Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penentuan pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang krusial dalam menganalisis suatu kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga sudah semestinya pendefinisian pasar bersangkutan di dalam suatu perkara harus tepat dan akurat agar tidak terjadi hasil analisis terhadap pelanggaran persaingan usaha yang keliru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur penetapan pasar bersangkutan dan struktur pasar terhadap kasus penguasaan pasar minyak goreng kemasan pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum maupun non hukum yang dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peraturan Ketua KPPU No. 4 Tahun 2022 serta ketidaksesuaian penafsiran struktur pasar oleh Majelis Komisi berdasarkan data faktual terkait industri minyak goreng yang dilihat melalui teori dasar ekonomi yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha. Sehingga saran yang diberikan adalah agar dibentuk produk hukum yang lebih rinci lagi dalam pengaturan terkait metode penentuan pasar bersangkutan dan struktur pasar agar tercapai kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Penulis juga memberikan saran agar dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, investigasi yang dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasar bersangkutan dan struktur pasar dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The determination of the relevant market is a crucial initial step in analyzing an activity suspected of violating Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the definition of the relevant market in a case should be precise and accurate to avoid erroneous analysis of competition law violations. The issue addressed in this research is how competition law regulates the determination of the relevant market and market structure in the case of the dominance of the packaged cooking oil market in Verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022. The legal research method employed is normative juridical with a descriptive analytical research type. The research materials consist of legal and non-legal sources, conducted through the study of legal documents and literature. The results of this research indicate that there is inconsistency in the method of determining the relevant market by the Commission Panel with Chairman of the KPPU Regulation No. 4 of 2022 and a mismatch in the interpretation of market structure by the Commission Panel based on factual data related to the cooking oil industry viewed through the basic economic theories used in competition law. Therefore, the suggestion is to establish more detailed legal provisions regarding the methods of determining the relevant market and market structure to achieve legal certainty for business actors in Indonesia. The author also recommends that in the examination of competition cases, investigations should be conducted more systematically and comprehensively to avoid errors in the interpretation of the relevant market and market structure in the enforcement of competition law in Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha, dengan fokus pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 mengenai perkara minyak goreng. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa persaingan usaha yang sehat di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi serta penegakan kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan Majelis Komisi mencerminkan asas-asas tersebut serta dampak hukum yang timbul dari keputusan ini. Dalam putusan ini Para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 tentang penetapan harga, dan mereka dinyatakan melanggar Pasal 19 terkait penguasaan pasar. Namun atas putusan tersebut terdapat suatu dissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Komisi yang menjadi perhatian utama dalam proses analisis terkait dengan Pasal 5 tentang penetapan harga, mengingat pentingnya pendapat tersebut dalam konteks penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan terkait dampak kenaikan harga minyak goreng termasuk hingga terjadinya inflasi tidak sepenuhnya disebabkan oleh praktik anti persaingan, tetapi lebih dipengaruhi oleh lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng. Temuan ini membawa implikasi signifikan terhadap bagaimana implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha di Indonesia telah sepenuhnya terealisasi dalam pertimbangan hukum dan metode pembuktian yang digunakan oleh Majelis Komisi.

---

This research examines the implementation of the principles of economic democracy and the enforcement of public interest in competition law, focusing on the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Decision Number 15/KPPU-I/2022 regarding cooking oil issues. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates that healthy competition in Indonesia must adhere to the principles of economic democracy and the enforcement of public interest as stated in Article 33 of the 1945 Constitution. This study aims to analyze how the decision-making process of the Commission reflects these principles and the legal implications arising from this decision. In this ruling, the Respondents were not proven to have violated Article 5 concerning price fixing, but they were found to have violated Article 19 regarding market dominance. However, there was a dissenting opinion from one of the Commission members that became a focal point in the analysis related to Article 5 on price fixing, given its importance in the context of law enforcement. The research findings indicate that the Commission's considerations in the ruling regarding the impact of rising cooking oil prices, including the occurrence of inflation, were not entirely caused by anti-competitive practices, but were more influenced by the spike in the price of Crude Palm Oil (CPO) as the main raw material for cooking oil. This finding has significant implications for how the principles of economic democracy and enforcement of public interest in competition law in Indonesia have been fully implemented in the legal considerations and evidentiary methods used by the Commission."

