Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 224899 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dania Rizky Nabilla Gumilar
"Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya dalam konteks di daerah terpencil. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal, memanfaatkan doktrin dan prinsip hukum dari Hukum Kesehatan untuk menganalisis konsep pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil. Doktrin hukum utama, seperti doktrin life-saving oleh van der Mijn dan prolonged arms doctrine oleh HJJ. Leenen, akan menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut. Dengan mengeksplorasi konstruksi hukum seputar pelimpahan wewenang dokter kepada perawat, penelitian ini memberikan kerangka hukum untuk dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan hukum bagi perawat yang bertugas di daerah terpencil. Konstruksi hukum yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil mempunyai peran penting dalam memastikan pemberian layanan kesehatan yang efektif. Penelitian ini berfokus dengan studi perawat di Puskesmas Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Faktor keterbatasan yang dihadapi oleh perawat di Kecamatan Seko menjadi bahan analisis utama untuk dapat menemukan konstruksi hukum yang sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukannya rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan terhadap implementasi pelimpahan wewenang tindakan medik dokter kepada perawat atas adanya faktor keterbatasan di daerah terpencil untuk menunjukkan adanya kebutuhan perluasan peran Perawat dalam kondisi tertentu yang bertujuan untuk penyelamatan nyawa.

In the context of healthcare provision, the scarcity of medical personnel, particularly doctors, in remote and underserved areas has necessitated the delegation of specific medical responsibilities to nurses. This practice, vital for delivering timely and effective healthcare, raises intricate legal inquiries concerning the scope of authority, duties, and overarching legal framework regulating the actions of nurses. This research reconstructs the legal constructs of Administrative Law and Health Law regarding the delegation of medical authority, specifically within remote regions. Employing a doctrinal approach, it leverages legal doctrines and principles from Health Law to analyze the concept of delegating doctors' authority to nurses in remote areas. Key legal doctrines, such as the life-saving doctrine by van der Mijn and the prolonged arms doctrine by HJJ. Leenen, serve as foundations to establish a comprehensive understanding of the delegation of medical authority. By exploring the legal constructs surrounding the delegation of doctors' authority to nurses, this research provides a legal framework to serve as the basis for formulating legal policies for nurses operating in remote areas. The legal constructs governing the implementation of delegating doctors' authority to nurses in remote areas play a crucial role in ensuring the provision of effective healthcare. This research focuses on studying nurses at the Seko Sub-district Health Center in North Luwu Regency, South Sulawesi. The limiting factors faced by nurses in Seko Sub-district serve as the primary analytical material to discern legal constructs suitable for the healthcare conditions in remote areas. The findings of this study underscore the necessity for a reconstruction of Administrative Law and Health Law concerning the implementation of delegating doctors' medical authority to nurses due to limiting factors in remote areas, demonstrating the need for expanding the role of nurses in specific circumstances aimed at preserving lives."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Oktaviani Bakara
"

Proses pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Undang-undang mengenai praktik keperawatan tidak mengatur dengan spesifik mengenai proses pelimpahan kewenangan ini, khususnya dalam tindakan medis. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai pengaturan kewenangan perawat dan dokter yang ada di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pembagian kewenangan antara dokter dan perawat yang ada di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Penulis menemukan permasalahan di mana pola hubungan yang terjadi antara dokter dan perawat di Indonesia adalah hubungan atasan-bawahan, bukan hubungan kolaboratif seperti di Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini didasarkan pada aspek sejarah, pendidikan, dan tidak jelasnya undang-undang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara dokter dan perawat dalam suatu tindakan medis. Terhadap kondisi tersebut, pemerintah belum memberikan solusi terbaiknya. Sehingga penulis menyarankan dilakukannya judicial review mengenai pembagian kewenangan dari dokter kepada perawat dalam suatu tindakan medis.


