Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jakarta, as the current state capital of Indonesia, plays an important role as the center of government and economy. However, due to several problems in Jakarta, the government has considered relocating the capital city to other regions. The President of Indonesia, Jokowi, has expressed his intention to move the capital city to Kalimantan Island. This relocation has raised concerns about defense policy. This research aims to identify the threats that may arise in the proposed new capital city, Nusantara Capital City (IKN), and to propose strategies to overcome them. The methods used in this research include a qualitative approach based on documented perceptions, assumptions, and judgments among Indonesia’s leaders and a quantitative approach to mapping the comparative postures of relevant defense figures. The results indicate that the highest threat in IKN comes from the air (combat, UAV, ICBM’s), while the low-level threat is the location of IKN, which is near the borders, and FIR coincides with the IASL. The critical aspect of defending IKN would be to strengthen national defense diplomacy in the region. In conclusion, this research provides insight into the potential threats to the proposed new capital city and suggests strategies to mitigate them."

"Sejak tahun 2019, narasi perpindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur dengan Forest City sebagai konsep utamanya resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis studi literatur dan refereni beberapa sumber mengenai berbagai konsep Forest City hingga perpindahan ibu kota baru yang telah diterapkan di beberapa negara sebelum Indonesia. Teori-teori ini nantinya menjadi parameter utama saya dalam menganalisis kesiapan, kelebihan, hingga potensi masalah dari konsep Forest City yang diusung pada Ibu Kota Negara Baru (IKN) Indonesia, Nusantara.

---

Since year 2019, the Indonesia’s government has announced the new capital city of Indonesia in Kalimantan Timur with Forest City as the main concept. In this thesis, I am using literature study as qualitative approach, referencing some similar Forest City concepts and the moving capital city used by some countries before Indonesia. These theories, then, will be used as my main standards in analyzing the preparations, advantages, and potential problems that might occur from the concept implemented in Indonesia’s new capital city, Nusantara.

"

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."

"Tax Holiday merupakan salah satu insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara. Peraturan yang mengatur terkait dengan kebijakan tax holiday di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya manfaat terkait insentif kebijakan tax holiday di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biaya tersebut terdiri dari biaya belanja perpajakan, biaya karena terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang, biaya pengembangan sistem terintegrasi OSS, biaya penyediaan infrastruktur, dan biaya kepatuhan pajak bagi investor. Sementara itu, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh seperti, pemerataan ekonomi, mendorong pengembangan teknologi baru, kesempatan mendapatkan insentif tax holiday dengan investasi yang lebih kecil bagi investor, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar IKN dan wilayah mitra.

---

Tax Holiday is one of the incentives to reduce Corporate Income Tax provided by the Government to Investors to invest in the National Capital City. The governing regulation related to the tax holiday policy in the National Capital City is Government Regulation Number 12 of 2023. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research type and qualitative data analysis techniques. This research aims to analyze the benefit costs related to the tax holiday policy incentives in the IKN. The results showed that there are costs and benefits for the parties involved. The costs consist of tax expenditure costs, costs due to potential lost tax revenue, OSS integrated system development costs, infrastructure provision costs, and tax compliance costs for investors. Meanwhile, some benefits will be obtained such as economic equality, encouraging the development of new technologies, the opportunity to get tax holiday incentives with smaller investments for investors, and encouraging the economic growth of local communities around IKN and partner areas."

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Namun, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara, dengan konsep Pemda yang berbeda seperti yang telah digambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemerintah Daerah Khusus dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat menteri. Berbeda seperti Pemda lainnya, nantinya Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat layaknya Gubernur, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lebih jauh dari itu, Pemerintah Daerah Khusus Nusantara tidak memiliki DPRD sehingga dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di daerah IKN.

---

In the 1945 Constitution of Indonesia, the form of regional government is clearly described as Provincial/District/City Governments, each led by a Governor/Regent/Mayor and elected directly by the people. Additionally, the Constitution outlines that each regional government has a Regional People’s Representative Council (DPRD) representing the people of the area, playing a role in the formation of regional regulations in collaboration with the head of the region. However, in 2022, for the first time, Indonesia decided to move its Capital City, adopting a different form of regional government than what is explicitly described in the Constitution. According to the legal basis for the relocation of the Capital City, Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City establishes that the model of the Capital City is a Special Regional Government named Nusantara, managed by an Authority Body at the ministerial level and led by a Head of Authority with the status equivalent to a minister. Unlike other regional governments, the Head of Authority is not elected by the people like a Governor but is appointed directly by the President. Furthermore, the Special Regional Government of Nusantara does not have a DPRD, raising questions about its implementation. The research method in this writing is using the juridical-normative method, focusing on the study of legal norms, jurisprudence, and other legal materials to address the research problem. Given this issue, the DPR holds a key role in replacing the functions of the DPRD, especially in implementing the principles of checks and balances in the IKN area."

"Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020. Menurut perkiraan tersebut, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 300 juta pada tahun 2045. Kondisi ini, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang datang ke kota, serta konsekuensi lingkungan dan sosial. Konsekuensi lingkungan yang dapat terjadi yaitu meningkatnya pencemaran, degradasi ekosistem, dan kurangnya ruang untuk melakukan proses pengelolaan sampah. Salah satu masalah yang ditimbulkan dengan adanya sampah yang tidak dikelola yaitu bencana banjir. Dari masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu penerapan kota cerdas, mengacu pada kota yang berbasis teknologi, perkembangan teknologi pada setiap bidang seperti pendidikan, energi, dan transportasi. Salah satu dimensi yang terdapat pada kota cerdas (smart city) yaitu smart environment. Smart environment memiliki area kerja diantaranya smart waste management. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Tujuan dari penelitian ini memberikan perencanaan terkait smart waste management bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dari hulu ke hilir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian berupa perencanaan smart waste management yang terdiri dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penelitian ini didukung dengan riset yang dilakukan dari berbagai negara. Dalam perencanaan smart waste management dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengolahan air limbah (lindi) secara terpusat. Penerapan prediksi terkait prediksi perubahan volume TPA yang diperoleh dari 3D model wilayah TPA. Selain itu, perlu adanya spesifikasi jenis kendaraan pengangkut sampah untuk setiap kategori sampah dan belum dilakukan pengumpulan data dari pakar sesuai bidang keilmuan.

