Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "

"Pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pembuatan akta notaris yang isinya dimaksudkan untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler tersebut seharusnya berdasarkan keputusan sirkuler yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan sirkuler yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau secara aktif turut serta membantu pembuatan keputusan sirkuler tersebut yang mengandung kepalsuan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terjadi terhadap Notaris IWDW dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Mahkamah Agung nomor 1134 K/Pid/2022. Tesis ini menganalisis implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan bentuk penelitian deskriptif analitis menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas yaitu keputusan sirkuler mengenai perubahan data perseroan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena berperan aktif turut serta dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

---

Circular decisions of shareholders must be in accordance with the procedures stipulated in the company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In making a notarial deed whose contents are intended to express the results of the circular resolution, it should be based on a circular resolution made in accordance with the actual facts. Notaries who make a deed stating the meeting's decision based on a circular decision whose contents are not in accordance with the actual situation, or actively participate in the making of the circular decision which contains falsehood can be subject to criminal sanctions as happened to Notary IWDW in the Denpasar District Court decision number 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Supreme Court number 1134 K/Pid/2022. This thesis analyzes the legal implications of circular decisions that are legally flawed against changes in limited liability company data and analyzes the responsibility of Notaries for making deeds of statement of meeting decisions that are legally flawed related to changes in limited liability company data. The research method used is doctrinal, with an analytical descriptive form of research using secondary data sources. The results of the study concluded that the legal implications of circular decisions that are legally flawed towards changes in limited liability company data are that the circular decision regarding changes in company data is invalid or null and void. Notary's responsibility for making a legally defective deed related to changes in limited liability company data can be subject to criminal sanctions for actively participating in making deeds that are not in accordance with the actual circumstances."

"Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 serta akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Nomor 172 K/TUN/2019 adalah ditemukan fakta bahwa 10 (sepuluh) surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada saat sedang dilakukan proses pengajuan kasasi Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, yang artinya putusan tersebut belum final dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PT BMS yang diwakili oleh AC, sehingga penerbitannya melanggar aspek prosedural dan aspek substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Selain itu, akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan adalah pembatalan tersebut tidak serta merta membatalkan akta RUPSLB yang dibuat oleh Notaris GD, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan negeri. Akta tersebut juga merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada yang membantah keautentikannya. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah disarankan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selalu berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem AHU Online khususnya untuk badan hukum Perseroan agar selaras dengan peraturan dalam UUPT. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menerima untuk menyusun akta khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, yaitu perlu dilakukannya pengecekan terlebih dahulu informasi berkenaan dengan profil perseroan dalam sistem AHU Online. Diperlukan juga kehati-hatian notaris saat memasukkan informasi dan mengunggah dokumen ke dalam sistem AHU Online.

---

The cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights relating to a limited liability company by the State Administrative Court has the effect that the limited liability company deed on which the decree was issued becomes invalid as it should be. This is due to the connection between the issuance of the Menkumham decision letter and the limited liability company deed. The issues raised in this study are the judge's considerations regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on the Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 and the legal consequences of a limited liability company deed of PT BMS in which the Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court. To answer these problems, doctrinal research methods are used with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study, the judge's consideration regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on Decision Number 172 K/TUN/2019 was found to be the fact that 10 (ten) letters of the Minister of Law and Human Rights which were the object of the dispute were issued while being process of filing cassation Decision No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, which means that the decision is not final and has permanent legal force. This causes legal uncertainty for PT BMS, which is represented by AC, so that the issuance violates procedural and substantial aspects because it is contrary to laws and regulations and the principle of legal certainty. Besides that, the legal consequence of a PT BMS limited liability company deed whose Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court is that the cancellation does not necessarily cancel the extraordinary general meeting of the shareholders deed made by Notary GD, unless otherwise proven in court. The deed is also an authentic deed that has perfect evidentiary power as long as no one disputes its authenticity. Thus, the advice that can be given is for the Minister of Law and Human Rights to always strive to improve and develop the AHU Online system, especially for corporate legal entities so that they are in line with the regulations in the Company Law. In addition, notary in carrying out their duties are expected to always be careful in accepting to draw up deeds, especially deeds related to limited liability companies, that is, it is neccesary to check information regarding company profiles in the AHU Online system. Notary caution is also required when entering information and uploading documents into the AHU Online system."

