Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hadirnya Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Sejumlah bank konvensional di Aceh diwajibkan beralih ke Bank Syariah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Perbankan Syariah menurut Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank akibat gangguan sistem teknologi informasi bank dalam implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perbankan syariah menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, secara tegas mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah masih lemah dalam artian masih ada beberapa kontroversi dari masyarakat terkait pelayanannya, misalnya sistemnya sering memiliki kesalahan yang menyulitkan/menghambat pelanggan untuk bertransaksi. Namun, bank syariah berdasarkan Qanun Aceh telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan kepada nasabahnya baik dalam hal kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga memberikan edukasi kepada para nasabahnya.

---

The presence of Aceh Qanun Number 11 of 2018 on Sharia Financial Institutions is a special right for Aceh and has brought fresh air to the development of the Islamic banking industry in Aceh. Several conventional banks in Aceh are required to switch to Islamic Banks. Therefore, the purpose of this study is to analyze the regulation of Islamic Banking according to Aceh Qanun No.11 of 2018 and analyze the legal protection for bank customers due to disruption of bank information technology systems in the implementation of Aceh Qanun No.11 of 2018. The research method used in this study uses doctrinal research methods, which are based on laws and regulations and by conducting interviews with sources from banks. The results of this study indicate that the regulation of Islamic banking according to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, expressly requires financial institutions operating in Aceh to carry out sharia principles. The legal protection provided to Islamic Bank customers is still weak in the sense that there is still some controversy from the community regarding its services, for example, the system often has errors that make it difficult / hamper customers to transact. However, Islamic banks based on Qanun Aceh have made maximum efforts in providing protection to their customers both in terms of trust, fund management, and providing education to their customers."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

---

Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh."

"Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan. Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hal tersebut menyebabkan Lembaga Keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui mekanime Subrogasi Tanpa Kompensasi. Terkait dengan pengalihan piutang hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah, pengalihan putang yang dimaksud adalah pengalihan piutang melalui jual beli yang mana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 hal tersebut dilakukan dengan mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (‘iwadh) dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang dan Subrogasi dengan Kompensasi (‘Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh mekanisme lain dapat dilakukan dengan pengalihan utang dengan mempedomani Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawala Bil Ujrah.

---

The implementation of a statutory regulations will affect the adjustment for various aspects. The adjustment will be tightly related to legal or illegal of an act of law to be performed. With the enactment of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, causing the conventional financial institution is not able to do its operation. This, there are plans to convert conventional transaction into shariah based transactions, in order to migrate conventional bank credit customers into sharia bank financing customers in Aceh. This research is normative juridical study with a type of descriptive analytical research that shows perspectives of the mechanism that can be used to solve the problems. In this research, it is stated that central committee Indonesian Notary Public Association provides directions to Indonesian Notary Public Association for Aceh region, that debt transfer based on non-sharia transactions to sharia transaction can’t be implemented with a subrogation scheme. Basically, subrogation based on sharia principle for convertion of conventional bank credit customer to sharia bank financing customer can be use according to Fatwa DSN MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 concerning Subrogation based on Sharia Principle through Subrogation Principle without Compensation. In relation with account receivable’s diversion only can be use upon legitimate account receivable based on sharia principle, which is account receivable’s diversion through sell and buying according to Fatwa DSN-MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 was doing by subrogation mechanism with Compensation (‘iwadh’) and without wakalah to buy something and subrogation with compensation (‘iwadh) and wakalah to buy something. Beside that, there is another mechanism that can influence notary in order to make deed for conversion the conventional transaction to be sharia principle transaction. The other mechanism can be guided by Fatwa DSN-MUI Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning Debt Diversion and Fatwa DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah."

"Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh titel daerah spesial, Aceh diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana diberikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, terdapat kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh unuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerahnya sendiri yang disebut sebagai Qanun Aceh. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah Aceh baru saja mengesahkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Qanun ini, Pemerintah Daerah Aceh memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai implementasi Prinsip-Prinsip Syariah bagi seluruh Lembaga Keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh. Pada dasarnya, Qanun ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh Lemabga Keuangan di Aceh untuk beroperasi dengan menggunakan dasar Prinsip-Prinsip Syariah. Terkait dengan hal ini, implikasi serta konsekuensi hukum dari keberadaan Qanun ini akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodie penelitian hukum normatif dengan tipe analisis deskriptif, yang akan menggunakan data yang diambil dari hasil penelitian dokumen-dokumen terkait dan materi-materi kepustakaan, serta melalui beberapa wawancara terhadap narasumber terkait. Maka dari itu, seluruh Bank di Aceh wajib beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebelum tanggal 4 Januari 2022, atau dengan kata lain, seluruh kegiatan finansial dan kegiatan perbankan secara konvensional tidak diperkenankan untuk beroperasi lagi di Aceh setelah tanggal 4 Januari 2022. Pada saat ini, terdapat beberapa Bank di Aceh yang masih melaksankan kegiatan perbankannya secara konvensional. Sebagai akibat dari adanya kewajiban bagi seluruh Bank untuk beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagaima tertera dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka seluruh Bank di Aceh wajib menyesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran dan gagasan yang dapat digunakan oleh masing-masing jenis kegiatan perbankan di Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

---

As one of the regions in Indonesia which obtain the title of special region, Aceh is given the authority by the central government to regulate and manage its own regional affairs as given through Law No. 11 Year 2006 regarding the Aceh Government. In regard to the management of its own regional affairs, there is an authority given for the Government of Aceh to promulgate and enact its own regional regulation called Qanun Aceh. In relation to this, the Government of Aceh has recently enacted Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions. Through this Qanun, the Government of Aceh provides comprehensive regulations on the implementation of Sharia Principles for all Financial Institutions operating in Aceh. In essence, the enactment of this Qanun gives rise to the obligation for all Financial Institutions in Aceh to operate in accordance with the Sharia Principles. In regard to this, the implications on the enactment of this Qanun, as well as the legal consequences for Banks operating in Aceh in fulfilling such obligation will be analysed further. This research will use the normative legal research method with a descriptive analysis type of research, which uses data taken from the examinations of relevant documents and library materials, as well as the conduct of several interviews.  In essence, all Banks in Aceh shall be operating based on the Sharia Principles by January 4, 2022, or in other words, no Conventional-Based financial or banking activities shall be operating in Aceh after January 4, 2022. At the moment, there are still several Conventional-Based banking activities conducted by Conventional Banks in Aceh. Due to the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions, then those Banks need to adjust themselves with the applicable regulation. In this research, there are several suggestions that might be conducted by each types of Banking activities existing in Aceh in implementing the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions.Keywords: Qanun Aceh, Sharia Bank, Conventional Bank, Sharia Principles, Banking Law"

"Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas.

---

In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy."

"Teknologi digital sudah semakin berkembang, termasuk dalam bidang finansial yang dikenal dengan fintech. Bank syariah tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-banking. Namun, dalam pemanfaatan teknologi, bank syariah tetap harus memperhatikan aturan syariah yang harus dipenuhi kepatuhan syariah . Dengan senantiasa menatuhi kepatuhan syariah ini, diharapkan bank syariah dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabahnya karena aspek utama dalam bisnis adalah penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas pengaruh kepatuhan syariah terhadap customer intimacy fintech perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis menggunakan data hasil survei dan metode statistik. Metode pengambilan sampel digunakan dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sample. Untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel digunakan teknik SEM Structural Equation Modeling Partial Lease Square. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap kepatuhan syariah dan signifikan tidak langsung terhadap customer intimacy. Selanjutnya variabel kepatuhan syariah, perceived usefulness, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap customer intimacy.

