Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 170701 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rakha Candra Permana
"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Rachmat Ariwijaya
"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Digna Permata
"Isu kepemilikan dan pengembangan peluru kendali atau senjata nuklir yang selanjutnya lebih dikenal dengan WMD dimana di dalamya meliputi kepemilikan senjata kimia, senjata biologi dan senjata nuklir telah menjadi fenomena dalam politik keamanan internasional. Komunitas internasional berusaha meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh perdagangan barang-barang penggunaan ganda dan militer. Proses proliferasi senjata pemusnah massal sendiri melibatkan beragam pelaku dengan kepentingan dan motivasi yang berbeda-beda. Negara-negara yang dikenal memiliki program senjata nuklir yang kontroversial adalah Korea Utara dan Iran. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal semakin berubah. Ancaman proliferasi senjata pemusnah massal juga menjadi semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal, seperti nuklir, biologi, dan kimia, merupakan ancaman serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Analisis intelijen strategis diperlukan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dampak, dan menganalisis tren dalam menghadapi ancaman ini. Upaya internasional melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting untuk menangani proliferasi tersebut. Peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang tegas, serta pertukaran informasi intelijen menjadi langkah kunci dalam menghadapi masalah ini. Rekomendasi kebijakan termasuk penegakan hukum yang efektif, peningkatan kerjasama internasional, kapasitas intelijen yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal memiliki konsekuensi serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Upaya kolaboratif melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah penting meliputi peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang efektif, serta pertukaran informasi intelijen. Rekomendasi kebijakan mencakup penegakan hukum yang kuat, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan kapasitas intelijen, dan peningkatan kesadaran publik.

The issue of possession and development of ballistic missiles or nuclear weapons, commonly referred to as Weapons of Mass Destruction (WMD), has become a phenomenon in international security politics. The international community strives to minimize the risks posed by the trade of dual-use and military goods. The process of WMD proliferation involves various actors with different interests and motivations. Countries known for their controversial nuclear weapons programs include North Korea and Iran. With the advancement of time and technology, the modes of terrorism financing and funding for WMD have evolved. The threat of WMD proliferation has also become increasingly complex. This research adopts a qualitative method, gathering data through interviews and documentary studies.

In conclusion, this study asserts that the proliferation of WMD, including nuclear, biological, and chemical weapons, poses a serious threat to Indonesia and the international community as a whole. Strategic intelligence analysis is required to identify risks, evaluate impacts, and analyze trends in addressing these threats. International efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are crucial in addressing proliferation. Key steps involve enhancing international monitoring, implementing stringent sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations include effective law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness.

Overall, this research concludes that the proliferation of WMD has significant consequences for Indonesia and the international community. Collaborative efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are vital in addressing these challenges. Important measures include enhancing international monitoring, implementing effective sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations encompass robust law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness."

