Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran air yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan hak atas air di Indonesia terancam karena berakibat pada perubahan kualitas air dan penurunan kualitas daya guna, hasil guna, daya dukung, daya tampung sumber daya air, dan produktivitas. Pencemaran air yang dibiarkan terus menerus akan berakibat kepada kerusakan kingkungan. Maka dari itu, tindakan pemulihan sebagai salah satu bentuk pengendalian pencemaran air perlu dilaksanakan agar kualitas air dapat kembali ke kondisi semula. Pemulihan mutu air pasca kasus pencemaran air di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUPPLHH dan PP 22/2021. Meskipun sudah diatur, pemulihan mutu air di Indonesia belum memiliki kerangka kebijakan yang optimal. Hal tersebut disebabkan belum terdapat peraturan/kebijakan yang dapat dijadikan dasar untuk penegakan pemulihan mutu air yang efektif. Sementara itu, Amerika Serikat melalui CERCLA, OPA, serta 40 dan 43 Code Federal Regulation, telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur secara jelas ketiga aspek dalam pemulihan, yaitu Amerika Serikat telah memiliki regulasi yang jelas. Dari sisi kebijakan, baik OPA maupun CERCLA telah mengatur dokumen kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan pemulihan di Amerika Serikat, kelembagan yang berwenagn melaksanakan pemulihan, yaitu Trustees dan Team Respons, serta sisi prosedur pelaksanaan pemulihan yang dibagi menjadi tiga, yaitu Removal Actions, Remedial Actions, serta Restoration.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang akan menguraikan analisis mengenai kerangka regulasi pemulihan mutu air di Indonesia dan di Amerika Serita serta merefleksikan regulasi yang terdapat di Amerika Serikat dan menganalisis potensi serta tantangan apabila Indonesia akan menerapkan regulasi tersebut.

---

Water pollution that is rife in Indonesia has threatened the right to water in Indonesia because it has resulted in changes in water quality and a decrease in the quality of usability, usability, carrying capacity, the capacity of water resources, and productivity. Water pollution that is allowed to continue will result in environmental damage. Therefore, recovery measures as a form of water pollution control must be implemented so that water quality can return to its original state. Recovery of water quality after cases of water pollution in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, including UUPPLHH and PP 22/2021. Even though it has been regulated, Indonesia's water quality restoration does not yet have an optimal policy framework. This is because no regulations/policies can be used as a basis for effective enforcement of water quality restoration. Meanwhile, through CERCLA, OPA, and Code Federal Regulations 40 and 43, the United States already has a regulatory framework that clearly regulates the three aspects of recovery; namely, the United States already has precise regulations. From a policy standpoint, both OPA and CERCLA have regulated policy documents that guide the implementation of recovery in the United States, the institutions authorized to carry out recovery, namely Trustees and Response Teams, as well as the procedure for carrying out recovery, which is divided into three, namely Removal Actions, Remedial Actions, and Restoration. This research is a normative juridical research that will describe an analysis of the regulatory framework for restoring water quality in Indonesia and the United States, reflect on existing regulations, and analyze the potential and challenges if Indonesia implements these regulations."

"Pencemaran air pada badan air permukaan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang signifikan di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi, pencemaran merupakan contoh klasik dari eksternalitas di mana pelaku ekonomi tidak memperhitungkan seluruh biaya dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatannya sehingga biaya tersebut harus ditanggung secara eksternal oleh masyarakat. Instrumen ekonomi dapat diterapkan untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut. Instrumen ekonomi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sistem perdagangan alokasi beban pencemar air. Penelitian ini akan menggambarkan kerangka sistem perizinan dalam kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia, menjelaskan aspek-aspek penting dalam sistem perdagangan alokasi beban pencemar air menurut teori dan praktik di Amerika Serikat, serta menganalisis bagaimana sistem perdagangan alokasi beban pencemar air dapat diadopsi dalam kerangka kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan pengendalian pencemaran air di Indonesia berpusat pada Persetujuan Teknis. Penetapan Persetujuan Teknis dapat didasarkan pada standar berbasis kualitas air, teknologi pengolahan air limbah, atau kombinasi antara keduanya. Selain itu, terdapat setidaknya tujuh aspek penting sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang perlu diperhatikan, yaitu model sistem perdagangan alokasi beban pencemar air, karakteristik beban pencemar, sumber pencemar, struktur pasar, mekanisme pembagian alokasi, rasio jual beli, serta pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga menemukan dua potensi penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air di Indonesia, yaitu telah diaturnya sistem tersebut secara umum dalam peraturan perundang-undangan serta tersedianya instrumen pengendalian pencemaran yang dapat mendukung penerapan sistem perdagangan tersebut. Meskipun demikian, penerapan sistem masih akan menghadapi berbagai tantangan besar, yaitu sistem perizinan eksisting yang terlalu mengandalkan standar berbasis teknologi, tidak dilibatkannya sumber pencemar nirtitik dalam sistem perdagangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran air di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, sistem perdagangan alokasi beban pencemar air belum dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