"Skripsi ini membahas bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur tentang penetapan pasar bersangkutan terhadap perkara hukum persaingan usaha di Indonesia melalui sebuah analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perkara nomor 10/KPPU-I/2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan pasar bersangkutan yang ditetapkan oleh KPPU memiliki sebuah permasalahan hukum dilihat berdasarkan data faktual terkait industri sapi yang dikaitkan dengan teori pendekatan pasar produk dan pasar geografis dan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

This bachelor thesis discusses how the Act No. 5 Year 1999 and Komisi Pengawas Persaingan Usaha Regulations No. 3 Year 2009 define the determination of the relevant market concept against competition law cases through juridicial analysis on Decision of Komisi Pengawas Persaingan Usaha Case Number 10/ KPPU - I/ 2015. The study is normative-juridicial using primary and secondary data.

The results of this study indicate that the determination of the relevant market defined by Komisi Pengawas Persaingan Usaha conduct a legal issues seen by factual data of cattle industry related to the theory of relevant market approach to product and geographic market and Indonesia's regulation of Competition Law."

"Kartel penetapan harga merupakan praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai penerapan pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus kartel penetapan harga minyak goreng yang dijelaskan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPUI/2022. Di Indonesia, cara untuk menentukan pengguna-an pendekatan atau analisis tersebut biasanya dilihat dari ketentuan atau bunyi pasal-pasal dimaksud. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepastian hukum penerapan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan analisis penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap kasus penetapan harga minyak goreng. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis berdasarkan bahan kepustakaan yang bersifat doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menggunakan pendekatan Rule of Reason dalam menilai kasus ini, di mana penetapan harga oleh pelaku dianggap merugikan persaingan dan konsumen. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks dan dampak dari praktik kartel terhadap pasar. Di sisi lain, pendekatan Per Se Illegal menganggap kartel penetapan harga sebagai praktik yang secara otomatis dilarang tanpa mempertimbangkan dampak atau alasan di balik praktik tersebut. Namun, dalam putusannya, KPPU lebih condong menggunakan pendekatan Rule of Reason karena kompleksitas dan konteks pasar minyak goreng yang dinilai. Hal tersebut secara konsep disebut Truncated Rule of Reason yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1894 di Amerika Serikat. Singkatnya, konsep pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai suatu konsep “pencangkokan” di antara pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason. Oleh karenanya dalam kasus kartel penetapan harga, diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak mana yang lebih besar untuk melihat efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Rule of Reason oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 sesuai dengan kebutuhan untuk menilai praktik kartel secara holistik, mempertimbangkan dampak dan konteks pasar. Meskipun demikian, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua pendekatan ini agar dapat diterapkan dengan tepat dan efektif dalam kasus-kasus kartel di masa depan.

---

Price-fixing cartels are practices that harm consumers and disrupt healthy market mechanisms. This study describes the application of the Rule of Reason and Per Se Illegal approaches by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to the cooking oil price fixing cartel case described in KPPU Decision Number 15/KPPUI/2022. In Indonesia, the way to determine the use of these approaches or analyses is usually seen from the provisions or wording of the articles in question. The problem formulations raised in this study are: How is the legal certainty of the application of Per Se Illegal and Rule of Reason approaches based on Law No. 5 Year 1999 and the analysis of the application of the two approaches to the case of cooking oil price fixing. The research method to be used in this research is normative legal research method, which involves analysis based on doctrinal literature materials. The results showed that KPPU used the Rule of Reason approach in assessing this case, where price fixing by the perpetrators was considered detrimental to competition and consumers. This approach considers the context and impact of cartel practices on the market. On the other hand, the Per Se Illegal approach considers a price-fixing cartel as a practice that is automatically prohibited without considering the impact or reasons behind the practice. However, in its decision, KPPU is more inclined to use the Rule of Reason approach due to the complexity and context of the cooking oil market being assessed. This is conceptually called the Truncated Rule of Reason which was first popularized in 1894 in the United States. In short, the concept of this approach can be analogized as a concept of "grafting" between the Per Se Illegal and Rule of Reason approaches. Therefore, in the case of a price fixing cartel, further substantiation is required as to which impact is greater in terms of efficiency and consumer welfare. The conclusion of this study shows that the application of the Rule of Reason approach by the KPPU in Decision No. 15/KPPU-I/2022 is in accordance with the need to assess cartel practices holistically, considering market impact and context. Nonetheless, there is a need for a deeper understanding of these two approaches so that they can be applied appropriately and effectively in future cartel cases."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari aspek undang-undang persaingan usaha. Selain itu juga untuk memahami pertimbangan hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara horizontal, dimana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber/ bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku, teori-teori hukum, buku/ literatur dan pendapat ahli. Dalam keputusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan bahwa PT. Pelindo II (Persero) terbukti melakukan tying agreement dalam perjanjian penyewaan lahan pergudangan di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat, dimana lahan pergudangan sebagai tying product dan jasa bongkar muat sebagai tied product. Sedangkan dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perjanjian mengikat yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) adalah tidak termasuk dan merupakan pengecualian penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa dampak positif dari perjanjian mengikat yang dilakukan dalam perkara tersebut lebih besar dari dampak negatifnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik pertimbangan hukum atas fakta persidangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan hukuman terhadap PT. Pelindo II (Persero) maupun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam membatalkan putusan KPPU dipandang kurang kuat, karena analisis terhadap data dan fakta dalam persidangan hanya dilakukan secara kualitatif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang cenderung subjektif. Pada masa mendatang diperlukan peningkatan kompetensi Investigator KPPU, Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam menjalankan proses hukum terhadap kasus persaingan usaha, selain itu peraturan komisi terkait pedoman penerapan Pasal tertentu dalam Undang-undang Persaingan Usaha perlu dibuat secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat dihindari adanya kesalahan penafsiran.

