Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Cimahi, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan penipuan online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Peran, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemolisian Masyrakat, Teori Pencegahan Kejahatan , Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Konsep Cybercrime. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kejahatan penipuan online dilaksanakan melalui strategi preventif melalui Program Pelatihan Keamanan Cyber. Selama ini model tersebut telah diselenggarakan dengan baik, namun terdapat masalah kurangnya evaluasi dan pemberian umpan balik, sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Meskipun program tersebut berjalan baik, terdapat masalah kurangnya evaluasi dan umpan balik, membuatnya kurang efektif. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen organisasi mempengaruhi peran Polres, sementara faktor eksternal melibatkan hambatan dari peraturan, dukungan pemerintah yang minim, dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kendala tambahan melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan online, serta minimnya minat dan literasi digital. Opini publik dan media, serta norma positif terhadap peran Polri, dapat memengaruhi partisipasi masyarakat.

---

This research is motivated by the increase in the number of online fraud crimes. Therefore, this research aims to analyze the role of the Cimahi Police, especially Bhabinkamtibmas, in empowering the community and overcoming gaps in technological knowledge which is expected to increase the effectiveness of preventing online fraud crimes in the area. The method used is a qualitative approach. The theories used to explain various issues include Role Theory, Community Empowerment Theory, Community Policing Theory, Crime Prevention Theory, Fraud Crime Concept, and Cybercrime Concept. The results of this research show that the role of the Cimahi Police Resort in empowering the community for the prevention of online fraud crimes is carried out through preventive strategies, namely the Cyber Security Training Program. While this model has been implemented well, there are issues such as a lack of evaluation and feedback, making the program less effective. Internal factors, such as limited resources and organizational commitment, affect the role of the police, while external factors involve obstacles from regulations, minimal government support, and a lack of cooperation with third parties. Additional constraints involve the low public awareness of online crime threats, as well as the lack of interest and digital literacy. Public opinion and media, as well as positive norms towards the role of the police, can influence community participation. "

"PT Z merupakan pengelola dan pengembang IT PT ABC (sebuah perusahaan listrik yang dimiliki oleh pemerintah), dituntut untuk dapat memastikan keamanan siber yang tinggi dalam setiap layanan yang diberikan kepada PT ABC untuk mencegah kebocoran data, kerugian finansial yang dapat mencapai Rp. 300 Triliun, serta dampak non-finansial lainnya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan assessment IT Maturity Level untuk memastikan kehandalan manajemen keamanan siber PT Z. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis IT maturity keamanan siber pada PT Z menggunakan kerangka kerja COBIT 5 fokus pada domain proses Align, Plan, and Organize 13 (APO13) dan Deliver, Service, and Support 05 (DSS05). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview dan self evaluation assessment dengan menggunakan kuisioner kepada 33 pegawai STI selaku penanggung jawab IT. Berdasarkan pengolahan data menggunakan gap analysis, maka diperoleh tingkat kapabilitas pencapaian  APO13 PT Z adalah 3,06 (level 3) dengan gap tertinggi pada activity :APO13.2.3 gap 1.27, APO13.1.2 gap 1.06, APO13.2.1 gap 1.06. Sedangkan pencapaian domain DSS05 PT Z adalah 3,21 (level 3) dengan gap tertinggi berada pada DSS05.4.2 gap 1.64, DSS05.2.3 gap 1.15, DSS05.5.1 gap 1.09. Hasil ini menunjukkan bahwa PT. Z perlu membangun security information yang terintegrasi dan membentuk strategi keamanan IT selaras dengan strategi bisnis perusahaan dengan mendefinisikannya kedalam inisiatif keamanan: teknologi, people, dan proses.

