Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). Para stakeholders tersebut menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membatalkan peraturan tersebut. Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemenkeu nampak berhasil. Namun, perlu dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis berdasarkan Situational Communication Crisis Theory sebagai bentuk evaluasi atas manajemen komunikasi krisis yang dilakukan Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan internal Kemenkeu dan narasumber ahli dari konsultan PR Agency. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenkeu, pemberitaan media, konten di media sosial, serta hasil analisis aplikasi analisis media dan media sosial. Krisis yang terjadi di Kemenkeu tersebut merupakan parakrisis khususnya tantangan dari para pemangku kepentingan terhadap terbitnya PMK 89/2023 yang menjadikan APBN sebagai jaminan atas utang proyek KCJB. Krisis tersebut masih parakrisis ini belum mengarah ke krisis operasional karena tidak sampai mengganggu peresmian dan operasional KCJB. Kemenkeu melakukan refutation sebagai bentuk strategi respon lebih dari satu kali untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa yang dilakukan Kemenkeu Kemenkeu efektif dalam mengelola krisis ditandai dengan melandainya sentimen negatif baik di media arus utama maupun media sosial. Selain itu, beberapa temuan hasil evaluasi antara lain pedoman komunikasi krisis belum lengkap, perlunya koordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menjalankan program komunikasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, mitigasi pencegahan krisis tidak dilaksanakan, strategi respon kurang disertai manfaat, dan kanal media yang dipilih masih kurang.

---

Issuance of Minister of Finance Regulation Number 89 of 2023 concerning Procedures for Implementing Government Guarantees to Accelerate the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung (PMK 89/2023). These stakeholders are demanding that the Ministry of Finance (Kemenkeu) cancel this regulation. The crisis communication management carried out by the Ministry of Finance appears to be successful. However, it is necessary to carry out an analysis of crisis communication management based on Situational Communication Crisis Theory as a form of evaluation of crisis communication management carried out by the Ministry of Finance. This research uses a post-positivistic paradigm with a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data was obtained from in-depth interviews with internal informants from the Ministry of Finance and expert sources from PR Agency consultants. Sources of information were also obtained from literature studies, namely internal documents from the Ministry of Finance, media reports, content on social media, as well as the results of analysis of media and social media analysis applications. The crisis that occurred at the Ministry of Finance is a paracrisis, especially the challenge from stakeholders regarding the issuance of PMK 89/2023 which makes the APBN as collateral for the KCJB project debt. This crisis is still a paracrisis and has not yet led to an operational crisis because it has not disrupted the inauguration and operations of the KCJB. The Ministry of Finance carried out refutation as a form of response strategy more than once to convince stakeholders that what the Ministry of Finance was doing was effective in managing the crisis, marked by a decline in negative sentiment in both mainstream media and social media. Apart from that, several findings from the evaluation include that crisis communication guidelines are not yet complete, there is a need for coordination with external stakeholders in carrying out the communication program for the Jakarta Bandung High Speed ​​Train project, crisis prevention mitigation is not implemented, the response strategy is not accompanied by benefits, and the media channels chosen are still inadequate."

"Krisis akibat serangan siber terhadap perbankan dapat menyebabkan pencurian data, dan mengganggu operasional serta layanan transaksi finansial yang berdampak terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi manajemen komunikasi krisis perbankan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, serta teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI belum maksimal dalam melakukan perencanaan manajemen komunikasi krisis. Terkait pelaksanaan/implementasi manajemen komunikasi krisis, BSI melakukan penanganan saat terjadinya krisis dengan menaikkan pemberitaan positif sebanyak mungkin dan berhasil mendominasi jumlah pemberitaan negatif. Sedangkan, evaluasi manajemen komunikasi krisis mendorong pembenahan yang dilakukan oleh BSI pasca krisis melalui pembangunan sistem monitoring, mencanangkan perwakilan tim komunikasi di daerah-daerah, serta melakukan pelatihan terhadapnya. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perbankan perlu memperhatikan periode pra-krisis melalui monitoring dan pematangan pedoman mitigasi krisis, serta perlunya respon cepat, terbuka, solutif dalam memberikan informasi kepada publik maupun pemangku kepentingan.

