Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas) and Law No.5/2018 concerning Terrorism is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and civil society to stem the progress of radical groups in Indonesia, especially (but not limited to) those associated with radical Islamic movements, both those who are known to use violent approaches and those who do not. Appropriate mapping of the development of radical groups, at the level of global, regional and national strategic environments, is important because it will become the basis for the formation of broader and deeper public policies related to the fight against radicalism and radical movements in the future. Descriptive qualitative analysis based on the data, documents and phenomena that occur shows that the ratification of those laws have a significant impact if followed by decisive actions by law enforcement."

"ABSTRAK Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa tidak lagi memadai untuk mencegah kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 memiliki banyak kelemahan substansial dalam pembentukannya Pertama, tidak adanya check and balances dalam penerapan sanksi pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tanpa prinsip due process of law. Kedua, argumentasi penggunaan asas contrarius actus oleh pemerintah yang menganggap penerapan asas contrarius actus yang ditujukan kepada suatu ormas seharusnya tidak sekedar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru Ketiga, pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif dengan jaminan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia, dan konstitusi. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 yang tanpa melalui due process of law menciderai prinsip negara Indonesia sebagai negara yang berdasaran atas hukum dan pada gilirannya dapat mengganggu bukan saja relasi eksekutif dan legislatif tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan dan kualitas putusan yang merugikan rakyat.

---

ABSTRACT

The existence of social organization activities that contradict Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia made the Government issue Law Number 16 of 2017 concerning the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. Law Number 17 of 2013 is deemed no longer sufficient to prevent the activities of social organizations that are in conflict with Pancasila and the 1945 Constitution. Law Number 16 of 2017 has many substantial weaknesses in its formation. First, the absence of checks and balances in the application of dissolution sanctions. community organizations without the principle of due process of law. Secondly, the argumentation of the use of the contrarius actus principle by the government which considers the application of the contrarius actus principle addressed to a mass organization should not only relate to administrative validity, but also form the subject of a new law. human rights law, and constitution. Mechanism for Dissolution of Community Organizations in Law Number. 16 of 2017 which without due process of law violates the principle of the Indonesian state as a state that is based on law and in turn can disrupt not only the executive and legislative relations but also the abuse of power and quality of decisions that are detrimental to the people."

"Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri ada beberapa Ormas yang dalam melakukan kegiatan di tolak oleh masyarakat sebab ada Ormas yang seringkali melakukan pemaksaan kehendanya dan merasa paling benar, sehingga ada yang mengusulkan untuk dibubarkan. Pemerintahpun menganggap perlu untuk melakukan evaluasi dan menindak tegas terhadap Ormas yang bertindak anarkis. Lemahnya landasan hukum juga menjadi hambatan Ormas untuk melakukan ekspresinya karena landasan hukum yang ada merupakan produk hukum era orde baru yang sangat tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Ormas yang hendak dilihat dari aspek keberdaan dan eksistensinya dibatasi dari tahun 1998-2005 atau dalam era reformasi dengan menggunakan metoda pustaka, artinya menelahan peraturan perundangan dak kebijakan dikaitkan dengan perkembangan masyarakat serta wawancara dengan tokoh atau pejabat yag berkompeten kemudian baru dilakukan analisa."

"Tesis ini menganalisa frasa dan mengurai praktek Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu) pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Persetujuan DPR atas penetapan perpu merupakan bentuk pengawasan DPR atas tindakan presiden dalam upaya pelindungan keselamatan negara dalam keadaan genting yang memaksa. Pengawasan DPR ini bertujuan untuk mengontrol regulatory powerpemerintah sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap hak-hak masyarakat. DPR dalam praktek pemberian persetujuan atas penetapan perpu tidak melakukan pembahasan pasal-pasal perpu bahkan lebih sempit lagi persetujuan oleh DPR didasarkan pada point-point pemaparan yang disampaikan oleh perwakilan presiden tanpa melihat muatan dan norma pengaturan perpu. Persetujuan atas penetapan perpu oleh DPR semestinya tidak saja dilakukan berdasarkan pemaparan urgensi pembentukan perpu namun juga harus melalui pembahasan terhadap substantif normatif perpu melalui mekanisme pembahasan Daftar Inventaris Masalah sebagaimana pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan.

---

This thesis analyzes the phrase and elaborates the practice of the House of Representatives (DPR) approval of the stipulation of government regulations in lieu of laws (PERPU) in Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is prepared using doctrinal methods. The DPR's approval of the PERPU is a form of DPR supervision over the president's actions as a way to protect the country in a state of urgency. The DPR's supervision aims to control the government's regulatory power so that the government does not act arbitrarily in forming laws and regulations that impact on people's rights. The DPR in the practice of giving approval for the stipulation of PERPU does not discuss the articles of PERPU, narrowly the approval by the DPR is based on the presentation points submitted by the president's representative without seeing the content and regulatory norms of PERPU. Approval of the establishment of PERPU by the DPR should not only be based on the presentation of the urgency of the establishment of PERPU but also must go through a discussion of the substantive normative PERPU through the mechanism of discussing the Problem Inventory List in the discussion of the draft law is carried out."