The process of delegating authority from doctors to nurses in Indonesia is still a problem. The law regarding nursing practice does not specifically regulate the process of delegating this authority, especially in medical treatment. This is a sad phenomenon when compared to the United States and Japan. Therefore the author wants to find out how the authority of nurses and doctors in Indonesia, the United States, and Japan, and the division of authority between doctors and nurses in Indonesia, the United States and Japan. This study uses a juridical-normative research method, namely library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The author found a problem where the pattern of relationships that occur between doctors and nurses in Indonesia is a superior-subordinate relationship, not a collaborative relationship as in the United States and Japan. This is based on the historical, educational, and unclear aspects of the law governing the division of authority between doctors and nurses in a medical action. Regarding these conditions, the government has not provided the best solution. So the authors suggest doing a judicial review regarding the division of authority from doctors to nurses in a medical action.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahastra Ridho
"Daerah panas bumi Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lapangan panas bumi yang belum dilakukan eksplorasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekomendasikan wilayah prospek panas bumi guna dilakukan kegiatan eksplorasi. Metode analisis penginderaan jauh dan geokimia air digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 12 manifestasi air panas bumi yang dianalisis, terdiri dari 11 air panas dan 1 air dingin. Analisis penginderaan jauh menunjukkan pola kelurusan pada daerah penelitian berorientasi utara – selatan dan timurlaut – baratdaya, dengan tingkat densitas kelurusan dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Pola dan densitas kelurusan tersebut diinterpretasikan sebagai zona permeabel yang mengontrol kemunculan manifestasi panas bumi. Selain pola kelurusan, analisis penginderaan jauh juga menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi di daerah penelitian tersebar dari vegetasi tinggi hingga tidak bervegetasi, dengan suhu permukaan berkisar antara 12˚C hingga 26˚C. Berdasarkan analisis geokimia air, tipe air panas bumi pada daerah penelitian adalah klorida – bikarbonat. Sumber air panas bumi dari satu reservoir dengan kondisi full equilibrium dan immature waters yang telah mengalami pengenceran oleh air meteorik. Analisis geoindikator menunjukkan zona outflow dari daerah penelitian berada pada mata air APKD-5. Berdasarkan analisis data penginderaan jauh dan geokimia air, dapat direkomendasikan dua area prospek panas bumi di daerah penelitian. Area rekomendasi prospek panas bumi A terletak pada daerah Kanan Dede dengan luas sekitar 6.9 km2 di koordinat 120.012132, -2.557325 dan 120.045600, -2.573257. Area rekomendasi prospek panas bumi B terletak pada daerah Salu Rassasisi dengan luas sekitar 6.8 km2 di koordinat 119.964534, -2.552284 dan 120.000229, -2.567610.

The Limbong geothermal area, North Luwu Regency, South Sulawesi Province is one of the geothermal fields that has yet to be explored. The purpose of this study is to recommend geothermal prospect areas for further exploration activities. Remote sensing and geochemical methods were used to gain this purpose. There are 12 geothermal water manifestations analyzed, consisting of 11 hot springs and 1 spring. The results of remote sensing analysis show a lineament in the study area with an N-S and NE-SE orientation, with lineament density levels from very low to very high. The lineament orientation and density are interpreted as a permeable zone that controls the appearance of geothermal manifestations. Remote sensing analysis also shows the level of vegetation density in the study area is spread from high to non-vegetated vegetation index with surface temperatures ranging from 12˚C to 26˚C. Based on Ternary Diagram, shows that the water manifestations in this area were classified as chloride – bicarbonate water types. The water source for the geothermal systems from a reservoir with full equilibrium and immature water conditions. Geoindicator analysis shows outflow zone from the research area is in the APKD-5 hot spring. Based on the remote sensing data analysis and water geochemistry, two geothermal prospect areas can be recommended. The recommended area for geothermal prospect A is around Kanan Dede with an area covers 6.9 km2 at coordinates 120.012132, -2.557325 and 120.045600, -2.573257. The recommended area for geothermal prospect B is around Salu Rassasisi area with an area covers 6.8 km2 at coordinates 119.964534, -2.552284 and 120.000229, -2.567610."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifdah Ufairotul Widaad
"Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta pengaturannya di suatu rumah sakit yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan terkait kompetensi dan kewenangan perawat maternitas ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus sementara untuk bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Selain itu, rumah sakit (RSUD Banyumas) bertanggung jawab dalam pengaturan terkait kewenangan klinis (clinical previlege) antara perawat maternitas dan bidan yang dianalisis berdasarkan proses kredensial dan rekredensial. Kementerian Kesehatan, RSUD Banyumas, IBI, dan PPNI seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pengaturan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan di suatu rumah sakit.

