Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi siber pribadi serta upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dengan judul perlindungan terhadap risiko dan upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dalam asuransi siber pribadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan terhadap risiko yang diberikan dalam polis asuransi siber pribadi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum BCA, dan 2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tertanggung jika terjadi sengketa klaim asuransi siber pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara sebagai penunjang. Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa asuransi siber pribadi dapat melindungi kerugian finansial tertanggung akibat risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet, dan apabila tertanggung menjadi korban pencurian identitas online. Namun demikian nyatanya pada saat proses pengajuan klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung, tak jarang pula terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung yang tidak dapat diselesaikan melalui internal dispute resolutions. Apabila hal ini terjadi maka diperlukan upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa yakni melalui jalur non litigasi (melalui LAPS SJK) maupun jalur litigasi. Skripsi ini menyarankan kepada masyarakat terutama masyarakat yang sering melakukan pembelian secara online untuk membeli polis asuransi siber pribadi sebagai perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet serta apabila masyarakat menjadi korban pencurian identitas online.

---

This thesis explores personal cyber insurance and legal remedies in case of claim dispute with the title "Protection Against Risk and Legal Remedies in case of Personal Cyber Insurance Claim Disputes." The issues discussed in this thesis are: 1) Protection against risks provided in the personal cyber insurance policy issued by PT Asuransi Umum BCA, and 2) legal remedies that can be taken by the Insured in the event of a personal cyber insurance claim dispute. The method used in this research is doctrinal method. The data used in this research consist of primary and secondary legal materials. In addition, interviews were also conducted to support the validation of this research. It is concluded that personal cyber insurance can protect the insured’s financial losses due to the risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions, and if the insured becomes a victim of online identity theft. However, in fact during the process of submitting claims submitted by the Insured to the Insurer, it is not uncommon for disputes between the Insured and the Insurer to occur that cannot be resolved through internal dispute resolutions. If this happens, other legal remedies are needed that can be taken by the Insured to be able to resolve the dispute, namely through non litigation (through LAPS SJK) or litigation channels. This thesis suggests the public, especially people who often make online purchases, to buy a personal cyber insurance policy as protection against risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions and if people become victims of online identity theft."

"Berawal dari kerentanan akan penyimpanan data secara digital oleh perusahaan e-commerce terhadap risiko serangan siber yang selalu mengikutinya sehingga diperlukan suatu program asuransi untuk melindungi finansial dari perusahaan. Skripsi ini selanjutnya akan membahas persoalan penerapan asuransi siber sebagai program asuransi wajib untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah pertanggungan asuransi siber untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber yang terdiri dari pertanggungan pada pihak pertama dan pihak ketiga, pengaturan asuransi siber sebagai asuransi wajib di Amerika Serikat tepatnya pada negara bagian California yang tertera dalam AB 2320-nya, dan analisis pelaksanaan asuransi siber sebagai program asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia. Hasil penelitian ini selanjutnya juga menjabarkan mengenai belum diperlukannya penerapan asuransi siber sebagai asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia dikarenakan perlunya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terlebih dahulu yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna e-commerce. Selain itu, sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan e-commerce agar lebih memperhatikan utilitas dari asuransi siber terhadap risiko-risiko siber yang dapat terjadi kapan saja kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Starting from the vulnerability of digital data storage by e-commerce companies to the risk of cyber attacks that always follow it, an insurance program is needed to protect the company's finances. This thesis will further discuss the issue of implementing cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies against cyber risk. This study uses a normative juridical method and a comparative approach to examine the formulation of problems on related topics. As for assessing this, the problems studied in this thesis include cyber insurance coverage for e-commerce companies against cyber risk which consists of coverage for first and third parties, cyber insurance arrangements as mandatory insurance in the United States, precisely in the state of California. stated in its AB 2320, and analysis of the implementation of cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies in Indonesia. The results of this study will further describe the necessity for the application of cyber insurance as mandatory insurance for e-commerce companies in Indonesia is not necessary due to the need for arrangements regarding personal data protection in advance which regulate legal protection for consumers or users of e-commerce. In addition, it is time for e-commerce companies to pay more attention to the utility of cyber insurance against cyber risks that can occur at any time to these companies."

