Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak kepada debitor yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan PKPU. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam aturan terkait upaya hukum terhadap putusan PKPU. Semula tidak diizinkannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, namun kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 mengubah hal tersebut. Putusan ini memungkinkan pengajuan upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Adapun perubahan ini berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif), hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul jika putusan tersebut diterapkan secara retroaktif. Lebih lanjut, meskipun Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 memberikan izin untuk kasasi terbatas, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur prosedur dan proses pengajuan kasasi terhadap permohonan PKPU. Hingga saat ini, pelaksanaan kasasi terhadap putusan PKPU juga belum diatur secara spesifik atau khusus oleh UUK & PKPU. Oleh karena itu, peraturan mengenai kedudukan hukum kreditor di luar perkara dalam mengajukan kasasi terhadap putusan PKPU juga masih berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pengajuan kasasi atas putusan pailit.

---

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU)is alegal action that gives debtors who are facing difficulties in paying debts that are due and collectible the right to submit a peace plan. This plan allows debtors to restructure their debts. Initially, according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK & PKPU), no legal action could be filed against PKPU decisions. However, over time, there has been a shift in the rules regarding legal action against PKPU decisions. Initially no legal action was permitted against the PKPU decision, but then the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 changed this. This decision allows the filing of limited cassation efforts against PKPU decisions. This change applies in the future (prospective) and does not apply retroactively, this aims to avoid legal uncertainty that could arise if the decision is applied retroactively. Furthermore, even though MK Decision no. 23/PUU-XIX/2021 provides permission for limited cassation, but there are no regulations that specifically regulate the procedure and process for submitting cassation against PKPU applications. Until now, the implementation of cassation against PKPU rulings has also not been specifically regulated or specifically by UUK & PKPU. Therefore, the regulation regarding the legal position of creditors outside the case in filing cassation against the PKPU decision also still applies mutatis mutandis to the provisions for filing cassation for bankruptcy decisions."

"Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun, diterbitkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyebabkan dapat dilakukannya Kasasi sebagai upaya hukum atas Putusan PKPU dengan (2) syarat, yakni permohonan PKPU harus diajukan oleh Kreditor dan rencana perdamaian dari Debitor ditolak oleh Kreditor. Kasasi berfungsi untuk melindungi Debitor dari Kreditor yang memiliki niat jahat yang dengan sengaja mempailitkan Debitor melalui Forum PKPU dan sebagai mekanisme kontrol bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pada pengadilan tingkat bawah. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan penelitian analisis-deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan kesimpulan bahwa MK tidak memiliki tujuan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai upaya hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU, melainkan suatu upaya untuk melakukan progresivitas hukum atas upaya hukum Putusan PKPU di Indonesia dimana Forum PKPU banyak dijadikan sebagai strategi bisnis yang tidak sehat.

---

Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of UUK-PKPU state that no legal action can be taken against the PKPU Decision. This limitation of legal remedies aims to ensure the fulfilment of the principle of legal certainty for Creditors and is also related to the nature of the PKPU Forum which has a speedy trial dimension. However, the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 resulted in the possibility of Cassation as a legal remedy for PKPU decisions with (2) conditions, namely that the PKPU application must be submitted by a Creditor and the Debtor's peace plan is rejected by the Creditor. Cassation serves to protect the Debtor from malicious creditors who deliberately bankrupt the Debtor through the PKPU Forum and as a control mechanism in the event of errors or misapplication of law by Judges at the lower court level. The author uses the juridical-normative method with descriptive-analytical research through a qualitative approach and analyses the existing problems based on the applicable provisions. The result of this research is the conclusion that the Constitutional Court does not have the aim to override the provisions regarding legal remedies for PKPU Decision in UUK-PKPU, but rather an effort to make legal progressivity on legal remedies for PKPU Decision in Indonesia where PKPU Forum is widely used as an unhealthy business strategy."

"Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta PKPU dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menghindarkan debitor dari kepailitan, tetapi dalam perkembangannya, dengan tidak dibukanya upaya hukum apapun atas mekanisme PKPU, sering disalahgunakan oleh kreditor beritikad tidak baik yang dengan sengaja menggunakan mekanisme PKPU sebagai ajang untuk memailitkan debitor agar debitor tidak dapat melakukan perlawanan hukum apapun, maka dari itu penelitian ini juga akan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat terkait dengan mekanisme kepailitan dan PKPU terkait dengan upaya hukum terhadap kedua mekanisme tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana peneliti akan melakukan analisis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli terhadap upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. Penelitian ini menyimpulkan idealnya terhadap putusan PKPU tetap tidak dibuka upaya hukum apapun dan untuk menghindari adanya kreditor beritikad tidak baik, maka pengajuan permohonan PKPU hendaknya diajukan oleh debitor selaku pihak yang memahami kondisi keuangan usahanya. 

---

The Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has issued a decision that opens the opportunity to file a cassation legal remedy for PKPU decisions, where the decision is not comply with Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Bankruptcy Law which regulates that PKPU decisions are not allowed any legal remedies unless otherwise provided by the Bankruptcy Law. In addition to causing discrepancies with what has been regulated in the Bankruptcy Law, it also causes discrepancies with the bankruptcy case settlement process which is carried out with a fast process.The Bankruptcy Law originally stipulated not to open any legal remedies against PKPU decisions so that the PKPU settlement would not be protracted and PKPU could be implemented in line with the purpose of its establishment, which is to prevent debtors from bankruptcy, but in the development with the non-opening of any legal remedies for the PKPU mechanism, often abused by the bad faith creditors who deliberately use the PKPU mechanism as a platform to bankrupt the debtor so that the debtor cannot carry out any legal defense, therefore this research will also conduct a comparison with the United States related to the mechanism of bankruptcy and PKPU related to legal remedies for both mechanisms. This research will use normative juridical research methods, where researchers will conduct analysis related to laws and regulations, legal theories, and expert opinions on cassation legal remedies on PKPU decisions. This research concludes that ideally the PKPU decision should not be opened for any legal remedy and to avoid bad faith creditors, the PKPU application should be submitted by the debtor as a party who understands the financial condition of their business."

"Laporan ini mengevaluasi proses pengajuan banding yang dilakukan oleh KAP ABC Indonesia atas banding PT XYZ Indonesia atas PPN masa Januari s.d. Juni 2016. Permasalahan banding yang diajukan menyangkut PPN masukan dalam negeri dengan konfirmasi `Tidak Ada` dan PPN Jasa Luar Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, KAP ABC Indonesia sudah melakukan pengajuan banding sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan banding berdasarkan peraturan perpajakan terkait dengan banding. KAP ABC Indonesia juga telah melakukan rekapitulasi terkait detail sengketa banding dengan baik, yang akan memperkuat kedudukan wajib pajak PT XYZ dalam kasus banding yang diajukan.

---

This report evaluates the appeal process carried out by KAP ABC Indonesia against PT XYZ Indonesia`s appeal of the VAT for January to.d. June 2016. The appeal issue raised concerns domestic input VAT with confirmation of `None` and Overseas Services VAT. Based on the results of evaluations conducted, KAP ABC Indonesia has submitted an appeal in accordance with the terms and conditions of appeal submission based on taxation regulations related to the appeal. KAP ABC Indonesia has also recapitulated the Appeal dispute details properly, which will strengthen the position of PT XYZ taxpayers in the appeal case."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang dialami debitor ini tidak sesuai dengan tujuan awal PKPU, yakni untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam melanjutkan usahanya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), debitor yang dipailitkan atas putusan PKPU tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan hukum yang tidak seimbang untuk debitor karena tujuan kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya dianggap bukan untuk melanjutkan usaha debitor, melainkan untuk mendapatkan pembayaran utang yang lebih cepat. Dengan demikian, akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang mana pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) UUK & PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Pada dasarnya, dengan dikeluarkannya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Namun, akibat dikeluarkannya putusan tersebut malah akan menyebabkan siklus utang yang tidak sehat baik untuk debitor maupun untuk kreditor.