Jakarta: Sekolah Kajian dan Stratejik Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukoco
"Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya.
Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya.
Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us.
This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear.
The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies.
The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits.
This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denik Iswardani Witarti
"This thesis focuses on national regulations on Small Arms and Light Weapons (SALW) and their consequences to the national security of Indonesia. It is a qualitative research with descriptive analysis using one variable, SALW affairs in Indonesia.
The illicit spread of SALW in Indonesia especially in the conflict areas, such as Mollucas, Poso, Aceh and Papua causes insecurity. The proliferation of illicit SALW in Indonesia has derives from two resources; first, the internal sources, the ones stolen from TNI/Polri storage, sold by active members of TNI/Polri as well as deserters, and local producer of homemade firearms. Second, the external sources, the ones smuggled from Afghanistan, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Philippines, through black market.
As a matter of fact, state should address this issue as one of their national security agenda. Even all of element have responsibilities to creation of national security, state is the major actor in curbing the SALW illicit trafficking. In addition, SALW can not solved by individual country because it relates to transnational actors. UN has an Action Program to curbing the illicit trade of SALW, however, it will be effective if supported by national legislation. Indonesia has some laws to regulate SALW, but it is too general. The weaknesses, especially in term of operational measures, should be adjusted to the recent situation.
I-low to deal with spread of SALW should be prioritized considering geopolitical aspects because Indonesia has four choke point (Malaka, Sunda, lombok and Wetar straits), and most of illicit transaction occurs in the sea territories. As conclusion, the lack of control on SALW proliferation has been exacerbating internal conflicts in Indonesia and decreasing the national security. To solve the problems, the government should work with all stakeholders (include non governmental organization) and create better domestic regulations.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12270
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daryono
"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional melalui laut, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini juga berupaya menemukan strategipenanganan masalah-masalah tersebut melalui optimalisasi kegiatan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh enam instansi, yaitu TNIAL, Polair, KKP, KPLP, Bea dan Cukai, dan Bakamla. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif Data primer diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara mendalam dengan para penentu kebijakan di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam instansi yang diteliti masih melaksanakan kegiatannya secara sendiri-sendiri. T ugas dan fungsi Bakamla sebagai implementasi konsep single multi tasks sampai saat ini belum optimal."
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertahanan RI , 2017
355 JIPHAN 3:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Marliana K. Ishak Devi
"Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :
A. Kependudukannya.
1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.
2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.
3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.
4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.
5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan.
B. Pertahanan Keamanan Negaranya.
Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:
1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,
2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.
3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.
4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.
5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan.
C. Ketahanan Nasionalnya.
Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roby Burrahman
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta kerawanan konflik Sunni- Syi'i di Indonesia yang mengalami tren ketegangan yang semakin meningkat. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini diupayakan mampu menggambarkan secara menyeluruh tentang sumber kerawanan, titik-titik kerawanan, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia sehingga diperoleh peringatan dini melalui proses warning intelligence yang dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam menyikapi perkembangan hubungan kedua kubu ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya.
Temuan penelitian ini menghasilkan adanya indikasi-indikasi kuat mengenai peran aktor negara dan non negara yang mengeksploitasi hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia. Konflik antar keduanya dapat ditelusuri lebih jauh penyebabnya sebagai akibat dari adanya proyek gerakan Syi'ahisasi yang dipelopori oleh Iran sebagai pusat Syi'ah internasional. Benturan keduanya dipicu oleh penetrasi gerakan Syi'ahisasi dengan penolakan masyarakat yang sudah sadar akan ketidakcocokan Syiisme bila dikembangkan di tempat mereka secara khusus dan di Indonesia secara umum. Gerakan Syi'ahisasi sudah terindikasi kuat pula dapat berdampak negatif bagi keamanan nasional dengan berbagai informasi yang relevan terkait adanya indikasi gerakan ideologi transnasional Syi'ah yang juga menjangkiti negara-negara muslim lainnya.

This study aims to determine the vulnerability map of Sunnis-Shiites conflict in Indonesia, which experienced a trend of increasing tensions. The research uses qualitative methods which is able to describe the source of vulnerability, the points of vulnerability , and impacts on the whole arising from the Sunnis-Shiites relations in Indonesia in order to obtain early warning through the process of warning intelligence that serve as material for making policy in addressing the development of relations between two sides and factors affecting them.
The findings of this study resulted in the strong indications of the role of state and non-state actors are exploiting Sunnis-Shiites relations in Indonesia. Cause of escalating conflict can be traced even further as a result of the Shia movement project spearheaded by Iran as Shia international center. The conflicts are triggered by the penetration of Shia movement toward rejection from people who are already aware of incompatibility of Shiism when it is developed in a special place and in Indonesia in general. The Shia movement project has been strongly indicated it can also negatively affect national security with a variety of relevant information related to indications of a transnational movement of Imamah ideology that also plagued other muslims countries.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Resta Ekapradistya
"ABSTRAK
Penelitian ditujukan untuk mengetahui alasan Hambali lepas ke tangan Amerika Serikat. Penelitian Ini akan dikaji dengan menggunakan konsep keamanan nasional dan intelijen. Dengan kedua konsep tersebut penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan persepsi keamanan nasional antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penanganan terorisme menhadikan operasi intelijen yang dilakukan oleh Indonesia tidak, semaksimal Amerika Serikat.

