Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kompleksnya masalah penyalahgunaan Narkotika dan zat psikotropika (napza) di Indonesia membutuhkan pencegahan yang dipengaruhi berbagai factor. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif koleratif yang A bertujuan untuk meningkatkan peran ibu dalam mencegah penyalahgunaan napza pada remaja. Penelitian ini mengikutsertakan 33 ibu yang memiliki anak usia remaja di RT 07 RW 08 Pondok Ranji dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan 7 responden (2l,2%) sangat berperan, I2 responden (36,4%) cukup berperan, dan I4 responden (46,4%) kurang berperan. Hasil analisis data didapatkan nilai p sebesar 0,001 nilai ini lebih kecil dari a (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signitikan antara pengetahuan, sikap, motivasi, dan ketersediaan waktu dengan peran ibu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada remaja. Variable yang Iain menunjukkan nilai p lebih besar dari fx (0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dorongan keluarga, dorongan guru dr sekolah, pendidikan ibu, dan pengalaman buruk."

"Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif menjadi ancaman serius meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada bayi. Persepsi kurang cukup suplai ASI menjadi salah satu penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif. Status gizi ibu terutama selama hamil merupakan salah satu faktor penyebab ibu memiliki persepsi tersebut karena ibu dengan status gizi kurang akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk mensintesisi air susu yang menyebabkan bayi tidak cukup ASI untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan status gizi ibu selama hamil dengan Persepsi Kemampuan Laktasi (PKL) setelah dikontrol oleh variabel umur, kenaikan berat badan selama hamil, pekerjaan, bimbingan laktasi prenatal, paritas, IMD, berat bayi lahir dan penggunaan kontrasepsi. Desain yang dipakai adalah Crossectional terhadap 87 ibu yang memiliki bayi umur >6-12 bulan diwilayah Kabupaten Karawang tahun 2010. Analisis data yang digunakan adalah uji chi square, Uji T independen dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,6% ibu memiliki PKL mampu laktasi. Hasil analisis bivariat yang terbukti berhubungan secara bermakna adalah status gizi selama hamil (0,009), kenaikan berat badan selama hamil (0,002), pekerjaan (0,034) dan berat bayi lahir (0,030). Hasil analisis multivariat menjelaskan bahwa status gizi selama hamil yang sesuai rekomendasi berpeluang 2,176 kali untuk memiliki PKL mampu laktasi dibanding dengan status gizi yang tidak sesuai rekomendasi setelah dikontrol oleh variabel kontrasepsi, umur, paritas, IMD, kenaikan berat badan selama hamil dan berat bayi lahir. Disarankan untuk bidan/nakes agar memberikan konseling menyusui, mencatat dan memantau status gizi ibu, melatih ibu untuk menilai kondisi bayi yang cukup/tidak cukup ASI, mengajarkan cara penyediaan dan penyimpanan ASI bagi ibu yang bekerja. Bagi Dinas kesehatan mengadakan pelatihan konseling dan penilaian serta pengukuran status gizi, pemberian reward dan mengkaji ulang kebijakan pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan untuk ibu-ibu dengan status gizi kurang.

---

Low adequate supply of exclusive breastfeeding becomes a serious threatment of increasing number in infant mortality and morbidity. Perception of insufficient breastmilk supply in one of the causes on a failure of exclusive breastfeeding supply. Maternal nutrition status especially during pregnancy is one of the factors that causes mother has this perception, because mother who has insufficient nutritional status will influence her ability to synthesize breastmilk that causes infant doesn't have enough breastmilk for his growth and development.

The objectives of this study were to see the correlation of maternal nutrition status during pregnancy with perceived lactation ability after controlled by age variabel, increased body weight during pregnancy, occupation, counseling prenatal lactation, parity, early initiative breastfeeding, baby birth weigh, and the used of contraception. The design crossectional study on 87 mothers who have infants age >6-7 months in Karawang Regency-West Java, Indonesia 2010. The analysis data is used by Chi Sguare Test, T independent Test and Logistic Regression.

The Result study shows that 58,6% mothers who have perceived lactational ability. The Results of bivariate analysis that proved significant correlation are nutritional status during pregnancy (0,009), increased body weight during pregnancy (0,002), Occupation (0,034), and baby birthweight (0,030). The Result of multivariate analisys explains that nutritional status during pregnancy that meets breastfeeding recommendation, has an opportunity 2,176 times to have perceived ability then nutritional status that doesn't meet breastfeeding recommendation after controlled by contraception variable, age, parity, early initiative breastfeeding, increased body weight during pregnancy and baby birth weight.

Conclusions: suggested to health professional can give lactation counseling, record it, monitor maternal nutritional status, train mother to assess baby condition whether he has enough breastmilk or not. They can teach the mother how to provide and keep breastmilk if they work. For health service, they should give a training for counseling, assessment, nutrition status measurement, give reward and recite the policy in giving exclusive breastmilk for 6 month to the mothers who have insufficient nutritional status."