---

PT Z is the IT manager and developer of PT ABC, a government-owned electricity company. They are required to ensure high cybersecurity in every service provided to PT ABC to prevent data breaches, and potential financial losses of up to Rp. 300 Trillion, and other non-financial impacts. Therefore, an evaluation and assessment of IT Maturlevelsevel need to be conducted to ensure the reliability of PT Z's cybersecurity management. This research aims to analyze the IT maturity of cybersecurity in PT Z using the COBIT 5 framework, focusing on the Align, Plan, and Organize 13 (APO13) and Deliver, Service, and Support 05 (DSS05) process domains. The methods used in this research are in-depth interviews and self-evaluation assessments, conducted through questionnaires distributed to 33 STI employees responsible for IT. Based on data processing using gap analysis, the achievement level of APO13 in PT Z is 3.06 (level 3) with the highest gaps identified in the following activities: APO13.2.3 (gap 1.27), APO13.1.2 (gap 1.06), APO13.2.1 (gap 1.06). Meanwhile, the achievement level of the DSS05 domain in PT Z is 3.21 (level 3) with the highest gaps identified in DSS05.4.2 (gap 1.64), DSS05.2.3 (gap 1.15), DSS05.5.1 (gap 1.09). These results indicate that PT Z needs to establish an integrated security information system and develop an IT security strategy that aligns with the company's business strategy by defining security initiatives in terms of technology, people, and processes."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"Pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 menyebabkan transofrmasi digital secara masif yang terjadi, Tantangan keamanan yang perlu diatasi berasal dari sifat keterbukaan media nirkabel yang menjadi media komunikasi utama di IoT. Hal tersebut menyebabkan besarnya kerugian yang disebabkan kejahatan siber. Kepolisian Republik Indonesia lewat Direktorat Tindak Pidana Siber diharapkan memiliki peran pencegahan dalam melakukan giat pengawasan terhadap serangan-serangan ini, dimana Dittipidsiber belum memiliki fungsi pencegahan serangan siber. Sistem Pendeteksi Intrusi (Intrusion Detection System) atau lebih dikenal sebagai IDS, merupakan salah satu sistem yang dapat memantau serang siber ini, di mana memanfaatkan kecerdasan buatan untuk dapat memisahkan antara serangan siber dan bukan serangan. Pada penelitian ini, akan dihasilkan model pemolisian berbasis machine learning untuk pendeteksian serangan siber pada jaringan Wi-fi dan IoT. Model tersebut melakukan perekaman data jaringan, kemudian data tersebut dilakukan analisa IDS sehingga dapat ditampilkan di command room, yang kemudian ketika adanya indikasi serangan dapat dilakukan penindakan dengan cepat. Dilakukan simulasi dan analisis terhadap berbagai metode seleksi fitur dan model klasifikasi untuk menghasilkan IDS yang baik. Penelitian ini menggunakan dataset publik berisi serangan siber terhadap jaringan Wi-Fi. Dari hasil eksperimen, didapatkan bahwa metode terbaik untuk pengurangan fitur adalah mutual information dengan fitur berjumlah 20, dan metode untuk klasifikasi serangan adalah Neural Network, menghasilkan F-Score sebesar 94% dengan waktu yang dibuthkan 95 detik. Hasil ini menunjukkan IDS yang diusulkan memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan dengan cepat dan hasil deteksi yang sama bagus dengan penelitian sebelumnya.

---

Since 2020, the Covid-19 pandemic has caused massive digital transformation. Security challenges needed to be overcome is based on the nature of wireless media which is the main communication medium in IoT (Internet of Things). Such condition generates huge loss caused by cybercrime attacks. Indonesian National Police through Directorate of Cyber Crime (Dittipidsiber) is expected to have preventive roles in supervising these attacks, where Dittipidsiber has not had a cyber-attack prevention function. The Intrusion Detection System (IDS) is a system that can identify these cyber-attacks, utilizing artificial intelligence to be able to separate between cyber-attacks and non-attacks. In this study, a machine learning-based policing model will be generated for detecting cyber-attacks on Wi-Fi and IoT networks. The model records network data that will be analysed by IDS so that it can be displayed in the command room. After that, any indications of attacks can be identified quickly. The author performs the simulations and analyses various feature selection methods and classification models in order to produce a good IDS. The study employs a public dataset containing cyber-attacks against Wi-Fi networks. Based the experimental results, it is found that the best method for reducing features is mutual information using twenty features and the method for classifying attacks is Neural Network, resulting F-Score of 94% with a time required of 95 seconds. These results indicate that the proposed IDS have the ability to detect attacks quickly and the detection results are the same as previous studies."