ABSTRACT
The aim of the research is to explain the reaons of capturizing of Hmabali by The United States of America. This research would be studied by using both of National Security and Intelligence concepts. With the both of those concepts this research will prove the difference of National Security perception between Indonesia and United States of America which related to counter-terrorism that made intelligence operation in Indonesia seems not as well as The united States of America."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T33115
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Barus, Faby Izaura Yulvahera
"Tulisan ini mengkaji konsep cyberterrorism dalam konteks Indonesia, menggunakan pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh Correia (2022) dan Prof. Golose (2015), serta berdasarkan kasus-kasus serangan siber aktual di negara tersebut. Studi ini memberi fokus pada karakteristik unik cyberterrorism yang mencakup aspek kognitif, di mana kerusakan di wilayah siber, korban, dan ancaman yang ditimbulkan menjadi kriteria penting dalam mengklasifikasikan jenis serangan. Correia mengidentifikasi bahwa cyberterrorism mencakup aktivitas siber yang mengajukan ideologi tertentu dan mengancam publik serta properti. Analisis kasus Bjorka, Polrileak, dan kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penelitian ini menyediakan contoh konkret dari Cyber Dependent Terrorism. Penelitian ini juga menyoroti bahwa parameter utama dalam mengevaluasi cyberterrorism bukanlah pada korban jiwa atau kerusakan fisik yang langsung tampak, melainkan lebih pada kerusakan data dan dampak psikologis yang diakibatkannya. Dampak serangan siber ini tidak hanya mengganggu layanan publik dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya pengembangan strategi pencegahan dan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi cyberterrorism, yang meliputi aspek kerjasama internasional dan peningkatan kesadaran serta pendidikan masyarakat. Dengan menggarisbawahi bahwa potensi ancaman cyberterrorism di Indonesia akan terus meningkat, penelitian ini mengajukan pendekatan holistik dalam mengatasi tantangan ini. Pendekatan tersebut mencakup perlunya kebijakan yang lebih kuat, kerjasama antar-sektor yang lebih intensif, dan pengembangan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberterrorism. Diharapkan, dengan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi keamanan nasionalnya serta privasi dan keamanan warganya dari ancaman cyberterrorism yang berkembang.

This paper examines the concept of cyberterrorism in the context of Indonesia, using theoretical approaches developed by Correia (2022) and Prof. Golose (2015), and based on actual cases of cyber attacks in the country. The study focuses on the unique characteristics of cyberterrorism, which include cognitive aspects, where damage in the cyber realm, victims, and the threats posed become important criteria in classifying the type of attack. Correia identifies that cyberterrorism encompasses cyber activities that advocate certain ideologies and threaten the public and property. The analysis of cases such as Bjorka, Polrileak, and the data breach of Bank Syariah Indonesia (BSI) in this study provides concrete examples of Cyber Dependent Terrorism. This paper also highlights that the main parameters in evaluating cyberterrorism are not based on casualties or immediate physical damage, but rather on data damage and the psychological impact it causes. The impact of these cyber attacks disrupts public services and the economy, and also generates fear and insecurity in society. The study emphasizes the importance of developing prevention strategies and rapid and effective responses to cyberterrorism, which include aspects of international cooperation and enhancing public awareness and education. By underlining that the potential threat of cyberterrorism in Indonesia will continue to increase, this study proposes a holistic approach to address this challenge. This approach includes the need for stronger policies, more intensive inter-sector cooperation, and the development of educational programs aimed at raising awareness of the dangers of cyberterrorism. It is hoped that with these comprehensive strategies and measures, Indonesia can be more effective in protecting its national security as well as the privacy and safety of its citizens from the growing threat of cyberterrorism."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>