Maternity nurses and midwives profession have some similarities related to the authority of maternity nurses and midwives in the delivery of health care services escpecially maternity services in a hospital. This condition was found in Banyumas General Hospital. 
The main problem in this study is about comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives that are analyzed based on health law and studies at the Banyumas Regional General Hospital.
This study is a normative legal study with a descriptive type of study.
The conclusion of this study is the regulation about competencies and authority of maternity nurses are regulated in Act No. 38 of 2014 about Nursing and Attachment I of the Minister of Health Regulation No. 10 of 2015 about Standard Nursing Services in Special Hospitals while for midwives regulated in Act No. 4 of 2019 about Midwifery and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 about Permits and Implementation of Practices. 
In addition, hospitals (Banyumas General Hospital) have responsibilities related to clinical previlege between maternity nurses and midwives which is analyzed based on the credential and recrendential process.
The Ministry of Health, Banyumas General Hospital, IBI, and PPNI should have a socialization related to the competence and authority of maternity nurses and midwives in a hospital.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anisfuddin
"Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Puskesmas, sumberdaya yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena sumberdaya manusialah yang akan mengendalikan sumberdaya lainnya sehingga dapat berfungsi dengan baik. Salah satu komponen sumberdaya manusia tersebut adalah tenaga perawat. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Puskesmas yang baik diperlukan disiplin kerja dari setiap anggota. Masalah yang dianalisis pada penelitian ini adalah rendahnya disiplin waktu kerja perawat Puskesmas di wilayah Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Karena kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan oleh perawat, maka seharusnya perawat memiliki kemampuan yang handal dan mempunyai disiplin sehingga pelayanan Puskesmas dapat diwujudkan dengan baik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk diperolehnya gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan disiplin waktu kerja perawat Puskesmas di wilayah Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional untuk mengetahui faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal apa saja yang berhubungan dengan rendahnya disiplin waktu kerja perawat Puskesmas di wilayah Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Sampel penelitian ini adalah seluruh perawat Puskesmas Kecamatan Panti dan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sebanyak 30 orang. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat yaitu t.test, korelasi dan regresi linear.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan disiplin waktu kerja perawat Puskesmas di wilayah Kecamatan Panti dan Kecamtan Rao Kabupaten Pasaman adalah faktor eksternal meliputi; kepemimpinan, supervisi, sumber daya, dan imbalan. Penelitian ini menyarankan kepada pimpinan Puskesmas perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas perawat dengan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan secara lebih merata yang pada akhirnya meningkatkan disiplin waktu kerja.

In organizing health efforts in the Community Health Center, human resource is the most important resources, because people that will control other resources that all will run properly. One of the human resource component is nurse. In order to perform good health service in the Community Health Center, work discipline of each personnel is needed. The problem found out in this research is the low time discipline of the nurses of the Community Health Center in Sub-District of Panti and Sub-District of Rao, Regency of Pasaman. Because the major tasks of the Community Health Center is done by the nurses, it is necessary that the nurses have reliable skill and have good discipline that service of the Community Health Center can be realized properly.
The purpose of this research is to obtain description regarding factors related to working time discipline of nurses in the Community Health Center in Sub-District of Panti and Sub-District of Rao, Regency of Pasaman. This research done is analytic descriptive research with cross sectional design to identify internal and external factors related the low discipline of nurses of the Community Health Center in Sub-District of Panti and Sub-Distract of Rao, Regency of Pasaman. Sample of this research is all nurses of the Community Health Center in Sub-District of Panti and Sub-District of Rao, Regency of Pasaman amounted to 30 nurses. The analysis used is univariate and bivariate analysis with t.test, correlation and linear regretion.