"Pada masa ini, teknologi informasi telah menjadi sarana utama yang digunakan untuk menopang berbagai sektor yang vital. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko siber yang menganggu kehidupan masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan dituntut untuk mengatasi risiko siber dan mewujudkan keamanan siber. Cara yang paling umum dilakukan untuk mengatasi risiko siber adalah menggunakan asuransi siber. Dalam hal ini, objek asuransi siber tidak mengenal batas negara borderless, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur bahwa objek asuransi di Indonesia yang hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum positif. Untuk menjawab permasalahan, perlu dilihat bahwa asuransi merupakan perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apabila pemilik objek asuransi siber sepakat untuk mengasuransikan objek tersebut pada perusahaan asuransi Indonesia, perjanjian sah dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia."

"Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.

---

Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia."

"Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

---

On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void."

"ABSTRAKPengaturan mengenai prinsip kerahasiaan rekam medis di Indonesia masih bertentangan dengan prakteknya, terutama pada praktek usaha asuransi kesehatan. Di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien hanya berhak atas isi rekam medis dalam bentuk resume medis. Sedangkan masih ada perusahaan asuransi yang menjadikan rekam medis sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kerahasiaan rekam medis dalam praktek usaha asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat diaplikasikan pada rekam medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tetang Rahasia Kedokteran. Menurut peraturan tersebut, rekam medis termasuk ke dalam rahasia kedokteran yang dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien berupa pembayaran asuransi. Penulis menyarankan agar peraturan mengenai rekam medis lebih diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti misalnya perusahaan asuransi.

---

ABSTRACTThe regulation on the principle of confidentiality of medical records in Indonesia is still contrary to the practice, especially in the practice of health insurance business. Where is mentioned in Minister of Health Regulation No. 269 year 2008 that medical record files belong to Healthcare Facilities and patients are only entitled to the contents of medical records in the form of medical resumes. While there are few insurance companies that still set medical records as one of the requirements for filing claims. This thesis discusses the application of the principle of confidentiality of medical records in the practice of health insurance business in Indonesia. This research uses juridical normative research method with secondary data obtained from library materials, and supported by primary data as supporting data. The results showed that there are other laws and regulations that can be applied to the medical record, namely Minister of Health Regulation No. 36 year 2012 about the Medical Confidentiality. According to the regulation, medical record is include to medical confidentiality that can be disclosed for the benefit of patients health in the form of insurance payments. The authors suggest that the regulation on medical records shall be more aligned and adjusted to the patients rsquo needs and other interested parties, such as insurance companies. "

"Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melalui proses penelitian terlebih dahulu. Sedangkan untuk memperoleh data dan pengolahannya penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan mencari data di beberapa sumber kepustakaan, antara lin dalam buku literatu, majalah-majalah dan surat kabar. Analisa datanya dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Perumusan yang pemulis kemukakan adalah : bagaimana cara penetapan premi asuransi jiwa, bagaimana cara penetapan jumlah yang dipertanggungkan, bagaimana cara pengajuan dan penyelesaian klaim asuransi jiwa dan apa akibat hukumnya jika tertanggung alali dalam melaksanakan kewajibannya. Setelah melalui beberapa tahap penelitian dan pembahasan masalah, akhirnya didapatkan suatu hasil tentang permasalah di atas, yaitu bahwa besarnya premi ditatapkan berdasarkan usia calon tertanggung, jenis asuransi dan cara pembayaran premi. Uang pertanggungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum terjadinya kontrak asuransi, dengan batas minimal Rp. 1.500.000,- dan batas maksimalnya untuk polis tanpa pemeriksaan dokter adalah tergantung pada kelompok umur dan mengandung resiko tambahan atau tidak. Sedangkan untuk polis dengan pemeriksaan dokter, besarnya uang pertanggungan maksimal adalah tidak terbatas. Perjanjian asuransi jiwa berakhir jika masa asuransinya berakhir atau jika tertanggung meninggal dunia. Apabila perjanjian asuransi jiwa berakhir, maka tertanggung atau orang yang berkepentingan berhak untuk mengajukan tuntutan klaim, dengan melampiri syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh penanggung. Apabila tertanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi, maka ia dikenakan sanksi berupa denda selama dalam masa/waktu leluasa yaitu satu bulan sejak tanggal jatuh temponya. Jika melebihi masa leluasa tersebut, maka polis asuransi tersebut menjadi kadaluwarsa, sehingga penanggung tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan perjanjian tersebut menjadi berakhir."