---

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that gives the right to submit a settlement plan to debtors who cannot predict the continuation of payment of their debts that are past due and collectible, so that debtors can restructure their debts. In practice, the debtor whose PKPU was originally requested by the creditor can also be bankrupt. The bankruptcy experienced by the debtor is not in accordance with PKPU's original purpose, namely to provide opportunities for debtors to continue their business. Initially, according to Statute Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK & PKPU), debtors who are bankrupt by PKPU decision cannot submit any legal remedies. This causes an unequal legal protection for debtors because the purpose of creditors submitting PKPU requests to their debtors is considered not to continue the debtor's business, but to obtain faster debt payments. Thus, finally the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 was issued, which in its ruling stated that Article 235 paragraph (1) UUK & PKPU contradicted the 1945 Constitution and did not have binding legal force, as long as it was not interpreted as the permissibility of cassation against the decision on Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) submitted by the creditor and the rejection of the debtor's offer of composition plan. Basically, with the issuance of this decision, the Constitutional Court allowed limited cassation efforts against the PKPU decision. However, the result of the issuance of this decision will actually lead to unhealthy debt cycles for both debtors and creditors."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur separatis sebagai pemegang jaminan berupa hipotek dalam kepailitan di Indonesia berdasarkan UUK-PKPU dan dalam keadaan pailit di Inggris berdasarkan Insolvency Act 1986, dan implementasinya dalam praktik berdasarkan kedua peraturan tersebut. Untuk meninjau bagaimana menerapkan peraturan tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur separatis Oleh karena itu penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus- Kepailitan/2016 Jo. Nomor 02/Pdt.Sus-Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst., dimana PT Bank OCBC ISP yang merupakan kreditur separatis dari PT Mega Graha International (sebagai penggugat) mengajukan gugatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator Bernard Nainggolan (sebagai tergugat) karena menyerahkan jaminan hak tanggungan PT Bank OCBC NISP ke dalam harta pailit PT Mega Graha Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan terhadap harta kekayaan debitur pailit yang dijadikan jaminan utang merupakan pengecualian dari harta pailit; kebutuhan ketentuan mengenai sanksi pelanggaran hak kreditur separatis berupa: apa pun; perlu dilakukan perubahan peraturan mengenai waktu pelaksanaan kreditur separatis; dan perlunya pengaturan tentang hak penguasaan kreditur separatis atas jaminan yang dimilikinya dalam hal kreditur separatis menyerahkan pelaksanaannya eksekusi kepada kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan 1986.This thesis discusses the position and execution rights of separatist creditors as collateral holders in the form of mortgages in bankruptcy in Indonesia based on the UUK-PKPU and in bankruptcy in the UK based on the Insolvency Act 1986, and their implementation in practice based on these two regulations. To review how to apply regulations regarding the position and right of execution of separatist creditors. Therefore, the author conducted a case study of Decision Number 769 K/Pdt.Sus-Palitan/2016 Jo. Number 02/Pdt.Sus-Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst., where PT Bank OCBC ISP which is the separatist creditor of PT Mega Graha International (as the plaintiff) filed a lawsuit against the legal actions committed by the Curator Bernard Nainggolan ( as a defendant) for submitting a mortgage guarantee for PT Bank OCBC NISP to the bankruptcy estate of PT Mega Graha Internasional. This research is a qualitative research with a descriptive design. The results of this study suggest the need for regulation of the assets of the bankrupt debtor which are used as collateral for the debt as an exception to the bankruptcy estate; the need for provisions regarding sanctions for violating the rights of separatist creditors in the form of: anything; it is necessary to amend the regulations regarding the implementation of separatist creditors; and the need to regulate the rights of control of the separatist creditors over the guarantees they have in the event that the separatist creditors hand over the execution to the curator as regulated in the 1986 Bankruptcy Law."

