Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

---

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."

"Sebagai upaya mendukung Prioritas Nasional di bidang energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil (DAK ESK Kementerian ESDM) tahun 2018, dengan memanfaatkan potensi keenergian lokal di Daerah, di mana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menjadi salah satunya Daerah yang mengusulkan Program tersebut, berupa Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dengan target output terbangunan 254 unit dan kapasitas total 1016 m3. Pada pelaksanaanya kemudian target output tersebut mengalami penurunan, menjadi hanya 104 unit dengan kapasitas total 416 m3, namun estimasi biayanya yang dibutuhkan tetap sama dengan rencana target output awal, hal ini diduda terjadi karena belum optimalnya perencanaan biaya yang dilakukan, tidak hanya itu penyerapan anggaran pasca tender juga belum maksimal, dari empat proyek Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3, hanya menghasilkan total nilai kontrak sebesar 84,85% dari total alokasi, penyebab kondisi tersebut adalah rendahnya nilai penawaran pada proses tender. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk menganalisis proses dan tahapan dalam implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018, khususnya pada proses tender menggunakan teori Public Sector Project Management dari David S. Kassel. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif post postivist, dengan jenis deskriptif, sedangkan data penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan biaya pendahuluan sebagai engineering estimate Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan, yang membuat estimasi biaya berbeda dengan harga pasar pada saat pelaksanaan, sedangkan pada proses tender ditemukan bahwa penggunaan metode evaluasi harga terendah yang menjadikan penawaran harga paling murah sebagai dasar penetapan pemenang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018 di Pemprov DIY.

---

To support the National Priorities in the energy sector, the Ministry of Energy and Mineral Resources launched the Special Allocation Fund Program for the Small Scale Energy Sector (DAK ESK Ministry of Energy and Mineral Resources) in 2018, by utilizing the potential for local energy in the Region, where the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (Pemprov DIY) is one of the regions that proposed the program, in the form of the construction of a 4 m3 household biogas installation with a target output of 254 units and a total capacity of 1016 m3. In its implementation, the output target has decreased, to only 104 units with a total capacity of 416 m3, but the estimated cost required remains the same as the initial output target plan, this is because the cost planning has not been optimal, not only that it is posted budget absorption. The tender was also not maximal, out of the four 4 m3 Biogas Installation Construction projects, only a total contract value of 84.85% of the total allocation resulted, the cause of this condition was the low bid value in the tender process. Based on the above problems, the research aims to analyze the processes and stages in the implementation of the DAK ESK Program of the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2018, especially in the tender process using the theory of the Public Sector Project Management from David S. Kassel. The research was conducted with a postpositivist qualitative approach, with a descriptive type, while the research data was obtained through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the preliminary cost planning as an engineering estimate for the construction of a 4 m3 Household Biogas Installation was carried out one year before the implementation, which made the cost estimate different from the market price at the time of implementation, while in the tender process it was found that the use of the lowest price evaluation method made the lowest-priced bid. cheap as the basis for determining the winner cause low budget absorption in the implementation of the 2018 ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources DAK Program in the DIY Provincial Government. "

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif difokuskan pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam mineral dan batubara yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam bentuk?bentuk kewenangan pemerintah di indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah dari masa ke masa mencoba mencari bentuk yang yang ideal dalam mengimplementasikan bentuk penguasaan negara akan sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang?Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the government?s right in mineral and coal natural resource which were told by our constitution and how these are implemented by the government in Indonesia before and after the legalization of Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining.

The results showed that the country through the government from time to time trying to find the ideal form of state control of implement the natural resources of minerals and coal in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution - Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP.

---

This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.

---

This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."

"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

---

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.

Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.

The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously."

"Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

In the field of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of government affairs under the authority of the central government, provincial government and regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management of mineral and coal base Law Number 4 Year 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government."