---

The crisis resulting from cyber attacks on banking can lead to data theft and disruption of operational and financial transaction services, affecting customers. This research aims to provide an analysis of crisis communication management planning, implementation, and evaluation in the banking sector, specifically at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). In this study, a qualitative approach is used, and the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) is employed as the theoretical framework. The research findings indicate that BSI has not maximized crisis communication management planning. Regarding the implementation of crisis communication management, BSI handles crises by increasing positive coverage as much as possible and successfully dominating the number of negative coverage. Meanwhile, crisis communication management evaluation encourages post-crisis improvements by BSI through the development of monitoring systems, establishment of communication team representatives in regions, and conducting training for them. The research results recommend that the banking sector needs to pay attention to the pre-crisis period through monitoring and maturing crisis mitigation guidelines, as well as the need for quick, open, and solution-oriented responses in providing information to the public and stakeholders."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"Krisis di pariwisata Indonesia tidak bisa dihindari, sehingga perlu penanggulangan krisis yang tepat. Penanggulangan krisis di sektor pariwisata tidak hanya berhenti ketika krisis terjadi. Namun, diperlukan juga komunikasi pascakrisis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan reputasi yang terjadi.Penelitian ini mengamati strategi komunikasi pascakrisis yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia dengan penerapan teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menggunakan pendekatan kualitatif.Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia menangani krisis pariwisata dengan cara resposif melalui lima langkah penanggulangan krisis, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, menyatakan berakhirnya krisis kepada publik, pemulihan citra dan menindaklanjuti informasi sebagai antisipasi krisis di masa depan.

---

Crisis in Indonesian tourism is inevitable, so need to be conquered in a suitable way. Conquering the crisis in tourism sector don?t just stop when it occurs. But you also need communication post-crisis to prevent and repair the damaged reputation.

This study observes post-crisis communication strategy that is happening in Indonesian tourism sector by applying the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) with qualitative approach.

Through this research, it is known that Indonesia handles the tourism crisis by responsive ways with five steps, which are rehabilitation, reconstruction, stating that crisis is over, image recovery, and following up the information in order to anticipate any crisis in the future."

"Studi literatur mengenai krisis komunikasi terus berkembang. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh isu-isu di masyarakat, seperti pandemi atau bencana alam. Literatur mengenai krisis komunikasi juga berkembang karena kehadiran dan perkembangan media baru, salah satunya adalah media sosial. Sepanjang satu dekade terakhir, studi ilmiah yang menganalisis praktik terbaik atau implikasi praktik penggunaan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi terus berkembang. Makalah ini melakukan kajian literatur terhadap lima belas jurnal pene litian internasional tentang penggunaan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi. Hasilnya, ditemukan lima tema utama tentang peran media sosial dalam manajemen krisis komunikasi, yaitu media sosial berbasis teks lebih efektif dalam manajemen krisis komunikasi dibandingkan media sosial berbasis visual, media sosial efektif jika berperan sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat dan akurat, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun dialog interaktif dengan pemangku kepentingan sosial dapat digunakan untuk melakukan monitoring , media atau pengawasan terhadap opini publik di masa krisis komunikasi, serta penggunaan media sosial harus tetap dilengkapi oleh penggunaan media tradisional dalam manajemen krisis komunikasi.

---

Literature studies related to crisis communication continue to grow. The growth is not only caused by the issues within the society, such as pandemics or natural disasters, but als o caused by the presence and development of the new media, one of which is social media. Over the past decade, scientific studies analyzing best practices or practical implications on using social media as a part of communication crisis management have con tinued to evolve. This paper conducts a literature review of fifteen international research journals about the use of social media in crisis communication management. The result shows that there are five main themes regarding the topic, namely textmanagement than visualbased s ocial media is more effective in communication crisis based social media, social media is effective if it is used to disseminate information quickly and accurately, social media can be utilized as a means to build interactive dialogu e with stakeholders, social media can be used to monitor or supervise public opinion in times of communication crisis, and the use of social media must still be complemented by the use of traditional media in crisis communication management."