---

This research aims to increase the understanding of business competition law and how the business entity in port sector to implementation the regulation in business activities. The result of research is to clarify the business process by Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) branch Teluk Bayur Port as a State Owned Enterprise (BUMN) in related to business competition law aspect. Another aim is to clarify of legal judgment by Business Competition Supervision Commission and District Court to make decision of unfair business competition cases. This research use normative research method by examination of the cases based on business competition law, government regulations, text book/ literature and expert opinions. The results of this research is the Council of Commissioners of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided that Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) has doing the tying agreement in agreement of warehouse space rent in Teluk Bayur Port branch, warehouse space as a tying product and loading servicing as a tied product. This decision in accordance with the examination of evidence in court process. But the Judge of District Court decided that practicing tying agreement by PT. Pelindo II (Persero) is not a part of and is a exemption of Article 15 No. 2 Indonesian Law No.5/1999, because the tying agreement implementation have a more positive impact than negative impact. Final conclusion of District Court related existing cases is not clear enough, in particularly on the basis of consideration in making decisions. Furthermore, it is necessary to upgrading of competence of Investigator, Council of Commissioners and Judges of Court to do legal proceedings in Competition Business Law and all regulation of Commission related practices guidance of any article in Competition Business Law, need to be made clear and systematic to avoided misinterpretation in implementation."

"Pasar yang relevan atau pasar yang relevan adalah indikator penting untuk mengidentifikasi seberapa besar kendali pasar oleh pelaku bisnis dan mengidentifikasi pesaing nyata dari pelaku bisnis dominan yang dapat membatasi perilakunya serta dampak anti-kompetitif dari setiap pelanggaran yang dituduhkan. Sepanjang pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada hukum itu sendiri. Salah satu indikasi revolusi adalah menjamurnya bisnis dalam bentuk platform atau aplikasi perantara di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satunya adalah platform dengan konsep berbagi ekonomi atau berbagi ekonomi yang terjadi di salah satu bisnis naik wahana atau layanan transportasi online seperti apa yang PT. Go-Jek Indonesia. Akan tetapi menjadi sulit untuk menentukan pasar yang relevan di PT.Go-Jek Indonesia karena ada ketidakpastian untuk mendasarkan penentuan pada PT. Go-jek Indonesia sebagai perusahaan aplikasi atau disamakan dengan transportasi perusahaan. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitik untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum pasar yang relevan PT.Go-Jek Indonesia. Penentuan pasar yang relevan dalam bisnis ride-hailing seperti PT. Go-Jek Indonesia didasarkan pada kedua perusahaan berbasis aplikasi yang memiliki bisnis naik wahana atau transportasi online dan konvensional di pasar yang sama, hanya saja lebih spesifik dalam bentuk moda transportasi yang sama, apakah itu sama dua roda atau empat roda bersamaan di area yang sama. Pemerintah harus merespons lebih cepat terhadap penentuan pasar menyangkut bisnis naik kendaraan dengan memperbarui aturan yang ada, serta dengan tegas menanggapi keberadaan sepeda motor sebagai penentuan transportasi umum terkait dari pasar terkait.

