Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah.

---

As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals."

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"Pada tanggal 25 - 27 September 2015 yang lalu telah dilangsungkan Sustainable Development Summit 2015 di New York Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan menegaskan komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakanbagian dari agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan diberlakukan dalam 15 tahun ke depan. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, terintegrasi, dan tak terpisahkan, serta lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang hanya terdiri atas delapan tujuan dan 18 target. MDGs tidak secara eksplisit memiliki komponen energi di antara delapan tujuannya, namun akses terhadap layanan energi modern dipandang sebagai persyaratan utama dalam mencapai beberapa tujuan yang ada. Adapun tujuan SDGs dalam bidang energi menyatakan tentang jaminan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, memperbaiki efisiensi energi, meningkatkan kerjasama energi internasional, dan mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan teknologi energi yang modern dan berkelanjutan. Indonesia akan menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs terutama terkait dengan beban utang pemerintah, peran energi fosil yang masih besar dalam bauran energi,penggunaan energi yang belum efisien, dan pengembangan potensi energi terbarukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperbarui rencana kebijakan energi nasional menyesuaikan dengan target SDGs, melakukan upaya terobosan dalam upaya pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan kapasitas SDM dan riset bidang energi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi dan analisis kebijakan dalam pengelolaan energi nasional untuk mengimplementasikan target SDGs di Indonesia."

"Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. "

"Perpustakaan adalah sebuah sistem terbuka yang berhubungan dinamis dengan lingkungannya. Banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberadaan suatu sistem perpustakaan. Penelitian ini mengemukakan keberadaan dua buah system perpustakaan yang saat ini dimiliki oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), yaitu Perpustakaan Departemen Penerjemahan dan Perpustakaan Departemen Penelitian dan Pengembangan LAI. Kedua perpustakaan tersebut akan dikembangkan menjadi Perpustakaan Biblika LAI, yaitu perpustakaan yang menyediakan informasi dalam bidang biblika atau kealkitaban. Untuk itu perlu dilakukan sebuah perencanaan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan kontekstual mengenai obyek penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi kedua obyek penelitian, kemudian wawancara mendalam dengan 8 orang responden.Proses analisis data menggunakan kerangka kerja Perencanaan Strategis yang terdiri atas beberapa tahap yaitu: (1) Menetapkan Misi dan Tujuan Perpustakaan, (2) Mencatat faktor internal dan eksternal Perpustakaan, (3) Analisis SWOT dengan menggunakan model perumusan Matriks SWOT, (4) Memilih strategi-strategi yang diperoleh dari Matriks SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis logis atas faktor internal yang dimiliki oleh sistem perpustakaan yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dengan faktor eksternal sistem yaitu peluang (opportunity) dan ancaman (threat).Hasil dari penelitian ini adalah sebuah Rencana Strategi Pengembangan Perpustakaan LAI, yang akan diimplementasikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan adanya Rencana Strategi Pengembangan Perpustakaan LAI tersebut, LAI ingin mendirikan sebuah Perpustakaan Biblika LAI di H. Ahmad Yani No.90 Bogor. Perpustakaan yang akan dilengkapi dengan Museum ini diharapkan menjadi sebuah pusat informasi khusus dalam bidang biblika bagi masyarakat Indonesia.

---

The Library is an open system which has a dynamic relation with its environment; many internal and external factors influence the library's system. This research describe two systems of library belong to the Indonesian Bible Society (IBS), that is the Library of the Translation Department and the Library of the Research and Development Department. In the future, both libraries are going to be united become the Biblical Library which is aimed to provide the biblical information for those who need information about the Bible. In that purpose this research is undertaken.

The research uses the qualitative methods to understand the contextual data of the research object. While for the gathering data, the research uses observation and interview methods.

The data is analyzed through the Strategic Planning stages: (1) Defining the mission and the objectives of the library, (2) Recording the internal and external factors, (3) Analyzing SWOT by using the SWOT Matrix Model, and (4) Choosing the strategies from the SWOT Matrix, SWOT analysis is a logical analysis method for the internal factors (strength and weakness) and the external factors (opportunity and threat) of the library's system.

The output of the research is a Strategic Development Plan that will be implemented in the development of the new Indonesian Bible Society's Library. The Indonesian Bible Society hopes that the Biblical Library at Ahmad Yani Street No. 90, Bogor, able to become the Biblical Information Center."

"Dalam perkembangannya, pemerintah kembali mengubah sistem perencanaan pembangunan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN . Sistem perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. UU SPPN adalah sebuah instrumen, maka agar instumen tersebut tetap up-to-date, perlu telaah mengenai apakah UU SPPN masih sesuai dengan kebutuhan kekinian. Kemudian diperlukan harmonisasi dengan instrumen lain yang setara maupun dibawahnya. Metode penelitian Hukum yang digunakan yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan RPJP-RPJMN sebagai Instrumen Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi yang berjenjang dari Tingkat Nasional sampai dengan Tingkat Daerah Tingkat II dimana berfungsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih optimal. Namun ternyata terdapat hambatan dari segi Birokrasi, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa diandalkan, dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu Presiden terpilih pada Tahun 2014 maka RPJMN akan disahkan pada tahun 2015, Kepala Daerah dari tingkatan Gubernur, Walikota hingga Bupati belum tentu terpilih pada tahun 2016 ataupun 2017 dan mungkin pengambil keputusan belum tentu sejalan tahun kepemimpinannya apalagi posisi partai yang belum tentu sejalan dengan visi misi Presiden terpilih. Maka upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu segera dilakukan terhadap Pemerintah Daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah/ SKPD dalam Pembentukan perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Daerah untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra-SKPD untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD . Selain itu untuk pelaksanaan sinkronisasi Visi Pembangunan Pusat dan Daerah, maka pengaturan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Oleh karena itu, pengaturan perencanaan pembangunan di daerah menuju ke arah pluralistik.

