Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahasan bagaimana analisis dampak keberadaan kelompok terorisme di cilacap terhadap radikalisme dalam menghadapi kondisi dimana terdapat Lapas Nusakambangan yang menjadi tempat narapidana terorisme ditahan. adanya tahanan narapidana terorisme dan keluarga serta organisasi yang terafiliasi terorisme di wilayah hukum Polresta Cilacap tersebut. berdasarkan latar belakang didapatkan dua permasalahan utama yang melatarbelakangi judul ini yakni 1) Bagaimana pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Cilacap? 2) Apa strategi intelijen Polresta Cilacap dalam pencegahan radikalisme dan terorisme? Teori yang melandasi penelitian adalah teori stratejik intelijen dan ketahanan nasional. Desain metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara. kemudian dimana data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan teori-teori yang berkaitan dengan stratejik intelijen dan ketahanan nasional. Hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat di wilayah Cilacap, yang mengikuti kegiatan keagamaan atau pengajian di yayasan atau organisasi keagamaan yang terindikasi radikal, secara individu masyarakat tidak mengalami radikalisasi atau saat ni masih tidak memiliki paham yang radikal ini didasari dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak melewati lantai dasar dari tangga menuju terorisme. Yang jika dibandingkan dengan narapidana terorisme yang di Tahan di Lapas Nusakambangan, yang menunjukkan bahwa ketika mereka melakukan aksi terorisme, pada saat itu mereka telah mencapai lantai 5 dalam karakterisasi lantai menuju terorisme. Stratejik intelijen yang dilakukan oleh polresta Cilacap dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui tahapan berikut, Perencanaan dan pengarahan (planning and direction), Menargetkan penggalangan ke daerah yang masih berstatus merah (belum hijau). Pengumpulan (collection) Informasi dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya. Pemrosesan/ penyusunan (processing / collation) dan Analisis (analysis). Pengolahan data dilakuakn agar lebih mudah laporan kepada pimpinan, Laporan Informasi intelijen diterima oleh pimpinan, sehingga pimpinan dapat memberikan arahan langsung untuk bisa ditindaklanjut. Evaluasi ulang (reevaluation) Evaluasi efektivitas dilakukan dengan kerjasama lintas sectoral maupun fungsi terkait.

---

This research discusses the analysis of the impact of the presence of terrorist groups in Cilacap on radicalism in dealing with conditions where there is a Nusakambangan prison which is a place where criminals are detained. there is an understanding of intelligence and families and organizations affiliated with terrorism in the jurisdiction of the Cilacap Police. Based on the background, two main problems are found behind this title, namely 1) What is the pattern of the spread of radicalism and hatred in Cilacap? 2) What is the Cilacap Police intelligence strategy in preventing radicalism and terrorism? The theory underlying the research is the theory of intelligence strategy and national resilience. The research method design used to analyze this research is descriptive qualitative, the data collection technique used is interviews. then where the collected data is then analyzed using theories related to intelligence strategy and national resilience. The results of this research show that people in the Cilacap area, who take part in religious activities or study at foundations or religious organizations that are indicated as radical, individually do not experience radicalization or currently still do not have a radical understanding. This is based on the results of the analysis which shows that the community does not past the ground floor of the stairs to terrorism. Which, when compared with the fights held in Nusakambangan Prison, shows that when they committed acts of terrorism, at that time they had reached the 5th floor in the characterization of the floor leading to terrorism. The intelligence strategy carried out by the Cilacap Police to prevent the spread of radicalism and terrorism is through the following stages, planning and directing, targeting outreach to areas that still have red (not yet green) status. Collection (collection) Information is collected from reliable sources. Processing/compilation (processing/examination) and Analysis (analysis). Data processing is carried out to make it easier to report to leadership. Intelligence information reports are received by leadership, so that leadership can provide direct directions that can be followed up. Re-evaluation (re-evaluation) Evaluation of effectiveness is carried out with cross-sectoral collaboration and related functions."