"[Tesis ini menganalisa mengenai penyelesaian sengketa wanprestrasi dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Konstruksi jaminan fidusia merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas fidusia dengan tetap memanfaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu masyarakat umum menganggap bahwa benda jaminan tersebut adalah milik debitur. Hasil penelitian menyarankan perlunyaDepartemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 1999 secara penuh.;The focus of this thesis is to analyze the dispute settlement provision in the breach fiduciary agreement on PT. Astra Sedaya Finance and legal protection against fiduciary receiver creditors. The main issues that would be discussed are in regards about the lackof protection for creditors, which gives power over the collateral on the basis of trust to the debtor. Fiduciary Construction is a way out for businesses to obtain the fiduciary facilities while harnessing the guarantee as a business device, but on the other hand, with still controls the objects, they thinks that the object of the guarantee is the property of the debtor. Results of the study suggest the need for the Ministry of Justice andHuman Rights of the Republic of Indonesia, to conduct legal counseling on financinginstitutions, regarding the fiduciary agreement and the financing company to fully applythe provisions contained in Law No. 42 of 1999., The focus of this thesis is to analyze the dispute settlement provision in the breachfiduciary agreement on PT. Astra Sedaya Finance and legal protection against fiduciaryreceiver creditors. The main issues that would be discussed are in regards about the lackof protection for creditors, which gives power over the collateral on the basis of trust tothe debtor. Fiduciary Construction is a way out for businesses to obtain the fiduciaryfacilities while harnessing the guarantee as a business device, but on the other hand,with still controls the objects, they thinks that the object of the guarantee is the propertyof the debtor. Results of the study suggest the need for the Ministry of Justice andHuman Rights of the Republic of Indonesia, to conduct legal counseling on financinginstitutions, regarding the fiduciary agreement and the financing company to fully applythe provisions contained in Law No. 42 of 1999.]"

"ABSTRAKKreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

---

ABSTRACTSeparation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law"

"ABSTRAKDebitor dan kreditor merupakan pihak-pihak yang terdapat dalam hukum kepaililitan. Permohonan pernyataan pailit merupakan upaya penyelesaian pelunasan utang kreditur yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Dalam hal penyelesaian utang pajak, yang mempunyai kedudukan istimewa baik dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun kepailitan. Negara dalam hal ini mempunyai hak penyelesaian utang pajak tersebut sebagai kreditur preferen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hak mendahului negara sebagai kreditur preferen dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan hak mendahului tersebut pada putusan hakim dalam perkara kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai peranan yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Dalam kepailitan potensi kehilangan pendapatan negara melalui penyelesaian utang pajak besar karena dalam kepailitan dikenal dengan kreditur konkuren yang mempunyai hak atas pelunasan piutang berdasarkan pembagian secara proporsional oleh kurator. Hakim dalam perkara kepailitan harus mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan, baik kepada debitor maupun kreditor sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit tidak dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang tegas dalam penyelesaian piutang pajak negara, namun dibalik kepentingan negara tersebut tidak dapat diabaikan hak-hak dari kreditor lainnya yang harus dipenuhi, sehingga asas keadilian dan keseimbangan menjadi asas yang sangat penting dalam penyelesaian perkara kepalitan.

---

ABSTRACTDebtors and creditors are parties contained in bankruptcy law. Petition for a declaration of bankruptcy is the efforts to resolve the creditors debt settlement that can not be paid by the debtor. In the case of tax debt settlement, which has a special position in both the legislation in the field of taxation and bankruptcy. A country has the right in this case the tax debt settlement as a preferred creditor. The problem in this paper is how the arrangements of country?s preceded rights as a preferred creditor in the legislation and how the application of these precede rights to the judge's ruling in the case of bankruptcy. The method used in this study is a normative method referring to legislation and library research. Tax is one of national income has a significant role in the state budget to finance state activities. In bankruptcy, the potential loss of state revenue through tax debt settlement because the bankruptcy is known as concurrent creditors who have the right to settlement of accounts receivable based apportionment by the curator. The judge in the bankruptcy case should prioritize the principles of fairness and balance, both debtors and creditors so that execution against the bankruptcy estate is not done arbitrarily. Therefore we need tight regulation in the settlement of state tax receivables, but behind the interests of the country can not ignore the rights of other creditors that must be met, so that the justice and balance principle become a very important principle in the bankruptcy settlement"

