Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertanyaan bagaimana kiprah politik luar negeri Indonesia setelah 20 tahun reformasi menjadi pemantik lahirnya buku bunga rampai ini, sesuai kajian yang ditekuni oleh sebagian para peneliti bidang politik internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI. Goresan analisis, mereka tuangkan dalam tujuh bab yaitu: 1) "Pendekatan Politik Luar negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral" 2) "Poros Maritim Dunia dan Politik Luar negeri Indonesia", 3) "Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina", 4) "ASEAN dan Politik Luar Negeri Indonesia", 5) "Selat Malaka dan Penguatan Kepentingan Maritim Indonesia, Agenda Penting Politik Luar Negeri Indonesia pada Era Reformasi:, 6) "Perbatasan Laut Indonesia sebagai Perjuangan dalam Politik Luar Negeri", 7) "Politik Luar Negeri Indonesia dan Tantangan ke Depan". Perjalanan politik luar negeri Indonesia baik era reformasi maupun sesudahnya tidak luput dari tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari aspek normatif, kelembagaan, dan strategis dalam kaitannya dengan keterlibatan Indonesia di tingkat global. Juga dalam konteks isu yang dihadapi, seperti kiprah Indonesia dalam memperjuangkan HAM dan politik bebas aktif di dunia, peran Indonesia dalam tuntutan sentralitas ASEAN di peta politik dunia yang tengah berubah, serta kepentingan penegakan kedaulatan maritim dalam kerangka poros maritim dunia. Akhirnya potret politik luar negeri Indonesia ini tidak saja sekadar 'potret' yang diam, melainkan akan terus meniti jalan panjang dalam balut politik bebas aktif."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintahan Erdogan untuk dapat menstabilkan politik di Turki selama periode tahun 2003-2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama periode tahun 2003-2011, pemerintahan Erdogan mencoba untuk menciptakan stabilitas politik melalui stabilisasi ekonomi di Turki. Hal ini dikarenakan, dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan dapat menekan tingkat protes sipil dan konflik etnis; mencegah kudeta militer; dan pemerintahan mendapat legitimasi untuk tetap dapat bertahan. Dengan demikian, stabilitas politik di Turki dapat terwujud.

Kata Kunci : Pemerintah Erdogan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, Turki.

---

This paper research focuses on the efforts of Erdogan‟s government in making policies to stabilize the politics in Turkey during 2003-2011. The type of this research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that during 2003-2011, Erdogan‟s government attempted to create political stability by stabilizing the economy in Turkey. Because, with the economic stability and economic growth, the rate of civil protest and ethnic conflict will decrease; It would prevent a military coup d‟etat; and government will gain the legitimacy to survive. Thus, political stability can be realized."

"Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan beberapa negara lainya melakukan tindakan boikot terhadap Qatar yang dimulai sejak Juni 2017 lalu. Geopolitik Timur Tengah seakan terbelah antara yang mndukung dengan yang menolak tindakan koalisi Arab Saudi tersebut. Kebijakan politik Qatar yang kerap berseberangan dengan negara-negara tersebut, adalah penyebab utamanya. Tentu saja, peristiwa tersebut berkaitan dengan sikap kemandirian politik luar negeri Qatar di kawasan Timur Tengah selama ini. Menjalin kedekatan dengan Iran dan mendukung kelompok-kelompok oposisi, adalah dua hal utama diantara sekian banyak kekhawatiran negara-negara tersebut. Kemandirian politik luar negeri Qatar selama ini, perlahan-lahan mendapat pengakuan di dunia internasional. Qatar tidak lagi dianggap remeh. Qatar telah berubah menjadi sebuah 'Brand'. Pendekatan 'soft power', melaui kekuatan media, didukung kekuatan ekonomi sebagai pemilik ladang gas terbesar di dunia, semakin meningkatkan profil negara ini di dunia internasional. Tesis ini membahas upaya Qatar menuju kemandirian politik di kawasan Timur Tengah, fokus permasaalahan dalam penelitian dirumuskan pada dua pertanyaan: Pertama, faktor apa saja yang mendorong Qatar memilih kebijakan politik luar negeri yang mandiri, bebas, aktif serta independen di kawasan Timur Tengah. Kedua, bagaimana upaya Qatar menjalankan dan membangun kemandirian politik luar negerinya di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang terus berubah. Metodologi yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi terkait dengan tema penelitian.

---

Saudi Arabia, Egypt, Bahrain and several other countries are boycotting Qatar which began in June 2017. Geopolitics of the Middle East seemed to be split between those who supported and those who rejected the actions of the Saudi coalition. Qatar's political policies that are often opposed to those countries are the main cause. Of course, the event has to do with Qatar's foreign policy independence in the Middle East. Establishing proximity to Iran and supporting opposition groups are two of the major concerns among these countries. Qatar's foreign policy independence has been gradually gaining recognition internationally. Qatar is no longer underestimated. Qatar has turned into a'Brand'. The'soft power'approach, through the power of the media, backed by economic power as the owner of the largest gas field in the world, further enhances the profile of this country internationally. This thesis discusses Qatar's efforts towards political independence in the Middle East, the focus of the problem in the study formulated on two questions First, what factors encourage Qatar to choose independent foreign policy in the Middle East. Secondly, how does Qatar's effort run and build its foreign policy independence amidst the changing geopolitical situation of the Middle East. The methodology used through qualitative approach, through literature study by collecting as much data and information related to the research theme. "

"ABSTRAKDalam skripsi ini akan dibahas politik luar Negeri Mesir terhadap Israel, dari tahun 1981 hingga 1986. Pemilihan permasalahan ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, sebagai Presiden baru, Mubarak berusaha menjalankan politik luar negeri yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan Mesir dewasa ini dan akan dicapai oleh Mubarak dengan cara dan gayanya sendiri. "