"Sebuah studi kualitatif didukung data kuantitatif yang meneliti strategi komunikasi krisis lembaga negara, khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari manajemen krisis, yaitu mengalisis setiap tahapan krisis dan menganalisis image restoration theory untuk melihat strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan dalam menghadapi krisis. Penelitian ini mengambil data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber internal dan eksternal lembaga sebagai data utama, serta laporan media monitoring dan dokumen terkait digunakan sebagai data kuantitatif yang mendukung data kuantitatif. Tahapan krisis dilihat dari nada pemberitaan yang diolah dari hasil media monitoring.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan belum sesuai dengan tahapan-tahapan penanganan krisis yang dikemukakan para ahli dan pedoman penanganan krisis. Namun, strategi komunikasi krisis dan strategi pemulihan citra yang dilakukan cukup cepat dalam memulihkan citra lembaga peradilan.

---

A qualitative study supported with quantitative data investigates the communication crisis strategy of a state institution, particularly justicial institution in Indonesia. The analysis incorporated integrating a theory of crisis management to analyse each stage of crisis and analyse image restoration theory to see communication crisis strategy used by the judicial institution to facing crisis. Primary data was collected from observation and depth interviews with stakeholders while secondary data was collected from media monitoring report and others related documents as quantitative data. Stage of crisis seen from the news tonality in media monitoring report.

The finding of the study indicates that the communications strategy the crisis done not based on crisis response steps that was mentioned the experts and guidelines crisis response. But, the communications strategy the crisis and strategies recovery image is fairly quickly in restore the image of justicial institution."

"Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan dukungan data kualitatif untuk meneliti komunikasi bencana yang dilakukan melalui media sosial. Analisis yang dilakukan mengintegrasikan konsep teoritis dari Social Mediated Crisis Communication Model untuk melihat komunikasi bencana yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku melalui media sosial. Data dari penelitian ini diambil melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, serta data media sosial dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku. Temuan dari studi ini menunjukan bahwa komunikasi bencana yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku melalui media sosial dapat dipetakan melalui model komunikasi Social Mediated Crisis dengan beberapa pertimbangan tambahan seperti adanya unsur komponen pemerintah, dan integrasi dengan bentuk informasi lain.

---

This research is a qualitative study with the support of qualitative data to examine disaster communications through social media. The analysis carried out integrates the theoretical concept of the Social Mediated Crisis Communication Model to see disaster communications carried out by the Maluku Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency through social media. The data from this study were taken through observation and in-depth interviews with various sources, as well as social media data from the Maluku Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency. The findings of this study indicate that disaster communications carried out by the Maluku Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency through social media can be mapped through the Social Mediated Crisis communication model with several additional considerations such as the existence of elements of government components, and integration with other forms of information."

"Written as a tool for both researchers and communication managers, the Handbook of crisis communication is a comprehensive examination of the latest research, methods, and critical issues in crisis communication. Includes in-depth analyses of well-known case studies in crisis communication, from terrorist attacks to Hurricane Katrina. Explores the key emerging areas of new technology and global crisis communication. Provides a starting point for developing crisis communication as a distinctive field research rather than as a sub-discipline of public relations or corporate communication."

"Manajemen komunikasi krisis sangatlah penting didalam suatu perusahaan, pada penelitian ini peneliti membahas tentang ldquo;Manajemen Komunikasi Krisis Pada Perusahaan Badan Milik Negara Studi Kasus : Evaluasi Pengoperasian Terminal 3 Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta oleh PT Angkasa Pura II.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan krisis yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya krisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil temuan berasal dari wawancara mendalam serta pengumpulan dokumentasi yang akan diselaraskan dengan konsep-konsep manajemen krisis dan komunikasi krisis. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen komunikasi krisis yang baik sepanjang pra-krisis, krisis dan pasca krisis pada objek penelitan.

---

Crisis communication management is very important within a company, in this study the researchers discuss about the ldquo Communication Management Crisis on State Owned Enterprises Case Study Evaluation of Operation Terminal 3 Jakarta International Airport Soekarno Hatta by PT Angkasa Pura II.

The purpose of this study is to determine the crisis management measures undertaken by PT Angkasa Pura II at the time, before and after the crisis. This research approach uses a qualitative approach.

The findings come from in depth interviews and the collection of documentation that will be harmonized with the concepts of crisis management and crisis communications. This study found that a good crisis communication management throughout the pre crisis, crisis and post crisis on the research object."