena kurangnya persiapan fasilitas smelter, Pemerintah memberikan relaksasi pada tahun 2017 untuk membangun smelter. Pada tahun 2020, pemerintah memperkuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah. Indonesia bertujuan untuk membangun rantai pasokan domestik end-to-end untuk Baterai Kendaraan Listrik dan menjadi pemain utama di pasar Kendaraan Listrik global pada tahun 2030 berdasarkan tata letak roadmap EV yang merupakan salah satu ambisi Indonesia. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, meskipun dituding menghambat kinerja ekspor jangka pendek, sebenarnya merupakan upaya mendorong hilirisasi yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar berupa nilai tambah, pengembangan industri maju, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan dampak terukur dari Kebijakan Larangan Ekspor Nikel terhadap Perkembangan Industri Nikel Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analisis Dampak berdasarkan Model Sistem Dinamis. Hasil yang diharapkan dari model dan temuan tesis ini adalah model sistem dinamis yang mengelaborasi dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah terhadap perkembangan Industri Nikel Indonesia

---

Indonesia is one of the largest nickel producers and exporters in the world with reserves reaching 21 million metric tons. Indonesia has been exporting tonnes of raw nickel ore worldwide. The number of nickel ore exported from Indonesia had been rapidly increasing until 2014. In 2014, the Government issued a ban on the export of raw nickel ore. However, due to a lack of preparation for smelter facilities, the Government provide relaxation in 2017 for building smelters. In 2020, the government reinforce the raw nickel ore export ban policies. Indonesia aims to build an end-to-end domestic supply chain for Electric Vehicle Batteries and become a major player in the global Electric Vehicles market by 2030 based on the EV roadmap layout which is one of Indonesia’s ambitions. The raw nickel ore export ban policy, although it is accused of hampering short-term export performance, is actually an effort to encourage downstream which will have a greater economic impact in the form of added value, advanced industrial development, employment, and state revenue. The goal of this thesis is to find the measurable effect of the Nickel Export Ban Policy on the Development of Indonesia's Nickel Industry using the Impact Analysis approach based on the System Dynamics Model. The expected outcome of the model and finding of this thesis is a system dynamic model that elaborates the effects of the raw nickel ore export ban policy on the development of Indonesia’s Nickel Industry.

"

"Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang sedang dikembangkan di Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Salah satu unsur ketahanan energi adalah keberlanjutan energi. Peraturan pemerintah menargetkan pencampuran biodiesel mencapai 30% sampai tahun 2025. Kebijakan pemerintah ini diprediksi akan meningkatkan permintaan komoditas kelapa sawit. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan industri biodiesel di Indonesia, maka dilakukan penelitian ini dengan menggunakan studi literatur, survei dan pemodelan dinamika sistem. Analisis pada penelitian ini menggunakan 45 pernyataan yang disebar ke 31 responden. Dari studi literatur dan analisis hasil survey diperoleh 4 variabel utama yang berpengaruh pada pengembangan industry biodiesel yaitu bahan baku (feedstock), insentif pemerintah, capital cost, dan produksi biodiesel. Selanjutnya dilakukan simulasi pemodelan dengan sistem dinamik pada variable ini untuk mengetahui interaksi antar indicator dan pengaruhnya pada produksi biodiesel dengan beberapa skenario. Dari hasil simulasi pemodelan dinamika sistem, dapat disimpulkan bahwa Skenario S15 adalah yang paling optimal yang terdiri dari pencampuran biodiesel ke solar 50% (A3), pajak karbon meningkatkan keuntungan 20%, teknologi yang dapat menekan 30% harga bahan baku dan harga biodiesel 120% harga bahan baku. yang faktor yang paling mempengaruhi industri biodiesel dalam hal keuntungan adalah penggunaan teknologi canggih yang dapat mengolah biodiesel dari bahan baku dengan harga yang lebih murah daripada CPO. Faktor-faktor ini dapat menjawab strategi pengembangan industri biodiesel ke depan dan perencanaan kebijakan pemerintah yang lebih matang

---

Biodiesel is an alternative energy that is being developed in Indonesia to strengthen energy security. One of the elements of energy security is energy sustainability. The main key to sustainable energy is energy development that takes into account environmental, social and economic factors. The government regulation targets biodiesel blending to reach 30% by 2025. This government policy is predicted to increase demand for palm oil commodities. To find out what factors and how these factors affect the growth of the biodiesel industry in Indonesia, this research was conducted using literature studies, surveys and system dynamics modeling. The analysis in this study used 45 statements distributed to 31 respondents. From the literature study and analysis of survey results obtained 4 main variables that influence the development of the biodiesel industry, namely feedstock, government incentives, capital costs, and biodiesel production. Furthermore, modeling simulations with dynamic systems are carried out on this variable to determine the interaction between indicators and their effects on biodiesel production with several scenarios. From the simulation results of system dynamics modeling, it can be concluded that S15 scenario is the most optimal which consists of mixing biodiesel into diesel fuel 50% (A3), carbon tax increases profits by 20%, technology that can reduce 30% raw material prices and 120% biodiesel prices. raw material prices. The factor that most influences the biodiesel industry in terms of profit is the use of advanced technology that can process biodiesel from raw materials at a lower price than CPO. These factors can answer the biodiesel industry development strategy in the future and more mature government policy planning."

"Industri biodiesel berbasis minyak kelapa sawit masih menjadi kandidat terkuat dalam pemenuhan strategi diversifikasi energi dalam bentuk bahan bakar nabati. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menargetkan pencampuran solar dengan biodiesel mencapai 20% dari setiap liter biosolar yang dijual pada tahun 2025. Kebijakan ini akan menciptakan pasar bagi biodiesel sehingga diharapkan mampu menarik investasi industri biodiesel, menghasilkan bauran energi berkelanjutan yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi positif kepada lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah model kebijakan sebagai media diskusi terhadap potensi dampak positif dan tantangan dari berbagai macam studi akan dampak negatif dari kebijakan ini. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan akan mensimulasikan dua tingkat kebijakan: mikro pada tingkat perusahaan dan makro pada tingkat negara. Hasil dari model menunjukkan adanya saling pengaruh antara aspek energi dengan tiga aspek keberlanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini juga menguji dua skenario utama yang diharapkan dapat membangkitkan kembali ketertarikan investasi pada industri biodiesel yang saat ini mengalami gejala kelesuan.

---

Indonesia's palm-oil based biodiesel is still the prime candidate for Indonesia's energy diversification strategy to renewable energy in the form of biodiesel fuel. The government has created a mandatory market by targeting 20% blend of biodiesel in all diesel fuel in 2025. In theory, this new market could induce the growth of palm-oil based biodiesel industry as an extension to the already mature palm oil industry. This would result in the development of the biodiesel industry, better renewable energy mix, boost economic growth, create jobs, and at the same time would help environment.

These results cover all three aspects of sustainability pillars: economy, social and environment. However, all these perceived positive impacts are also challenged by various studies on the negative impacts of palm oil and biodiesel industry.

Therefore, this research aims to develop an integrated multi level model as a tool to capture the complexity and obtain a more comprehensive understanding of the interrelationship dynamics. The model development is based on system dynamics approach.

The model results shows that there is visible a tradeoff on energy, socio-economic growth and environmental impact. Given that the current policy is not working, this research evaluates two plausible scenarios on how to restart the development of the biodiesel industry and achieve the biodiesel production target set by the government."