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas minimal kehadiran dan disetujui minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Mengingat pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas dapat berdiri karena adanya suatu perjanjian, maka peran Notaris melekat pada setiap tindak tanduk yang dilakukan suatu Perseroan Terbatas. Notaris sebagai pejabat yang memiliki hak untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, diperlukan untuk mengkukuhkan segala keputusan yang diambil dalam suatu tindakan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Putusan yang diangkat, terdapat permasalahan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa mengundang dan mendapat persetujuan dari pemegang sahamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, tipologi yang digunakan adalah analitis eksplanatoris, sehingga dapat menemukan Problem Identification atas permasalahan yang ada dan memberikan saran terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang pertama adalah  pembatalan akta pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri adalah tepat, karena terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak dari pemegang saham dan yang kedua adalah bentuk tanggung jawab Notaris hanya sebatas apa yang dilaporkan atau digugat kepadanya. 

---

Limited Liability Company is a legal entity established by agreement, in which there are shares owned by shareholders. to share ownership, the shareholder is given the right to attend and vote in a General Meeting of Shareholders. Based on the provisions of Article 89 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it stipulates that the dissolution of a Limited Liability Company must be attanded and approved at least 3/4 of the votes cast. Because basically a Limited Liability Company can exist because of an agreement, the role of a Notary is attached to every action taken by a Limited Liability Company. A notary as an official who has the right to make an authentic deed with perfect evidentiary power is required to confirm all decisions taken in an action of a Limited Liability Company. Decisions made, issues regarding the dissolution of the Company which were carried out without invitation and received approval from the shareholders. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, the typology used is explanatory analysis, so that it can find Problem Identification on existing problems and provide suggestions regarding these problems. The results of the first study are that the deed of dissolution is correct, because there is a tort that conflicts with the rights of the shareholders and the second is that the responsibility of the Notary is only limited to what is reported or sued to him."

"Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha berbadan hukum dengan eksistensi yang sangat baik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan mengenai PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat tiga buah organ yang menjalankan kegiatan PT yang meliputi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan kegiatan PT, ketiga organ tersebut harus menganut prinsip check and balances melalui tata kelola perusahaan yang baik yang disebut good corporate governance. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pemberhentian Komisaris Independen melalui studi kasus pada putusan nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan putusan nomor 16/G/2014/PTUN-JKT. Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisaris Independen dilakukan melalui RUPS dengan suara bulat mayoritas, dimana ketentuan tersebut juga tercantum pada Anggaran Dasar PT. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian Komisaris Independen dalam kedua kasus pada putusan nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan putusan nomor 16/G/2014/PTUN-JKT.Melalui studi pada kedua kasus dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas terkait pemberhentian Komisaris Independen, meliputi kebijakan pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian organ perusahaan Komisaris Independen, termasuk alasan dari pemberhentian Komisaris Independen. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk dibuatnya pengaturan yang jelas terkait kesempatan membela diri dalam RUPS mengenai pemberhentian suatu organ perusahaan, pedoman yang jelas mengenai alasan-alasan yang dibenarkan dalam memberhentikan organ perusahaan bagi RUPS, serta kebijakan terkait persyaratan calon Komisaris Independen yang disesuaikan dengan latar belakang dan kegiatan usaha perusahaan

---

Limited Liability Company (LTD) is a legal entity with a very good existence in Indonesia. Based on the provisions regarding LTD in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), three organs carry out LTD activities: the GMS (General Meeting of Shareholders), Members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners. In carrying out LTD activities, the three organs must adhere to the principle of checks and balances through good corporate governance called good corporate governance. In this study, the dismissal of the Independent Commissioner will be discussed through a case study on decision number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL and decision number 16/G/2014/PTUN-JKT. Based on the provisions in the Company Law, the appointment, replacement, and dismissal of the Independent Commissioner are carried out through the GMS with a unanimous majority, where the provisions are also stated in the Articles of Association of LTD. Through the normative juridical research method, the research was conducted by analyzing the legal aspects of the legislation related to the dismissal of the Independent Commissioner in both cases in decision number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL and decision number 16/G/2014 /PTUN-JKT.