---

Water pollution on surface water bodies has become one of the most significant environmental problems in Indonesia. In economic perspective, water pollution is a classic example of externalities. Economic instruments can be used to internalize the externalities. The economic instrument which will be the focus of this research is water quality trading. This research is going to describe the framework of the water discharge permitting policy in Indonesia, explain the important aspects of water quality trading based on theory and practice in the United States, and analyze how water quality trading can be adopted into the water pollution control policy in Indonesia. This research shows that the water discharge permitting regulation in Indonesia is centered on Techical Approval. The issuance of the Technical Approval can be based on water quality standards, water treatment technology standards, or the combination of both. Moreover, there are at least seven important aspects of water quality trading identified in this research: model of the trading system, characteristics of the water pollutants, sources of discharge, market structure, allocation method, trading ratio, as well as monitoring and law enforcement. This research also found that there are two potentials of implementing water qualiy trading in Indonesia: the system itself in general has been regulated in the Indonesian laws and regulations; and the availability of water pollution control instruments that can support the implementation of the trading system. However, the implementation of such system still face several major barriers: the water discharge permitting regulation in Indonesia still heavily relies on technology-based standards, the exclusion of non-point sources as participants in the water quality trading system, and weak monitoring and law enforcement on water pollution violations in Indonesia. It can be concluded that presently, the water quality trading system can not be implemented effectively in Indonesia."

"Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang pesat adalah salah satu permasalahan yang kompleks bagi penyediaan air bersih terutama karena limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Sungai sebagai badan air penerima limbah domestik menjadi salah satu sumber daya alam yang rentan terhadap pencemaran. Sungai Krukut adalah salah satu sungai yang digunakan sebagai air baku air bersih PDAM dan saat ini telah tercemar akibat kegiatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mutu air dan menentukan upaya pengendalian pencemaran air Sungai Krukut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode SWOT (Strength, weakness, opportunity, and Threat) digunakan untuk menentukan upaya pengendalian pencemaran air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status mutu air pada 5 titik pemantauan dengan metode Indeks Pencemar yaitu (8,18), (8,02), (7,39), (7,09) dan (9,58), sehingga mutu air tergolong dalam kategori tercemar sedang. Upaya pengendalian pencemaran air yang dapat diterapkan di Sungai Krukut adalah (1) Melakukan penertiban masyarakat yang tinggal dan usaha di daerah sempadan sungai (2) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan UMKM tentang pentingnya pengelolaan limbah (3) Bantuan pemerintah dalam membuat sistem dan menerapkan IPAL terpadu untuk kegiatan UMKM dan permukiman kumuh (4) Implementasi program pengendalian pencemaran air.

---

The rapid growth of population is one of the complex cause for the clean water provision in Jakarta, mainly due to the accumulation of domestic waste from community activities. River as the water body that receives domestic waste is one of the natural resources which vulnerable to pollution. Krukut River is one of the rivers used as the raw water for clean water supply which currently polluted due to waste produced by the community activities.

This study aims to analyze water quality and determine efforts to control Krukut River water pollution. The study combines both quantitative and qualitative methods to determine the water quality, while SWOT (Strength, weakness, opportunity, and Threat) is used to determine water pollution control efforts.

