Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun masih banyak kasus fraud yang terjadi di sektor privat. Oleh karena itu penerapan WBS dianggap perlu disediakan guna menjadi media pelaporan yang menjamin kerhasaiaan whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran di PT. X yaitu salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG untuk mendeskripsikan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Lebih lanjut penelitian ini juga menjelaskan efektifitas whistleblowing system untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system di PT.X sudah sesuai dengan aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini termasuk adanya pegawai yang tidak mau mengambil melaporkan ke whistleblowing system dan belum ada sistem penghargaan kepada pelapor. Whistleblowing system pada PT.X juga sudah berjalan cukup efektif untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penyempurnaan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system yaitu menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dan menyusun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan

---

Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. Therefore, it is deemed necessary to implement a WBS in order to become a reporting medium that guarantees the confidentiality of whistleblowers. This research aims to analyze the whistleblowing system or violation reporting system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses guidelines issued by the KNKG to describe the implementation of the whistleblowing system at PT. Furthermore, this research also explains the effectiveness of the whistleblowing system in preventing fraud in companies. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that the implementation of the whistleblowing system at PT. These weaknesses include employees who do not want to report to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. The whistleblowing system at PT.X has also been running quite effectively to prevent fraud. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT. To be able to overcome these weaknesses, there are several strategies or steps that PT. Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many cases of incidents occurring in the private sector. This research aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that even though the whistleblowing system is implemented at PT. X has done well, there are still some weaknesses. These weaknesses include the absence of employees who do not want to accept reporting to the whistleblowing system and there is no system provided to whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X."

"Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun demikian, masih banyak terdapat kasus fraud di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sekaligus efektivitas whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan yang ada di Lembaga XYZ yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitis. Adapun instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ telah memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya adalah masih adanya pegawai yang tidak mau memanfaatkan whistleblowing system dan pemberian penghargaan kepada pelapor. Penelitian ini juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki implementasi dan meningkatkan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ di masa depan berupa revisi terhadap aturan perilaku pegawai, menyusun mekanisme penghargaan bagi whistleblower dan menyusun skema pendidikan dan pelatihan terkait WBS.

---

In order to achieve a good and clean government, it is necessary to have a good governance. One of the pillars of good governance is whistleblowing system. However, there are still many fraud in the public sector. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of whistleblowing system at Institution XYZ which is one of the government internal audit institution. This study uses qualitative and descriptive analytical method. The instruments used is interview and questionnaires. This study shows that although whistleblowing system at Institution XYZ is adequate and effective, there are still weaknesses. The weaknesses are the employee’s refusal to use whistleblowing system and how to rewarding the whistleblower. This study also proposes some suggestons to improve the implementation and effectiveness of WBS at Institution XYZ in the future in the form of revisions to the rules of employee behavior, arranging reward mechanisms for whistleblowers and compiling education and training schemes related to WBS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Whistleblowing System (WBS) dalam mendorong implementasi Good Public Governance (GPG) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Penelitian ini menggunakan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (PSPP) serta Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) yang diterbitkan oleh KNKG sebagai kerangka evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi WBS di Kemenko Perekonomian dari beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai PSPP. Aspek perawatan menjadi aspek yang implementasinya paling rendah, dibandingkan kedua aspek lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil implementasi WBS memberikan dampak positif bagi upaya tercapainya GPG di Kemenko Perekonomian sesuai kerangka PUGSPI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan WBS dalam mendorong GPG, penelitian ini merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian melakukan benchmarking sistem WBS ke Kementerian/Lembaga lain, menunjuk pegawai yang kompeten dalam mengelola WBS, melakukan sosialisasi rutin mengenai WBS, meningkatkan kewenangan unit pengelola WBS dan melakukan pelatihan pengelolaan laporan WBS secara berkala. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan pelaksanaan WBS yang bersifat rahasia, keterbatasan dalam penilaian kompetensi anggota unit pengelola WBS serta potensi bias dari narasumber karena wawancara hanya dilakukan kepada pihak pengelola WBS dan internal Kemenko Perekonomian.

---

This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in encouraging the application of Good Public Governance (GPG) at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian). This research uses the Guidelines for the Violation Reporting System (PSPP) and the General Guidelines for Indonesian Public Sector Government (PUGSPI) issued by the KNKG as evaluation framework. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. Data was obtained through documentation studies and interviews. The results showed that the implementation of WBS in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, consisting of several aspects, was not fully compliant with the existing guidelines in the PSPP. Maintenance is the aspect with the lowest implementation in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, compared to the other two aspects. However, this research also shows the results of the implementation of this WBS have positive impact on the attempts to achieve GPG at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. To improve the effectiveness of WBS in encouraging GPG, this study recommends the Coordinating Ministry for Economic Affairs to benchmark the WBS System in other Ministries/Institutions, appoint employees who are competent in managing WBS, conduct routine campaign about WBS, increase the authority of WBS management units and conduct training about WBS management periodically. Limitations in this study are the confidentiality of WBS implementation report data, limitations in assessing the competence of WBS management unit members and potential bias from informants because interviews are only conducted to WBS managers and the internal Coordinating Ministry for Economic Affairs unit."

"Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan boundary system dalam upaya hubungan business to business (B2B) yang lebih baik dari perusahaan retail PT. X kepada pemasok yang menyesuaikan dengan konsep levers of control dengan dukungan programcompliance yang ada diperusahaan. Di dalam levers of control, boundary system adalah strategi pengendalian untuk mengetahui posisi kompetitif perusahaan. PT. X adalah perusahaan retail grocery yang beroperasi di Indonesia yang terus mengalami penurunan nilai pendapatan atas anggaran dukungan promosi dari pemasok sepanjang 2019-2022. Setelah ditelusuri hal tersebut dipicu oleh menurunnya kepercayaan dari pemasok terkait implementasiperjanjian kerjasama yang dilakukan, diantaranya keterlambatan pembayaran pembelian produk dan tagihan promosi yang tidak dimintai persetujuan pemasok sebelum implementasi promosi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang dirancang dalam sebuahstudi kasus intensif yang melibatkan beberapa metode pengumpulan dan analisis data termasuk wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidakefektifan boundary system pada dukungan manajemen dalam pelaksanaan boundary system, penerapan business conduct boundary, dan penerapan peraturan pemerintah meskipunprogram compliance yang ada diperusahaan PT.X sudah efektif sehingga menyebabkan tidaktercapainya dimensi utama kesuksesan kolaborasi pada hubungan bisnis dengan pemasok.

---

The purpose of this research is to evaluate the implementation of the boundary system in an effort to better business to business (B2B) relations than the retail company PT. X to suppliers who conform to the concept of levers of control with the support of existing compliance programs in the company. Within the levers of control, the boundary system is a control strategy to determine the company's competitive position. This study used a qualitative methodology, which was designed as an intensive case study involving several methods of data collection and analysis including interviews, field observations and document analysis. The results of this study indicate the ineffectiveness of the boundary system in management support in the implementation of the boundary system, the application of business conduct boundaries, and the implementation of government regulations even though the compliance program in the PT. X company has been effective, causing the main dimensions of successful collaboration in business relations with suppliers to not be achieved."

"Auditor internal merupakan pihak yang diharapkan dapat mendeteksi fraud dalam organisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud adalah whistleblowing system (WBS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui best practices WBS dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam menerapkannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi survey melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) hal penting dalam best practices WBS pada organisasi yang melaksanakannya, yang dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) elemen pelaksanaan WBS yaitu komitmen, sistem dan struktur. Dalam menerapkan WBS, Bank Indonesia perlu memastikan terpenuhinya seluruh elemen pelaksanaan WBS tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah dengan melakukan gap analysis, perancangan WBS dan penerapan WBS (tahap pra penerapan, penerapan dan paska penerapan). Berdasarkan gap analysis terhadap pemenuhan elemen pelaksanaan WBS, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia saat ini telah memiliki sebagian dari elemen pelaksanaan WBS.

---

Internal auditor is expected to detect fraud within the organization. One method that can be used to detect fraud is whistleblowing system (WBS). The objectives of this study are to understand WBS best practices and to recommend activities that can be done by Bank Indonesia in order to implement WBS. The methods used are literature studies and survey studies through interviews. The study concluded that there are 15 (fifteen) important matters of WBS best practices, which can be summarized into 3 (three) elements of WBS implementation, namely commitment, systems and structures. In applying the WBS, Bank Indonesia needs to ensure the fulfillment of all elements of WBS implementation. The steps can be done by Bank Indonesia are to perform a gap analysis, design and implementation of WBS (pre-implementation, implementation and post-implementation phase). Based on the gap analysis, it can be concluded that Bank Indonesia has had part of the elements of WBS implementation."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan whistleblowing system di Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan berfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system oleh National Audit Office. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan di Lembaga Pengawas Keuangan sudah sesuai dengan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system.

---

This research aims to evaluate the whistleblowing system environment in the Financial Services Supervisory. The whistleblowing system is one of the tools that can detect fraud in the Financial Services Supervisory. This research focuses on positive environment policy of the whistleblowing system and supporting the whistleblowers owned by Financial Services Supervisory which is assessed by the positive environment criteria for whistleblowing system by National Audit Office. The whistleblowing system environment policy in the Financial Services Supervisory is in accordance with the positive environment criteria for whistleblowing system policy."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012.

The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources.

The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles."

"Laporan magang ini membahas evaluasi atas kesesuaian antara teori penyusunan pedoman whistleblowing system (WBS) yang diluncurkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan praktik riil yang dilakukan oleh PT MOM untuk PT MID. Lingkup pembahasan meliputi tahap persiapan penyusunan pedoman WBS serta tahap penyusunan pedoman WBS. Penulis melakukan evaluasi dengan membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko, serta beberapa referensi relevan lain, dengan pengalaman penulis selama menjalani aktivitas magang pada PT MOM. Melalui analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa praktik penyusunan pedoman WBS oleh PT MOM sudah sesuai dengan kerangka evaluasi milik Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Penulis juga melakukan evaluasi diri atas aktifitas magang yang penulis jalankan pada PT MOM.

---

This internship report discusses the evaluation of the conformity between the theory of drafting the whistleblowing system (WBS) guidelines launched by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the real practice carried out by PT MOM for PT MID. The scope of the discussion includes the preparation stage for the preparation of the WBS guidelines and the preparation stage for the WBS guidelines. The author evaluates by comparing the evaluation framework, namely the theory that has been studied in the Corporate Governance & Risk Management course, as well as several other relevant references, with the author's experience during internship activities at PT MOM. Through the analysis carried out, it was found that the practice of compiling WBS guidelines by PT MOM was in accordance with the evaluation framework belonging to the National Committee for Governance Policy (KNKG).The author also conducts a self-evaluation of the internship activities that she runs at PT MOM."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."