"Skripsi ini membahas mengenai pendekatan kesejahteraan yang dapat dijadikan kebijakan untuk melepaskan-ikatan (disengagement) antara mantan narapidana teroris dengan kelompok terorisme. Banyak pelaku terorisme di Indonesia yang tertangkap dan dihukum. Namun, penanggulangan terorisme di dalam penjara maupun di luar penjara belum terlaksana dengan maksimal. Banyak mantan narapidana teroris yang sudah menjalani hukuman ternyata terlibat residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode Delphi. Menggunakan konsep pendekatan yang bersifat soft approach, salah satu bentuknya adalah disengagement. Dalam hal ini peneliti lebih berfokus pada pendekatan kesejahteraan terutama kepada mantan narapidana teroris. Hasil penelitian ini bahwa pendekatan kesejahteraan kepada mantan narapidana teroris sebagai upaya pelepasan ikatan (disengagement) dari kelompok teroris memang perlu dilakukan mengingat adanya program deradikalisasi yang belum maksimal sehingga menimbulkan residivisme. Pendekatan kesejahteraan ini perlu mempertimbangkan aspek latar belakang sosial dan sejauh mana keterlibatannya di dalam kelompok terorisme. Pendekatan kesejahteraan berdasarkan penelitian ini akan berhasil dan berjalan baik jika diberikan kepada mantan narapidana teroris yang memiliki kategori tingkatan komitmen pada level passive supporters atau simpatisan serta pendekatan ini perlu pembinaan yang berkesinambungan.

---

This research discusses the welfare approach that can be used to release the policy bonding (disengagement) between the ex-convict terrorists and the terrorist groups. Many perpetrators of terrorism in Indonesia is caught and punished. However, the counter-terrorism in and outside the prison has not been implemented to the fullest. In fact, many of the ex-convict terrorists turn to be involved in the recidivists. This research used a qualitative approach with Delphi Method. It utilized the soft approaches concept in which disengagement concept was applied. In this case, the researcher focused more on welfare approach, especially to the ex-convict terrorists. As the results, since the de-radicalization programs that have not been maximized can cause recidivism, the welfare approach to the ex-convict terrorists is necessary to be done as a bond release (disengagement) from the terrorist groups. This approach needs to take into account the welfare of the social background and the extent of its involvement in the terrorist groups. According to the research, the welfare approach will work well if it is given to the ex-convict terrorists who have the category-level commitment of passive supporters or sympathizers. Therefore, a continuous coaching to this approach is highly suggested."

"ABSTRAK Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam setiap proses kejahatan, individu akan melalui proses desistance from crime, seseorang mengakhiri masa keterlibatannya dalam aksi terorisme. Proses disengagement adalah tahapan yang penting untuk mencapai desistance from crime. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang harus memiliki pull factor, seperti keluarga, lingkungan, ekonomi maupun hukuman. Maka, dalam penelitian Thesis ini, ada empat variabel determinan yang dapat mendorong individu menjadi desistance from crime. Kemudian, artikel jurnal yang ditulis oleh LaFree dan Miller (2015) yang berjudul desistance fromterrorism: what can we learn from criminology? membahas tujuh perspektifteoritis yang berkaitan dengan prediksi yang berkaitan dengan desistancedan mempertimbangkan potensinya untuk menjelaskan desistance from terrorism.Dengan menganalisis dan membedah hal tersebut, akan memunculkan pola-pola desistance from crime dan memperlihatkan kecenderunganprimary desistanceyangbersumber pada data pengalaman 30 mantan teroris di Indonesia.

---

ABSTRACT

Terrorism is categorized as extra-ordinary crime. In every crime process, an individual will go through a process of desistance from crime, which is a proses of someone ended his/her involvement in acts of terrorism. The disengagement process is a crucial stage to achieve desistance from crime. To achieve this, an individual must have pull factor, such as family, surroundings, economy, and punishment. Thus, in this thesis study, there are four determinant variables that can encourage individual to be desistance from crime. Then, article journal written by LaFree and Miller (2015) entitled desistance from terrorism: what can we learn from criminology? discuss seven criminological perspectives relating to predictions about desistance and consider their potential to explain desistance from terrorism. By analyzing and dissecting this, patterns of desistance from crime will emerge and show the tendency for primary desistance based on data from thirty former terrorist in Indonesia."

"Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap proses sekuritisasi terhadap isu Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Joko Widodo periode 2014 s.d. 2019. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Sekuritisasi dengan metode kualititif yang didukung dengan data primer dan sekunder. Problematisasi penelitian ini berawal dari telaahan peneliti terhadap perubahan dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014 s.d. 2019 berkaitan dengan upaya penanganan FTF ISIS asal Indonesia, dimana fasilitas repatriasi yang telah lama menjadi salah satu kebijakan pemerintah, secara drastis mengalami perubahan dimana kebijakan tersebut tidak lagi dilanjutkan setelah ISIS mengalami kekalahan pada tahun 2020. Atas dasar hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Mengapa kebijakan penanganan FTF ISIS asal Indonesia tahun 2020 berbeda dengan kebijakan pada tahun 2014-2019?”. Hasilnya, peneltian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil yang indikasinya dapat dilihat dari upaya para stakeholder dalam membingkai ancaman yang ekstensial, proses pengambilan tindakan darurat, dan cara-cara yang dianggap tidak mengindahkan aturan yang berlaku

