Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tipologi tindak pidana Binary Option, dan menganalisis bagaimana regulasi Binary Option di Indonesia, khususnya terkait status Binary Option di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Binary Option (opsi biner) merupakan kegiatan di mana trader selaku pengguna menebak atau memilih antara dua opsi yaitu naik atau turunnya harga suatu aset dalam periode tertentu. Binary Option dalam sejarahnya dikenal sebagai perdagangan opsi. Namun dalam perkembangannya sering terjadi tindak pidana dalam kegiatan Binary Option yaitu penipuan, perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya kegiatan Binary Option menggunakan sarana internet sehingga tindak pidananya dikategorikan sebagai cybercrime. Binary Option di Indonesia dilarang oleh Bappebti melalui siaran persnya, karena Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan opsi yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan opsi dalam peraturan tersebut memberikan hak kepada penggunanya melakukan jual beli, sedangkan Binary Option hanya memberikan hak kepada pengguna untuk melakukan tebak-tebakan. Selain Indonesia beberapa negara seperti Belgia dan Kanada juga melarang Binary Option yang telah diatur dalam suatu peraturan. Regulasi terkait Binary Option sangat penting karena larangan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, dapat memperjelas status Binary Option, terpenuhinya unsur keadilan dalam penegakan hukumnya. Akan tetapi di Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur larangan Binary Option, sehingga perlu adanya kebijakan hukum pidana terkait larangan kegiatan Binary Option di Indonesia.

---

This paper analyzes the typology of Binary Option criminal acts and examines the regulation of Binary Options in Indonesia, particularly concerning the status of Binary Options in the country. The paper is structured using the doctrinal research method. Binary Option is an activity in which traders, as users, speculate or choose between two options: the rise or fall of the price of an asset within a specific period. Throughout its history, Binary Option has been known as options trading. However, criminal acts such as fraud, gambling, and money laundering often occur in Binary Option activities. Fundamentally, Binary Option activities utilize internet resources, categorizing their criminal acts as cybercrime. Bappebti, through its press releases, has prohibited Binary Options in Indonesia because they cannot be classified as options trading regulated by Article 8 of Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. This is because the regulated options trading, as stipulated in the law, grants users the right to buy and sell, whereas Binary Options only allow users to make predictions. In addition to Indonesia, several countries like Belgium and Canada also prohibit Binary Options through specific regulations. Regulation related to Binary Options is crucial because such prohibitions carry legal force, clarify the status of Binary Options, and ensure the fulfillment of justice elements in law enforcement. However, there is currently no regulation in Indonesia governing the prohibition of Binary Options, necessitating the establishment of criminal legal policies concerning the prohibition of Binary Option activities in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat high risk high return dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif.Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para stakeholder perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi.

---

The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data.

The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively.

The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh aktivitas perdagangan berjangka terhadap volatilitas pasar spot komoditas kakao yang diukur menggunakan GARCH. Sesuai dengan Kumar (2009), sebelumnya volume dan open interest dibedakan menjadi komponen expected dan unexpected menggunakan ARIMA dan volatilitas spot, yang dimodelkan dengan GARCH (1,1), ditambahkan dengan expected/unexpected volume dan open interest perdagangan berjangka sebagai variabel eksogen. Granger Causality Test digunakan untuk memahami hubungan dinamis setiap variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) conditional spot volatility dipengaruhi oleh volume/open interest baik komponen expected maupun unexpected; (2) hubungan dinamis yang terjadi adalah hubungan signifikan 1 (satu) arah antara lain : open interest (expected) menyebabkan spot volatility, open interest (unexpected) menyebabkan spot volatility, volume (expected) menyebabkan spot volatility.

---

This study aimed to examine the effect of futures trading activity on cocoa spot market volatility measured using GARCH. According to Kumar (2009), first the trading volumes and open interest are divided into expected and unexpected components using ARIMA and then spot volatility equation, which is modeled as GARCH (1,1) process, is augmented with expected and unexpected futures trading volume and open interest as exogenous variabel. Granger Causality Test is used to understand the dynamic relationship between these variables.The results showed that (1) the conditional spot volatility is influenced by the volume / open interest with both expected and unexpected components; (2) the dynamic relationship that occurs is a significant in 1 (one) way include: open interest (expected) causes spot volatility, open interest (unexpected) causes the spot volatility, volume (expected) causes the spot volatility."

"Kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas online, khususnya di bidang investasi. Trading merupakan suatu kegiatan atau praktik dalam pasar modal yang merupakan kegiatan yang serupa tetapi tidak sama dengan investasi. Saat ini sedang ramai mengenai konsep investasi bernama trading binary option yang dilakukan melalui platform berbasis online yang mirip dengan kegiatan perjudian dan telah merugikan masyarakat. Metode penelitian penulis dalam penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data jenis sekunder berupa bahan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, artikel, dan pandangan ahli. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam studi atas pernyataan atau tanggapan yang dibuat oleh informan pada suatu topik atau masalah melalui wawancara. Dengan berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya tidak termasuk kegiatan binary option untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Segala kontrak atas komoditi-komoditi bisa diperdagangkan jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Bappebti, oleh karena peraturan tersebut maka binary option bersifat ilegal karena tidak memiliki persetujuan. Bagi para korban affiiliator binary option dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan upaya hukum secara pidana ataupun perdata. Para korban juga bisa mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku dengan mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan merujuk Undang-undang No. 31 Tahun 2014 dimana korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

---

Advances in information technology currently make it easier to carry out various online activities, especially in the investment sector. Trading is an activity or practice in the capital market which is similar to but not the same as investing. Currently, there is a lot of buzz about an investment concept called binary options trading which is carried out through an online-based platform that is similar to gambling activities and has harmed the community. The author's research method in this study is normative juridical, using secondary type data in the form of library materials through legislation, articles, and expert views. Data analysis was carried out with a qualitative approach which was carried out in a study of statements or responses made by informants on a topic or problem through interviews. Based on Regulation Bappebti Number 3, 2019, it is written that commodities can be subject to futures contracts and do not include binary options activities to be traded on futures exchanges. All contracts on commodities can be traded if the terms and conditions have been approved by the Head of Bappebti, because of these regulations, binary options are illegal because they do not have approval. Binary options affiliate victims can get legal protection by filing Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Victims can also apply for restitution or compensation for the perpetrator by submitting to the Witness and Victim Protection Agency by referring to Undang-undang Number 31, 2014  where victims who have suffered losses due to criminal acts are entitled to restitution."