"TNI AD harus menguasai teknologi terkini yang meliputi teknologi informasi dan peralatan perang sebagai bentuk tanggapan atas adanya transformasi digital. Perang yang terjadi bukan lagi terkait perang fisik, tetapi perang yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi. Kompetensi dan peran Perwira Staf Intelijen TNI AD saat ini tidak lagi mencukupi seiring dengan tanggung jawabnya yang berubah. Mempertahankan keamanan siber di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya keamanan siber di tubuh TNI AD menjadi peran penting dari kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, dan menganalisis strategi penguatan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun secara pengetahuan (knowledge), sifat (traits), dan kerangka berpikir (mind set) cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan dalam keterampilan (skill), aspek citra diri (self-image), motif sosial (social motives), pola pikir (thought pattern), dan cara berpikir, merasa, dan bertindak (way of thinking, feeling, and acting). Faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD seperti pendidikan, pelatihan, karakteristik pribadi, dan lingkungan perlu dikuatkan lebih lanjut. Meskipun terhadap Perwira Staf Intelijen TNI AD telah dilakukan strategi penguatan kompetensi siber, namun strategi berupa analisis kebutuhan (need analysis), pengembangan kompetensi inti, dan perubahan desain kerja yang inovatif yang telah dilakukan menunjukkan belum maksimal.

---

Indonesia Army must master the latest technology which includes information technology and war equipment as a form of response to digital transformation. The war that occurs is no longer related to physical war, but war caused by the flow of technology and information. The current competence and role of the Indonesian Army Intelligence Staff Officer is no longer sufficient in line with the changing responsibilities. Maintaining cyber security in the Indonesian government sector, especially cyber security in the Indonesian Army organization, is an important role of the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study aims to analyze the cyber competence gap of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, analyze the factors that affect the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, and analyze strategies for strengthening the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study uses a positivist approach. Data were collected through interviews, document studies, and surveys. The results showed that the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers showed a gap. Although knowledge, traits, and mind set are adequate, it is still necessary to improve skills, aspects of self-image, social motives, mindset or thought patterns, and ways of thinking, feeling, and acting. Factors affecting the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers such as education, training, personal characteristics, and the environment need to be further strengthened. Although the Indonesian Army Intelligence Staff Officer has carried out a cyber competency strengthening strategy, the strategies in the form of needs analysis, core competency development, and innovative work design changes that have been carried out show that they are not optimal."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola propaganda di media sosial sebagai jihad siber yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi pencegahan propaganda dalam media sosial sebagai jihad siber. Data diperoleh melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hasil wawancara langsung dengan Direktur Penegakan Hukum BNPT, Wakil Kepala dan Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri, dan analis media sosial. Peneliti melakukan analisis konten dari kumpulan data tangkap layar atas unggahan-unggahan Avik di media sosial menggunakan teori propaganda politik dan model komunikasi Lasswell untuk menggambarkan pola propaganda Avik. Peneliti menganalisis faktor anonimitas di dunia maya sebagai pemicu terjadinya jihad siber menggunakan teori space transition, menganalisis regulasi yang menangani jihad siber di Indonesia, hingga analisis strategi pencegahan jihad siber. Penelitian menyimpulkan bahwa pola propaganda Avik secara umum tergambar dalam pola jaringan sosial. Masing-masing anggota grup berperan sebagai aktor (nodes) yang dihubungkan oleh relasi (ties) dengan medium media sosial online. Hal ini terbukti dari aktivitas Avik yang menyebar unggahan-unggahan berkonten radikal melalui grup media sosial, lalu nantinya unggahan tersebut direspons dan diteruskan kembali ke grup media sosial lainnya oleh anggota grup tersebut. Pola konten propaganda Avik yakni berupa pengulangan simbol. Hal ini tergambar pada seringnya frekuensi penggunaan kata kunci thogut pada isi pesan Avik, yang dianggap sebagai pihak yang wajib dibunuh sebagai sasaran teror.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the propaganda pattern on social media as cyber jihad which is used as a material to determine the propaganda prevention strategy in social media as cyber jihad. Data were obtained through Official Investigation Report and direct interviews with Director of Law Enforcement of BNPT, Deputy Head and Investigator of Densus 88 AT Polri, and media social analyst. Researcher using content analysis method from data set of screenshots of Avik uploads on social media using Lasswell's Political Propaganda Theory and Communication Model to describe propaganda pattern of Avik. Researceher analyze the anonymity factor in cyberspace as a trigger for the occurrence of cyber jihad using Space Transition Theory, analyzing regulations that deal with cyber jihad in Indonesia, and analyzing the prevention strategy of cyber jihad. The research concludes that Avik's propaganda patterns are generally depicted in social network patterns. Each group member acts as an actor (nodes) connected by relations (ties) with the medium of online social media. This is proven from Avik's activities that spread uploads of radical content through social media groups, then later the uploads are responded to and forwarded back to other social media groups by members of the group. Avik's propaganda content patterns are repetitive symbol. This is illustrated by the frequent use of the keyword thogut in the contents of Avik's message, which is considered a party that must be killed as a terror target."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."

"Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia memperlihatkan hubungan yang harmonis pada kedua negara terutama dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan telah terjalin antara Indonesia dengan Australia. Hubungan pasang surut yang terjadi antara Indonesia dan Australia diakibatkan oleh dinamika politik internasional. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan kawasan. Dampak perkembangan tersebut dapat menjadi perselisihan antara Indonesia dengan Australia terutama pada kasus penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia melalui penyadapan jaringan komunikasi Presiden Yudhoyono. Pasca kasus penyadapan oleh Australia telah memberikan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Namun, pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menandatangani MoU dalam cyber security cooperation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama keamanan dengan Australia melalui cyber security cooperation pasca kasus penyadapan oleh Australia pada tahun 2007 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan konsep complex interdependence yang kemudian dianalis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya soft power Australia, kredibilitas politik Australia, keunggulan Indonesia dan Australia sebagai negara demokratis, dan sifat saling ketergantungan Indonesia dan Australia kepada jaringan informasi ruang siber menyebabkan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan Australia pasca kasus penyadapan Australia tahun 2007 hingga 2013.

---

The geographical proximity between Indonesia and Australia shows harmonious relations in the two countries, particularly in the security sector. Security cooperation has been established between Indonesia and Australia. The tidal relation that occurs between Indonesia and Australia is caused by the dynamics of international politics. The development of information technology is one of the areas that becomes Indonesia and Australia’s focus in maintaining regional security. The impact of these developments could be a dispute between Indonesia and Australia, particularly on phone tapping by Australia against Indonesia through the tapping of President Yudhoyono's communication network. The post-signal espionage by Australia has provided strain in the relations of the two countries. However, in 2018 Indonesia and Australia signed an MoU on cyber security cooperation. This study aims to find out why Indonesia and Australia chose to continue security cooperation with Australia through cyber security cooperation after signal espionage by Australia in 2007 to 2013. This study used the concept of complex interdependence which then was analyzed by using qualitative analysis methods. The results of the study showed that Australia's soft power resources, Australia's political credibility, the advantages of Indonesia and Australia as democratic countries, and the interdependence of Indonesia and Australia to cyberspace information networks caused Indonesia and Australia chose to continue cooperation with Australia after Australian signal espionage in 2007 to 2013."