Through the study of the two cases in this research, there were several issues discussed regarding the dismissal of the Independent Commissioner, including the policy on the appointment, replacement, or dismissal of the Independent Commissioner's company organs, including the reasons for the dismissal of the Independent Commissioner. Based on the results of the research, it is recommended to make clear arrangements regarding the opportunity to defend oneself at the GMS regarding the dismissal of a company organ, clear guidelines regarding the justifiable reasons for dismissing a company organ for the GMS, as well as policies related to the requirements for candidates for Independent Commissioners that are adjusted to the background. and company business activities."

"Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.

---

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything."

"Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penggunaan identitas palsu dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Putusan ini telah memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga perjanjian dalam akta tersebut semestinya dapat dibatalkan. Namun dengan mempertimbangkan keadilan bagi Penggugat maka hakim memutuskan untuk batal demi hukum, yang berakibat Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan seperti semula. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan secara represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

---

The establishment of a Limited Liability Company (LLC) and its amendments using an authentic deed requires the identity of the founder, shareholders, directors and members of the board of commissioners to ensure legal certainty. There is use of fake identity in making the deed of establishment as found in Verdict Number 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. This research aims to analyze the legal consequences of making a deed of establishment of a LLC and a deed of amendment to the articles of association of a LLC containing a fake identity as well as analyzing legal protection for third parties as a result of making a deed of establishment of a LLC and changes to the articles of association of a LLC with a fake identity. This form of legal research is doctrinal using secondary data collected through literature study. Next, the secondary data was analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the use of fake identities in the Deed of Establishment and Deed of Amendments to Limited Liability Companies fulfills the element of fraud in Article 1328 of the Civil Code (KUHPerdata) so that the agreement in the deed should be cancelled. However, taking into account the weak position of the plaintiff, the judge decided to cancel it by law, so that the Deed of Establishment and Deed of Amendment of the LLC were deemed to have never existed and the situation had to be returned to its original state. As for legal protection for third parties, it can be explained that the protection provided is preventive to prevent disputes from occurring and repressive to resolve disputes that have occurred."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"ABSTRAKPenelitian ini dibuat guna menjelaskan aspek legalitas praktik penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseoan Terbatas di Indonesia yang dibuat dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Virtual office adalah sebuah kantor yang bukan merupakan kantor tetap namun menyediakan berbagai layanan seperti resepsionis dan pengelolaan surat. Virtual Office sendiri sudah banyak digunakan di berbagai negara, terutama Indonesia, dimana dipilih karena biayanya yang tergolong murah dan fleksibilitas dari penggunaan virtual office. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalah hukum yang baru, yaitu bagaimana konsekuensi hukum penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sendiri mensyaratkan bahwa sebuah tempat kedudukan merupakan alamat Perseroan Terbatas yang juga merupakan kantor pusat Perseroan Terbatas, yaitu tempat dimana kegiatan usaha utama Perseroan Terbatas dilakukan yang dibuktikan dengan pengurusan Perseroan Terbatas. Hal tersebut menyebabkan penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas tidaklah dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak ada kegiatan pengurusan yang dilakukan di virtual office. Seharusnya pengaturan mengenai tempat kedudukan diperjelas agar terdapat kepastian hukum begitu juga dengan pengawasan dan penegakan hukum dalam penggunaan tempat kedudukan, sehingga penggunaan virtual office dapat diawasi dan pelanggar dapat diberikan sanksi.

---

ABSTRACTThis research made to explain legal aspect of the usage of virtual office as a domicile of Limited Liability Company LLC in Indonesia and made with normative juridical writing method. Virtual office is an office, which not a physical office but provide various services like receptionist and mail handling. Virtual office used in many countries, especially in Indonesia, and chosen because of the inexpensive price and the flexibility of the usage of virtual office. All of the above indeed inflict a new legal issue, which how is a legal aspect of virtual office if used for a domicile of LLC. LLC presuppose that the domicile is an address of the limited liability company that also the central office of the limited liability company, which the place where the business activity should be done which is proven by the management of the company. The usage of virtual office as a domicile of LLC is not possible according to the law because there is no management of the company done in virtual office. The regulation of domicile should be clarify in order to make legal certainty, reciprocally in supervision and law enforcement on usage of domicile, so the usage of virtual office can be supervised and the violation of the domicile can be sanctioned."