The results showed that the water quality status at 5 monitoring points with the Pollutant Index method was classified as moderate contamination with the value (8,18), (8,02), (7,39), (7,09) and (9,58) at each point. Water pollution control efforts that can be applied in the Krukut River are (1) Controlling communities and the business near the river border area (2) Creating a socialization and training for the community and Micro, Small & Medium Enterprise`s (MSME) on the importance of waste management (3) Government assistance in making systems and implementing integrated WWTPs both MSME and slum settlements (4) Implementation of water pollution control programs"

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Air minum merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia. Universitas Indonesia kampus Depok menyediakan fasilitas air siap minum. Pada penelitian kualitas air tanah di Kota Depok yang dilakukan tahun 2022, diperoleh bahwa kualitas air tanah parameter Fisik di Kota Depok belum sepenuhnya memenuhi standar baku mutu. Namun kualitas air siap minum di Universitas Indonesia tidak dilakukan pengecekan kualitas air secara berkala, termasuk kualitas air siap minum parameter fisik. Tujuan penelitian Menganalisis kualitas parameter Fisik air siap minum sebelum dan sesudah filtrasi yang tersedia di setiap fakultas Universitas Indonesia kampus Depok Tahun 2023. Uji yang digunakan pada penelitian ini analisis deskriptif dengan desain studi cross sectional. Sampel yang diambil adalah air siap minum sebelum dan sesudah filtrasi di Universitas Indonesia kampus Depok tahun 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 9 sampel untuk air siap minum sebelum filtrasi dan 9 sampel air siap minum. Pengukuran kualitas air parameter fisik ini dilakukan secara in situ dan uji laboratorum. Pengukuran parameter kekeruhan, warna, badan Total Zat Terlarut diuji di laboratorium Labkesda DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas air siap minum parameter fisik sebelum filtrasi di Universitas Indonesia tahun 2023 yang memenuhi persyaratan yaitu berjumlah 3 sampel (33,3%)  dari 9 sampel yang diteliti dan 66,7% lainnya tidak memenuhi syarat. hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas air siap minum sesudah filtrasi parameter fisik di Universitas Indonesia tahun 2023 yang memenuhi persyaratan berjumlah 3 sampel (33,3%)  dari 9 sampel yang diteliti 66,7% lainnya tidak memenuhi syarat. hasil analisis uji bivariat, hanya parameter suhu yang terdapat perbedaan antara kualitas air siap minum sebelum dan sesudah filtrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai p value 0,008 (p<0,05). Sedangkan untuk parameter kekeruhan, warna, bau, daya hantar listrik, Total Zat Terlarut dan pH tidak ada perbedaan yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 9 dari air siap minum sebelum di filtrasi yang diteliti, hanya 3 sampel yang memenuhi persyaratan parameter fisik dan 9 dari air siap minum sesudah filtrasi yang diteliti yang memenuhi persyaratan parameter fisik berjumlah 3 sampel sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

---

Drinking water is an important need for every human being. The University of Indonesia's Depok campus provides ready-to-drink water facilities. In research on the quality of groundwater in Depok City which will be conducted in 2022, it is found that the physical parameter groundwater quality in Depok City has not fully met the quality standards. However, the quality of ready-to-drink water at the University of Indonesia does not regularly check the quality of water, including the quality of ready-to-drink water on physical parameters. The research objective was to determine the quality of the physical parameters of ready-to-drink water before and after filtration available in every faculty of the University of Indonesia, the Depok campus, in 2023. The test used in this study was descriptive analysis with a cross-sectional study design. The samples taken were ready-to-drink water before and after filtration at the University of Indonesia, Depok campus in 2023 with a total sample of 9 ready-to-drink water before filtration and 9 ready-to-drink water samples. Measurement of water quality physical parameters is carried out in situ and laboratory tests. Measurement of the parameters of turbidity, color, total body dissolved substances were tested at the Labkesda DKI Jakarta laboratory. The results of the analysis show that the physical parameters of ready-to-drink water quality before filtration at the University of Indonesia in 2023 meet the requirements, namely 3 samples (33.3%) of the 9 samples studied and the other 66.7% do not meet the requirements. The results of the analysis show that the quality of ready-to-drink water after filtration for physical parameters at the University of Indonesia in 2023 meets the requirements of 3 samples (33.3%) of the 9 samples studied, 66.7% do not meet the requirements. the results of the bivariate test analysis, only the temperature parameter that there is a difference between the quality of ready-to-drink water before and after filtration. This is indicated by the p value of 0.008 (p <0.05). As for the parameters of turbidity, color, odor, electrical conductivity, total dissolved substances and pH there is no significant difference. The conclusion of this study is that 9 of the ready-to-drink water before being filtered were studied, only 3 samples that met the physical parameter requirements and 9 of the ready-to-drink water after being filtered that were studied that met the physical parameter requirements, totaling 3 samples in accordance with Minister of Health Regulation Number 2 Year 2023."

