Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelanggaran kedaulatan di wilayah perbatasan laut masih menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Padahal, kedaulatan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

"Perbatasan negara juga merupakan boundary dan frontier, yang memiliki nilaistrategis bagi kedaulatan negara. Pengelolaan perbatasan negara harus didukungoleh ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi ancaman, tantangan,hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Salah satu bentukdukungan nyata berupa patroli pengamanan perbatasan negara secara intensif. Olehkarena itu, dibutuhkan perencanaan yang efektif dalam meminimalisir hambatandan gangguan di lapangan. Sistem Informasi Geografis memberikan solusi fungsianalisis medan secara otomatis. Analisis medan mampu menilai tingkat risikopatroli pengamanan berdasarkan kriteria geografi militer (ancaman musuh, cuacaekstrem, medan terjal, lost sinyal komunikasi, akses jalan yang sulit, vegetasi yangrapat, sungai yang dalam) Penelitian ini menggunakan model Applied Researchyang bersifat kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Penilaian awal terhadapperbandingan 3 pendekatan intelijen (GeoInt, Humint, dan Osint) bersifat kualitatifdengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pengumpulan data melaluikuesioner terhadap 33 prajurit TNI AD dengan kriteria tertentu. Adapun,implementasi Geospatial Intelligence untuk memperkirakan rute patroli bersifatkualitatif dengan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). Sumber databerasal dari geodatabase milik BIG (Demnas, Data vektor sungai), DITTOPAD(Peta Topografi 1:50.000), Kementan (Data vektor jenis tanah) dan ESA (CitraSatelit Sentinel-2A). Hasil penelitian menunjukkan tingkat risiko tertinggimerupakan ancaman musuh dengan persentase 44,1 % dan terendah karena adanyahambatan vegetasi yang rapat dengan persentase 7,2 %. Penelitian ini jugamenghasilkan Peta Rekomendasi Rute Patroli yang memiliki tingkat risiko yangrendah berdasarkan klasifikasi standar NATO (Go, Slow Go, dan No Go).Penelitian ini memberikan kontribusi nyata untuk mendukung Ketahanan Nasionalyang tangguh, terutama dalam hal perencanaan patroli pengamanan perbatasannegara Republik Indonesia-Malaysia.

---

National borders are also boundaries and frontiers, which have strategic value for

the country's sovereignty. A robust national resilience must support national

borders' management to face threats, challenges, obstacles, and disturbances to

achieve national goals. One form of tangible support is in the form of intensive

patrols to secure state borders. Therefore, effective planning is needed to minimize

obstacles and disturbances in the field. Geographical Information System provides

solutions for automatic terrain analysis functions. Field analysis can assess the

level of risk of security patrols based on military geographic criteria (enemy

threats, extreme weather, steep terrain, lost communication signals, difficult road

access, dense vegetation, deep rivers). This study uses an Applied Research model

that is qualitative and quantitative (mixed method). The initial assessment of the

comparison of 3 intelligence approaches (GeoInt, Humint, and Osint) is qualitative

with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Data collection through

questionnaires to 33 TNI AD soldiers with specific criteria. Meanwhile, Geospatial

Intelligence's implementation to estimate patrol routes is qualitative using the

Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. Sources of data come from the

geodatabase belonging to BIG (Demnas, River vector data), DITTOPAD

(Topographic Map 1: 50,000), Ministry of Agriculture (Land type vector data), and

ESA (Sentinel-2A Satellite Imagery). The results showed that the highest level of

risk was an enemy threat with a percentage of 44.1%, and the lowest was due to

dense vegetation barriers with a percentage of 7.2%. This research also produced

a Patrol Route Recommendation Map, which has a low-risk level based on the

standard NATO classification (Go, Slow Go, and No Go). This research makes a

real contribution to support a formidable National Resilience, especially in

planning the Republic of Indonesia-Malaysia's border patrols"

"Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982."

"Wilayah indonesia merupakan daerah rentan terhadap bencana. Dihadapkan dengan kondisi indonesia sebagai negara kepulauan, ketika dampak bencana melumpuhkan sarana transportasi darat maupun udara."

"ABSTRAKIndonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago tahun 1944 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing tidak berizin. Hal ini memaksa TNI AU untuk melakukan pemaksaan mendarat terhadap para pelanggar kedaulatan Indonesia. Namun sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman yang timbul akibat pelanggaran wilayah udara Indonesia, kendala yang terjadi saat proses penindakan terhadap pelaku dan bagaimana pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna kepada Singapura memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisa melalui cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ancaman dapat terjadi dalam bentuk berupa ldquo;hostile intent/niat jahat rdquo; dan kedua adalah ldquo;hostile act/tindakan permusuhan rdquo; yang dilakukan oleh pihak asing/musuh. Kendala yang terjadi antara lain meliputi: keterbatasan alutsista TNI AU khususnya radar militer dan pesawat tempur, belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan kerap kali terjadi pelanggaran wilayah udara akibat pesawat udara sipil asing yang melintasi wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi.

---

ABSTRACTIndonesia has complete and exclusive sovereignty over airspace over land area and above water territory. It is based on the Chicago Convention of 1944 and reinforced by national legislation. However, there are still frequent violations of Indonesian airspace by unlicensed foreign aircraft. This forced the Indonesian Air Force to forcedown of the sovereigns of Indonesian sovereignty. The purpose of this study is to determine what threats arise due to violations of Indonesian airspace, constrains that occur during the prosecution of perpetrators of violations and how the FIR delegation above Kepri, Batam and Natuna to Singapore provides opportunities for violations of Indonesian airspace. This research is done through qualitative method with data retrieval technique through interview and literature study which then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the study it was concluded that threats could occur in the form of hostile intent and secondly hostile act perpetrated by foreign parties enemies. Constraints that occur include the limitations of defense equipment, especially radar and fighter aircraft, the lack of authority of the Air Force as investigators in case of violations of airspace that has defense aspect of the state and there are no sanctions in Law No.1 2009 concerning Aviation related airspace violations aerial instrusion . The delegation of FIR over Kepri, Batam and Natuna provides opportunities for violations of Indonesian airspace with frequent airspace violations resulting from foreign civilian aircraft crossing the area soliciting permission from Singapore and ignoring the Indonesian side as a crossed country"

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."

"One of the most important disputes between Korea and Japan relating to the territorial sovereignty over the Dokdo is the point to find if Usando is Dokdo...."