The result of analysis indicates that the factors related to the working time discipline of nurses in the Community Health Center in Sub-District of Panti and Sub-District of Rao, Regency of Pasaman are external factors such as leadership, supervision, human resource, and reward. This research suggests that the head of the Community Health Center needs to consider the development and improvement of the nurses quality by giving education and training opportunity more proportionately that finally will improve the working time discipline."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T765
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambun, Sondang Whita Kristina
"Keberlangsungan pelayanan dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan hal yang harus diupayakan dengan optimal dengan meningkatkan retensi dokter karena sulitnya melakukan rekrutmen dokter baru. Puskesmas kawasan sangat terpencil merupakan puskesmas tanpa dokter dengan proporsi terbesar karena tidak diminati. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kelima tertinggi puskesmas tanpa dokter di Indonesia pada tahun 2022 padahal terdapat fakultas kedokteran di provinsi tersebut. Berdasarkan data SISDMK tahun 2020 hingga 2022 dokter tidak retensi berada di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara padahal kabupaten ini memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, memberikan insentif dokter puskesmas dan memberikan bantuan biaya pendidikan termasuk ke fakultas kedokteran. Seluruh puskesmas kawasan sangat terpencil selanjutnya memiliki dokter tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dokter retensi di puskesmas kawasan sangat terpencil Kabupaten Konawe Utara adalah fakor individu (karakter petualang, dapat membawa anak yang belum berusia sekolah ke tempat penugasan, dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon seluler dan bisa mengakses kota sebulan sekali); faktor pekerjaan (hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, memiliki tim, insentif finansial yang sangat memadai); faktor lingkungan tempat tinggal (kondisi geografis yang bisa diadaptasi, respon yang baik dari masyarakat, dan kondisi keamanan yang kondusif); dan faktor sistem kesehatan (distribusi dokter terkait Program Penugasan Khusus). Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retensi dokter di puskesmas kawasan sangat terpencil di Kabupaten Konawe Utara dengan menyediakan tempat tinggal yang memadai, koordinasi untuk peningkatan sumber daya listrik, mengusulkan melalui Dana Desa untuk ketersediaan air bersih dan pembangunan kondisi jalan, memberikan peluang pekerjaan pasangan dokter, merekrut dokter di awal karir, mendukung pendidikan berkelanjutan, optimalisasi transportasi merujuk pasien, dukungan telehealth dan telemedicine, kebijakan afirmasi pemerintah kabupaten/ kota dengan kapasitas fiskal rendah atau sangat rendah dalam pemberian insentif dokter, kebijakan disinsentif pemerintah kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan dokter puskesmas, membangun puskesmas kawasan sangat terpencil sepaket dengan rumah dinas, melakukan wajib pengabdian program beasiswa pendidikan dokter dan mengembangkan sistem informasi kehadiran dokter.