---

Based on projections from the Central Statistics Agency, the total population of Indonesia will reach 271 million people in 2020. According to these estimates, the total population of Indonesia could reach 300 million in 2045. This condition is marked by the growth of people coming to cities, as well as environmental and social consequences. Environmental consequences that can occur are increasing levels of pollution, ecosystem degradation, and lack of space to carry out waste management processes. One of the problems caused by unmanaged waste is flooding. From the waste problem that causes the flood disaster, one of the solutions offered is the application of smart cities, referring to technology-based cities, technological developments in every field such as education, energy, and transportation. One of the dimensions in a smart city is the smart environment. Smart environment has a work area including smart waste management. This is supported by the results of interviews with the Deputy for Green Transformation and the Digital Authority of IKN. The purpose of this study is to provide planning related to smart waste management for The New National Capital City (IKN) from upstream to downstream. This study uses a qualitative data collection method by conducting interviews and document studies. The results of the research are smart waste management planning which consists of sorting, transporting, processing and landfill for waste. This research is supported by research conducted in various countries. In addition, to improve smart waste management planning, further analysis can be carried out related to centralized wastewater (leachate) treatment. Application of predictions related to predictions of changes in landfill volume obtained from 3D models of landfill areas. In addition, it is necessary to have specifications for the types of waste transport vehicles for each category of waste and data collection has not been carried out from experts according to scientific fields."

"This paper investigates public investment policy (mainly from the 1980s onwards) with a political - economic approach. The points of this paper are as follow. First, at the macro level , it is possible that the short-term fluctuation of public investment has been controlled by the government party's political incentive to win an election rather than in order to dampen economic fluctuations...."

"Capital investment of local government or long-term regional investment is a form of government program and one of the tools of regulating the regional fiscal. Local government investment in the form of direct investment is the capital investment in business entities which aims to increase regional economic growth, increase regional income, and improve the welfare of the community. Regional capital investment is a decision-making behavior to invest or not to invest in business entities to obtain dividends. The behavior of decision making requires Information on bank performance, knowledge of banking governance, and shareholder agreements with bank directors. This study aims to analyze performance behavior and investment of provincial government that affects the profit of regional development banks in Indonesia. The method of analysis is done using descriptive statistic and multiple linear regression. Multiple Linear Regression with dependent variable of regional development bank profit and independent variable consist of Bank size (SIZE), business risk of BPD bank (RISK_Bt), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational Cost to Operating Income (BOPO), Return of Equity (ROE), Interest Rate of Bank (INTEREST), Provincial Capital Investment to Bank BPD (PMD), Regional Minimum Wage (UMR), Initial Public Offering Dummy (DIPO), and Bank Business Target Dummy (DSARBISB). The result of descriptive statistical analysis concluded that the capital investment of 26 provincial governments in 26 regional development banks describes the varying bank performance caused by different bank sizes. The results of multiple regression analysis can conclude that all independent variables are able to both explain the dependent variable at a significant level of level below 1%, as well as individually ten independent variables that are statistically significantly different with zero at levels below 1%, below 5%, and below 10%."

"Perkembangan ekonomi dunia/global yang begitu cepat, dan semakin terintegrasi, dimana arus barang, arus jasa, modal, teknologi, informasi, arus manusia antar negara semakin intensif, mempunyai dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Sistem perdagangan multilateral yang diawali dengan terbentuknya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1948 hingga berdirinya W WTO (World Trade Organization) pada tahun 1995, pada prinsipnya menghendaki dihilangkannya hambatan dalam perdagangan dunia baik yang berupa tarif dan non tarif (barrier to entry).Pemerintah sebagai penyelenggara negara sekaligus pelaku usaha, dituntut mampu bersikap transparan, jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan setiap kebijakannya (akuntabilitas). Pemerintah didalam menyelenggarakan fungsi ekonominya, hendaknya berpegang pada pendoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga regulasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan distorsi pasar, atau bertentangan dengan semangat persaingan yang sehat. Untuk menciptakan/menumbuhkan pelaku usaha yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing dipasar global, maka lahirlah Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) yang bertujuan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Disamping itu sebagal konsekuensi telah dirativikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Ratifikasi Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization).Lemahnya pelaksanaan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pemerintah, berkorelasi terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS). Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu (pemerintah atau swasta), sosialisasi dan penegakkan konsep Good Governance untuk Pemerintah dan Good Corporate Governance untuk Perusahaan Swasta menjadi sangat penting. Praktek budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Birokrasi Pemerintah dan praktek budaya Koneksi, Proteksi dan Relasi (KPR) di lingkungan pelaku usaha menjadi faktor kendala yang cukup dominan dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999, selain hambatan-hambatan substansi, prosedural, dan kelembagaan. Kurangnya sosialisasi Undang-undang nomor 5 tahun 1999 kepada aparat Birokrasi, Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi), Pelaku Usaha dan Masyarakat akan berpotensi menjadi kendala dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Pelaksanaan dan penegakkan Good Govemance serta Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) merupakan kepentingan Bangsa Indonesia untuk dapat bangkit dari krisis ekonomi, sehingga melahirkan pelaku usaha yang kompetitif (mampu bersaing) baik dipasar nasional maupun global."