---

Relevant market or relevant market is an important indicator for identify how much market control by business actors and identify the real competitors of the dominant business actor that can limit its behavior as well as the anti-competitive impact of each alleged violation. Along the rapid development of the industrial revolution 4.0, technology moved far faster than the law itself. One indication of the revolution is seen the mushrooming of business in the form of platforms or intermediary applications in various countries including Indonesia. One of them is a platform with the concept of sharing economy or sharing economy that occurs in one of the ride-hailing business or online transportation services like what PT. Go-Jek Indonesia. Will but it becomes difficult to determine the relevant market at PT.Go-Jek Indonesia because there was uncertainty to base the determination on PT. Go-jek Indonesia as an application company or likened to a company transportation. As for the form of research used in writing this is a normative juridical with a qualitative approach and type of research descriptive-analytical to obtain an overview of the relevant market law PT.Go- Jek Indonesia. Determination of the relevant market in the ride-hailing business such as PT. Go-Jek Indonesia is based on both application-based companies that have ride-hailing business or online and conventional transportation in a market the same, its just that it is more specific in the form of the mode of transportation the same, whether its the same two wheels or four wheels together on a same area. The government must respond more quickly to market determination concerned the ride-hailing business by updating the existing rules, as well as firmly responding to the existence of motorbikes as related public transportation determination of the relevant market"

"Pasar bersangkutan di dalam hukum persaingan usaha dapat meliputi berbagai macam bentuk menyusul adanya perkembangan pasar yang dinamis. Di Amerika Serikat, salah satu bentuk pendefinisian pasar bersangkutan dapat berupa single-brand aftermarket, yang mana pasar bersangkutan ini hanya mencakup produk lanjutan dari produk merek tertentu. Pasar bersangkutan jenis ini pada mulanya timbul di dalam perkara Eastman Kodak v. Image Technical Services (Supreme Court, Certiorari to The United States Court of Appeals for The Ninth Circuit, 1992), yang mana hakim di dalam perkara tersebut mendefinisikan pasar bersangkutan hanya berupa servis dan suku cadang dari mesin fotokopi dan micrographic Kodak. Dalam perkembangannya, penentuan single-brand aftermarket sebagai pasar bersangkutan disempurnakan oleh hakim di dalam perkara Newcal Industries, Inc. v. IKON Office Solution (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2008), yang mana perkara ini mengeluarkan suatu pertimbangan khusus untuk menentukan aftermarket sebagai pasar bersangkutan yang dikenal dengan Newcal factors. Adapun di Indonesia, pengaturan hukum persaingan usaha tidak meliputi secara spesifik terkait dengan single-brand aftermarket sebagai pasar bersangkutan, sebagaimana dicakup di dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana single-brand aftermarket diterapkan sebagai pasar bersangkutan di dalam penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, sekaligus membahas bagaimana ia diterapkan di dalam kasus aktual dan bagaimana single-brand aftermarket diadaptasikan ke dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Relevant market definition in the context of antitrust law may consist various forms, following the dynamic of the market development. In the United States, relevant market may also be defined to consist single-brand aftermarket products, in which it encapsulates only the aftermarket products of specific brands. This type of relevant market first invented in Eastman Kodak v. Image Technical Services (Supreme Court, Certiorari to The United States Court of Appeals for The Ninth Circuit, 1992), where the judges defined and limited the relevant market in that case to contain services and spare parts of Kodak’s photocopiers and micrographics. Considerations on defining single-brand aftermarket as relevant market in the subsequent cases developed as judges in Newcal Industries, Inc. v. IKON Office Solution (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2008) invented several factors in regards of determining aftermarket as relevant market known as Newcal factors. In Indonesia, the laws regarding antitrust enforcement do not specifically include single-brand aftermarket as relevant market, as provided in the antitrust law of the United States. Utilizing normative juridical research method, this writing will attempt to analyze on how single-brand aftermarket is applied as relevant market in the enforcement of antitrust law in the United States. This writing will also discuss on how single-brand aftermarket as relevant market is implemented in actual cases and how it is adapted to antitrust law in Indonesia."