---

Digital technology has been growing, including in the financial field known as fintech. Sharia banks do not miss utilizing this technology by providing e banking facilities. However in the utilization of this technology, sharia banks also still have to pay attention to islamic rules sharia compliance . By continuing to comply with sharia compliance, it is expected that sharia bank can establish long term relationship with its customers because the main aspect in business is its users. Therefore, this research will discuss the effect of sharia compliance to customer intimacy fintech sharia banking in Indonesia. This research is a quantitative research by testing the hypothesis using survey data and statistical methods. Sampling method is non probability sampling technique with purposive sample method. To identify the relationship between variables, this research use SEM Structural Equation Modeling technique Partial Lease Square Method. The results showed that the variables of knowledge and religiosity have a direct and significant influence toward sharia compliance and indirect and significant toward customer intimacy. Furthermore, the variable of Shariah compliance, perceived usefulness, perceived ease of use has a direct and significant influence on customer intimacy."

"ABSTRAKPada penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang implementasi prinsipsyariah terhadap badan hukum perbankan syariah. Sebagaimana termaktub dalamketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa badanhukum yang melaksanakan kegaitan usaha berdasarkan prinsip syariah wajibmengangkat Dewan Pengawas Syariah. Senada dengan itu pada tahun berikutnyalahirlah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang jugamenyatakan bahwa badan hukum perbankan syariah adalah Perseroan Terbatas.Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan diantaranya ialah: (1)Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap badan hukum Perseroan Terbatas.(2) Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam kelembagaan perbankansyariah sebagai badan hukum perseroan terbatasPada penelitian ini menemukan analisa dan jawaban bahwa pandanganhukum Islam terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum, lebihmenitikberatkan bahwa perseroan yang merupakan sebuah badan persekutuantentunya memiliki sebuah perikatan/perjanjian. Dengan demikian sama halnyaantara hukum postif dan hukum islam yang juga mengakomodir adanya perikatanatau perjanjian, yang terpenting adalah bagaimana setip syarat dan rukunperikatan tersebut terpenuhi. Selain tu, dalam hukum Islam terdapat jugaperseroan yang sebagaimana disebut dengan al-syirkah. Sedangkan dalamimpelentasi syariah dalam kelembagaan bank syariah sebagaimana perseroanterbatas sebagai badan hukum juga sah, dan hal ini sesuai dengan aturan yangberlaku dalam UU Perbankan Syariah. Selain itu, UU Perseroan Terbatas jugamenetapkan hal yang demikian dalam Pasal 109, dipertegas pada Pasal 7 UUPerbankan Syariah

---

ABSTRACTIn this study examined and analyzed the implementation of shariaprinciples on Islamic banking legal entities. As set forth in the provisions of LawNumber 40 Year 2007 on Limited Liability Company, that a credible form oflegal entity conducting business based on sharia principles shall appoint theShariah Supervisory Board. In line with that in the next year, the Law Number 21Year 2008 on Islamic Banking which also states that the Islamic banking legalentities are limited liability companies. But in this study, there are several suchquestions are: (1) How is the view of Islamic law against the legal entity LimitedLiability Company. (2) How is the implementation of Sharia principles in Islamicbanking institution as a limited liability companyAlso in this study analyzed and found answers that the view of Islamic lawto a limited liability company as a legal entity, it points out that a company whichis a partnership entity must have an engagement/appointment.Thus as well asbetween positive law and the law of Islam which also accommodates theircommitment or agreement, the most important is how the eraser terms and pillarsof engagement are met. Beside it, in Islamic law there is also the company thatreferred to al-shirkah. While the institutional impelentasi sharia in Islamic banksas a limited liability company as a legal entity is also legitimate, and this is inaccordance with the rules in force in the Islamic Banking Act. In addition, theLimited Liability Company Act also establishes such a case under Article 109,reaffirmed in Article 7 of the islamic banking Law"