"Latar belakang: ECC adalah masalah kesehatan penting di Indonesia. Prevalensi dan keparahan usia dibawah tiga tahun meningkat, pencegahan harus dilakukan saat gigi erupsi. Gigi sulung berperan dalam proses tumbuh kembang anak, pemeliharaannya melibatkan peran ibu, antara lain pada pola pemberian ASI. Tujuan: Diketahuinya hubungan pola pemberian ASI dan berbagai faktor risiko kejadian ECC dan ditemukannya model pencegahan yang sesuai di DKI Jakarta. Metode: Cross-sectional pada 424 anak usia 6-24 bulan, wawancara, pemeriksaan klinis dan laboratorium.Hasil:Faktor prediktor ECC:plak, usia anak, cara pemberian, lama kontak ASI, dan kapasitas buffer saliva. Kesimpulan: Model menjelaskan 52,5% variasi ECC dengan akurasi prediksi 82%. Dihasilkan soft ware dan kartu sebagai alat bantu pencegahan ECC.

---

Background: ECC is an important health problem in Indonesia. Under 3-yr-old prevalence and severity tend to increase, prevention must start since teeth eruption. Primary teeth plays role in the child development, oral care mainly involves the mother?s role, among others, breastfeeding pattern. Purpose: To determine relationship between breastfeeding patterns and ECC risk factors to find a prevention model in Jakarta. Methods: Cross-sectional study on 424 children aged 6-24 months, interviews, clinical and laboratory examinations. Result: ECC predictor factors: dental plaque, age, breastfeeding pattern, salivary buffer capacity. Summary:Model explained 52.5% variation in ECC with 82% accuracy prediction. Soft ware and card were developed as prevention model."

"Good governance is an important foundation to the attainment of development goals in a transitional democracy such as Indonesia. Good governance as a concept is exercised through its principles. Major institutions attempt to seek ways to put governance in practice have concluded that the principles has often being overlooked despite of its significant contribution to the process of transitional democracy towards consolidated democracy. this article attempts to show the importance of fairness to the attainment of people's welfare. Indicators drew from partnership governance index show that fairness well contributes to he effectiveness of development as well as guarding the transitional democracy towards consolidated democracy. The application of fairness guarantees the people's rights to obtain equal quality of basic services such as helath and education."

"Result shows that health cadres in Mojokerto have conducted examination of pregnant women (100%), putting the P4K stickers (94%), utilization of KIA book by pregnant women (88,1%), and counseling to traditional childbirth attendants (73,1%). "

"Millenium Development Goals (MDG) yang dicanangkan pada tahun 2000 sangat didominasi oleh penyakit menular serta kesehatan ibu dan anak, tetapi mengabaikan berbagai masalah penyakit tidak menular. Tidak sedikitpun terlintas dalam benak para pemimpin dunia itu target dan indikator yang menyen-tuh atau berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa. Tulisan ini bertujuan membahas posisi kesehatan jiwa di seluruh dunia yang cenderung semakin memprihatinkan, tetapi justru terabaikan dari target MDG. Pencapaian target milenium tampaknya tidak memperhitungkan beban penyakit akibat berbagai masalah kejiwaan. Padahal, jika dibiarkan, pada masa mendatang masalah kesehatan jiwa akan menjadi besar seperti yang tengah dihadapi oleh berbagai negara maju. Berdasarkan prediksi tahun 2020, depresi unipolar akan menempati rangking ke-2 penyebab beban penyakit. Beberapa upaya dapat ditempuh untuk memelihara kelangsungan program kesehatan jiwa, antara lain tetap menjalankan kebijakan kesehatan jiwa dan upaya advokasi untuk mendapatkan anggaran yang memadai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan berbagai isu internasional dan lokal spesifik serta mempersiapkan landasan hu-kum yang merupakan salah satu persyaratan pengajuan pendanaan. "

"Dewasa ini masalah kejahatan tidak semata-mata dilihat sebagai masalah dalam hukum pidana, tetapi hal itu dikaji dalam kerangka berpikir yang lebih luas, yaitu dipadang pula sebagai masalah sosial. Hal itu menyebabkan penanggulangan kejahatan harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain di luar hukum pidana, terutama dengan masalah kebijakan. Sebagai konsekuensinya aparat peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan ke arah mana penegakan hukum pidana itu harus dilakukan. Hal itu juga menjadi batu ujian apakah upaya penanggulangan yang dilakukan telah benar efektif dan efesien. Adakalanya ditentukan untuk mengadakan penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan, tetapi adakalanya pula kepada aparat peradilan pidana diberikan wewenang diskresi.Subsistem kepolisian sebagai "gatekeepers" sistem peradilan pidana memainkan peran sentral karena proses peradilan pidana diawali dari subsistem ini. Adanya wewenang diskresi mengakibatkan kepolisian merdeka untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan disidik dan akan diteruskan kepada subsistem peradilan pidana setanjutnya atau tidak. Meskipun demikian, subsistem kepolisian juga sedapat mungkin mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini aparat kepolisian juga dipandang sebagai "goat prevention officers".Terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika ada beberapa kebijakan khas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Polri. Terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika Polri dituntut untuk dapat mengadakan penegakan hukum secara tegas, untuk itu Polri "dipersenjatai" dengan berbagai wewenang tambahan agar lebih proaktif memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Bagi Polri dibuka kemungkinan kerja sama internasional dalam menghadapi masalah ini, baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Polri lebih banyak melakukan pendekatan kesejahteraan mengingat karakter khas tindak pidana ini yang memandang pelaku sekaligus korban dan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak dan remaja atau generasi muda pada umumnya."