"Tesis ini membahas persoalan homologasi yang merupakan suatu pengesahan terhadap rencana perdamaian yang disepakati antara kedua belah pihak, yakni debitor dan kreditor untuk selanjutnya disahkan oleh hakim, nantinya hasil dari kesepakatan tertuang ke dalam perjanjian perdamaian. Walau demikian, penerapan homologasi tentunya menuai berbagai dinamika seperti pada Putusan Kasasi Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan pihak yang menjadi bagian dari perkara yakni Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta melawan Sugianto Kolim, berawal dari tidak dipenuhi sebagaimana mestinya isi perjanjian oleh KSP Indosurya Cipta, sehingga Sugianto Kolim mengajukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta telah pailit dan Majelis Hakim mengabulkannya melalui Putusan Nomor 66/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Walaupun akhirnya telah dibatalkan melalui upaya kasasi. Secara langsung kedudukan PT. Sun International Capital selaku corporate guarantee berubah menjadi penjamin kembali setelah sebelumnya bergeser menjadi debitor utama. Tesis ini akan menganalisis kedudukan corporate Guarantee sebagai penjamin pada proses homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang pasca Putusan Kasasi Nomor: 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 beserta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan corporate guarantee dalam homologasi tergantung pada status pelepasan hak istimewa yang dilakukan penjamin terhadap kreditor. Bagi penjamin yang melepaskan hak istimewanya maka kedudukannya akan sama dengan debitor utama yaitu turut tanggung menanggung dalam hal utang debitor kepada pihak kreditor, apalagi ketika debitor telah dinyatakan pailit maka penjamin pun dapat disertakan dalam permohonan pailit tersebut dengan catatan syarat-syarat kepailitan dapat dibuktikan. Jika tidak, maka penjamin atau corporate guarantee akan mengambil perannya saat debitor lalai dan/atau kreditor mendapatkan convertible loans yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal terbit sejak gagal bayar terjadi atau dengan penukaran liquid fixed asset. Akibat hukum apabila pailit KSP Indosurya Cipta dibatalkan menurut Putusan Kasasi Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 adalah perjanjian perdamaian kembali diberlakukan dan secara otomatis mengubah kedudukan PT. Sun International Capital kembali sebagai Corporate Guarantee serta hak istimewanya juga tidak jadi dilepaskan untuk membayar menggunakan instrument convertible loans.

---

This thesis discusses issue of homologation, which is an endorsement of the peace plan agreed between the two parties, namely the debtor and the creditor to be subsequently ratified by the judge, later the results of the agreement are contained in the peace agreement. However, the application of homologation certainly reaps various dynamics such as in Cassation Decision Number 1493 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 with the party that is part of the case, namely Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative against Sugianto Kolim, starting from not fulfilling the contents of the agreement by KSP Indosurya Cipta, so that Sugianto Kolim filed that the Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative was bankrupt and the Panel of Judges granted it through Decision Number 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Although it has finally been canceled through cassation efforts. Although it has finally been canceled through cassation. Directly the position of PT Sun International Capital as a corporate guarantee changed to a guarantor again after previously shifting to the main debtor. This thesis will analyze the position of the corporate guarantee as a guarantor in the homologation process of postponement of debt payment obligations after Cassation Decision Number: 1493 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 and its legal consequences. The research method used is doctrinal referring to the applicable laws and regulations as a literature study. The results showed that the position of corporate guarantees in homologation depends on the status of waiver of privileges made by the guarantor to creditors. For guarantors who waive their privileges, their position will be the same as the main debtor, which is to share responsibility in terms of the debtor's debt to the creditor, especially when the debtor has been declared bankrupt, the guarantor can also be included in the bankruptcy petition provided that the conditions of bankruptcy can be proven. If not, then the guarantor or corporate guarantee will take its role when the debtor is negligent and/or the creditor obtains convertible loans that can be converted into shares within a period of 3 years from the date of issuance since the default occurs or by exchanging liquid fixed assets. The legal consequences if the bankruptcy of KSP Indosurya Cipta is canceled according to Cassation Decision Number 1493 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 is that the peace agreement is re-enforced and automatically changes the position of PT Sun International Capital back as Corporate Guarantee and its privileges are also not released to pay using convertible loans instruments."