"Penelitian ini membahas layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan oleh perusahaan layanan pembiayaan syariah (PT Ammana Fintek Syariah). Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi disatu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif pembiayaan bagi konsumen dan pengusaha UMKM, namun disisi lain layanan pembiayaan ini mengandung risiko tinggi, seperti penyalahgunaan dana dan data pribadi konsumen serta kegagalalan pengembalian modal, mengingat pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip perlindungan hukum dan mitigasi resiko bagi konsumen dalam pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa akad baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara kurang melindungi hak-hak konsumen. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016) belum cukup menjadi landasan perlindungan hukum bagi konsumen karena masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, diantaranya tidak mengatur layanan pembiayaan syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, POJK No. 77/POJK.01/2016 harus diubah untuk mengakomodir kepentingan konsumen muslim dan penyelenggara pembiayaan syariah atau dibentuk suatu peraturan baru yang mengatur secara spesifik layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi.

---

This research discusses the information technology-based financing implemented by sharia financing company (PT Ammana Fintek Syariah). Information technology-based financing services on the one hand provide benefits as an alternative financing for consumers and MSME entrepreneurs, but on the other hand, they contain high risks, such as the misuse of funds and consumer personal data and failure of fund repayment, considering that financing providers and financing recipients do not know each other and have never met. The study aims to examine legal protection principles and risk mitigation for consumers in peer-to-peer lending based on Sharia Law and Indonesian legislation. This research will analyze those problems by applying normative-juridical and qualitative research methods. This study found that the standard contract made unilaterally by the financial technology company does not protect consumer rights. The Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Lending Service (POJK No. 77/POJK.01/2016) is not sufficient as a legal basis of customer protection. The regulation contains many weaknesses, such as it does not regulate on sharia peer-to-peer lending. It creates a legal vacuum and legal uncertainty to Muslim consumers. Therefore, POJK No. 77/POJK.01/2016 has to be amended to accommodate the interest of Muslim consumers and this sharia financial technology company."

"Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuaangan Syariah masih berjalan kurang optimal yang disebabkan karena tingkat kompetensi dan sertifikasi masih rendah. Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional dan kompeten dalam menguasai fiqh muamalah dan pengawasan syariah dengan disyaratkan mengikuti pelatihan pada DSN-MUI Institute. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pelatihan DSN-MUI Institute, mekanisme pengawasan terhadap sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah, serta relevansi pelatihan dengan pengawasan sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan grounded theory. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: Pelatihan di DSN-MUI Institute bertujuan menjadi barometer untuk persiapan sebelum mengikuti sertifikasi profesi Pengawas Syariah pada LSP-MUI, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan berlandaskan 6 (enam) segmentasi kompetensi dalam SKKNI Pengawas Syariah. Peran pelatihan DSN-MUI Institute yaitu meningkatkan kompetensi dan kognisi serta menunjang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, dan menjalankan beberapa fungsi strategis untuk ekonomi syariah di Indonesia. Relevansi pelatihan DSN-MUI Institute dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dan berpedoman terhadap SKKNI, didesain dan disesuaikan untuk kebutuhan praktik implementasi aspek syariah.

---

Supervision of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions is still running less than optimal due to the low level of competence and certification. It takes a professional and competent Sharia Supervisory Board in mastering fiqh muamalah and sharia supervision by being required to attend training at the DSN-MUI Institute. This study aims to examine the role of DSN-MUI Institute training, the mechanism of supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board, and the relevance of training to the supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board. This research uses qualitative research methods with descriptive and grounded theory approaches. The research results obtained include: Training at the DSN-MUI Institute aims to be a barometer for preparation before taking the Sharia Supervisor professional certification at LSP-MUI, the Sharia Supervisory Board carries out supervision based on 6 (six) competency segmentations in the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisory Positions. The role of DSN-MUI Institute training is to increase competence and cognition and support the certification of the Sharia Supervisory Board, and carry out several strategic functions for the Islamic economy in Indonesia. The relevance of DSN-MUI Institute training to the supervision of the Sharia Supervisory Board is closely related and guided by the Indonesian National Work Competency Standards, designed and tailored to the practical needs of implementing sharia aspects."

"Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

---

The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law.

The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law."