---

This study attempts to analyze the securitization process on the issue of Foreign Terrorist Fighters (FTF) carried out by the Joko Widodo regime for the period 2014 to d. 2019. The method used in this study is a qualitative method to obtain primary and secondary data, which will be analyzed further. The problematization of this research began with the researcher's study of the changes in policies taken by the Joko Widodo government in the period 2014 to d. 2019 on the issue of handling ISIS FTF from Indonesia, where repatriation facilities have long been one of the government's policies, but in 2020 the policy was no longer continued after ISIS suffered defeat. Based on the narrative of this problem, the researcher asked the research question "Why is the policy of handling ISIS FTF from Indonesia in 2020 different from the policy in 2014-2019?". As a result, this research shows that the securitization carried out by the Government of Indonesia can be said to be successful, the indications can be seen from the efforts of stakeholders in framing extensive threats, the process of taking emergency actions, and ways that are considered not to heed the applicable regulations."

"Tujuan dilakukan penelitian untuk (1) menjelaskan kronologi dan momentum peristiwa serangan terorisme yang terjadi di Surabaya, (2) menganalisis implikasi restorasi publik yang dilakukan dalam konsep panca gatra, (3) menganalisis restorasi yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Surabaya menggunakan teori Strukturasi. Analisis data menggunakan teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Peneliti memakai jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Perolehan data dilakukan dengan menggali data dari ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, pengurus dan Kapolrestabes Surabaya melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini mengacau pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap yaitu reduksin data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat restorasi (pemulihan) yang dilakukan oleh GP Ansor Surabaya sebagai agen dan struktur. Secara aktif GP Ansor Surabaya sebagai organisasi publik yang berkomitmen untuk pengabdian pada masyarakat berkolaborasi dengan jajaran Pemerintah Kota dan satuan kepolisian Surabaya menangani pemulihan publik pasca serangan terorisme. Terdapat implikasi restorasi publik yang dilakukan GP Ansor Surabaya dengan panca gatra dalam konsep kajian Ketahanan Nasional.

---

The purpose of the study was to (1) explain the chronology and momentum of the terrorist attack that occurred in Surabaya, (2) analyze the implications of public restoration carried out in the concept of five gatra, (3) analyze the restoration carried out by the Surabaya Ansor Youth Movement using Structural theory. Data analysis uses structuration theory proposed by Anthony Giddens. Researchers use this type of field research using a qualitative approach that produces descriptive data. The data was collected by digging data from the head of the Ansor Youth Movement (GP), the management and the Kapolrestabes Surabaya through interviews and documentation. The data analysis in this study disrupts the Miles and Huberman model which consists of 3 stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that there was a restoration carried out by GP Ansor Surabaya as an agent and structure. GP Ansor Surabaya is active as a public organization that is committed to community service in collaboration with the City Government and Surabaya police to handle public recovery after terrorism attacks. There are implications of public restoration carried out by GP Ansor Surabaya with panca gatra in the National Resilience study concept."

"

Tugas karya akhir ini melihat bahwa aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh dua kelompok terorisme internasional, dalam hal ini yaitu Al-Qaeda dan Islamic State atau ISIS. Dengan memilih delapan kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2000-2018, penulis ingin melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku dalam menentukan target mereka, serta juga melihat transformasi atau pergeseran yang terjadi dalam beberapa aksi teror di Indonesia yang jarang atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Tugas karya akhir ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, baik dari penelitian terkait sebelumnya, dan juga berita. Tulisan ini menggunakan teori terrorist target selection dan konsep ideal victim untuk melakukan analisis mengenai pemilihan target dari aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2000-2018. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan Routine Activity Theory, namun hanya sebagai penguat, bahwa terrorist target selection dan ideal victim dapat dikaji dalam kriminologi. Tulisan ini menemukan bahwa pemilihan target dalam aksi teror di Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi dan juga strategi. Selanjutnya, juga ditemukan bahwa terdapat kelompok orang dan juga tempat tertentu yang lebih berpotensi untuk menjadi korban atau target aksi teror dibanding yang lainnya.