"Skripsi ini menjelaskan analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) Pajak Air Tanah di Kota Depok. Pengenaan pajak air bawah tanah disebabkan oleh pemakaian air tanah dalam jumlah besar di Kota Depok dapat menimbulkan eksternalitas negatif pada lingkungan seperti penurunan permukaan air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis dibeberapa wilayah, serta akan menimbulkan kelangkaan air pada waktu mendatang. Maka pajak air bawah tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif dan analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa proses formulasi kebijakan HAB ini diatur dalam Peraturan Walikota dibedakan menjadi empat tahapan. Tahap identifikasi masalah, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, hingga pada tahap mendesain kebijakan. Kebijakan kenaikan harga air baku sebagai salah satu cara untuk mendukung fungsi regulern pajak air bawah tanah dimana tujuan dari kebijakan kenaikan harga air baku selain untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun untuk mendukung fungsi regulern seperti mendorong orang pribadi atau badan untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk beralih dengan menggunakan atau mengkonsumsi air PDAM untuk mencegah dampak eksternalitas negatif serta untuk melindungi konservasi air tanah.

---

This thesis explains the analysis of the policy formulation of the Price of Basic Water (HAB) Groundwater Tax in Depok City. The imposition of underground water tax caused by the use of large amounts of groundwater in the city of Depok can cause negative externalities in the environment such as a decrease in groundwater level, the formation of critical groundwater basins in some areas, and will cause water scarcity in the future. So the underground water tax is expected to reduce the excessive use of groundwater. This type of research was conducted using a post-positivist approach with qualitative data collection methods and descriptive analysis as well as using literature study data collection techniques and in-depth interviews. The results of the research analysis show that the HAB policy formulation process is regulated in the Mayor Regulation divided into four stages. The problem identification stage, the agenda-setting stage, the policy formulation stage, to the policy design stage. The policy of increasing the price of raw water as one way to support the regulern function of underground water taxation where the purpose of the policy to increase the price of raw water is to increase the Regional Original Revenue (PAD) but to support the regulern function such as encouraging individuals or entities to reduce the use of lower water land and changing habits to switch by using or consuming PDAM water to prevent negative externalities and to protect groundwater conservation."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Tingkat pencemaran air limbah domestik terus naik secara signifikan melihat banyaknya daerah aliran sungai yang tercemar. Pencemaran air limbah domestik mayoritas dipengaruhi oleh aktivitas domestik masyarakat dan rumah tangga. Saat ini telah terdapat upaya penegakan hukum mengenai pengendalian pencemaran dan juga pengelolaan yang ideal, akan tetapi pelaksanaan upaya tersebut belum dapat mengimbangi kerusakan dan pelanggaran yang sudah terjadi. Instrumen hukum juga berkontribusi dalam lemahanya penegakan hukum karena belum cukup dalam mengakomodir kebutuhan hukum. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan dan menganalisis alasan-alasan upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan air limbah domestik masih tergolong lemah dari perspektif instrumen dan penegakan hukumnya. Penelitian ini akan meninjau kondisi yang saat ini tejadi kemudian dihubungkan dengan metode penerapan instrumen dan penegakan hukum yang dapat dipergunakan dalam menciptakan pengendalian pencemaran dan pengelolaan air limbah domestik secara lebih baik lagi. Penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana penegakan hukum akan berjalan lebih baik dengan adanya instrumen yang sifatnya komprehensif

---

The level of domestic wastewater pollution continues to increase significantly considering the number of polluted river basin. Domestic wastewater pollution is majorly influenced by domestic activities of the community and households. Currently there have been law enforcement efforts regarding pollution control as well as ideal management, but the implementation has not been able to compensate for the damage and violations that have occurred. Legal instruments also contribute to the feeble law enforcement because they are not sufficient to accommodate legal needs. This study focuses on explaining and analyzing the reasons that efforts to control pollution and manage domestic wastewater are still feeble whence the perspective of instruments and law enforcement. This study will examine the current conditions which are then linked to the method of implementing instruments and law enforcement that can be used in creating better pollution control and domestic wastewater management. This research will also show how law enforcement will work better with a comprehensive instrument."