The continuity of doctor services in very remote public health centers must be optimally pursued by increasing doctor retention due to the difficulty of recruiting new doctors. Very remote public health centers have the largest proportion of public health centers without doctors because they are not in demand. Sulawesi Selatan Province has the fifth highest number of public health centers without doctors in Indonesia in 2022, even though there is a medical faculty in the province. Based on SISDMK data from 2020 to 2022, doctors are not retained in very remote public health centers in Konawe Utara Regency even though this district has a very high fiscal capacity, provides incentives for public health center doctors, and provides tuition assistance to medical faculties. All very remote public health centers then have doctors from 2023 to 2024. This study aims to analyze doctor retention in very remote public health centers in Konawe Utara District, Sulawesi Selatan Province in 2024. This research is a non-experimental study with a qualitative approach. Data collection was conducted by in-depth interviews and document review. The results showed that the factors affecting the retention of doctors in very remote health public centers in Konawe Utara Regency are individual factors (adventurous character, can bring children who are not yet school age to the place of assignment, can communicate with family via cellular phone and can access the city once a month); work factors (good relationships with colleagues and had of the public health center, having a team, adequate financial incentives); environmental factors (adaptable geographical conditions, good response from the community, and conducive security conditions); and health system factors (distribution of doctors related to the Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program). Strategies to improve the retention of doctors in very remote area health centers in Konawe Utara Regency by providing adequate housing, coordinating the improvement of electricity resources, proposing through the Dana Desa for the availability of clean water and the construction of road conditions, providing job opportunities for doctors' spouses, recruiting doctors early in their careers, supporting continuing education, optimizing transportation to refer patients, supporting telehealth and telemedicine, affirmative policies for district governments with low or very low fiscal capacity in providing doctor incentives, disincentive policies for district governments that do not meet the needs of community health center doctors, building very remote area public health centers in combination with official houses, conducting compulsory dedication of doctor education scholarship programs and developing doctor attendance information systems."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sagala, Adi Brando M.
"Jumlah kasus Tuberkulosis Paru (TB) diperkirakan mencapai 969.000 orang dan angka insiden 354 per 100.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2022. Sementara estimasi beban kasus TB sejumlah 2.386 dari 635.129 penduduk di Kabupaten Lampung Utara. Program penanggulangan TB dilaksanakan terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dan Perawatan Kesehatan Masyarakat dengan tujuan akhir yakni tercapainya kesehatan optimal melalui kemandirian keluarga merawat TB. Penelitian potong lintang ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi keluarga terhadap perilaku caring perawat dengan kemandirian keluarga merawat TB di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Lampung Utara. Sebanyak 90 sampel dari keluarga yang tinggal di wilayah puskesmas terpilih di ditentukan dengan teknik multistage cluster random. Instrumen berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori Caring Swanson dan indikator kemandirian keluarga menurut Kepmenkes 279 tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan persepsi perilaku caring kategori baik (51,1%); keluarga kurang mandiri (66,7%); terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku caring dengan kemandirian keluarga dengan nilai p=0,006 (CI 95%; OR; 1,579-10,773). Mayoritas keluarga memiliki persepsi yang baik terhadap perilaku caring perawat berpeluang 4,1 kali lebih banyak untuk menjadi mandiri. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar penguatan perilaku caring perawat melalui pelatihan program TB serta penanaman nilai caring dan profesionalisme sejak dini dan berkelanjutan.

The number of Pulmonary Tuberculosis (TB) cases is estimated to reach 969,000 people and an incidence rate of 354 per 100,000 population in Indonesia in 2022. Meanwhile, the estimated TB caseload is 2,386 out of 635,129 population in North Lampung District. The TB control program is integrated with the Healthy Indonesia Program and Public Health Care with the ultimate goal of achieving optimal health through family independence in treating TB. This cross-sectional study aimed to determine the relationship between family perceptions of nurses' caring behavior and family independence in caring for TB in the work area of the North Lampung District Community Health Center. A total of 90 samples from families living in the selected health center area were determined by multistage cluster random technique. The instrument was a questionnaire developed based on Swanson's Caring theory and indicators of family independence according to Kepmenkes 279 of 2006. he results showed that the perception of caring behavior was in the good category (51.1%); families were less independent (66.7%); there was a significant relationship between caring behavior and family independence with a value of p=0.006 (95% CI; OR; 1.579-10.773). The majority of families with good perceptions of nurses' caring behavior had a 4.1 times greater chance of becoming independent. It is hoped that the results of this study will become the basis for strengthening the caring behavior of nurses through program officer in charge training and instilling the value of caring and professionalism early and continuously."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1992
899.224 1 IND l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1992
899.224 1 IND l
Koleksi Publik  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Shafira
"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya.
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu:
1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?;
2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?;
3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan?
Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.
Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :
1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;
2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;
3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?
In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61624
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>