---

The thesis sees that acts of terrorism carried out by extremist groups in the name of Islam in Indonesia are strongly influenced by two international terrorism groups, in this case namely Al-Qaeda and Islamic State or ISIS. By selecting eight cases of terrorism that have occurred in Indonesia in the range 2000-2018, the author wants to do an analysis of the factors that influence the perpetrators in determining their targets, and also look at the transformation that occurs in some acts of terror in Indonesia that are rarely or never even before. This thesis uses secondary data in data collection, both from previous related research and also news. This paper uses the Terrorist Target Selection Theory and Ideal Victims to conduct an analysis of the selection of targets of terrorist acts that occurred in Indonesia in the range 2000-2018. In addition, this paper also uses the Routine Activity Theory, but only as a reinforcement, that terrorist target selection and ideal victims can be studied in criminology. This thesis finds that the selection of targets in acts of terror in Indonesia is largely determined by ideology and strategy. Furthermore, it was also found that there are groups of people and also certain places that are more potential to be victims or targets of terrorism than others.

"

"ABSTRAKWarga Negara Indonesia WNI pada tahun 2016 telah diculik dan disandera berulang kali oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di kawasan maritim. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Upaya-upaya Pemerintah RI tersebut adalah melakukan negosiasi kepada Abu Sayyaf dan juga melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak, baik pemeritah atau non pemerintah. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Studi ini mencoba untuk memberi gambaran strategi Pemerintah RI dalam menanggulangi kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris, khususnya Abu Sayyaf. Studi ini juga memberikan penjelasan mengenai penculikan dan penyanderaan sebagai sebuah aksi teror dan ancaman terhadap Pemerintah RI.

---

ABSTRACTIn 2016, Indonesian Citizens has been kidnapped and held hostage repeatedly Abu Sayyaf terrorist in maritime area. The Government of Indonesia has made various efforts to free the citizens who held hostage by Abu Sayyaf Group. The efforts of Indonesia Government is negotiating to Abu Sayyaf Group and is also cooperation of various parties, both government or non government. These efforts is the strategy adopted by The Government of Indonesia in freeing Indonenesia Citizens who were held hostageby Abu Sayyaf Group. This study tries to illustrate The Indonesia Government strategy to cope cases of kidnapping and hostage taking by terrorist groups, and also provides an explanation of kidnapping and hostage taking as an act of terror and also pose a threat to The Government of Indonesia. "

"Kelompok teroris termasuk ISIS menggunakan berbagai cara kaderisasi, salah satunya memanfaatkan lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk melahirkan generasi penerus dan menjaga eksistensi kelompok teroris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap narasumber dari mantan jamaah atau pengurus lembaga pendidikan jaringan ISIS di Pantura Jawa Barat, serta lembaga pemerintah yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88 Anti Teror, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan dan didukung data sekunder. Peneliti menggunakan Teori Kontra Intelijen untuk memahami perubahan dalam kaderisasi melalui lembaga pendidikan oleh ISIS di Pantura Jawa Barat dan Teori Belajar Sosial untuk memahami implikasinya. Penelitian tentang kaderisasi teroris melalui lembaga pendidikan masih terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanggulangan terorisme. Penelitian ini menemukan bahwa kaderisasi melalui lembaga pendidikan oleh ISIS di Pantura Jawa Barat mengalami metamorfosa, antara lain dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi, dari lembaga formal menjadi nonformal, serta adanya kamuflase sehingga lebih sulit dikontrol. Selain itu, lembaga pendidikan menjadi lingkungan sosial tempat terjadinya proses belajar observasional bagi anggota kelompok teroris. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, penelitian merekomendasikan strategi kolabolasi melibatkan berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah hingga masyarakat.

---

Terrorist groups, including ISIS, use various methods of regeneration, one of which is using educational institutions. Hence, educational institutions have an essential role in producing the next generation and maintaining the existence of terrorist groups. This research is qualitative research using a case study method with primary data collection techniques through interviews with sources from former congregants or administrators of ISIS network educational institutions in Pantura, West Java, as well as government institutions, namely the National Intelligence Agency (BIN), Densus 88 Anti-Terror Police, and National Counterterrorism Agency (BNPT). Apart from that, this research uses field observation techniques and is supported by secondary data. Researchers use Counterintelligence Theory to understand changes in regeneration through educational institutions through ISIS in Pantura, West Java, and Social Learning Theory to understand the implications. Research on terrorist regeneration through educational institutions is still limited, so it is hoped that it can provide input in overcoming terrorism. This research found regeneration through educational institutions by ISIS in Pantura, West Java, experienced a metamorphosis, including from a pattern of centralization to decentralization, from formal to non-formal institutions, and camouflage, making it more difficult to control. In addition, educational institutions become a social environment where observational learning processes occur for members of terrorist groups. To overcome this problem, research recommends a collaboration strategy involving various elements, from government institutions to the community."