"Mikroplastik merupakan pencemar emerging contaminant yang terdegradasi dari produk plastik tekstil, petroleum, dan peralatan kosmetik dengan ukuran kurang dari 5 mm. Terdapat lebih dari 70.000 pemukiman yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di DKI Jakarta yang menggunakan air sungai tersebut sebagai sumber air bersih. Sungai Ciliwung saat ini sudah dapat ditemukan adanya pencemaran mikroplastik yang memberikan dampak adanya paparan terhadap makhluk hidup di sungai. Adapun permasalahannya adalah adanya paparan terhadap 75% ikan kepala timah (Aplocheilus sp.) sebanyak 1,97 partikel per ikan dengan ukuran 300 sampai dengan 500 μm. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jumlah timbulan dan variabilitas mikroplastik di air dan sedimen Sungai Ciliwung, material komposisi mikroplastik, simulasi fluktuasi pencemaran mikroplastik, dan skenario minimasi mikroplastik pada air Sungai Ciliwung. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel air mengikuti SNI dan untuk sampel mikroplastik mengikuti metode NOAA. Prinsip yang digunakan untuk simulasi fluktuasi dan skenario intervensi minimasi adalah kesetimbangan massa. Jika ditinjau dari ketujuh titik yang merepresentasikan Sungai Ciliwung bagian hilir sampai dengan hulu di Provinsi DKI Jakarta, jumlah mikroplastik berada di rentang 320-741 partiklel/L. Untuk bentuk yang mendominasi dapat dianalisis bahwa mayoritas bentuk mikroplastiknya adalah fragmen (97%), diikuti dengan fiber (2.9%) dan pellet (0.1%). Sedangkan pada sedimen, jumlah mikroplastik pada sedimen Sungai Ciliwung berada di rentang 6560-10630 partikel/kg. Pada air saluran drainase, jumlah mikroplastiknya adalah 365-822 partikel/L dengan persentase fragmen sebesari 98% dan fiber 2%. Material penyusun komposisi mikroplastik di air dan sedimen Sungai Ciliwung di antaranya adalah: tencel, PVFM, Polyacetylene, PES, PEI, PEEK, , PVAL, Polivinyl-Pyrrolidone, Polyacrylmide, dan PVB. Pemodelan pencemaran mikroplastik di air Sungai Ciliwung memiliki tingkat akurasi ± 70%. Skenario yang diusulkan untuk meminimasi pencemaran mikroplastik di air Sungai Ciliwung adalah dengan menerapkan revitalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Berbasis Pengolahan Air Limbah Sederhana dengan Menerapkan Sistem Wetland dan Corn Straw and Hardwood Biochar Filter dengan persentase minimasi 49-95%.

---

Microplastics are emerging contaminants that are degraded from textile, petroleum and cosmetic plastic products with a size of less than 5 mm. There are more than 70,000 settlements on the banks of the Ciliwung River in DKI Jakarta that use river water as a source of clean water. The Ciliwung River can now be found microplastic pollution which has an impact on exposure to living things in the river. The problem is exposure to 75% of tinhead fish (Aplocheilus sp.) with as many as 1.97 particles per fish with a size of 300 to 500 μm. The purpose of this study was to analyze the amount of generation and variability of microplastics in the water and sediments of the Ciliwung River, the material composition of microplastics, simulations of fluctuations in microplastic pollution, and scenarios for minimizing microplastics in Ciliwung River water. The method used to take water samples follows SNI and for microplastic samples follows the NOAA method. The principle used for the fluctuation simulation and minimization intervention scenario is mass balance. If viewed from the seven points representing the downstream to upstream Ciliwung River in DKI Jakarta Province, the amount of microplastics is in the range of 320-741 particles/L. For the dominating form, it can be analyzed that the majority of microplastic forms are fragments (97%), followed by fiber (2.9%) and pellets (0.1%). Whereas in sediments, the amount of microplastic in Ciliwung River sediments is in the range of 6560-10630 particles/kg. In drainage water, the number of microplastics is 365-822 particles/L with a fragment percentage of 98% and 2% fiber. The materials that make up the composition of microplastics in the water and sediments of the Ciliwung River include: Tencel, PVFM, Polyacetylene, PES, PEI, PEEK, , PVAL, Polivinyl-Pyrrolidone, Polyacrylmide, and PVB. Modeling microplastic pollution in Ciliwung River water has an accuracy rate of ± 70%. The proposed scenario to minimize microplastic pollution in Ciliwung River water is to implement a revitalization of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) Based on Simple Wastewater Treatment by Implementing a Wetland System and Corn Straw and Hardwood Biochar Filter with a minimum percentage of 49-95%."