"ABSTRAKFokus tesis ini adalah analisis berdasarkan Best Practices dan Empiris mengenai penetapan pasar bersangkutan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Alfa Retailindo oleh Carrefour. Analisis best paractices dilakukan dengan cara membandingkan sistematika penetapan pasar bersangkutan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi dalam Putusan tersebut dengan teori pasar bersangkutan, pedoman tentang Pasar Bersangkutan dari otoritas pengawas persaingan usaha di negara lain dan praktik terbaik dalam menetapkan pasar bersangkutan sektor ritel di negara lain.Selain analisis best practices, penelitian ini juga menggunakan analisis empiris melalui survey konsumen untuk mengumpulkan informasi terkini mengenai pasar bersangkutan di sektor ritel berdasarkan preferensi konsumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode penetapan pasar bersangkutan dalam Putusan tersebut secara garis besar telah mengikuti kelaziman proses identifikasi pasar bersangkutan dalam kerangka teoritis dan guideline, serta hasil praktik terbaik negara lain. Disarankan agar analisis pasar bersangkutan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyse the relevant market which defined in Commission on Supervision of Business Competition rsquo s Decision No. 09 KPPU L 2009 about Acquisition to Alfa Retailindo by Carrefour based on best practices. Best practices analysis by comparing the methodology used on relevant market delineation in the Decision with the perspective of economics theory, guidelines of relevant market from competition authorities other countries and best practices in determining the relevant market retail sector in other countries. This research also using empirical analysis for gathering information present about relevant market on the retail sector based on consumer preferences through surveys. The result shows that relevant market rsquo s delineation process is mainly has followed the prevalence of theidentification process either from theory nor guidelines perspectives. It is suggested to make some improvement on the process by using quantitative and qualitative scientific method."

"Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel,putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka panganmenyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsurmempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, MajelisKomisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat olehpara terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beligaram dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanyakartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain,kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskanunsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalamperkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, MajelisKomisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkarauntuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels,KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for variousfood industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elementsof influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competitionare not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Councildid not consider the excess profits obtained by the reported parties based on theprofit margin from the value of the salt purchase price and the value of the sellingprice. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartelwill occur when there is a significant price increase. On the other hand, thissignificant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements ofmonopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tireand chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Councilcan use economic evidence outside the time period of the case object to see themovement of price changes from before and after the cartel."

"Teknologi digital menciptakan kemajuan bidang perdagangan barang dan jasa yang ditandai tingginya nilai transaksi e-commerce serta jumlah pengguna internet yang mendorong tumbuhnya jumlah pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Dalam menganalisa persaingan, otoritas persaingan perlu mendefinisikan struktur pasar yang terbentuk dan menjadi lebih rumit akibat adanya efek jaringan tidak langsung yang menjadikan pasar yang terbentuk lebih dari satu dan saling berkaitan. Hal tersebut menimbulkan kendala pada penerapan alat uji SSNIP serta mempengaruhi KPPU dalam penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini akan menganalisis kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, maupun perkara di Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019.  Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan pasar bersangkutan sektor e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha di era ekonomi digital serta pengaturan penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri bahan hukum maupun non hukum dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat uji SSNIP pada multisided market menjadi perdebatan, tidak ada kesepakatan apakah harus diterapkan ke seluruh struktur harga platform atau per sisi. Tolok ukur pasar bersangkutan akan berubah dari uji harga beralih ke uji kualitas SSNDQ. KPPU perlu membedakan alat uji dalam menentukan pasar bersangkutan baik terjadi pada pasar konvensional atau pasar multisided market. Dalam penegakan hukumnya, tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanannya sangat terbatas dan diperlukan penerbitan peraturan terbaru.

---

Digital technology creates progress in the field of trade in goods and services, which is marked by the total value of e-commerce transactions and internet users, which encourages the growth of the number of business actors in the relevant market. In the analysis of competition, competition competition needs to define the market structure that is formed and becomes more complicated due to the indirect network effect that makes the formed market more than one and interrelated. This creates obstacles in the application of the SSNIP test equipment and affects KPPU in its law enforcement. In this study, we will analyze cases that occurred in the United States, Europe, and cases in Indonesia in the Decision on Case Number 13/KPPU-I/2019. This study describes how the relevant market for the e-commerce sector is in the perspective of business competition law in the digital economy era and its law enforcement arrangements based on Law Number 5 of 1999. The research method used is normative juridical by using a conceptual approach and a comparative approach. . The research materials consisting of legal and non-legal materials were carried out through the study of legal documents and literature studies. The results showed that the application of the SSNIP test tool in the multi-sided market was implemented, there was no agreement whether it should be applied to the entire platform price structure or per side. The relevant market benchmark will change from the price test switch to the SSNDQ quality test. KPPU needs to differentiate the test equipment in determining the relevant market, whether it occurs in the conventional market or the multi-sided market. In law enforcement, the procedure for handling cases in Law no. 5 of 1999 and its implementing regulations are very limited and the issuance of the latest regulations."