"Pada tanggal 14 April 2014, kelompok teroris Boko Haram menculik 276 siswi dari sebuah sekolah di Chibok, Borno, Nigeria. Pemerintah Nigeria dalam hal ini Presiden Goodluck Jonathan tidak memberikan respon apa-apa dan terjadi kesimpangsiuran informasi dari pihak keamanan. Masyarakat Nigeria kecewa akan hal tersebut dan menuangkannya dalam media sosial, Twitter. Mereka juga kecewa dengan minimnya respon publik dunia. Padahal, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan pernyataan kecaman dan media-media asing besar pun juga memberitakan hal ini. Twitter Pada 23 April 2014, munculah taggar #BringBackOurGirls dan menjadi sebuah gerakan lokal. Tak lama, taggar tersebut mendunia dan Bring Back Our Girls menjadi sebuah gerakan global. Pemerintah Nigeria tersudut dan banyak bantuan dari negara-negara besar dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu penyelamatan. Tesis ini memperlihatkan bahwa pemimpin opini di Twitter membantu memberikan pengaruh terhadap penyebaran informasi mengenai penculikan para siswi yang terangkum dalam taggar #BringBackOurGirls. Pemimpin opini di tesis adalah para pemilik akun Twitter yang cuitannya dengan taggar #BringBackOurGirls memilki retweet terbanyak. Mereka terdiri dari dari para aktor dari jurnalis, aktivis, selebriti hingga pejabat negara. Secara tujuan, gerakan ini berhasil dalam menyebarakan kesadaran warga dunia atas penculikan. Tetapi, mereka juga memiliki keterbatasan terkait keselamatan para siswi karena hingga tulisan terbit, semua siswi belum berhasil diselamatkan.

---

On April 14th 2014, a terorist group called Boko Haram kidnapped 276 students from a school in Chibok, Borno, Nigeria. Nigerian government which was led by President Goodluck Jonathan did not give any comment regarding the abduction and there was a misinformation from the Nigerian military. The Nigerians were disappointed and expressed this disspointment on social media Twitter. They were also disappointed by the lack of response from international public. Whereas, the United Nations already gave a statement and several international media outlets wrote about the abduction. Afterwards, on 23 April 2014, the hashtag #BringBackOurGirls emerged and became a local movement. Suddenly, the hashtag has been used by Twitter user outside Nigeria and the movement became a global movement. Nigerian Government got cornered and several big countries and civil society organizations gave military assistance. This thesis showed that opinion leader on Twitter helped to influence the spread of information about the abduction under #BringBackOurGirls hashtag. Opinion leaders on thesis refer to Twitter user which had the most retweeted tweet with #BringBackOurGirls hashtag. They are are consist of journalist, activist, civilian, entertainer, and state official. According to the goal, this movement has succeed to spread the awareness about the abduction. However, this movement has limitation regarding the abduction. Until the completion of this thesis, not all of the girls have been rescued or released yet."

"Penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris telah menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan eskalasi konflik di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kekerasan struktural dan eskalasi konflik TPNPB-OPM dengan aparat keamanan (TNI dan Polisi) setelah ditetapkannya TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber dari Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan teori structural violence untuk menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pasca disematkan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Selanjutnya melalui pemahaman konsep tahapan eskalasi konflik Mitchell, peneliti mencoba menggambarkan eskalasi konflik yang terjadi antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM. Hasil penelitian ini menunjukan penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris menciptakan kekerasan di Papua. Kekerasan tersebut dilakukan baik oleh pihak apparat keamanan maupun TPNPB-OPM. Selain itu penyematan teroris terhadap TPNPB-OPM meningkatkan eskalasi konflik antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM.

---

The designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization has raised concerns over the increasing violence and conflict escalation in Papua. This study purposed to describe the structural violence and conflict escalation between security forces (TNI and Police) and TPNPB-OPM after the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization. This research was conducted using a qualitative approach through unstructured interviews with informants from Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT and lecture from the Faculty of Law University of Brawijaya. This study uses the theory of structural violence to describe the forms of violence that occurred after the TPNPB-OPM was designated as a terrorist organization. Furthermore, by understanding the concept of conflict escalation stages, researchers tried to describe the conflict escalation that occurred between the security forces and TPNPB-OPM. The results of this study show that the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization creates violence in Papua. This violence was carried out by both the security forces and the TPNPB-OPM. In addition, the designation of terrorists to TPNPB-OPM increased the conflict escalation between security forces and TPNPB-OPM."