---

In its development, the government again changed the system of development planning through the enactment of Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System UU SPPN . Planned planning system is expected to ensure the achievement of state goals. In an effort to achieve these objectives, the National Development Planning System as a unity of development planning procedures to produce long term, medium term and annual development plans implemented by the state and community organizers at the Central and Regional levels. The SPPN Law is an instrument, so that the institution remains up to date, it is necessary to examine whether the SPPN Law is still in line with the present needs. Then required harmonization with other instruments equivalent or below. Legal research methods used normative juridical with primary, secondary and tertiary materials as the source of research data. From the results of the study, the authors conclude RPJP RPJMN as a Legal Instrument in Economic Law Development tiered from the National Level up to the Level of Second Level Region which serves to encourage a more optimal development planning. But there are obstacles in terms of bureaucracy, which in its implementation can not be relied upon, and the political will of parties outside the government to support it. In addition, the President is elected in 2014, the RPJMN will be ratified by 2015, the Head of Region from the level of Governor, Mayor to Regent is not necessarily elected in 2016 or 2017 and maybe the decision makers are not necessarily in line of the year of leadership let alone the position of the party that is not necessarily in line with the vision mission of the elected President. So the optimization effort that can be done is the implementation of control and evaluation of regional development needs to be done immediately to Local Government including unit of regional apparatus SKPD in Formation of development planning resulted in documents Long Term Development Plan RPJP Daerah for long term , Regional Medium Term Development Plan RPJM Daerah and Strategic Plan of Local Government Devices Renstra SKPD for the medium term, and Local Government Work Plan RKPD and Work Plan of Regional Working Units Renja SKPD . In addition to the implementation of synchronization of Central and Regional Development Vision, the arrangement of national and regional development planning should not occur, especially because of the implementation of the principle of decentralization in the form of regional autonomy. Therefore, the arrangement of development planning in the regions towards the pluralistic direction."

"Untuk mengatasi masalah perbedaan bobot dari banyaknya faktoryang mempengaruhi pola mobilitas penduduk, maka analisismigrasi harus diletakkan dalam konteks proses pembangunanyang sedang berlangsung. Da1am konteks ini, analisis migrasidalam kerangka perbedaan pembangunan. antar, daerah diIndonesia menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengankebijaksanaan redistribusi penduduk dari Jawa ke luar Jawa,dan tujuan pemerataan pembangunan antar daerah.Dalam skripsi ini analisis migrasi antar daerah dikaitkandengan indikator-indikator pembangunan masing-masing daerahmenggunakan model place-to-place migration. Untuk merangkulperbedaan perilaku migran antar wilayah, penulis menggunakanvariabel dummy untuk membedakan migrasi yang masuk dan keluardari Pulau Jawa, Sumatr.a , dan Kawasan Timur Indonesia. Dari 'penelitian tersebut penulis menemukan bahwa penanaman modaldi daerah asal dan daerah tujuan, aglomerasi di daerah tujuandan jarak mempengaruhi pola migrasi dari dan ke semua daerah.Variabel kesempatan kerja di daerah tujuan, tingkat upah dankepadatan penduduk hanya mempengaruhi pola migrasi dari danke daerah-daerah tertentu. Migran dari Jawa mempertimbangkanprobabilitas memperoleh pekerjaan dan tingkat upah di daerahtujuan sebagai faktor penarik, dan tingkat upah di daerahasal sebagai faktor pendorong. Migran yang menuj u ' Jawaditarik oleh tingkat penanaman modal dan tingkat aglomerasidi Jawa, berhuQungan negatif dengan tingkat upah di Jawa,dan didorong oleh pe~anaman modal dan aglomerasi di daerahasal. Penulis menyimpulkan bahwa mobili tas penduduk antardaerah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang bersifat umum,dan yang bersifat spesifik, demikian pula kebijaksanaan yangharus diambil untuk mempengaruhi redistribusi penduduk danpembanqunan reqional. Untuk itu, penulis menvarankan aqarintervensi Pemerintah melalui program transmigrasi harusterkai t dengan kebij aksanaan yang mempengaruhi lokasiinvestasi dan pengembangan wilayah, dengan tetapmemperhatikan faktor jarak sebagai penghambat arus migrasi."

"Sektor swasta adalah salah satu pihak yang berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menginvestigasi visibilitas organisasi, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing sebagai determinan pelaporan kontribusi SDGs dan menginvestigasi dampak pelaporan kontribusi SDGs terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menganalisis 377 laporan keberlanjutan perusahaan selama tahun 2015-2018 pada konteks negara berkembang di ASEAN. Hasilnya ditemukan bahwa persentase kepemilikan saham asing berasosiasi positif dengan pelaporan SDGs. Sebaliknya, tidak ditemukan bukti bahwa visibilitas organisasi dan kepemilikan keluarga berperan dalam pengungkapan SDGs pada laporan keberlanjutan. Pelaporan SDGs berdampak positif terhadap nilai perusahaan

---

The private sector is one of the parties contributing to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). This study investigates whether organization visibility, family ownership, and foreign ownership become factors in explaining SDGs contribution disclosure, and whether SDGs reporting impacts firm value. This study analyzes 377 sustainability report published by firms during 2015-2018 in the sample of emerging economies in Southeast Asia context. The result found that a higher percentage of foreign investors is associated with a higher number of SDGs contribution reporting. In contrast, there is no evidence that family ownership and organization visibility plays a significant role. SDGs reporting also significantly increase firm value"