Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas bagi lembaga Kasultanan Yogyakarta, melainkan juga memberikan kepadanya klaim dan wewenang atas tanah miliknya, Sultanaat Grond (SG). Pendekatan hukum-formal melihat bahwa ini adalah hasil dari pluralisme hukum pertanahan dan menyodorkan unifikasi hukum sebagai solusinya. Artikel ini berargumen bahwa pluralisme hukum bukanlah hasil dari kesalahan tata kelola pemerintahan, melainkan hasil rancangan dari pembangunan negara Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan masa kini. Dengan menggunakan teori rezim penguasaan tanah (land tenure regime) untuk analisis, artikel ini melihat bahwa UUK Tahun 2012 yang melembagakan dan menghidupkan kembali Sultanaat Grond (SG) sebagai tanah kerajaan di Yogyakarta adalah konsekuensi logis dari kewenangan berlapis dari negara Indonesia: antara pemerintah pusat dan daerah, serta menguatnya politik tradisionalisme pasca-Reformasi."

"Konflik lahan pertanian merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat konflik lahan pertanian di Indonesia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program reforma agraria mandiri terhadap kesejahteraa petani di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan metode kuantitatif menggunakan model Differences in Differences (DiD) dan kualitatif melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data dari Indeks Family Life Surveys (IFLS) pada tahun 1997, 2000, 2007 dan 2014 dengan menggunakan responden petani baik kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga tani yang berusia lebih dari 15 tahun. Hasil penelitian dengan menggunakan model DiD menyatakan setelah masa terjadinya program reforma agraria mandiri, berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah petani. Namun, petani yang memiliki akses lahan setelah masa terjadinya program reforma agraria tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran petani, tetapi berpengaruh terhadap peningkatan kondisi rumah petani. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani yang melakukan reforma agraria mandiri menyatakan bahwa setelah melakukan reforma agraria mandiri (reclaiming lahan), tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah mereka meningkat dan menjadi lebih baik. Program reforma agraria mandiri dapat meningkatkan kehidupan individu petani dan bermanfaat untuk banyak orang, salahsatunya adalah perbaikan kualitas air bersih dan akses jalan yang lebih baik.

---

Agricultural land conflict is a common phenomenon among Indonesian society, with various efforts made by the government to reduce the level of agricultural land conflicts in Indonesia in order to improve the welfare of farmers. This study aims to examine the impact of the independent agrarian reform program on the welfare of farmers in Indonesia. The study employs a mixed-method approach, using a quantitative method with the Differences in Differences (DiD) model and a qualitative method through interviews. The secondary data used in this study comes from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) in 1997, 2000, 2007, and 2014, using farmer respondents, both household heads and members of farming households aged over 15 years. The results of the study using the DiD model indicate that after the implementation of the independent agrarian reform program, there was an improvement in income, per capita expenditure, and the housing conditions of farmers. However, farmers who gained land access after the agrarian reform program showed no significant improvement in income and expenditure, but there was an improvement in their housing conditions. In addition, based on interviews with several farmers who implemented the independent agrarian reform (land reclamation), they stated that after participating in the agrarian reform program, their welfare increased. Their income, per capita expenditure, and housing conditions improved and became better. The independent agrarian reform program can improve the lives of individual farmers and benefit many people, including improving the quality of clean water and providing better road access."

"TAP MPR No IX/MPR/2001, mengesahkan sebuah ketetapan yang memberikan kerangka hukum bagi reformasi hukum yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, Pada tahun 2006 - 2007, Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Keduanya memberikan nilai kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan reformasi agraria. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan stigma politik dan trauma sebelumnya di Indonesia berkaitan dengan reformasi agraria. Program ini terkait dengan pengaturan penguasaan tanah, kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan, yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.Studi ini membahas dampak dari Program Reformasi Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) telah berhasil meningkatkan jaminan keamanan kepemilikan yang mengakibatkan investasi pada tanah meningkat, peningkatan harga tanah, penggunaan lahan lebih progresif, meningkatkan akses kredit, munculnya peluang-peluang untuk mengembangkan sumber ekonomi baru seperti Penggemukan Sapi dan budidaya kambing.

---

The People's Consultative Assembly (MPR) Decree No. IX/MPR/2001, passed a decree which provides the legal framework for the reform of laws relating to agrarian reform and natural resources management. Subsequently, In year 2006 ? 2007, Susilo Bambang Yudhoyono regim introduced National Agrarian Reform Program (PPAN). Both has contributed significant value in generating policy encouraging agrarian reform. The inception of this stipulation is very important to eliminate previous political stigma and trauma in Indonesia relating to land reform. This program is related to the arrangement of land control, ownership, using, and utilization, which implemented in order to achieve law assurance, protection, justice, and prosperity for all of Indonesian people.The study discusses the impact of the National Agrarian Reform Program (PPAN) in Sidorejo Village, Bangun Rejo Subdistrict, Central Lampung District. The method of this research applied is descriptive quantitative method.The study has therefore revealed that national agrarian reform program (PPAN) has been successful in improving tenure security which lead to promote economic investment on land, increasing land price, most progressive use of land, improving credit access, emergence of new economic opportunities such as Beef Cattle Fattening and goat farming."